Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN MATARAN KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG ARFIN UMAR Y; ANDI ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.662 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam Mensertifikatkan Hak Atas Tanah Miliknya. 2) Faktor yang mempengaruhi Pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam Mensertifikatkan Hak Atas Tanah Miliknya. 3) Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam Mensertifikatkan Hak Atas Tanah Miliknya.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan Data Sekunder. Data Primer diperoleh dari beberapa informan yang dipilih secara sengaja dengan krikteria berdasarkan lingkungan tempat tingal di Kelurahan Mataran dan masyarakat yang memiliki dan tidak memiliki sertifikat hak atas tanah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pertanahan Nasinal kabupaten Enrekang dan literatur yang berkaitan dengan pembuatan sertifikat hak tanah. Pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pemahaman hukum masyarakat di Kelurahan Mataran dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah tergolong rendah, pada umumnya masyarakat yang dijadikan informan tidak mengetahui tentang prosedur dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah. 2) Faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Mataran diantaranya kurangnya keinginan masyarakat dalam mencari tahu tentang dasar hukum yang menjadi patokan dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah, faktor biaya dan tidak ada sosialisasi hukum dari pihak pemerintah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah. 3) Tidak ada upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pemahaman hukum, kepada masyarakat dalam pembutan sertifikat hak atas tanah. Kata Kunci: Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah ABSTRACT: This study aims to find out: 1) Understanding of the law of the community of Sub-District of Mataran Kecamatan Anggeraja Enrekang Regency in Certifying the Right of Owned Land. 2) Factors that affect Understanding the legal community Mataran Village District Anggeraja Enrekang District in Certifying the Right to Land Owned. 3) Efforts made by the government in providing legal understanding to the community of Sub-District of Mataran Kecamatan Anggeraja Enrekang Regency in Menserkan Hak Hak Tanah Tanah. This research is descriptive qualitative research and data type in this research is primary data and secondary data. Primary data were obtained from several informants selected intentionally with krikteria based on the environment in Tingal Kelurahan Mataran and the community who own and did not have the certificate of land rights. Secondary data were obtained from the Enrekang District Agrarian Land Agency and the literature related to land titling. Data collection in the form of interview and documentation. The result of research shows that: 1) The understanding of community law in Mataran Sub-district in the making of land title certificate is low, generally the informant community does not know about the procedure in making the land title certificate. 2) Factors affecting legal understanding of Mataran society such as lack of people's desire to find out about the legal basis that became the benchmark in the making of land title certificate, cost factor and there is no legal socialization from the government of National Land Agency of Enrekang Regency in making certificate of rights soil. 3) There is no effort made by the government in providing legal understanding, to the community in the certification of rights to land. Keywords: Making Certificate of Land Rights

KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR (STUDI KASUS ILLEGAL FISHING) NUR INDAH SARI AYU; ANDI ACO AGUS; SANGKALA IBSIK
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.346 KB)

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kinerja dari Dinas kelautan dan perikanan dalam pencegahan kasus illegal fishing, (2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan kasus illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan data primer 7 orang informan dan menggunakan tekhnik penentuan informan yaitu purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar berdasarkan indikator kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah menunjukkan hasil yang baik dan telah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai kinerja dengan kategori sangat memuaskan. Hal ini karena Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar pada tahun 2017 telah menunjukkan kinerja keberhasilan sebesar 95,66 % lebih baik dari tahun sebelumnya, (2) Adapun yang menjadi faktor pendukung dari pencegahan kasus illegal fishing di Kab. Kep. Selayar yaitu, (a) faktor internal, diantaranya kemampuan dari pihak-pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar dalam mengeksekusi oknum yang terindikasi melakukan praktek illegal fishing, adanya motivasi kerja yang kuat dan kerjasama tim yang baik dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar, (b) faktor eksternal, diantaranya adanya partisipasi masyarakat yang ikut mengawasi dan mencegah adanya praktek illegal fishing di Kab. Kep. Selayar. Sedangkan faktor penghambat dari pencegahan kasus illegal fishing di Kab. Kep. Selayar yaitu, kurangnya fasilitas patroli dan banyaknya kerusakan alat pengawas, kurangnya kesadaran beberapa masyarakat terutama masyarakat nelayan akan bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan illegal fishing, alat dan bahan yang dipergunakan untuk melakukan pengeboman dan pembiusan ikan masih terjual bebas di pasaran. Kata Kunci : Kinerja, Illegal fishing ABSTRACT: This study aims to: (1) find out the performance of the Department of Marine and Fisheries in the prevention of illegal fishing case, (2) to know the supporting and inhibiting factors in the prevention of illegal fishing case in Selayar Islands District. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data that have been obtained from the results of the study processed by using descriptive qualitative analysis with primary data 7 people informants and using the technique of determining the informant that is purposive sampling. The results showed that: (1) The performance of the Department of Marine and Fisheries Kab. Kep. Selayar based on indicators of work quality, quantity of work, execution of duties and responsibilities have shown good results and have qualified to be categorized as performance with very satisfactory category. This is because the Department of Marine and Fisheries Kab. Kep. Selayar in 2017 has shown a successful performance of 95.66% better than the previous year, (2) As for the supporting factors of the prevention of illegal fishing cases in Kab. Kep. Selayar namely, (a) internal factors, including the ability of the parties of the Department of Marine and Fisheries Kab. Kep. Selayar in executing the person indicated to practice illegal fishing, the existence of a strong work motivation and good teamwork from the Department of Marine and Fisheries Kab. Kep. Selayar, (b) external factors, such as the participation of the public who supervise and prevent the practice of illegal fishing in Kab. Kep. Selayar. While the inhibiting factor of the prevention of illegal fishing cases in Kab. Kep. Selayar, the lack of patrol facilities and the number of damage to the surveillance equipment, the lack of awareness of some communities, especially the fishermen community will be the danger caused by illegal fishing activities, tools and materials used for bombing and anesthesia still sold in the market.Keywords: Performance, Illegal fishing

PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 (K13) MATA PELAJARAN PPKn DI SMAN 4 MAKASSAR ENRI RUSNAENI; FIRMAN UMAR; ANDI ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1.) Pelaksanaan kurikulum 2013 Mata Pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar 2.) Hambatan yang dialami guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar. 3.) Upaya yang dilakukan guru mata pelajaran PPKn dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan data primer sebanyak 4 orang guru mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar. Hasil penelitian tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar belum berjalan secara efektif disebabkan karena sebagaian guru belum menguasai kurikulum 2013 berupa RPP, silabus, KI-KD, prota, prosem, indikator, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar. (2) Hambatan yang dialami guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar meliputi beberapa hal yakni: a. Guru masih kurang mengikuti pelatihan-pelatihan seperti MGMP tingkat kabupaten kota, dan lainnya. b. minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn seperti buku pegangan baik guru maupun peserta didk dan kurangnya LCD di sekolah yang menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar. (3) Upaya yang dilakukan guru mata pelajaran PPKn dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum 2013 yaitu: a. Melakukan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan atau workshop tentang kurikulum 2013 seperti pelatihan MGMP dan diskusi antara guru tentang kurikulum 2013. b. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kurikulum 2013 se perti buku revisi kurikulum 2013 dan LCD misal penggunaan LCD secara bergilir. Kata Kunci: Pelaksanaan, Kurikulum 2013, Pendidikan Kewarganegaraan ABSTRACT: This study aims to determine 1.) Implementation of the 2013 PPKn Subject Curriculum at SMAN 4 Makassar 2.) Obstacles experienced by teachers in implementing the 2013 curriculum on PPKn subjects at SMAN 4 Makassar. 3.) Efforts made by PPKn subject teachers in overcoming the obstacles faced in the implementation of the 2013 curriculum. To achieve these objectives the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data obtained from the research results were processed using qualitative descriptive analysis with primary data of 4 PPKn subject teachers at SMAN 4 Makassar. The results of the study on the 2013 Curriculum Implementation on PPKn subjects at SMAN 4 Makassar showed that: (1) Implementation of the 2013 Curriculum PPKn subjects in SMAN 4 Makassar had not been effective because some teachers had not mastered the 2013 curriculum in the form of RPP, syllabus, KI-KD, prota, prosem, indicators, learning methods, learning strategies, learning approaches and assessment of learning outcomes. (2) Obstacles experienced by teachers in the implementation of the 2013 curriculum in PPKn subjects at SMAN 4 Makassar include several things, namely: a. Teachers are still lacking in training such as the district level MGMP, and others. b. the lack of facilities and infrastructure to support the implementation of the 2013 curriculum in PPKn subjects such as the handbook of both teachers and students and the lack of LCD in schools which is one of the factors inhibiting the implementation of the 2013 PPKn subject curriculum at SMAN 4 Makassar. (3) Efforts made by PPKn subject teachers in overcoming the obstacles faced in the implementation of the 2013 curriculum, namely: a. Improving teacher competencies through training or workshops on the 2013 curriculum such as MGMP training and discussions between teachers on the 2013 curriculum. B. Provision of facilities and infrastructure to support the implementation of the 2013 curriculum such as the 2013 curriculum revision book and LCD for example the use of LCD in rotation. Keywords: Implementation, 2013 Curriculum, Citizenship Education

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (STUDI PADA UPACARA ADAT RAMBU SOLO’ DI KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA) NURMI YUSUF; ANDI ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.47 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (studi pada upacara adat rambu solo’) di kecamatan Rantepao kabupaten Toraja Utara, 2). Mengetahui faktor pendukung dari implementasi peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (studi pada upacara adat rambu solo’) di kecamatan Rantepao kabupaten Toraja Utara, 3). Mengetahui faktor penghambat dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (studi pada upacara adat rambu solo’) di kecamatan Rantepao kabupaten Toraja Utara.Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik pruposif sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara: Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Implementasi PERDA Nomor 15 Tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (RPH) belum terlaksanan secara optimal, disebabkan jumlah rumah potong hewan yang ada di Toraja Utara belum mencukupi, 2). Faktor pendukung imlementasi PERDA Nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (RPH) yaitu tingginya antusiasme masyarakat Toraja terhada pelaksanaan upacara adat, khususnya upacara adat rambu solo’, 3). Faktor penghambat dalam pelaksanaan PERDA nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (RPH) yaitu: (a) Jumlah RPH di Toraja Utara, (b) Fasilitas yang belum memadai.KATA KUNCI : Implementasi, Peraturan, Retribusi This study aims to 1 ) . Knowing the implementation of local regulation number 15 of 2011 concerning the levy slaughterhouse on signs ceremonial solo ' Rantepao in the district of North Toraja Regency , 2 ) . Knowing the supporting factors of the implementation of local regulation number 15 of 2011 concerning the levy slaughterhouse on signs solo ceremonies in the district of North Toraja Rantepao district , 3 ) . Knowing the limiting factor in implementing petraturan area number 15 of 2011 concerning the levy slaughterhouse on signs ceremonial solo ' Rantepao in the district of North Toraja Regency. The research sample was determined by using the technique of sampling pruposif , while the data collection is done by : observation, interview , and documentation. The results showed that : 1 ) . Implementation of Regional Regulation No. 15 Year 2011 concerning levies Slaughter House has not been done optimally , caused the number of abattoirs in North Toraja insufficient , 2 ) . Factors supporting the implementation of the Regional Regulation No. 15 of 2011 on rertibisi slaughterhouse on signs ceremonial solo , 3 ) . PERDA inhibiting factors in the implementation of Number 15 Year 2011 concerning the levy slaughterhouse namely : ( a) The number of slaughterhouses in North Toraja , ( b ) inadequate facilities .KEYWORDS : Implementation, regulation, levy

PEMANFAATAN INTERNET DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI SISWA KELAS VIII-5 DI SMP NEGERI 13 MAKASSAR WAHYU MEIDIYANSYAH; ANDI ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 1, Maret 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.605 KB)

Pemanfaatan Internet Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Siswa Kelas VIII-5 SMP Negeri 13 Makassar. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai 1) Penerapan media internet dalam proses pembelajaran PKn di SMP Negeri 13 Makassar dan 2) Pemanfaatan media internet dalam meningkatkan proses pembelajaran mata pelajaran di kelas VIII-5 SMP Negeri 13 Makassar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII-5 SMP Negeri 13 Makassar sebanyak 33 siswa. Dalam penelitian ini tidak dilakukan pemilihan sampel karena jumlah populasi terjangkau. Teknik pengumpulan data yang digunakan kuesioner (angket), wawancara, dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Penerapan internet dalam pembelajaran PKn telah dijalankan dengan baik oleh siswa maupun guru di kelas VIII- SMP Negeri 13 Makassar, 2) Pemanfaatan internet dapat meningkatkan proses pembelajaran pada mata pelajaran PKn dengan indikatornya : siswa semakin tertarik untuk mengikuti pelajaran dikarenakan dengan media lebih mudah untuk dimengerti karena dengan melihat, dan melakukan anak semakin mudah untuk mengerti, memahami dan menghayati mata pelajaran PKn. KATA KUNCI: Pemanfaatan Internet, Pembelajaran PKn

PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MINAT BACA MATA PELAJARAN PKN DI SMPN 1 BARAKA KABUPATEN ENREKANG ROSMALA DEWI; MUHAMMAD AKBAL; ANDI ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.312 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) minat baca peserta didik pada mata pelajaran PKn di SMPN 1 Baraka Kabupaten Enrekang. 2) Kendala-kendalah yang dihadapi peserta didik dalam menggunakan perpustakaan sekolah di SMPN 1 Baraka Kabupaten Enrekang. 3) upaya yang di lakukakn pihak sekolah untuk meningkatkan minat membaca peserta didik dalam pemanfaatan perpustakaan sekolah di SMPN 1 Baraka Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Yang menjadi sumber data primer adalah peserta didik kelas VII dan VIII yang berjumlah 47 peserta didik dan pengelolah perpustakaan yang berjumlah 2 orang, dan guru mata pelajaran PKn berjumlah 2 orang di SMPN 1 Baraka Kabupaten Enrekang. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengelolah perpustakaan yang berupa data-data yang berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan di SMPN 1 Baraka Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Minat baca peserta didik pada mata pelajaran PKn di perpustakaan SMP Negeri 1 Baraka Kabupaten Enrekang berada pada kategori rendah. Hal ini berdasarkan jawaban dari 47 sampel jawaban tertinggi adalah 26 peserta didik atau 56% dengan predikat kadang-kadang atau rendahnya keinginan membaca buku pelajaran PKn di perpustakaan. 2) Kendala-kendala yang dihadapi peserta didik dalam menggunakan perpustakaan sekolah di SMPN 1 Baraka Kabupaten Enrekang meliputi a) Kesulitan mencari buku, b) Ruang baca yang kurang luas, c) Perpustakaan sering tutup, dan d) Buku yang tidak lengkap. 3)Upaya yang di lakukan pihak sekolah untuk meningkatkan minat membaca peserta didik dalam pemanfaatan perpustakaan sekolah di SMP Negeri 1 Baraka Kabupaten Enrekang yaitu Pertama, upaya guru meliputi : 1) melakukan pembelajaran di perpustakaan dan, 2) memberikan motivasi kepada peserta didik. Kedua, upaya pengelolah perpustakaan meliputi:1) penginformasian buku baru, 2) menyediakan koleksi yang menarik untuk peserta didik, 3) bersikap baik kepada peserta didik yang berkunjung keperpustakaan. Kata Kunci : Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah, Minat Baca Mata Pelajaran PKn ABSTRACT: This study aims to find out: 1) students' reading interest in Civics Education at Baraka 1 Junior High School, Enrekang Regency. 2) The obstacles faced by students in using the school library at Baraka 1 Junior High School, Enrekang Regency. 3) the effort carried out by the school to increase students' reading interest in utilizing the school library at Baraka 1 Public Middle School in Enrekang Regency. This research is a qualitative descriptive research method that is used to examine the condition of natural objects in which the researcher is a key instrument. This qualitative research understands social phenomena from the perspective of participants. Therefore, this study intends to provide a clear picture of the problem under study, namely the Utilization of the School Library in Improving the Reading Interest of Civics Subjects at Baraka 1 Public Middle School in Enrekang Regency and the primary data sources are students of class VII and VIII totaling 47 participants there were 2 students and library management, and 2 PKn subject teachers at Baraka 1 Public Middle School in Enrekang Regency. Secondary data sources are data obtained from library administrators in the form of data relating to library utilization at Baraka 1 Public Middle School in Enrekang Regency. The results of this study indicate that: 1) Students' reading interest in Civics subjects in the library of Baraka 1 State Middle School in Enrekang Regency is in the low category. This is based on the answers of 47 samples, the highest answer is 26 students or 56% with the title sometimes or low desire to read Civics textbooks in the library. 2) The constraints faced by students in using the school library at Baraka 1 Junior High School in Enrekang Regency include a) Difficulty finding books, b) Less extensive reading room, c) Library often closes, and d) Incomplete books. 3) Efforts made by the school to increase students' reading interest in utilizing the school library in Baraka 1 State Middle School in Enrekang Regency, namely First, the teacher's efforts include: 1) learning in the library and, 2) giving motivation to students. Second, library management efforts include: 1) informing new books, 2) providing interesting collections for students, 3) being kind to students who visit the library. Keywords: Utilization of School Library, Interest in Reading Civics Subjects

PERSEPSI GURU PPKn TERHADAP PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 DI SMA NEGERI 18 MAKASSAR NELLY AGUSTIN; ANDI ACO AGUS; FIRMAN UMAR
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.99 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman guru PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum 2013, sikap/ penerimaan guru PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum 2013, dan dampak positif dan negatif yang dialami guru PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 18 Makassar. peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan mengumpulkan data, mereduksi data, mendisplaykan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tentang Persepsi Guru PPKn Terhadap Pelaksanaan Kurikulum 2013 Di SMA Negeri 18 Makassar menunjukkan (1) Pemahaman guru PPKn terhadap kurikulum 2013 di SMA Negeri 18 Makassar sangat paham/bagus, ditinjau dari metode, dan model pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun metode, dan model pendekatan yang dimaksud sebagai berikut: a. Metode Inquiry, b. Model pembelajaran, diantaranya: 1. Berbasis masalah (problem based learning) 2.Berbasis projek (Problem based project), 3.Model pembelajran melalui penyingkapan/penemuan (discovery/inqury), c.pendekatannya menggunakan saintifik. (2) Sikap guru PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 18 Makassar, yaitu para guru sangat merespon atau menyetujui, karena peserta didik dituntut untuk lebih pro aktif dibandingkan guru. (3) Dampak positif dan negatif yang dialami oleh guru PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 18 Makassar. Adapun dampak positifnya adalah guru hanya menyajikan materi sebesar 30%, selebihnya peserta didik yang lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga guru tersebut melatih peserta didik berpikir kritis dan lebih mandiri dalam memecahkan sendiri tanpa bantuan orang lain. Sedangkan dampak negatifnya yaitu guru dituntut untuk menilai peserta didik dengan 4 ranah penilaian, sementara waktu yang diberikan hanya 2 jam tatap muka, serta perbandingan rasio guru dan peserta didik tidak sebanding. Kata Kunci: Persepsi, Guru, Kurikulum 2013 ABSTRACT: This study aims to determine the understanding of PPKn teachers on the implementation of the 2013 curriculum, the attitude / acceptance of PPKn teachers towards the implementation of the 2013 curriculum, and the positive and negative impacts experienced by PPKn teachers on the implementation of the 2013 curriculum at Makassar 18 SMA. researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data obtained from the research results were processed using qualitative descriptive analysis with the stages of collecting data, reducing data, displaying data, and drawing conclusions. The results of the study on PPKn Teachers' Perceptions of 2013 Curriculum Implementation at Makassar 18 SMA show (1) PPKn teacher's understanding of the 2013 curriculum at Makassar 18 SMA is very well understood, in terms of the method, and the approach model used in the learning process. The method and approach model are as follows: a. Inquiry Method, b. Learning models, including: 1. Based on problems (problem based learning) 2. Based on the project (Problem based project), 3. Learning model through disclosure / discovery (discovery / inqury), c. Approach using scientific. (2) The attitude of the PPKn teacher towards the implementation of the 2013 curriculum at Makassar 18 SMA, namely the teachers strongly respond or approve, because students are required to be more pro-active than teachers. (3) Positive and negative impacts experienced by PPKn teachers on the implementation of the 2013 curriculum at Makassar 18 SMA. The positive impact is the teacher only presents the material by 30%, the rest of the students are more active in the learning process, so the teacher trains students to think critically and more independently in solving themselves without the help of others. While the negative impact is that the teacher is required to assess students with 4 domains of assessment, while the time given is only 2 hours face to face, and the ratio of teacher and student ratio is not comparable. Keywords: Perception, Teacher, 2013 Curriculum

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK SULAWESI SELATAN) SYAMSUL ALAM; ANDI ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.651 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pola perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan. (2) kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual (studi pada lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan). Populasi dalam penelitian ini adalah 21 orang dewan pengurus lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan. Tekhnik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dijadikan sampel. Adapun sampel dalam penelitan ini adalah 5 orang yaitu, ketua Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dan 4 anggota dari Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui tekhnik wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan data menggunakan deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan memiliki pola dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak yaitu, memahami masalah anak secara umum atau secara khusus korban kekerasan seksual; a) Memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, b) Memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan memantau dalam pelaksanaan perkara anak di aparatur penegak hukum serta memberikan bantuan hukum. c) Mengadvokasikan anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk memengaruhi proses hukum dan kebijakan d) Merencanakan langkah-langkah pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat umum serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual, e) membangun kerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual. kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan yaitu: 1) aparat penegak hukum kurang memahami tentang kebijakan berkaitan dengan kekerasan seksual, 2) keberpihakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, 3) fasilitas pendukung yang kurang, 4) sumber daya manusia yang kurang memadai, 5) sosialisasi yang kurang pada masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual.KATA KUNCI: Perlindungan Hukum, Anak Korban Kekerasan Seksual

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE DI KOTA MAKASSAR ( STUDI PENGGUNA JASA GRAB MOTOR (GRABBIKE) DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNM )” ELVIAN SUDIRMAN; ANDI ACO AGUS; NURHARSYA KHAER
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.343 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan, (1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online dipandang dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Makassar. (2) Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan bagi pengguna jasa transportasi online (GrabBike) di Kota Makassar. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu mahasiswa fakultas ilmu sosial jurusan PPKn berjumlah 2 orang, Sejarah berjumlah 2 orang, Administrasi Perkantoran berjumlah 2 orang, Administrasi Negara berjumlah 2 orang, Pendidikan Sosiologi berjumlah 2 orang. pengendara (driver) berjumlah 2 orang, staf dinas perhubungan berjumlah 2 orang, staf PT. Grab Indonesia Cab. Makassar berjumlah 1 orang dan dan 3 orang staf di fakultas ilmu sosial UNM. Sedangkan data sekunder yaitu perundang-undangan dan dokumen. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yaitu: (1) bentuk perlindungan hukum pihak grab khususnya pengendara GrabBike dalam memberikan rasa keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online pihak grab sendiri memberikan jaminan asuransi kepada para penggunanya selama dalam perjalanan menggunakan grab. (2) Upaya Dinas Perhubungan Kota Makassar mewujudkan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online bekerja sama dengan pihak kepolisan untuk menindak lanjuti para pelaku usaha seperti driver atau pengendara grabbike yang melakukan pelanggaran – pelanggaran lalu lintas atau bahkan melakukan hal – hal yang menyangkut keselamatan pengguna jasa trasportasi online maka akan diberikan sanksi bahkan hukuman penjara sesuai dengan perbuatannya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengguna Jasa Transportasi Online ABSTRACT: This study aims, (1) To find out the form of legal protection for users of online transportation services seen from the Law 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Makassar City. (2) To find out the government's efforts to achieve protection for users of online transportation services (GrabBike) in Makassar City. This type of research is descriptive and uses a qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data are 2 students of social science faculty majoring in PPKn, 2 people in History, 2 people in Office Administration, 2 people in State Administration, 2 people in Sociology Education. drivers (drivers) amounted to 2 people, transportation service staff numbered 2 people, staff PT. Grab Indonesia Cab. Makassar consists of 1 person and 3 staff in the UNM social science faculty. While secondary data are legislation and documents. Data collection techniques include: Observation, Interview and Documentation. Data analysis used in this qualitative research is data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the research, namely: (1) the form of legal protection for grabs, especially GrabBike riders in providing a sense of security, comfort and safety for service users. In order to provide legal protection for users of the online transportation service, the grab itself provides insurance to its users while on the road using grab. (2) Efforts of the Transportation Office of Makassar City to realize legal protection for users of online transportation services in collaboration with the police to follow up on business actors such as grabbike drivers or drivers who commit traffic violations or even do matters relating to the safety of service users Online transportation will be given sanctions and even prison sentences according to their actions. Keywords: Legal Protection, Users of Online Transportation Services

PERANAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENINGKATAN KEDISIPLINAN GURU PKN DI SMP NEGERI 2 PATTALLASSANG KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA NUR AZATIL ISMAH; ANDI ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 3, Desember 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.596 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Peranan kepala sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan kedisplinan guru Pkn di SMP Negeri 2 Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa (2) Kendala-kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatan kedisiplinan guru PKn di SMP Negeri 2 Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan yang menjadi populasi adalah seluruh guru PKn yang berjumlah 2 orang dan kepala sekolah SMP Negeri 2 Pattallassang. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel populasi karena jumlah objek yang dijadikan sampel adalah seluruh guru Pkn dan kepala sekolah SMP Negeri 2 Pattallassang Kecamatan Pattallassang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah SMP Negeri 2 Pattallassang telah melaksanakan peranannya sebagai supervisor (pengawas) dengan baik. Kepala sekolah SMP Negeri 2 Pattallassang telah melakukan pengawasan secara maksimal sehingga guru-guru bisa bersikap disiplin dalam melaksanakan tugas mengajar, membuat perangkat pembelajaran kurikulum 2013, dan mengikuti upacara bendera. Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu (1) mengecek absen guru, (2) kunjungan kelas, (3) melakukan pengukuran terhadap kedisiplinan guru. Kendala-kendala dalam meningkatkan kedisiplinan guru di SMP Negeri 2 Pattallassang yaitu tingkat kesadaran guru untuk bersikap disiplin tidak konsisten. Tetapi kepala sekolah SMP Negeri 2 Pattallassang juga telah mampu memberikan upaya-upaya atas kendala-kendala tersebut seperti memotivasi guru, memberikan penghargaan dan menggunakan teguran yang halus agar guru merasa tidak tertekan. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah harus tetap memberikan motivasi terhadap guru-guru dan pihak sekolah sebaiknya memfasilitasi rumah disekitar sekolah bagi guru yang memiliki tempat tinggal yang jauh. Kata kunci : Kedisiplinan Guru, Kepala Sekolah sebagai Supervisor,

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search