cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh. Sudirman
Contact Email
muh.sudirman@unm.ac.id
Phone
+6281355035326
Journal Mail Official
tomalebbi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23556439     EISSN : 29623685     DOI : https://doi.org/10.56680/jt.v12i4
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tomalebbi merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Hukum dengan fokus dan ruang lingkup kajian adalah pemikiran dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Ekonomi, Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Ilmu Pendidikan, Teknologi pendidikan dan pemebelajaran, Manajemen Pendidikan, Media pembelajaran, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume III, Nomor 3, September 2016" : 15 Documents clear
KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PENGEMUDI ANGKUTAN KOTA TRAYEK KODE E DI MAKASSAR SANTI .; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.66 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui  kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkot-trayek kode E di Makassar dan 2) Untuk mengetahui upaya kepolisian Negara Republik Indinesia- Polwiltabes Makassar dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkot-trayek kode E di Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkot-trayek kode E di Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1) Kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkot-trayek kode E di Makassar masih rendah diukur berdasarkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum yaitu mereka sama sekali tidak mengetahui dan tidak memahami Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan akan tetapi mereka cenderung mengetahui dan memahami rambu-rambu lalu lintas, namun kurang menghargai dan  kurang menaati peraturan tersebut, karena sudah menganggap pelanggaran sebagai kebiasaan, oleh karena itu dapat diketahui bahwa rendahnya  kesadaran hukum cenderung karena pelanggaran jadi yang paling dominan mempengaruhi kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkutan kota trayek kode E di Makassar yaitu perilaku. 2) upaya kepolisian Negara Republik Indinesia-Polwiltabes Makassar dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkutan kota di Makassar yaitu : a. upaya preventif yaitu, dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar  pihak Satlantas Polrestabes Makassar melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan patrol-patroli rutin/oprasi rutin, menggelar razia kendaraan bermotor dan melaksanakan program peningkatan pengetahuan berlalu lintas dalam bentuk kegiatan : polisi sahabat anak, sosialisasi lintas universitas/police go to campus,keamanan berkendara, kampanye keselamatan lalu lintas, pembentukan organisasi terkait lalu lintas serta otomotif, KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas), sekolah mengemudi,  dan lain-lain. Dan b.Upaya represif yaitu Tilang, apabila tindak pelanggarannya berat sehingga menimbulkan kecelakaan maka dapat pula diberikan sanksi berupa kurungan penjara sesuai UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kata Kunci    : Kesadaran Hukum. Berlalu Lintas. Pengemudi Angkutan Kota Trayek Kode E. ABSTRACT: This study aims: 1) To determine the legal awareness of traffic-route public transportation drivers in Makassar E code and 2) To determine the policing effort of the Republic Indinesia- Polwiltabes Makassar in raising legal awareness of traffic-route public transportation drivers in Makassar E code. To achieve these objectives, the researchers used a technique of collecting data through observation, interviews and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using descriptive qualitative analysis to determine the legal awareness of traffic-route public transportation drivers in Makassar E code. The results showed that: 1) Awareness of the law-traffic public transportation drivers-stretch code E in Makassar still low measured based on legal knowledge, understanding of the law, the attitude of law and legal behavior that they did not know and did not understand the Act No. 22 of 2009 about traffic and road transport but they tend to know and understand the signs of traffic, but less appreciated and less obey the regulation, because it considers the breach as a habit, therefore it can be seen that the lack of legal awareness tends for violations so most The dominant influence of traffic law awareness of city transport drivers E in Makassar route code that behavior. 2) efforts to police the Republic Indinesia-Polwiltabes Makassar in raising awareness of traffic laws transport drivers in the city of Makassar, namely: a. preventive measures that, in order to tackle violations of traffic in the city of Makassar party Satlantas Polrestabes Makassar prevention efforts by conducting patrol-routine patrol / oprasi routine, held a raid of a motor vehicle and implement programs for improving knowledge of traffic in the form of activities: police friend to children , socialization cross-university / go to campus police, road safety, traffic safety campaign, the formation of traffic-related organizations as well as the automotive, KTL (Region traffic Code), driving schools, and others. And b.Upaya Tilang repressive ie, if follow-heavy offense, causing an accident, it can also be given sanctions in the form of imprisonment in accordance with Law No. 22 of 2009 on traffic and road transport.Keywords: Legal Awareness. Traffic. The driver of the Municipal Transport Code Route E.
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) PADA PELAJARAN PKN DI SMA NEGERI 1 WATANSOPPENG FITRIANI B; HASNAWI HARIS
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.446 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). Pertimbangan guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pelajaran PKn di SMA Negeri 1 Watansoppeng; 2). Cara guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pelajaran PKn di  SMA Negeri 1 Watansoppeng; 3). Faktor yang dapat menghambat dan mendukung terlaksananya model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pelajaran PKn di SMA Negeri 1 Watansoppeng. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh yaitu data primer yang didapat melalui terjun langsung ke lapangan untuk wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dengan pengkajian beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada pelajaran PKn di SMA Negeri 1 Watansoppeng adalah: 1)  Memudahkan bagi guru mengenal tipe pembelajaran kooperatif dengan konsep kerja yang sederhana; 2) Melatih siswa untuk bekerjasama; 3) Melatih siswa untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik, melatih siswa aktif berdiskusi; 4) Melatih siswa untuk terhindar dari sifat individual dan ingin menang sendiri; 5) Guru harus menyesuaikan Kompetensi Dasar (KD) yang sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang materi pelajarannya banyak memuat aspek nilai, pengetahuan dan keterampilan. Adapun cara guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD sudah sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Faktor penghambat yaitu: 1) Siswa tidak memperhatikan guru saat mengajar; 2) Siswa lebih sering diam saat berdiskusi; 3) Siswa kurang menggunakan waktu seefesien mungkin;  4) Jumlah siswa yang banyak dalam kelas; 5) Suasana kelas yang panas. Adapun faktor pendukung yaitu: 1) Siswa senang mengunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD; 2) Siswa diajarkan cara bertanggung jawab dengan penyelesaikan tugas pelajaran; 3) Terciptanya hubungan yang akrab di kelas antara guru dan siswa begitupun siswa dengan siswa; 4) Dilengkapi sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran serta; 5) Guru yang sudah mampu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif This study aims to determine: 1). Consideration teachers use cooperative learning model STAD on Civic Education in SMA Negeri 1 Watansoppeng; 2). How teachers implement cooperative learning model STAD on Civic Education in SMA Negeri 1 Watansoppeng; 3). Factors that can hinder and support the implementation of cooperative learning model STAD on Civic Education in SMA Negeri 1 Watansoppeng. This research is a qualitative descriptive study. Data obtained by the primary data obtained through direct foray into the field to interview and observation, and secondary data was obtained with an assessment of some of the literature related to the research. The data obtained and analyzed using qualitative descriptive analysis. The results showed that the consideration of teachers implement cooperative learning model STAD on Civic Education in SMA Negeri 1 Watansoppeng are: 1) Make it easier for teachers to know the type of cooperative learning with the simple concept of work; 2) To train students to work together; 3) To train students to interact and communicate well, train students to actively discuss; 4) To train students to avoid individual properties and to be selfish; 5) The teacher must adjust the Basic Competency (KD) in accordance with the model type STAD cooperative learning that lesson material contains many aspects of values, knowledge and skills. As for how teachers use cooperative learning model STAD was in accordance with the steps of cooperative learning model STAD. While the factors inhibiting and supporting the implementation of cooperative learning model STAD, inhibiting factors, namely: 1) Students do not pay attention to the teacher while teaching; 2) Students are more often silent during the discussion; 3) Students are spending less time as efficiently as possible; 4) The number of students in a class; 5) The classroom atmosphere is hot. The supporting factors, namely: 1) Students are happy using cooperative learning model type STAD; 2) Students are taught how to be responsible with lessons task completion; 3) The creation of an intimate relationship in the classroom between teachers and students as well as students with students; 4) Equipped with facilities and infrastructure that support learning and; 5) Teachers who are already capable of using cooperative learning model STAD.Keywords: Cooperative Learning Model
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE MELINDAH .; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.996 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. (2) Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, dan Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone berjalan cukup Baik. Hal ini dapat terlihat dari tahap perencanaan berupa aparat Pemerintahan telah melakukan musyawarah dalam hal perencanaan ADD, dan melakukan pembuatan RPJMDes, serta pembuatan RKPDes Sebagaimana Peraturan daerah tentang ADD yang dapat menjadi arahan bagi Tim Pelaksana Desa dalam menjalankan ADD baik dalam hal pengalokasian dana serta tujuan penggunaan dana. (2) Beberapa hambatan dalam pelaksanaan ADD yang ditemui yakni pembuatan laporan pertanggungjawaban dan kondisi cuaca di lingkungan desa seperti musim hujan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Setiap permasalahan yang mereka dapatkan dalam proses pelaksanaan ADD di Desanya dapat di selesaikannya dengan adanya bimbingan dan konsultasi dengan pihal-pihak yang terkait seperti tim Pembina tingkat kabupaten dan tim Pembina tingkat kecamatan.Kata Kunci: Alokasi Dana Desa  ABSTRACT: This study aims to determine (1) Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2008 on the Village Fund Allocation In District Libureng Bone regency. (2) Barriers in Implementing Regional Regulation No. 11 of 2008 on the Village Fund Allocation In District Libureng Bone regency. To achieve these objectives, the researchers used a technique of collecting data through interviews and documentation. This research is a qualitative descriptive study. Sources of data used consist of primary data and secondary data. Data have been obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to determine Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2008 on the Village Fund Allocation In District Libureng Bone regency, and Barriers in the Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2008 on the Village Fund Allocation In District Libureng Bone District , The results showed that: (1) Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2008 concerning Village Allocation Fund (ADD) in District Libureng Bone regency runs quite Good. It can be seen from the planning stage in the form of personnel administration has to be consulted in planning ADD, and do manufacture RPJMDes, as well as the manufacture RKPDes As local regulation of ADD can be a direction to the Executive Team Village in running ADD both in terms of allocation of funds and purpose of use fund. (2) Some of the obstacles encountered in the implementation ADD ie reporting of accountability and weather conditions in the village as the rainy season may hamper the implementation of the development undertaken. Every problem that they get in the process of implementation of ADD in his village can selesaikannya with their guidance and consultation with pihal-parties, such as team Pembina Pembina district and sub-district level teams.Keywords: Village Fund Allocation
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG PANDAI BACA AL-QUR’AN BAGI CALON PENGANTIN A. NURAULIA M; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.078 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Al-Qur’an bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dan berjumlah pegawai negeri 3 orang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data Deskripsi Kualitatif melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur’an Bagi calon pengantin. Di KUA Kecamatan Bulukumpa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Di KUA Kecamatan Bulukumpa dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur’an bagi calon pengantin, meliputi yaitu (1) pelaksanaan peraturan daerah ini No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur’an bagi calon pengantin masih dilaksanakan di KUA di Kecamatan Bulukumpa, (2) faktor pendukung terhadap pelaksanaan peraturan daerah no 6 tahun 2003 dalam tes baca Al-Qur’an di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.Kata Kunci : Perda, Baca Al-Qur’an, Pengantin This study aims to determine, Bulukumba Implementation Regional Regulation No. 6 of 2003 on the Smart Read Quran for the bride and groom in the District KUA Bulukumpa Bulukumba, and civil servants amounted to 3 people in the District Office of Religious Affairs Bulukumpa, to achieve the purpose the researchers used data collection techniques through a qualitative description, documentation, observation, and interviews. Data obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to determine Bulukumba Implementation Regional Regulation No. 6 of 2003 on intelligent read the Qur'an For the bride and groom. In the District KUA Bulukumpa.Hasil research shows that, in the District KUA Bulukumpa in implementing Bulukumba District Regulation No. 6 of 2003 on intelligent read the Qur'an for the bride, include: (1) the implementation of these regulations No. 6 of 2003 on clever read the Qur'an for the bride and groom are still held at KUA in District Bulukumpa, (2) factors supporting the implementation of regional legislation no 6 of 2003 in the Qur'an reading test in the Office of Religious Affairs in the District Bulukumpa Bulukumba.Keywords: Regulation, Read the Qur'an, Bride
ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE SRI AGUSTINA; M. ARSYAD MAF’UL
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.125 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dalam pelayanan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan tanete riattang timur kabupaten bone dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan penyelenggaraa  pemerintahan di kecamatan tanete riattang timur kabupaten bone dalam pelayanan masyarakat yang berfokus pada ketepatan waktu pelayanan, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, kemudahan mendapatkan pelayanan, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan. Dalam ketepatan waktu pelayanan masih ada keterlambatan namun masih lebih sering tepat waktu. Kesopana dan keramahan dalam memberikan pelayanan sudah terlaksanan dengan baik. Di kantor Kecamatan ini juga sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pelayanan dengan cara memberikan pelayanan gratis, tanpa pungutan biaya. Hanya saja fasilitas pencipta kenyamanan di kantor ini masih minim, dikarenakan bangunan kantor yang kurang luas dan kurangnya sarana prasarana. 2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan Tanete Riattang Timur yaitu: a) Faktor Pendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Timur yang terdiri dari (1) Kepemimpinan Camat, (2) Lingkungan Kerja. b) Faktor penghambat pemberian pelayanan yang masyarakat yaitu minimnya sarana dan prasarana kecamatan.Kata Kunci: Penyeleggaraan Pemerintahan  ABSTRACT: This study aims to investigate the implementation of governance in the Eastern District of Tanete Riattang Bone regency in community service and the factors that affect public services in the district of East Riattang Tanete Bone regency. Researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to examine the implementation of governance in the sub Tanete Riattang eastern districts bone and the factors that influence it. The results showed that: 1) Implementation of the government in the district penyelenggaraa Tanete Riattang east district bone in community service that focuses on the timeliness of service, courtesy and hospitality in providing services, access to services, convenience in obtaining services. In timeliness of services there is still a delay but still more often on time. Kesopana and hospitality in providing services has been undone by a well. At the district office is also already provide convenience to the people who want to do service by providing free services, free of charge. Only the creator of comfort in the office facility is still minimal, due to the less spacious office buildings and the lack of infrastructure. 2) Factors Influencing Government Conduct in the Public Service in the District Tanete East Riattang namely: a) Supporting factors governance in public service in the District Tanete East Riattang consisting of (1) Leadership Head, (2) the Work Environment. b) Factors inhibiting the public service delivery is poor facilities and infrastructure sub-district.Keywords: Implementation of Governance

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 12, Nomor 3 (September 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juli 2025) Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) Volume 11, Nomor 4 (Desember 2024) Volume 11, Nomor 3 (September 2024) Volume 11, Nomor 2 (Juli 2024) Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024) Volume 10, Nomor 4 (Desember 2023) Volume 10, Nomor3 (September 2023) Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023) Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023) Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022) Volume 9 Nomor 3 September 2022 Volume 9 Nomor 2, Juni 2022 Volume 9 Nomor 1 Maret 2022 Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019 Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019 Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019 Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018 Volume V, Nomor 1, Maret 2018 Volume IV, Nomor 4, Desember 2017 Volume IV, Nomor 3, September 2017 Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 Volume IV, Nomor 1, Maret 2017 Volume III, Nomor 4, Desember 2016 Volume III, Nomor 3, September 2016 Volume III, Nomor 2, Juni 2016 Volume III, Nomor 1, Maret 2016 Volume II, Nomor 3, Desember 2015 Volume II, Nomor 2, September 2015 Volume II, Nomor 1, Maret 2015 Volume 1, Nomor 3, Desember 2014 Volume 1, Nomor 2, September 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 More Issue