cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairiah
Contact Email
khairiah@iainbengkulu.ac.id
Phone
+6285342358888
Journal Mail Official
nazarhusain80@gmail.com
Editorial Address
LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo jl. Gelatik no1 Kota Utara, kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, Indonesia.
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Al-Ulum
Published by Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
ISSN : 14120534     EISSN : 24428213     DOI : https://doi.org/10.30603/au.v19i2.1051
Core Subject : Religion, Economy,
Religion Economics, Econometrics & Finance
Al-Ulum adalah jurnal yang terbit berkala pada bulan Juni dan Desember, ditelaah dan direview oleh para ahli dalam bidangnya, diterbitkan oleh lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, Indonesia ISSN 1412-0534 E-ISSN 2442-8213 Al-Ulum telah diakreditasi dengan peringkat B oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 53/DIKTI/Kep/2013 untuk periode 2013-2018. Sekarang, AL-Ulum telah terakreditasi sistem online dengan peringkat “Sinta 2” untuk periode 2018-2022 oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi SK No. 21/E/KPT/2018.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue " Vol 13, No 2 (2013): Al-Ulum" : 13 Documents clear
KONSTRUKSI MEDIA TERHADAP PEMBERITAAN KASUS PEREMPUAN KORUPTOR E, Hadiati; Abdullah, Irwan; Udasmoro, Wening
Al-Ulum Vol 13, No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.931 KB)

Abstract

Media bukanlah saluran yang bebas, karena tidak memberitakan apa adanya seperti yang sering digambarkan. Media justru mengkonstruksi realitas sedemikian rupa sehingga tidak jarang keluar dari konteksnya. Tidak mengherankan jika setiap hari secara terus-menerus dapat disaksikan bagaimana peristiwa yang sama diperlakukan secara berbeda oleh media. Salah satu pemberitaan media yang sangat sering muncul adalah persoalan korupsi yang melibatkan perempuan. Pemberitaan perempuan pelaku korupsi sangat sarat dengan kepentingan di luar substansi korupsi itu sendiri. Pemberitaan mengenai kasus korupsi yang melibatkan Gayus Tambunan dan Anggelina Sondakh misalnya, sangat berbeda penyajiannya. Gayus Tambunan selalu diposisikan sebagai orang yang cerdas, bisa menghadapi kasusnya, tegar, dan tidak disangkut-pautkan dengan persoalan domestiknya. Sementara pemberitaan Anggelina Sondakh selalu saja dikaitkan dengan kehidupan pribadinya. ------------------------Mass media are not free channels because they sometimes portrait and interprete news unlike its reality. Moreover, mass media are frequently construct a reality which are that out of context. It is not surprising; therefore, that every day an ongoing case-basis can be seen how the same event are treated differently by the mass media. This paper  assesses the issues of corruption which invoves women. Coverage of women perpetrators of corruption are heavily empasised bigger with interests outside substance of corroption itself. For example, reporting oncorruption cases invloving Gayus Tambunan and Angelina Sondakh have different presentation. Gayus Tambunan was always positioned as an intelligent person, could face case, tough, and not delt with domestic isssues; while the news over Anggelina Sondakh always associated with her personal life.
POSITIVISASI HUKUM ISLAM DALAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Fitriyani, Fitriyani; Laupe, Abd Basir
Al-Ulum Vol 13, No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.585 KB)

Abstract

Dalam konteks hukum Islam, Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI merupakan sumber persuasive. Hukum Islam baru menjadi sumber autoritatif (sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum) dalam ketatanegaraan, ketika Dekrit Presiden R.I 5 juli 1959 yang mengakui bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat. Demikian pula sudah merupakan bagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.----------------------------In the context of Islamic law, the Jakarta Charter was seen as one of the result of the trial BPUPKI, a persuasive source. New Islamic Law becomes authoritative sources (sources of law has been legally binding) in the state administration, when the July 5 Presidential Decree 1959 which recognizes that animates the Jakarta Charter 1945. Islamic law as a legal order that guided and adhered to by the majority of the population and the people of Indonesia is both the law that has been living within the community. It has also become the part of the teachings and beliefs of Islam that exists in the national law as well as the source of guidance and development.
WACANA NON DOMINAN: MENGHADIRKAN FIKIH ALTERNATIF YANG BERKEADILAN GENDER Kau, Sofyan A.P.; Suleman, Zulkarnain
Al-Ulum Vol 13, No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.136 KB)

Abstract

Fikih kaya atas keragaman opini hukum, termasuk fikih perempuan. Opini hukum fikih tentang perempuan tidak tunggal melainkan beragam. Keragaman fikih perempuan ini sejatinya menjadi pilihan alternatif atas fikih yang berperspektif gender. Tulisan ini menawarkan wacana non dominan sebagai fikih alternatif untuk menghadirkan fikih yang berkeadilan gender. Sebab wacana dominan tentang fikih perempuan dikritik sebagai fikih yang tidak berkeadilan gender. Sementara fikih tidak hanya menghadirkan wacana dominan, melainkan juga menyandingkan wacana non dominan. Dalam wacana non-akikah dan cara membersihkan air kencing bayi laki-laki dan perempuan disamakan. Bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudhu, dan perempuan memiliki hak yang sama dengan lelaki dalam hal perwalian, saksi dan kepemimpinan. Dalam wacana non dominan, perempuan boleh menjadi wali dan saksi pernikahan, imam salat jamaah dan pemimpin publik. -----------------Jurisprudence has a diversity of opinions over the law interpretation. Among other is the women jurisprudence. Furthermore, the women legal opinion is subsequently not single but diverse. The diversity of women jurisprudence is actually seen as an alternative, that is, ‘gender’ perspective kind of fiqh. This paper offers a non-mainstream discourse over the fiqh by presenting and assessing ‘gender’ perspective kind of jurisprudence. This is done because it is seen that most discourse over women jurisprudence were dominated by gender inequality; and therefore it should be thoroughly criticized. With the exception of akiqah discourses, the way to bath boys’ and girls’ urine, they both treated equally the same. Any physically contacts with women subsequently do not invalidate the ablution (wudhu). Therefore, woman has equal rights with man in custody, witness and leadership. More importantly, in the non-dominant discourse of jurisprudence, woman may be a guardian and a witness to a wedding, even can be a khutbah priest and an imam of public congregational prayers.
KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM ISLAM Suhra, Sarifa
Al-Ulum Vol 13, No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.068 KB)

Abstract

Tulisan ini menegaskan keadilan dan kesetaraan dalam perspektif Al-Qur’an dan Hadis. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan. Laki-laki dan Perempuan sama-sama sebagai hamba, khalifah di bumi, dan menerima perjanjian primordial. Adam dan Hawa sama-sama aktif dalam drama kosmis. Laki-laki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi optimal. Implementasi kesetaraan gender perspektif al-Qur’an melahirkan adanya transformasi hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan. Relasi di bidang profesi, seperti adanya hakim perempuan serta memicu lahirnya produk hukum yang berpespektif kesetaraan dan keadilan gender.  -------------------------In this paper, the writer emphasises justice and equality in the perspective of the Quran and the Hadith. Islam as a religion holds the values of justice and equality contains the principles of equality. Both men and women are equally as worshippers of Allah; men and women alike as the leaders on this earth; they alike receive primordial covenant. It is believed that Adam and Eve were both active in the cosmic drama, men and women have the potential to achieve optimal performance. The implementation of the gender equality based on the perspective of the Quran in Islamic law leads to the transformation of Islamic law relating to the issues of the relation of equality between men and women. It is also within professional fields such as the female judge whose produce the legal products based on gender equality .
TAFSIR KONTEKSTUAL BERWAWASAN GENDER (Eksplorasi, Kritik dan Rekonstruksi) Faisal, Ahmad
Al-Ulum Vol 13, No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.424 KB)

Abstract

Tafsir tentang relasi gender dalam Islam berkembang menjadi varian-varian yang beragam, meskipun bersumber dari referensi yang sama, yakni al-Qur’an dan Hadis. Salah satu faktor penting yang mendorong keragaman tersebut adalah perbedaan perspektif tentang disertakannya pertimbangan kontekstual dalam melakukan penafsiran. Bagi mufassir yang menyetujuinya memandang bahwa elemen-elemen historis dan sosiologis harus dijadikan pertimbangan dalam menafsirkan ayat. Jika elemen itu diabaikan, maka tafsir yang muncul akan mengandung bias. Namun demikian, masih diperlukan kerja keras untuk mensosialisasikannya secara komperehensif, sekaligus merespon setiap keberatan dan kritik tajam yang dilontarkan berbagai kalangan. Upaya tersebut mencakup pengembangan konsep metodologi yang lebih komprehensif sekaligus mengintegrasikan pendekatan-pendekatan studi Islam ke dalam bangunan pemikiran metodologisnya. ---------------------Although it is from the same reference of sources, the Qur’an and the Haditz, tafsir of gender relation in Islam constanly growing into various kinds. Among many important factors that forces the diversity is the different perspectives about involved contextual consideration in the tafsir processes. For many exegesists (mufassir) to approve it, the elements of historical and sosiological must be considerated in analyzed. If the elements are neglected then it may lead to bias and its result will be fragmented. Nonetheles, it still needs many efforts to sosializating it in more comprehensive and also to respond to any objections and outspoken critics from the society. The efforts also include to improve the methodological concept which are considered more comprehensive which integrate many approaches in Islamic Studies into main frame of methodological thought.
NALAR TEOLOGIS DAN HUKUM ISLAM BIAS GENDER Rusli, Muh.; Thahir, Muhammad; Zainuddin, Asriadi
Al-Ulum Vol 13, No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.983 KB)

Abstract

Salah satu ajaran inti al-Qur’an adalah mengangkat harkat dan martabat manusia sama di hadapan Allah, tanpa mengenal perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Yang membedakan keduanya hanyalah kualitas ketakwaannya. Wacana gender secara subtansi bukanlah hal yang baru dalam Islam. Bila dihadapan Allah derajat manusia sama, maka seyogyanya laki-laki dan perempuan mampu menjalin hubungan kerja sama yang baik tanpa merugikan salah satu pihak. Di antara penyebab masih adanya pemahaman umat Islam yang bias gender adalah konstruk pemahaman yang keliru dalam menafsirkan firman Allah dan Hadis Nabi yang kemudian dilegitimasi dengan produk hukum Islam. Untuk itu, reinterpretasi secara kontekstual terhadap setiap dalil yang bias gender mutlak dilakukan. Reinterpretasi tersebut mempertimbangkan kondisi kekinian dan prinsip kemaslahatan bersama, sehingga melahirkan makna dan paradigma baru yang berkeadilan gender serta selaras dengan nilai universal Islam.----------------------One of the core teachings of the Quran is the dignity of human beings are equal before God, regardless of differences in gender (men and women). What distinguishes the two is the quality of piety. Substancely,  gender discourse is not new in Islam. When the degrees are equal before God, then men and women should be able to establish a good working relationship without harming each other. Among the causes of the persistence of the Muslim understanding that gender bias is a false construct understanding in interpreting the word of God and the Hadith of the Prophet which then legitimized by Islamic laws. To that end, contextual reinterpretation of any gender bias arguments to be conducted. The reinterpretation considering the current situation and the principle of mutual benefit, thus giving birth to a new paradigm of meaning and gender-equitable and aligned with the universal values of Islam.
PERSPEKTIF KONSTITUSI TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENJAMINAN ATAS HAK-HAK PEREMPUAN Sumanto, Dedi; Latif, Abdul; Mardiana, Andi
Al-Ulum Vol 13, No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.345 KB)

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM), adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan. Pemberdayaan dan penjaminannya harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menetukan pilihan dengan menolak asusmsi mengenai infeoritas perempuan dan mengahapus perbedaan berdasarkan gender yang diakui dalam hukum, maka perempuan sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya.------------------------Human Rights, is aset of rights inherent in the nature and existence of every human beings which must be respected, and protected by the state, law, government, and every person, for the respect and protection of human dignity. Constitutional rights of citizens which include human rights and citizens rights are guaranteed by the1945 Constitution which bound to every citizen of Indonesia. These rights are recognized and guaranteed to every citizen for men and women. The empowerment and quarantee should have the same opportunity to determine the option by rejecting any inferior asumsption and  erasing differences based on gender is legalized by law. Therefore, women themselves recognize the importance of raising the issue of women rights as one of the types of human rights that must be recognized and guaranteed.
WACANA KESETARAAN GENDER: PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER TENTANG GERAKAN FEMINISME ISLAM Muqoyyidin, Andik Wahyun
Al-Ulum Vol 13, No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.982 KB)

Abstract

Gender merupakan satu di antara sejumlah wacana yang bisa disebut kontemporer yang cukup menyita perhatian banyak kalangan, mulai para remaja, kalangan aktivis pergerakan, akademisi dan mahasiswa, kalangan legislatif dan pemerintah, hingga para agamawan. Maksud wacana ini adalah menutup ketidakadilan sosial berdasarkan perbedaan jenis kelamin, selanjutnya berupaya mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada aspek sosialnya. Dan sampai saat ini, wacana gender setidaknya dapat kategorikan menjadi empat penampilan, yaitu sebagai suatu gerakan, sebagai diskursus kefilsafatan, perkembangan dari isu sosial ke isu keagamaan, dan sebagai pendekatan dalam studi agama. Tulisan ini akan membahas perspektif kesetaraan gender sebagaimana dipahami oleh para feminis muslim. Secara umum dapat disebutkan bahwa tujuan perjuangan feminisme adalah mencapai kesetaraan, harkat, dan kebebasan perempuan dalam memilih dan mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga.------------------------Gender is one of discourses called contemporary discourse calls for the attention of many parties, the youth, among movement activists, academics and students, legislative and government, and the theologian. The purpose of this discourse is to close a social injustice based on gender differences. Furthermore, it seeks to achieve equality between men and women in the social aspects. And so far, of the discourse on gender at least can be categorized into four performance, i.e., as a movement, as a discourse of development, those social issues into religious issues, and as an approach in the study of religion. This paper discusses about the perspectives of gender equality as understood by the muslim feminists. In general, it can be mentioned that the purpose of the struggle of feminism is equality, dignity, and freedom of women in choosing and managing life and her body, both inside and outside the household.
HERMENEUTIKA HADIS GENDER (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl dalam Buku Speaking in God’s Name; Islamic Law, Authority And Women) Majid, Abdul
Al-Ulum Vol 13, No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.146 KB)

Abstract

Tulisan ini menyajikan konstruksi hermeneutika Khaled M. Abou al-Fadl tentang hadis-hadis gender, menguji otentisitas dan pemaknaannya dengan studi kasus pada sejumlah hadis sandaran fatwa Council for Scientific Research and Legal Opinion, lembaga di Arab Saudi. Abou El- Fadl menawarkan sekaligus mengaplikasikan cara kerja hermeneutis, semisal perlunya negotiating process antara hadis sebagai teks, pengarang, Nabi dan seluruh rawinya, dan pembaca. Hal ini dilakukan dengan lima rambu,yaitu: kejujuran, kesungguhan, kemenyeluruhan, rasionalitas dan pengen-dalian diri. Temuannya adalah sebagai berikut: Pertama, kualifikasi hadis-hadis fatwa tersebut sangat tidak memadai, sejumlah hadis ditemukan tidak otentik dan ada pula yang tidak proporsional. Kedua,hadis merupakan akhir dari produk kepengarangan yang panjang sejak dari Nabi sebagai pengarang pertama hingga ke tingkat kolektor hadis seperti Imam Bukhari. Ketiga, subjektivitas setiap periwayat tertancap kuat dalam hadis yang diriwayatkannya sehinga perlu telaah historis.-------------------This paper is aimed to construct the Khaled M. Abou al-Fadl’s hermeneutics on hadiths gender, by examining its authentity and interpretation. This study brings a study case on a number of fatwas of Council for Scientific Research and Legal Opinion, the Saudi Arab-based Fatwa Institute. Abou El- Fadl applies a number of hermeneutic works; such as, negotiating process among texts, authors, the prophet’s traditions, and transmitters, as well as the readers. The hermeneutics work was throuruoghly counducted by bringing together the five principal rules: honesty, deligency, comprehensiveness, rationality, and self-restraint. A number of findings found is as follow: first, hadiths being bases of the fatwa are inadequate. Some of them are not authentic and yet proportionally. Second, hadith is the long final authorship product from the prophet as the first author to the level of hadith collector such as Imam Bukhori. Finally, each authors subjectivity can be tightly attached to the hadiths that he or she revealed which historically must be explored.
MENYOAL KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM TENTANG POLIGAMI Fata, Ahmad Khoirul; Mustofa, Mustofa
Al-Ulum Vol 13, No 2 (2013): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.726 KB)

Abstract

Tulisan ini mengemukakan gagasan pembaharuan. Salah satu gugatan terjadi atas hukum-hukum Islam yang terkait dengan keluarga, khususnya poligami, karena dinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman yang mengharuskan kesetaraan laki-laki dengan wanita. Untuk menjawab itu, beberapa pihak mengajukan gagasan pembaharuan hukum Islam dengan dua epistemologi utama: penafsiran kontekstual atas nas-nas agama dan asas kemaslahatan. Dengan penafsiran kontekstual atas nas tentang poligami lahirlah kesimpulan bahwa poligami sesungguhnya bukan misi utama Islam. Misi utama Islam tentang pernikahan adalah monogami. Adanya teks-teks yang seolah-olah mengizinkan poligami tidak lain hanyalah sebentuk strategi Islam untuk menghilangkan poligami secara gradual. Namun kontekstualisasi hukum poligami masih menyisakan ruang kritik dimana kajian atas konteks itu masih belum obyektif dan cenderung menjustifikasi wacana dominan tentang relasi gender. ---------------------------This paper proposes an idea of revitalization. This idea is based on by looking at the lawsuits occurred within the Islamic laws related to family, especially poligamy. This is proposed because polygamy is believed no longer relevant with the changing times which now requires equality of between man and woman. To address this problem, some ideas put forward to reform and re-interpretate some Islamic laws which lays into two major epistemologies: first, contextual interpretation over the texts which are the basis of the implementation of poligamy which in turn was not the core mission of Islam. Meanwhile, it is believed that the fundamental goal of marriage in Islam monogamous. The justification of poligamy by putting forward the texts do not eliminate but gradually endorse the practices of polygamy itself. Therefore, there is still a room to critique the context of polygamy by contextualizing the polygamy laws in which most previous studies were not objective and tend to justify the dominant discoureses on gender relation.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 25 No. 2 (2025): Al-ULum Vol. 25 No. 1 (2025): Al-Ulum Vol. 24 No. 2 (2024): Al-Ulum Vol. 24 No. 1 (2024): Al-Ulum Vol. 23 No. 2 (2023): Al-ULum Vol. 23 No. 1 (2023): Al-Ulum Vol. 22 No. 2 (2022): Al-Ulum Vol. 22 No. 1 (2022): Al-Ulum Vol. 21 No. 2 (2021): Al-Ulum Vol. 21 No. 1 (2021): Al-Ulum Vol. 20 No. 2 (2020): Al-Ulum Vol. 20 No. 1 (2020): Al-Ulum Vol. 19 No. 2 (2019): Al-Ulum Vol. 19 No. 1 (2019): Al-Ulum Vol. 18 No. 2 (2018): Al-Ulum Vol. 18 No. 1 (2018): Al-Ulum Vol. 17 No. 2 (2017): Al-Ulum Vol. 17 No. 1 (2017): Al-Ulum Vol. 16 No. 2 (2016): Al-Ulum Vol. 16 No. 1 (2016): Al-Ulum Vol 15, No 2 (2015): Al-Ulum Vol. 15 No. 2 (2015): Al-Ulum Vol 15, No 1 (2015): Al-Ulum Vol. 15 No. 1 (2015): Al-Ulum Vol 14, No 2 (2014): December Vol. 14 No. 2 (2014): Al-Ulum Vol 14, No 2 (2014): Al-Ulum December Vol 14, No 1 (2014): Al-Ulum Vol. 14 No. 1 (2014): Al-Ulum Vol. 13 No. 2 (2013): Al-Ulum Vol 13, No 2 (2013): Al-Ulum Vol 13, No 1 (2013): Al-Ulum Vol. 13 No. 1 (2013): Al-Ulum Vol. 12 No. 2 (2012): Al-Ulum Vol 12, No 2 (2012): Al-Ulum Vol. 12 No. 1 (2012): Al-Ulum Vol 12, No 1 (2012): Al-Ulum Vol 11, No 2 (2011): Al-Ulum Vol. 11 No. 2 (2011): Al-Ulum Vol 11, No 1 (2011): Al-Ulum Vol. 11 No. 1 (2011): Al-Ulum Vol. 10 No. 2 (2010): Al-Ulum Vol. 10 No. 1 (2010): Al-Ulum More Issue