Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN EMPAT KONSEP KEBANGSAAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN BELA NEGARA SISWA SMA NEGERI 1 AMALI KABUPATEN BONE FATMI HIDAYAH; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 3, Desember 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.928 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bentuk pelaksanaan Empat Konsep Kebangsaan dalam meningkatkan kesadaran bela Negara siswa di SMA Negeri 1 Amali, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Empat Konsep Kebangsaan dalam meningkatkan kesadaran bela Negara siswa di SMA Negeri 1 Amali, dan (3) mengetahui dampak pelaksanaan Empat Konsep Kebangsaan dalam meningkatkan kesadaran bela Negara siswa di SMA Negeri 1 Amali. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni, observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua warga SMA Negeri 1 Amali dengan sampel stratified random sampling yaitu kepala sekolah, guru PPKn, dan perwakilan siswa dari setiap angkatan sebanyak 20 orang per angkatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Bentuk pelaksanaan empat konsep kebangsaan di SMA Negeri 1 Amali adalah dengan: melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi dan nilai keadilan sosial; menaati segala peraturan sebagai wujud pemahaman terhadap UUD NRI 1945; melaksanakan persatuan dan kesatuan sebagai wujud dari NKRI; kesatuan dalam keberagaman sebagai wujud dari Bhinneka Tunggal Ika. (2) Faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan empat konsep kebangsaan adalah: Pemahaman dan Kesadaran Peserta Didik; Peranan Guru/Pendidik; Peranan Kepala Sekolah; Peranan Orang Tua. (3) Dampak yang timbul dengan pelaksanaan empat konsep kebangsaan terhadap peningkatan bela negara adalah : bertanggung jawab; sadar akan hak dan kewajibannya; cinta tanah air; dan bangga berbangsa dan bernegara Indonesia.KATA KUNCI: Empat Konsep Kebangsaan, Kesadaran Bela NegaraABSTRACT: This study aims to determine: (1) the form of the implementation of the four concept Nationality in raising awareness to defend state students at SMAN 1 Amali, (2) the factors that affect the implementation of the Four Concepts Nationality in raising awareness to defend state students at SMAN 1 Amali, and (3) determine the impact of the implementation of the National Concept Four in raising awareness to defend state students at SMAN 1 Amali. This research is descriptive qualitative data collection techniques namely, observation, interviews, questionnaires and documentation. The population in this study are all citizens of SMA Negeri 1 Amali with the sample stratified random sampling principals, teachers PPKn, and student representatives from each class of 20 people per class. The results showed that: (1) The form of implementation of the four concepts of nationality in SMA Negeri 1 Amali is to: implement the values contained in Pancasila as the value of divinity, human values, values of unity, democratic values and the values of social justice; obey all rules as a form of understanding of NRI Constitution of 1945; implement unity as a manifestation of the Homeland; unity in diversity as a form of Unity in Diversity. (2) factors - factors that affect the implementation of the four concepts of nationality is: Understanding and Awareness of Students; Role of Teachers / Educators; Role of the Principal; Role of Parents. (3) The impact that arise with the implementation of the four concepts of nationality to the increase in defending the country is: responsible; aware of their rights and obligations; love of the homeland; and proud nation and state of Indonesia.KEYWORDS: Four Concept of National, State Defense Awareness

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRADISI MASSORONG DI DESA MARONENG KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG WILDA WULANDARI; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.691 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi massorong dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tradisi massorong di desa Maroneng. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi massorong dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tradisi massorong di desa Maroneng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Persepsi masyarakat yang melaksanakan tradisi Massorong di Desa Maroneng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, beranggapan bahwa tradisi tersebut sah-sah saja dilaksanakan dan menganggap tidak bertentangan dengan agama serta menjadikan alasan bahwa untuk mempertahankan tradisi daerah. Sedangkan yang tidak melaksanakan tradisi ini menganggap bahwa tradisi tersebut tidak pantas untuk dilaksanakan karena adanya unsur syirik dan bid’ah di dalamnya yang sangat dilarang dalam agama Islam. 2). Faktor yang mendukung tradisi massorong masih tetap dilaksanakan oleh sebagian masyarakat di desa Maroneng karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam. Sehingga mereka tetap melaksanakan tradisi-tradisi leluhur mereka meskipun tradisi tersebut bertentangan dengan syari’at Islam. Faktor lain yang mendukung pelaksanaan tradisi massorong yaitu menghormati leluhur mereka sehingga masyarakat merasa perlu untuk melaksanakan dan mempertahankan tradisi tersebut. Selain itu, masyarakat beranggapan tradisi massorong memberikan manfaat bagi mereka yang melaksanakannya seperti mereka akan terhindar dari malapetaka atau bahaya. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan tradisi massorong adalah salah satu pihak orang tua dari anak yang diaqiqah tidak setuju dan menganggap tradisi massorong merupakan salah satu bentuk perbuatan syirik, karena meminta perlindungan selain kepada Allah SWT. Sehingga masyarakat yang mempercayai tradisi tersebut meninggalkan tradisi massorong untuk menghormati pihak keluarga pasangannya. Serta tokoh-tokoh agama yang sangat keras menentang tradisi tersebut.KATA KUNCI: Persepsi Masyarakat, Tradisi Massorong ABSTRACT: This study aims to determine the public perception of tradition massorong and factors that support and hinder the implementation of the tradition in the village massorong Maroneng. Researchers used data collection techniques through observation, interviews, questionnaires and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using descriptive qualitative analysis to determine the public perception of tradition massorong and factors that support and hinder the implementation of the tradition in the village massorong Maroneng. The results showed that: 1). The public perception that implementing Massorong tradition in the village of the District Maroneng Duampanua Pinrang, assume that the tradition of legitimate implemented and considers it contrary to religion and making the excuse that to maintain the tradition of the area. While that does not carry this tradition considers that these traditions do not deserve to be implemented because of the element of shirk and heresy in it which is strictly prohibited in Islam. 2). Factors that support massorong tradition is still carried by some people in the village Maroneng due to lack of public understanding of the teachings of Islam. So that they continue to perform their ancestral traditions despite the tradition is contrary to the Islamic shariah. Another factor supporting implementation massorong tradition that honor their ancestors so that people feel the need to implement and maintain the tradition. In addition, the public assumes massorong traditions provide benefits to those who carry it out as they will be spared from calamity or danger. While the factors that hinder the implementation of massorong tradition is one of the parents of children who do not agree and assume diaqiqah massorong tradition is a form of shirk, because asking for protection other than Allah SWT. So that people who believe in the tradition of leaving massorong tradition to honor the family partner. As well as religious leaders very hard against that tradition.Keywords: Public perception, tradition Massorong

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN HUTAN DI DESA TANA TOA, KECAMATAN KAJANG, KABUPATEN BULUKUMBA PERAWATI .; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan di Desa Tana Toa, 2) mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala masyarakat dalam berpartisispasi dalam perlindungan hutan di Desa Tana Toa, dan 3) mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, kabupaten Bulukumba. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyakat Di Desa Tana Toa yang berjumlah 304 KK, dan sampel sebanyak 30 informan. Dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan kriteria tertentu. Pengumpulan data dilakukuan dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa, meliputi: (1) Menanam pohon pengganti, (2) Memberi informasi kepada pemerintah tentang adanya pengrusakan hutan, (3) Menaati peraturan adat yang dibuat oleh Ammatoa, peraturan ini meliputi : Tidak menebang pohon secara liar dan Mengenakan sanksi bagi pelanggar. 2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Masyarakat Dalam Berpartisispasi Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa terdiri dari (1) Kurangnya campur tangan masyarakat terhadap hutan yang ada di tana toa khususnya jenis hutan keramat, (2) Terdapat aturan adat yang di buat oleh kepala suku(Ammatoa), (3) Kurangnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah.3. Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa, meliputi (1) Mengadakan sosialisasi, (2) melakukan patroli rutin dan patrol terpadu. .(3) Mengadakan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat.(4) Menetapkan aturan adat yang di buat oleh kepala suku (Ammatoa).KATA KUNCI: Partisipasi Masyarakat, Perlindungan, Hutan This study aims to: 1) determine the forms of community participation in forest protection in the village of Tana Toa, 2) determine the factors that constrain community in berpartisispasi in the protection of forests in the village of Tana Toa, and 3) determine the effort made by the government to improve community participation in forest protection in the village of Tana Toa, district Kajang, Bulukumba district. This study is a qualitative descriptive study and the population in this study are all part of society in the village of Tana Toa totaling 304 households, and a sample of 30 informants. By using purposive sampling technique sampling is done deliberately to certain criteria. Dilakukuan data collection with depth interview and documentation. The results of this study indicate that: 1. Protection of Public Participation In Forest In the village of Tana Toa, include: (1) Plant replacement trees, (2) Provide information to the government about the destruction of forests, (3) comply with customs regulations made by Ammatoa these regulations include: Do not cut down trees illegally and Imposing sanctions for violators. 2. Factors Being Public Constraints In berpartisispasi In Forest Protection In the village of Tana Toa consists of (1) lack of interference on the forest in tana toa particular type of sacred forests, (2) There are custom rules created by the head tribe (Ammatoa), (3) lack of assistance provided by pemerintah.3. Efforts Undertaken by the Government in Improving Public Participation in the Protection of Forests in the village of Tana Toa, including (1) Conducting socialization, (2) on a routine patrol and patrol integrated. . (3) Hold the cooperation between the government and the public. (4) Establish custom rules created by the chiefs (Ammatoa).KEYWORDS: Public Participation, Protection, Forests

STUDI TENTANG PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SMA NEGERI 11 MAKASSAR HUSNIA ARFAN; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) gambaran tentang upaya yang dilakukan dalam peningkatan profesionalisme guru PKn di SMA Negeri 11 Makassar, (2) faktor-faktor yang mendukung peningkatan profesionalisme guru pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri 11 Makassar, dan (3) kendala-kendala yang dihadapi guru PKn dalam peningkatan profesionalismenya di SMA Negeri 11 Makassar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru PKn SMA Negeri 11 Makassar yang berjumlah 4 orang. Dalam penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel karena populasinya terjangkau dengan menggunakan teknik sampel populasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme guru PKn SMA Negeri 11 Makassar yakni peningkatan profesionalisme melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (MGMP PKn), melalui sertifikasi guru dalam jabatan dan PLPG serta peningkatan profesionalisme guru melalui penguasaan ICT. (2) Faktor pendukung dalam peningkatan profesionalisme guru PKn terdiri dari dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni adanya kesadaran diri guru yang tinggi menuju kualitas profesionalisme dan minat guru dalam mengembangkan kompetensinya sedangkan faktor eksternal adanya fasilitas sarana dan prasarana seperti wifi dan komputer, kualifikasi akademik serta lamanya masa kerja guru PKn. (3) kendala-kendala yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan adalah jadwal pelaksana Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (MGMP PKn) bertepatan dengan jadwal mengajar guru PKn dan penyediaan sarana LCD yang belum memadai.KATA KUNCI: Profesionalisme, Guru PKn

SIKAP NASIONALISME PESERTA DIDIK PADA SMA NEGERI 1 BANGKALA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO SUHARNI .; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana gambaran umum sikap nasionalisme peserta didik pada SMA Negeri 1 Bangkala Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. (2) Faktor apa yang mempengaruhi sikap nasionalisme peserta didik pada SMA Negeri 1 Bangkala Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. (3) Bagaimana strategi guru PKn untuk meningkatkan sikap nasionalisme di kalangan peserta didik pada SMA Negeri 1 Bangkala Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan sampel sebanyak 40 peserta didik, dilakukan dengan tehnik sampel acak secara proporsional dan stratifikasi. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara, dan dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Gambaran umum sikap nasionalisme peserta didik melalui indikator cinta tanah air, patriotisme dan loyalitas berada dalam kategori tinggi. (2) Faktor yang mempengaruhi sikap nasionalisme peserta didik melalui faktor internal dan faktor eksternal masing-masing berada dalam kategori sangat tinggi. (3) Strategi guru PKn untuk meningkatkan sikap nasionalisme peserta didik. (a) Guru PKn menyampaikan materi dengan memperluas konsep, mengaitkan masalah aktual, serta dipadukan dengan motivasi, menggunakan metode ceramah yang dikolaborasi dengan metode lain, media dibuat menarik/bervariasi, sumber materi berupa buku paket, artikel, koran dan internet, evaluasi berupa tes tertulis atau tes lisan, dan evaluasi non tes untuk menilai sikap dan perilaku. (b) Strategi guru meningkatkan sikap nasionalisme peserta didik luar kelas yakni melalui pembiasaan dan keteladanan. (c) Hambatan yang dihadapi seperti dampak negatif kemajuan teknologi informasi (internet), serta faktor lingkungan keluarga dan masyarakat. (d) Upaya guru PKn untuk peningkatan sikap nasionalisme peserta didik adalah menjadi orang tua bagi peserta didik, memberikan kasih sayang, membimbing dan mengarahkan anak didiknya.KATA KUNCI : Sikap, Nasionalisme, Peserta Didik

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI PADA PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK CABANG MAKASSAR TAMRIN .; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 3, Desember 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) sejauh mana pelaksanaan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) terhadap PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Makassar, dan (2) faktor determinan apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) pada PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Makassar. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Untuk memperoleh data-data tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian langsung di lapangan dengan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan Upah Minimum Provinsi. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisa dengan cara kualitatif kemudian dideskripsikan. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) penetapan upah minimum telah sejalan dengan penetapan upah minimum di PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Makassar, walaupun demikian sebahagian dari karyawan tidak menerima upah secara utuh disebabkan merekan bertanggung jawab atas nominal kehilangan barang di Toko yang nominalnya cukup besar tiap bulan dan reward dan tunjangan tergantung dari hasil pencapaian target, dan (2) masih adanya karyawan yang merasa tidak adil dikarenakan yang menanggung kehilangan barang tidak semua karyawan PT.SAT, padahal status mereka sama sebagai karyawan tetap.KATA KUNCI : Upah Minimum Provinsi Abstract: This study aims to determine: (1) the extent to which the implementation of the Provincial Minimum Wage (UMP) against PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Branch Makassar, and (2) the determinant factors that influence the implementation of the provisions of the Provincial Minimum Wage (UMP) on PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Branch Makassar. This study was conducted in PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Branch Makassar. The data used in this study are primary data and secondary data. To obtain these data the authors used data collection techniques through direct research in the field with observation and interviews with relevant parties on the implementation of the Provincial Minimum Wage. Then the data was analyzed by qualitative manner later described. The results obtained from this study were (1) the determination of the minimum wage has been in line with the minimum wage in PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Branch Makassar, however sebahagian of employees do not receive the full wages due to recording a nominal responsible for lost items in store the nominal sizeable monthly and rewards and benefits depends on the achievement of targets, and (2) there is still the employees who feel unfairly bear the loss of goods due to which not all employees PT.SAT, but their status is the same as permanent employees.Key Words : Provincial Minimum Wage

UPAYA PENINGKATAN KOMPETESI SOSIAL GURU PPKN DI SMP NEGERI 2 BARAKA KABUPATEN ENREKANG . SAHARA; . MUSTARI; IMAM SUYITNO
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data: (1) upaya yang dilakukan dalam peningkatan kompetensi sosial guru PPKn di SMP Negeri 2 Baraka Kabupaten Enrekang. (2) Kendala-kendala yang dihadapi guru PPKn dalam peningkatan kompetensi sosial di SMP Negeri 2 Baraka Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu guru PPKn di SMP Negeri 2 Baraka yang berjumlah satu orang Sedangkan data sekundernya berupa dokumen. Teknik pengumpulan data meliputi: Wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) upaya peningkatan kompetensi sosial guru PPKn di SMP Negeri 2 Baraka Kabupaten Enrekang, yaitu Mengikuti pelatihan berkomunikasi yang dilakukan dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); Melakukan kursus komputer yang dilakukan sendiri; Berinteraksi secara efektif dengan sesama pendidik, orang tua/wali peserta didik dan peserta didik, melalui kegiatan rapat dengan sesama pendidik; Mengikuti pertemuan dengan orang tua/wali siswa disekolah; Melakukan diskusi dengan siswa; Melakukan kunjungan ke rumah siswa (home visit); bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar, namun belum maksimal. (2) Kendala yang dihadapi guru PPKn dalam peningkatan kompetensi sosial di SMP Negeri 2 Baraka Kabupaten Enrekang yaitu guru merangkap sebagai petani kebun sehingga minimnya waktu untuk berbaur dengan masyarakat sekitar; Guru berperan sebagai sekertaris pembangunan masjid Madata sehingga kurangnya waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat; Kurangnya pemahaman guru terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ITC) guna melancarkan pembelajaran dan memperluas komunikasi dalam hal ini leptop dan LCD. Kata Kunci : Upaya, Peningkatan, Kompetensi Sosial ABSTRACT: This study aims to obtain data: (1) efforts made in improving the social competence of PPKn teachers in Baraka 2 Public Middle School in Enrekang Regency. (2) The constraints faced by PPKn teachers in improving social competence in Baraka 2 State Middle School in Enrekang Regency. This type of research is descriptive and uses a qualitative approach. Data sources used are primary data and secondary data. Primary data is the PPKn teacher in Baraka State Junior High School 2, amounting to one person, while the secondary data is in the form of documents. Data collection techniques include: Interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used in this qualitative research are data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the study showed that: (1) efforts to improve the social competence of PPKn teachers in Baraka Middle School 2, Enrekang Regency, were following the communication training conducted in the Subject Teachers Meeting (MGMP); Conduct computer courses that are done alone; Interact effectively with fellow educators, parents / guardians of students and students, through meetings with fellow educators; Join meetings with parents / guardians of students at school; Conduct discussions with students; Make a visit to the student's home (home visit); get along politely with the surrounding community, but not maximal yet. (2) Constraints faced by PPKn teachers in improving social competence in Baraka State 2 Junior High School, Enrekang Regency, namely teachers concurrently as garden farmers so that there is little time to mingle with the surrounding community; The teacher acts as the secretary for the construction of the Madata mosque so that there is a lack of time to interact with the community; Lack of teacher understanding of the use of information and communication technology (ITC) to expedite learning and expand communication in this case leptop and LCD. Keywords: Efforts, Improvement, Social Competence

PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG TUNA DAKSA UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN (STUDI PANTI SOSIAL BINA DAKSA WIRAJAYA MAKASSAR) MUHAMMAD AMIN; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.876 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaturan hukum tentang pemenuhan hak-hak penyandang tuna daksa; (2) program bimbingan Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar dalam pemenuhan hak-hak penyandang Tuna Daksa untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan; (3) implementasi program Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar dalam pemenuhan hak-hak penyandang tuna daksa untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jumlah populasi penelitian sebanyak 144 orang, dan sampel penelitian sebanyak 29 orang dengan menggunakan teknik random sampling. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan hak-hak penyandang tuna daksa diatur dalam pasal 28 C ayat (1) dan 28 I ayat 2 UUD NRI 1945; UU No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang disabilitas) yang diatur pada Pasal 5 s.d Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 s.d Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21 s.d Pasal 30; UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diatur pada Pasal 5 Pasal 6, Pasal 11 s.d Pasal 14; Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diatur pada Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 s.d Pasal 15, Pasal 17 s.d Pasal 24, Pasal 26, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2). (2).Program bimbingan Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar meliputi: (1) bimbingan fisik dan mental; 2) bimbingan sosial; (3) bimbingan keterampilan kerja; (4) bimbingan resosialiasi; (5) terminasi; dan (6) bimbingan lanjut. (3) Implementasi program bimbingan terlaksana dengan baik meliputi bimbingan fisik dan mental diikuti oleh 29 respoden (100%), bimbingan sosial di ikuti sebanyak 27 responden (81,81%), bimbingan keterampilan kerja di ikuti sebanyak 27 responden (81,81%), bimbingan resosialiasi diikuti sebanyak 6 responden (20.68%), terminasi dan bimbingan lanjut belum di ikuti oleh responden. Dalam pelaksanaan program bimbingan terdapat beberapa kendala yang di hadapi: (a) faktor penerimaan klien yang tidak bersamaan masuk; (b) faktor penyandang tuna daksa meliputi, latar belakang pendidikan, usia, dan derajat kecacatannya; (c) sarana dan prasarana berupa alat-alat praktek keterampilan yang perlu diperbaharui dan kondisi ruang yang perlu direnovasi. KATA KUNCI: Hak, Penyandang Tuna Daksa, Pendidikan, Pelatihan Keterampilan

IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN PANCASILA OLEH KEPALA SEKOLAH DI SMP HANG TUAH MAKASSAR KAMRIAH NANGGA; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 3, Desember 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.703 KB)

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apakah nilai-nilai pancasila sudah sesuai dengan kepemimpinan kepala sekolah di Sekolah Menegah Pertama Hang Tuah Makassar, dan kontribusi kepala sekolah untuk kemajuan Sekolah Menegah Pertama Hang Tuah Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan populasi seluruh guru di Sekolah Menegah Pertama Hang Tuah Makassar yang berjumlah 25 orang sehingga dilakukan penarikan Sampel dengan menggunakan sampel populasi, diambil sampel sebanyak 25 orang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini adalah dengan observasi dan wawancara untuk memperoleh data tentang kepemimpinan kepala sekolah yang sesuai dengan nilai nilai pancasila dan kontribusi kepala sekolah untuk kemajuan Sekolah Menengah Pertama Hang Tuah Makassar. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemimpinan kepala sekolah di Sekolah Menegah Pertama Hang Tuah Makassar Sudah Sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Kontribusi kepemimpinan kepala sekolah untuk kemajuan Sekolah Menengah Pertama Hang Tuah Makassar antara lain: Kualitas diri, disiplin dan struktur organisasi sekolah.Kata Kunci : Implementasi, Kepemimpinan, Nilai PancasilaABSTRACT: This study aims to determine whether the values of Pancasila are in accordance with the principal's leadership in middle school First Hang Tuah Makassar, and the principal contribution to the progress of middle school First Hang Tuah Makassar. This research is a qualitative descriptive study population of middle school teachers in the First Hang Tuah Makassar totaling 25 people that made withdrawals using a sample population sample, taken a sample of 25 people. This study is a qualitative research, the data obtained from this research activity is by observation and interviews to obtain data about the leadership of the principal in accordance with the values of Pancasila and the principal contribution to the advancement of Junior High School Hang Tuah Makassar. The results showed that the leadership of middle school principals in First Hang Tuah Makassar Already accordance with the values of Pancasila. Contributions of school leadership for the advancement of Junior High School Hang Tuah Makassar include: Quality of self-discipline and organizational structure of the school.Key Word: Implementation,Leadership ,Values of Pancasila

PERANAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE TERHADAP PEMBINAAN ANAK PIDANA NURKHALIDA .; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Peneilitian ini bertujuan untuk mengetahui perannan Rumah Tahanan Negara terhadap pembinaan anak pidana di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Pangkajene, serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Rumah Tahanan Negara kelas IIB Pangkajenen dalam sistem pembinaan anak pidana. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 43 orang, 40 Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dan 3 orang anak pidana, Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling yakni penentuan sampel dilakukan secara selektif, sesuai dengan kebutuhan dalam populasi yang ada. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 9 orang, 6 orang pegawai yang dianggap mempunyai peran secara langsung terhadap pembinaan anak pidana dan 3 orang Anak Pidana. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pangkajene Terhadap Pembinaan Anak Pidana sudah berperan ditandai dengan terlaksananya pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap anak pidana, meskipun proses belajar mengajar formal belum terlaksana dikarenakan jumlah anak pidana untuk kejar paket tidak memenuhi jumlah batas minimal kelas yang telah ditetapkan yaitu 20 orang sehingga untuk sementara belum ditindak lanjuti 2) Hambatan yang hadapi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pangkajene Terhadap Pembinaan Anak Pidana adalah (1) Kurang pahamnya pegawai Rutan terhadap peranan Rumah Tahanan dalam melakukan pembinaan terhadap anak pidana, (2) Terbatasnya jumlah pegawai yang bertugas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene secara umum, dan pembinaan anak pidana secara khusus, (3) Keterbatasan fasilitas yang tersedia.Kata Kunci : Rumah Tahanan, Pembinaan Anak Pidana this research aims to determine the role of the State Prison coaching criminal children in State Prison Pangkajene IIB class, and to investigate the barriers faced State Prison Pangkajenen class IIB in guidance systems of criminal child. The population in this study amounted to 43 people, 40 Employees State Prison Class IIB and 3 children Pangkajene criminal, Sampling technique in this research is using purposive sampling the sampling is done selectively, in accordance with the needs of the existing population. The sample in this study as many as nine people, six employees are deemed to have a direct role to the development of children and 3 Children penal Code. This study concluded that 1) State Prison Class II B Pangkajene Against Development of Children Criminal been instrumental marked by the implementation of personality development and independence of children a crime, although the learning process has not formally implemented because the number of children a criminal to pursue a package does not meet the minimum limit class that has been set as 20 people so for a while yet followed up 2) Barriers faced State Prison class II B Pangkajene against development of children crime is (1) Less pahamnya employees Rutan on the role of the House of Detention in fostering the child a criminal, (2 ) the limited number of employees who served in State Prison Class IIB Pangkajene in general, and in particular criminal child development, (3) Lack of facilities availableKeywords : House of Detention , the Child Guidance Criminal

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search