cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Tomalebbi
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23556439     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Memuat Tulisan yang Menyangkut Pemikiran atau Gagasan Hasil Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume III, Nomor 1, Maret 2016" : 15 Documents clear
PENERAPAN TARBIYAH ISLAMIYAH DALAM PEMBINAAN AKHLAK SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH MAKASSAR NUZUL HAQ; SURYANI MURSALIM
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.584 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Pandangan guru terhadap bentuk-bentuk pembinaan Tarbiyah Islamiyah di SMP Islam Terpadu Wadah Islamiyah Makassar. 2) Pelaksanaan Tarbiyah Islamiyah terhadap bentuk-bentuk pembinaan akhlak di SMP Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar. 3) Dampak pembinaan Tarbiyah Islamiyah di SMP Islam terpadu Wahdah Islamiyah Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang mana populasinya 183 siswa . Sedangkan sampelnya adalah 10 % dari jumlah populasi 183 orang siswa laki-laki yaitu 18 orang siswa laki-laki yang diambil dengan menggunakan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis persentase, data diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Guru memandang bahwa bentuk-bentuk pembinaan Tarbiyah Islamiyah di SMP Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar memiliki manfaat yang sangat besar dan bentuknya berupa kelompok kecil yang disebut halaqah yang diawali dengan tadarrus atau perbaikan bacaan Al Qur’an sekaligus mengambil hikmah dengan mentadabburi ayat-ayat-Nya, kemudian memberikan materi Tarbiyah Islamiyah berupa materi tentang adab atau akhlak seperti sholat tepat pada waktunya dan berjema’ah dimesjid, Al Qur’an, hadits, dan surah-surah pilihan, ditambah dengan program hafalan dan juga Mabit (Malam Bina Iman dan Takwa). 2) Pelaksanaan Tarbiyah Islamiyah dalam pembinaan akhlak siswa SMP Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar mendapat respon sangat tinggi yaitu 89,98 % yang menyatakan bahwa pelaksanaannya sangat baik dan bentuknya berupa pembagian menjadi kelompok kecil, diawali dengan perbaikan bacaan Al Qur’an atau tahsinul qiro’ah sekaligus mentadabburi ayat-ayat-Nya, menyajikan materi dasar keislaman seperti adab dan akhlak dan juga fungsi ibadah seperti sholat tepat waktu dan berjema’ah di masjid adalah suatu hal yang baik menurut siswa. 3) Dampak pelaksanaan Tarbiyah Islamiyah dalam pembinaan akhlak siswa di SMP Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar mendapat respon sangat tinggi yaitu 89,94 % dari jawaban responden yang merasakan bertambahnya ilmu bacaan Al Qur’an dan mentadabburi ayat-ayat-Nya.KATA KUNCI : Tarbiyah Islamiyah, Pembinaan, Akhlak This study aims to determine : 1) The views of teachers to other forms of coaching Tarbiyah Islamiyah at the Junior High School Wahdah  Islamiyah Makassar. 2) Implementation of Tarbiyah Islamiyah to other forms of coaching at the Junior High School Wahdah  Islamiyah Makassar. 3) The impact of coaching Tarbiyah Islamiyah in SMP Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar. The research is a qualitative descriptive study, where the population is 183 students. As for the sample is 10% of the total population of 183 male students are 18 male students were taken using random sampling techniques. Data collected by observation, interview, questionnaire, and documentation. Data analysis technique used is the percentage analysis, the data is processed and presented in the form of a frequency table. The results showed that: 1) Teacher considers that forms Tarbiyah Islamiyah in Junior High School Wahdah  Islamiyah Makassar has enormous benefits and the shape of a small group called halakah beginning with tadarrus or repair  complete the Qur'an as well take a lesson with to deep into His verses, then give tarbiyah Islamiyah material in the form of material about manners or morals, like prayer on time and common at mosque, the Qur'an, hadith, and surah selection, coupled with the recitation program and also mabit (malam bina iman dan takwa/ development  night  of faith and taqwa) .2) Implementation Tarbiyah Islamiyah  of coaching morals students in Junior High School Wahdah  Islamiyah Makassar got the response is as high as 89.98%, which states that the implementation is very good and the shape of the division into small groups, starting with reading improvement Qur'an or tahsinul qiro'ah once deep into His verses, serves as a basic material Islamic manners and morals and also the function of worship such as prayer time and common in the mosque is a good thing by the students. 3) The impact of the implementation of Tarbiyah Islamiyah in coaching morals students in Junior High School Wahdah  Islamiyah Makassar got the response is as high as 89.94% of respondents who feel the increasing science and m deep into Qur'an in his verses.KEYWORDS: Tarbiyah Islamiyah, Development, Morals.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN HUTAN DI DESA TANA TOA, KECAMATAN KAJANG, KABUPATEN BULUKUMBA PERAWATI .; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.531 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui bentuk-bentuk partisipasi  masyarakat dalam perlindungan  hutan di Desa Tana Toa, 2) mengetahui faktor-faktor yang  menjadi kendala masyarakat dalam berpartisispasi  dalam perlindungan hutan di Desa Tana Toa, dan 3) mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, kabupaten Bulukumba. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyakat Di Desa Tana Toa yang berjumlah 304 KK, dan sampel sebanyak 30 informan. Dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan kriteria tertentu. Pengumpulan data dilakukuan dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa, meliputi: (1) Menanam pohon pengganti, (2) Memberi informasi  kepada pemerintah tentang adanya pengrusakan hutan, (3) Menaati peraturan adat yang dibuat oleh Ammatoa, peraturan ini meliputi : Tidak menebang pohon secara liar dan Mengenakan sanksi bagi pelanggar. 2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Masyarakat Dalam Berpartisispasi Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa terdiri dari (1) Kurangnya campur tangan masyarakat terhadap hutan yang ada di tana toa khususnya jenis hutan keramat, (2) Terdapat aturan adat yang di buat oleh kepala suku(Ammatoa), (3) Kurangnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah.3. Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa, meliputi (1) Mengadakan sosialisasi, (2) melakukan patroli rutin dan patrol terpadu. .(3) Mengadakan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat.(4) Menetapkan aturan adat yang di buat oleh kepala suku (Ammatoa).KATA KUNCI: Partisipasi Masyarakat, Perlindungan, Hutan This study aims to: 1) determine the forms of community participation in forest protection in the village of Tana Toa, 2) determine the factors that constrain community in berpartisispasi in the protection of forests in the village of Tana Toa, and 3) determine the effort made by the government to improve community participation in forest protection in the village of Tana Toa, district Kajang, Bulukumba district. This study is a qualitative descriptive study and the population in this study are all part of society in the village of Tana Toa totaling 304 households, and a sample of 30 informants. By using purposive sampling technique sampling is done deliberately to certain criteria. Dilakukuan data collection with depth interview and documentation. The results of this study indicate that: 1. Protection of Public Participation In Forest In the village of Tana Toa, include: (1) Plant replacement trees, (2) Provide information to the government about the destruction of forests, (3) comply with customs regulations made by Ammatoa these regulations include: Do not cut down trees illegally and Imposing sanctions for violators. 2. Factors Being Public Constraints In berpartisispasi In Forest Protection In the village of Tana Toa consists of (1) lack of interference on the forest in tana toa particular type of sacred forests, (2) There are custom rules created by the head tribe (Ammatoa), (3) lack of assistance provided by pemerintah.3. Efforts Undertaken by the Government in Improving Public Participation in the Protection of Forests in the village of Tana Toa, including (1) Conducting socialization, (2) on a routine patrol and patrol integrated. . (3) Hold the cooperation between the government and the public. (4) Establish custom rules created by the chiefs (Ammatoa).KEYWORDS: Public Participation, Protection, Forests
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (STUDI PADA UPACARA ADAT RAMBU SOLO’ DI KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA) NURMI YUSUF; ANDI ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.47 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (studi pada upacara adat rambu solo’) di kecamatan Rantepao kabupaten Toraja Utara, 2). Mengetahui faktor pendukung dari implementasi peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (studi pada upacara adat rambu solo’) di kecamatan Rantepao kabupaten Toraja Utara, 3). Mengetahui faktor penghambat dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (studi pada upacara adat rambu solo’) di kecamatan Rantepao kabupaten Toraja Utara.Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik pruposif sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara: Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Implementasi PERDA Nomor 15 Tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (RPH) belum terlaksanan secara optimal, disebabkan jumlah rumah potong hewan yang ada di Toraja Utara belum mencukupi, 2). Faktor pendukung imlementasi PERDA Nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (RPH) yaitu tingginya antusiasme masyarakat Toraja terhada pelaksanaan upacara adat, khususnya upacara adat rambu solo’, 3). Faktor penghambat dalam pelaksanaan PERDA nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (RPH) yaitu: (a) Jumlah RPH di Toraja Utara, (b) Fasilitas yang belum memadai.KATA KUNCI : Implementasi, Peraturan, Retribusi This study aims to 1 ) . Knowing the implementation of local regulation number 15 of 2011 concerning the levy slaughterhouse on signs ceremonial solo ' Rantepao in the district of North Toraja Regency , 2 ) . Knowing the supporting factors of the implementation of local regulation number 15 of 2011 concerning the levy slaughterhouse on signs solo ceremonies in the district of North Toraja Rantepao district , 3 ) . Knowing the limiting factor in implementing petraturan area number 15 of 2011 concerning the levy slaughterhouse on signs ceremonial solo ' Rantepao in the district of North Toraja Regency. The research sample was determined by using the technique of sampling pruposif , while the data collection is done by : observation, interview , and documentation. The results showed that : 1 ) . Implementation of Regional Regulation No. 15 Year 2011 concerning levies Slaughter House has not been done optimally , caused the number of abattoirs in North Toraja insufficient , 2 ) . Factors supporting the implementation of the Regional Regulation No. 15 of 2011 on rertibisi slaughterhouse on signs ceremonial solo , 3 ) . PERDA inhibiting factors in the implementation of Number 15 Year 2011 concerning the levy slaughterhouse namely : ( a) The number of slaughterhouses in North Toraja , ( b ) inadequate facilities .KEYWORDS : Implementation,  regulation, levy
PENERAPAN PERATURAN DISIPLIN PNS DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA DI KANTOR KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR ANDI RADENG PUTRI HERDIN; IMAM SUYITNO
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.562 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan disiplin dalam meningkatkan kinerja PNS pada Kantor kecamatan Biringknaya Kota Makassar. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan disiplin pada kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Untuk itu penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif mengenai peranan peraturan disiplin dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan disiplin pada Kantor Kecamatan Biringkanya Kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil yang ada pada Kantor Kecamatan Biringkanya Kota Makassar  yang berjumlah 23 orang. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 11 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui Observasi dan wawancara sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Penerapan peraturan disiplin dalam lingkup kantor kecamatan biringkanaya kota Makassar pelaksanaannya tetap mengacu pada Peraturan yang berlaku namun pada kenyataannya ada beberapa hal yang belum terlaksana secara maksimal, masih adanya pegawai yang terlambat dan meninggalkan kantor pada jam kerja sikap pegawai yang seperti ini menghambat kinerja pelayanan untuk masyarakat. 2) Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam peraturan disiplin yaitu Masih Kurangnya kesadaran pegawai dalam menjalankan tugas serta tanggungjawab pekerjaan yang diberikan serta masih adanya sikap pegawai yang sering menunda dalam menyelesaikan pekerjaan. Kata Kunci : Disiplin PNS, Kinerja This study aims to determine how the application of disciplinary rules in improving the performance of civil servants in the sub-district office Biringknaya Makassar. To find out the constraints encountered in the application of disciplinary rules at the district office Biringkanaya Makassar. To the authors conducted research using descriptive method on the role of disciplinary rules and constraints faced in the implementation of the discipline at the District Office Biringkanya Makassar. The population in this study were all civil servants who were there at the District Office Biringkanya Makassar City amounting to 23 people. The sample in this study was 11 people. Data collected through observation and interviews, while data analysis is done by qualitative descriptive analysis. The results of this study show that: 1) The application of disciplinary rules within the scope of the district office Biringkanaya Makassar implementation is still referring to the regulation in force but in reality there are some things that have not been implemented to its full potential, there are still employees who are late and left the office during working hours employee attitudes like these hamper the performance of services to the community. 2) The constraints faced in disciplinary regulations are still lack of awareness of employees in carrying out the duties and responsibilities given job and is still the attitude of employees who often delay in completing the work.Keywords: PNS Discipline, Performance
FAKTOR BERPENGARUH DALAM PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI BIDANG KEPEGAWAIAN ( STUDI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR) S, MUH. BUSTANIL; SUYITNO, IMAM
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.684 KB)

Abstract

Penelitian ini di fokuskan pada pengungkapan secara deskriptif analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dan kendala-kendala yang dihadapi dalam memutus sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian.Penelitian ini adalah penelitian sosiologis .Sumber data adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dianggap representatif  memberikan data yang di butuhkan (hakim yang berpengalaman  menangani sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian),Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data yang terkumpul di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian meliputi : 1).Faktor Hakim (Faktor internal), berasal dari latar belakang hakim itu sendiri,yakni pendidikan,pemahaman hakim,sosio Kultural(budaya) dan pengalaman kerja, 2).Faktor alat bukti (Faktor eksternal) dan keyakinan hakim. Para pihak berperan dalam menghadirkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut dalam hal ini melalui pengacara atau lawyer. Dalam pengambilan keputusan terdapat kendala-kendala yang di hadapi oleh hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian ,dari hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian yaitu : Para pihak kurang kooperatif menghadirkan bukti-bukti yang di bebankan .Hal ini terjadi karena sistem dokumentasi yang kurang baik terkhusus pada pihak tergugat  (karena bukti biasanya di simpan oleh tergugat) lembaga eksekutif yang bersengketa sebagai lembaga yang mengeluarkan surat keputusan (SK) yang di persengketakan.KATA KUNCI : Pertimbangan Hakim, Tata Usaha Negara, Kepegawaian This study focused on the disclosure of descriptive analysis of the factors that influence the consideration of the judge and the constraints faced in deciding the dispute of the state administration in the field of sociological research kepegawaian.Penelitian are .Sumber the data is judge on the State Administrative Court Makassar is considered representative provide the data needed (judges experienced in handling disputes of state administration in the field of personnel), data was collected through observation, interviews, and documentation. Data collected in a qualitative descriptive analysis. Research shows that the factors that influence the consideration of the judge in deciding the dispute of the state administration in the field of personnel include: 1) .Faktor Judge (internal factors), derived from the judge's own background, education, understanding judge, socio Cultural ( culture) and work experience, 2) .Faktor evidence (external factors) and the judge's conviction. The parties play a role in presenting evidence related to the case in this case through a lawyer or a lawyer. In decision-making are the constraints faced by judges in deciding the dispute of the state administration in the field of personnel, from judges to decide disputes in state administration in the field of personnel that is: The less cooperative party presenting the evidence is in charge .This happened because of poor documentation system especially those of the defendant (because evidence is usually stored by the defendant) executive agency to the dispute as the agency that issued the decree (SK) which disputed.KEYWORDS: Consideration Justice, State Administration of Civil Service
IMPLEMENTASI PERDA NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGARAAN ADMINISTARASI KEPENDUDUKAN (STUDI PADA KANTOR KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU) ANDI ASWAN; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.579 KB)

Abstract

Implementasi Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Penyelengaraan Administarasi Kependudukan (Studi Pada Kantor Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru). Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Kinerja aparatur Kecamatan Soppeng Riaja dalam memberikan Pelayanan dan Penerbitan e-KTP dan KK. 2). Faktor yang menjadi Kendala sehingga aparatur Kecamatan Soppeng Riaja lamban dalam melaksanakan administrasi Kependudukan Pembuatan e-KTP dan KK. 3). Upaya yang dilakukan oleh aparatur Kecamatan Soppeng Riaja dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang populasinya adalah seluruh pegawai Kantor Kecamatan Soppeng Riaja yang berjumlah 11 orang, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dimana data yang digunakan diolah dengan analisis presentasi, dimana langkah awal analisis data informasi dari responden yang didapatkan dengan melakukan wawancara, pengolahan data dan dokumentasi. Sedangkan cara menilai jawaban yang sudah dianalisis dikumpulkan dan pada akhirnya  nampak gambaran hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1). Kinerja aparatur pemerintah daerah di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja sudah baik dikarenakan yaitu : (a). Sudah mengutamakan  keramahan petugas, (b). Ketelitian petugas, (c). Mempercepat proses pembuatan dan penerbitan e-KTP dan KK (d). Hampir tidak adanya pengaduan atau keluhan dari masyarakat atas kekurangan pelayanan administrasi  kependudukan e-KTP dan KK. 2). Faktor yang mempengaruhi lambannya kinerja aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja yaitu : (a). Keterbatasan sumber daya aparatur, (b). Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan. 3). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan admnistrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja yaitu : (a). peningkatan kualiatas sumber daya pegawai, (b). Penambahan sarana dan prasarana. KATA KUNCI : Implementasi, Perda No. 10 Tahun 2011, Penyelenggaraan Administrasi.Implementation Regulation No. 10 Year 2011 on Implementation of Administarasi Population (Studies in the District Office Soppeng Riaja Barru). Pancasila and Citizenship Education Department of the Faculty of Social Sciences, State University of Makassar. This study aims to determine: 1). District of Soppeng Riaja apparatus performance in delivering services and issuance of e-KTP and KK. 2). Factors that become obstacles to the District apparatus Soppeng Riaja slow in carrying out the administration of Population Making the e-KTP and KK. 3). Efforts made by the District apparatus Soppeng Riaja in improving population administrative services in the District Office Soppeng Riaja. This study is a qualitative research, whose population is all employees of the District Office Soppeng Riaja a total of 11 people, technique of data collection was done by using questionnaires, interviews, and documentation. While data analysis used is qualitative descriptive analysis technique used where data is processed by the presentation of analysis, where the first step of data analysis of respondent information obtained by interviewing, data processing and documentation. As for how to grade the answers that have been collected and analyzed in the end appears an overview of research results. Based on the results of the study showed that: 1). The performance of local government officials in the District Office Soppeng Riaja is good because that is: (a). Already prioritizes friendliness officer, (b). Accuracy officer, (c). Accelerate the process of making and publishing of e-KTP and KK (d). Hardly any complaints or complaints from the public over the lack of service population administration e-KTP and KK. 2). Factors affecting the slow performance of local government officials to improve administrative services at the District Office Soppeng population Riaja namely: (a). Limitations of personnel resources, (b). Lack of facilities and infrastructure services. 3). The efforts made by the local government to improve services at the District Office of Administrative residence Soppeng Riaja namely: (a). kualiatas increase employee resources, (b). The addition of facilities and infrastructure KEYWORDS : Implementation , Regulation No. 10 In 2011 , Operation Administration
PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN PADA POLSEK KECAMATAN CINA KABUPATEN BONE SUSI ANITA PATMAWATI; IMAM SUYITNO
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.393 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui dan memperoleh data bagaimana kinerja Polsek Cina dalam Penanganan kasus tindak pidana ringan di Kecamatan Cina Kabupaten Bone. 2) Untuk Mengetahui dan memperoleh data kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Polsek Cina dalam Proses Penanganan kasus tindak pidana ringan di Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan populasi dalam penelitian  ini adalah seluruh anggota polisi sektor di Kecamatan Cina yang berjumlah 17 orang. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah anggota kepolisian pada Reskrim yang berjumlah 4 orang yang khusus menangani tindak pidana ringan dengan  menggunakan purposive sampling yakni pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Prosedur penanganan kasus tindak pidana ringan ( Tipiring) yang ditangani Polsek Cina di kecamatan Cina Kabupaten Bone mencakup : a) Adanya laporan masuk ke Kapolsek. b) Laporan diterima di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. c) Reskrim menerima berkas laporan terkait tindak pidana ringan dan  d) Berita acara pemeriksaan cepat. 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh polsek Cina dalam proses penanganan kasus tindak pidana ringan (Tipiring) : Kendala internal meliputi :a) lemahnya koordinasi dan kerjasama antara kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait. b) masih banyaknya penyidik keterbatasan keterampilan. c) quick respon. Kendala eksternal meliputi : a) kuranganya kesadaran dari masyarakat, b) kurangnya saksi, c) lambatnya penanganan tindak pidana ringan.Kata Kunci : Penanganan, Tindak Pidana Ringan This study aims to: 1) To determine and obtain data on how the Chinese police performance in handling minor criminal cases in District Regency Bone China. 2) To Know and obtain what constraints faced by Chinese police in the process of handling minor criminal cases in District District Bone.Penelitian China is a qualitative descriptive study and the population in this study are all members of the police sector in China totaling Subdistrict 17 people. As for the samples in this study are members of the Criminal Investigation Police, amounting to 4 of the special handling minor criminal offenses by using purposive sampling that is taking elements of the sample on the basis of a particular purpose. Data collection is by interview, observation and dokumentasi.Hasil this study showed that: 1. The procedure of handling minor criminal cases (Tipiring) which dealt with the Chinese police in the district Regency Bone China include: a) The reports go to the police chief. b) Reports received in IFMS (Integrated Police Service Center. c) Criminal Investigation received a report file related misdemeanor and d) Interrogation fast. 2. Constraints faced by Chinese police station in the process of handling minor criminal cases (Tipiring): Internal Constraints include: a) the lack of coordination and cooperation between the police with the parties and relevant agencies. b) there are still many limitations investigator skills. c) quick response. External constraints include: a) the lack of awareness of the public, b) the lack of witnesses, c) the slow handling misdemeanor.Keywords: Handling, light crime
POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN SYARIAT ISLAM LIA ARMADANI M; MUH. ARSYAD MAF’UL
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.208 KB)

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Untuk mengetahui bagaimana perbandingan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam. 2). Untuk mengetahui bagaimanastatus hukum yang ditimbulkan dari poligami terhadap anak dan istri. 3). Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme dan Syarat Poligami berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia  No. 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam. Penelitian ini merupakan penelitian metode penelitian kualitatif yang tersebar dalam buku atau diperoleh dari hasil wawancara dan literature, Adapun variabel dalam penelitian ini adalah “Poligami dalam Perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Poligami dalam Syariat, Dalam desain penelitian ini menggunakan desain Analisis Deskriptif Kualitatif. Dimana peneliti menggambarkan bagaimana Perspektif Undang–Undang Republik Indonesia Nomor1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Syariat Islam.Dalam penelitian ini  teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, dimana langkah awal analisis data informasi menurut kajian teori yang didapatkan dengan melakukan analisis perbandingan.Sedangkan cara menilai jawaban yang sudah dianalisis di kumpulkan dan pada akhirnya akan nampak gambaran hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1). Poligami menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam; a). Poligami dalam Undang-undang Perkawinan dibolehkan bagi seorang suami untuk berpoligami. Dalam Undang-undang aturan tentang poligami sangat diperketat sehingga tidak semua orang dapat melakukan poligami semaunya, karena adanya aturan dan prosedur yag harus dipenuhi jika seseorang berniat melakukan poligami baik dari segi kemampuan materi maupun kemampuan yang lainnya. b). Poligami menurut syariat islam, syarat utama yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang hendak berpoligami sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an yaitu harus belaku adil. Dalam syariat islam apabila seseorang merasa sudah mampu berlaku adail maka suami sudah boleh melakukan poligami walaupun tanpa sepengetahuan istri  dan hal tersebut sudah dianggap sah. c). Dampak hukum yang ditimbulkan dari poligami terhadap anak dan istri. 2). Dampak hukum yang ditimulkan bagi anak dan istri dapat dilihat dari berbagai faktor; a). Berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974, seseorang yang melakukan poligami dan sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka dampak hukum yang ditimbulkan bagi seorang istri dan anak, akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan istri pertama.b). Berdasarkan syariat islam, apabila seorang suami melakukan poligami dan tidak mengikuti prosedur perundang-undangan diatas maka dampak hukum yang ditimbulkan bagi seorang istri kedua dan anaknya tidak mempunyai hak dan kewaiban sama dengan istri pertama yang melakukan pernikahan sesuai prosedur perundang-undangan. Adapun dampak hukum yang ditimbulkan bagi istri kedua dan anaknya yaitu :Kedudukan anak dari istri kedua tidak berhak menggunakan nama bapaknya dibelakang namanya serta tidak berhak membuat akta kelahiran yang bermazhab sama ayahnya. Tetapi harus bermazhab kepada ibunya. c). Dalam hal pembagian harta warisan istri kedua tidak mendapatkan bagian warisan karena tidak tercatatkan dicatatan sipil Negara. b). Mekanisme dan Syarat pelaksanaan poligami menurut Undang-Undang  Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Syariat IslamKATA KUNCI : Poligami, Perspektif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Dan Syariat  Islam  This study aims to determine: 1). To find out how it compares to the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 and the Islamic Sharia. 2). To find out how the legal status arising from polygamy to a wife and children. 3). To find out how the mechanism and Terms Polygamy is based on the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 and the Islamic Sharia. This research is a qualitative research method that spread in the book or obtained from interviews and literature, The variables in this study is "Polygamy in Perspective Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 and polygamy in the Shariah, in the design of this study using design analysis Qualitative descriptive. Where researchers describe how the perspective of Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 1974 About Marriage and the Islamic Sharia. In this study, data analysis technique used is qualitative analysis techniques, where the first step of data analysis according to the information obtained by the study of the theory of comparative analysis .Sedangkan ways to assess the answers that have been analyzed are gathered and will ultimately appear overview of research results. Based on the results of the study showed that: 1). Polygamy according to the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 and the Islamic Shariah; a). Polygamy in the Marriage Law is permissible for a husband to practice polygamy. In Act tightened the rules on polygamy so that not everyone can do as they wish polygamy, because of their rules and procedures yag must be met if a person intends to commit polygamy both in terms of material capabilities and other capabilities. b). Polygamy according to Islamic law, the main requirement that must be met for a husband to be polygamous, as contained in the Qur'an which should come into force fair. In Islamic law, if a person feels is already able to apply adail then the husband has been allowed to practice polygamy even though unbeknownst to his wife and it is already considered valid. c). Legal effect arising from polygamy to a wife and children. 2). The impact of laws ditimulkan for wives and children can be seen on a variety of factors; a). Under the law No. 1 1974, a person who is polygamous and in accordance with the rules of law, then the law impacts posed for a wife and children, will have the same rights and obligations with pertama.b wife). Based on Islamic law, if a husband is polygamous and does not follow the procedure above, the statutory legal repercussions posed for a second wife and his son did not have the same rights and kewaiban first wife who perform marriages in accordance with procedures of legislation. As for the impact it has on the law's second wife and son are: Position the child of the second wife is not entitled to use the name of her father behind her name and birth certificates are not entitled to make the same bermazhab father. But it should be bermazhab to his mother. c). In terms of the division of inheritance second wife did not get the part because it does not tercatatkan notes of the legacy of the civil state. b). Terms implementation mechanisms and polygamy according to the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 and the Islamic ShariaKEYWORDS : Polygamy , Perspective , Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 , and the Islamic Sharia
PERSEPSI JAKSA TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SATU KALI (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN) HAQ, NASRUL; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.237 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui persepsi Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. 2) Untuk mengetahui peran Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali. 3) Untuk mengetahu menfaat peninjauan kembali lebih dari satu kali. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran persepsi Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah 100 orang Jaksa. Sampel penelitian ini dilakukan secara Random Sampling yaitu 10% dari Jumlah populasi sebanyak 10 Orang Jaksa. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Persepsi jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali yang lebih banyak tidak sepakat dengan adanya peninjauan kembali karena dalam proses peradilan tidak dibatasi sehingga tidak adanya kepastian hukum. 2) Menurut Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Jaksa memiliki Peran untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali karena dalam undang-undang jaksa merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam tugasnya mewakili Negara. Selain itu didalam undang-undang tidak terdapat larangan untuk jaksa mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali. 3) Manfaat peninjauan kembali lebih dari satu kali menurut Jaksa yaitu memberikan kesempatan bagi terpidana,ahli waris dan Jaksa (mewakili Negara) untuk mendapatkan keadilan.Kata Kunci : Jaksa, Peninjauan Kembali, Kejaksaan Tinggi This study aims: 1) To determine the perception of the Prosecutor against the review of more than one time in the High Court of South Sulawesi. 2) To determine the role of the Prosecutor against the review of more than one. 3) To mengetahu menfaat review of more than one. This study design using qualitative descriptive study provides an overview of the review of the Prosecutor's perception more than once in the High Court of South Sulawesi. The population in this study were 100 prosecutors. The research sample conducted random sampling of 10% of Total population of 10 people Prosecutor. Data collection techniques used is by interview and documentation. Data were analyzed using descriptive analysis. The results showed that: 1) Perception prosecutor in the High Court of South Sulawesi to the review of more than one more does not agree with the reconsideration because the judicial process is not limited to the absence of legal certainty. 2) According to the High Court of South Sulawesi. The role of the prosecutor has to file a judicial review more than once because of the laws prosecutors are parties interested in its task of representing the State. Also in the legislation there are no restrictions to the prosecutor file a judicial review more than once. 3) The benefits of reviewing more than once according to the Prosecutor which gives an opportunity for the convict, the heir and prosecutor (representing the State) to get justice.Keywords: Attorney, Judicial Review, the High Court
PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI WISATA ALAM TANJUNG BIRA KECAMATAN BONTOBAHARI KABUPATEN BULUKUMBA MIRAJ SWARDANA, ANDI EDWIN; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.91 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba; (2) Apakah yang menjadi kendala dalam pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba: (3) Upaya apakah untuk menyelesaikan kendala pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif mengenai mekanisme pelaksanaan pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan retribusi wisata alam Tanjung Bira. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu staf pariwisata dan kebudayaan,petugas penagihan retribusi, dan masyarakat atau pengunjung dengan tehnik  observasi, wawancara,dokumentasi, dan penyebaran angket Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Prosedur pembayaran dan penagihan retribusi adalah: (a). Bukti pembayaran atau karcis diserahkan oleh petugas penagihan retribusi,(b). pembayaran retribusi dilakukan di loket, (c).pembayaran disertakan bukti karcis,(d). pembayaran retribusi diserahkan kebendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, (e).Dinas pariwisata Dan Kebudayaan menyerahkan kepada bendahara Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba. (2). Kendala Dalam Pungutan Retribusi Wisata Alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba adalah: (a).kendala administrasi, (b).kendala non administrasi, dan,(c).fasilitas,. (3). Upaya untuk menyelesaikan kendala dalam pungutan retribusi wisata alam tanjung Bira Kabupaten Bulukumba adalah: (a) menerapkan pengawasan yang melekat terhadap setiap petugas, dengan menanamkan kesadaran para petugas melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan pengarahan terhadap petugas yang melakukan pelanggaran. (b) Mengenai pemukiman didalam sangat berat maka kami membebaskan masyarakat dengan menunjukkan lahan  untuk kelangsungan hidupnya sebab pendapatan yang dapat menghidupi mereka salah satunya berjualan di dalam.(c)  mengadakan secepatnya penertiban sosialisasi minimal satu kali beli tiket agar masyarakat dan petugas retribusi tidak lagi ragu melaksanakan kewajibannya seperti pemasangan reklame. KATA KUNCI : Pungutan Retribusi, Wisata Alam Tanjung Bira The aim of this study was to determine: (1) What is the procedure implementation collect fees Tanjung Bira nature Bulukumba; (2) What are the constraints to collect fees Tanjung Bira nature Bulukumba: (3) Efforts to resolve whether the constraints collect fees Tanjung Bira nature Bulukumba. This study used descriptive qualitative concerning implementation mechanism collect fees Tanjung Bira district nature Bulukumba.Populasi in this study are all relevant parties in the implementation of the levy Tanjung Bira nature. The sample in this study is the staff of tourism and culture, billing clerk levy, and the public or visitors to the observation technique, interviews, documentation, and dissemination of questionnaire results showed that: (1). Payment and billing procedures levy are: (a). Proof of payment or billing clerk handed over by the ticket levy, (b). levy payments made at the counter, (c) .pembayaran included proof of a ticket, (d). levy payments submitted kebendahara Department of Tourism and Culture, (e) .Dinas Tourism and Culture Department handed over to the treasury financial management Bulukumba. (2). Constraints In Nature Levy of Tanjung Bira Bulukumba are: (a) .kendala administration, (b) non .kendala administration, and, (c) .fasilitas ,. (3). Efforts to resolve obstacles in nature promontory collect fees Bira Bulukumba are: (a) enforce censorship inherent to each officer, to instill awareness of the officials carrying out the responsibility to provide guidance to officers who commit violations. (B) Regarding the settlement in very severe then we liberate society by showing the land for their survival because the income that can sustain them one selling in. (C) convene as soon as possible policing socialization at least one time to buy a ticket so that the public and officers levy is no longer in doubt implement its obligations such as the installation of billboards.KEYWORDS: Levy, Nature Tanjung Bira

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 12, Nomor 3 (September 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juli 2025) Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) Volume 11, Nomor 4 (Desember 2024) Volume 11, Nomor 3 (September 2024) Volume 11, Nomor 2 (Juli 2024) Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024) Volume 10, Nomor 4 (Desember 2023) Volume 10, Nomor3 (September 2023) Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023) Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023) Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022) Volume 9 Nomor 3 September 2022 Volume 9 Nomor 2, Juni 2022 Volume 9 Nomor 1 Maret 2022 Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019 Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019 Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019 Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018 Volume V, Nomor 1, Maret 2018 Volume IV, Nomor 4, Desember 2017 Volume IV, Nomor 3, September 2017 Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 Volume IV, Nomor 1, Maret 2017 Volume III, Nomor 4, Desember 2016 Volume III, Nomor 3, September 2016 Volume III, Nomor 2, Juni 2016 Volume III, Nomor 1, Maret 2016 Volume II, Nomor 3, Desember 2015 Volume II, Nomor 2, September 2015 Volume II, Nomor 1, Maret 2015 Volume 1, Nomor 3, Desember 2014 Volume 1, Nomor 2, September 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 More Issue