cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 99 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2016)" : 99 Documents clear
KEDUDUKAN HUKUM PENGUSAHA REKANAN PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA JASA KONSTRUSI PEMBUAT SERTIFIKAT Wida Farida
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Wida Farida,  Legal notch entrepreuneur partners with the government  and business entiries of construction services tke certifies, supervised by Kunti Widayati, SH. M.Hum dan Syamsul Bahrie, SH.M.HumThis  study aims  to  determine  how the  application  of  business  entity certificate a requirement in the implementation of procurement auctions of construction tield in East Kalimantan;   for perpetration of guods and service providrs in  assessment process  granting formal recognition in computerized state level and the ability of Business enterprises in the field of construction service baed on  classification   and  qualification that are realized in the new of business entility certificate in the assement prosess capacity of business senterpris competency in the quafication and the ability of the business enterprise  in the feld of  contruction  services in to  business-level sevices competency.Based on the research conduend, of has been knom that the problems that   onse with tegard to the certification eatity are : 1.    The existence    of certification  of  business intitis in the tender prousess of government in the lity of   East Kalimantan    sometimes   overlovoked by the tender commite in the proses of  determmininy the urner to  the anesin to cntrasy to the pronsions of presidential beerce no. 54 of 2010 and Act No.18 of 1999 on Construction services . 2.       Factor that lead to defeets in govenmet projeet‟s anetin prosess in East Kalimantan  Are : a.    Limited     understanding    of    the  tender committee    of    the   provision   of govenement goods and services aictin. b.  The indivation of   intent   committed  by  the authin    comitte   caused by the presence of  gratification    collusion    between  the    entity and  tender committee.Contruction as the embodiment of the registration results, enther in the form of the individual if business entity keyword :  Business entity certificate.
PERLINDUNGAN HUKUM YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA ATAU PIHAK PEMBELI ATAS JUAL BELI HARTA GONO-GINI YANG HUBUNGANNYA DENGAN KEWENANGAN SALAH SATU PIHAK DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN Della Erliany
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK  Untuk melakukan perbuatan hukum atas harta gono-gini, baik suami atau isteri mempunyai hak yang sama dan seimbang,  asalkan  dengan  persetujuan kedua belah pihak baik yang menyangkut penggunaan, pengurusan dan perolehannya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa mengenai harta bersama (gono- gini) suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.  Dalam perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli harta gono-gini kepada pihak ketiga atau pembeli, unsur persetujuan mengenai penjualan harta gono-  gini harus ada. Sedangkan unsur itikad baik dari pihak pembeli, baru dipertimbangkan berikutnya. Hal ini menimbulkan karena kenyataan ini justru mengaburkan fungsi hukum sebagai pengayom atau pelindung kepentingan manusia, yang sebenarnya mereka yang beritikad baik sejauh  mungkin  mendapat perlindungan hukum. Undang-undang sebagai aturan hukum yang berlaku umum, pada dasarnya telah membagi hak dan  kewajiban  secara seimbang kepada setiap orang. Dengan kata lain setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka undang-undang.
PROSES HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI Saiful. L
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTBy lifting the title essay "UPSIDE OF EVIDENCE LITIGATION CRIMINAL CASE LIMITED TO CORRUPTION".to know how the process of proving the limited upside in the case of Corruption, as well as what obstacles are faced by law enforcement officials, especially against the investigators in the case-handling corruption cases.To be able to enforce the law in terms of return loss of the State, then the law of proof is the main key in order to facilitate the state in back losses due to acts of corruption committed by the perpetrator of Corruption.Legal Process Reversed Limited Evidence In Criminal Case of Corruption, is a defendant HKL if he wanted to prove that he really is innocent, and it is already regulated in Law No. 31 Year 1999 jo 20 of 2001 on Corruption EradicationConditions Inverted proof has been provided in Article 28 of Law 31 of 1999 on Corruption Eradication, and it can be done either by the investigators in this case as Prosecution Attorney General and the defendant as the party that is alleged to have committed an act that meet the elements of corruption offense.Implementation of the provisions of article 28 of Law No.31 of 1999 concerning Limited Upside Evidence in Criminal Corruption can only be done when each party really wants to prove the real truth and really want to uphold justice for the sake of maintaining law and it can be realized if there is intention and awareness of the parties in the interest of the State.But the fact the handling of criminal cases of corruption investigator State is considered not seriously combat corruption to restore the loss of the State, it can be measured from several decisions criminal cases of corruption by Judge Corruption, often deciding the case by simply imprison the perpetrator alone while foreclosure treasure wealth defendant did not seizure due to non-realization of article 28 of Law 31 of 1999 was related data collection assets of the defendant in order to restore a loss of State.Keywords: Evidence Reversed reinforced through Article 28 UU.No 31/1999 On Eradication of Korupsin 1999 to the real truth in the case of corruption.
DAMPAK PEMANFAATAN SUNGAI KARANG MUMUS DI KOTA SAMARINDA SEBAGAI SARANA MANDI CUCI DAN KAKUS BAGI LINGKUNGAN DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR Datuk Firdaus Malik Iskandar
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI                        Perilaku masyarakat pada dasarnya merupakan perwujudan budaya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya, seperti halnya perilaku masyarakat Samarinda yang tinggal di pinggiran sungai Karang Mumus dalam memanfaatkan Sungai sebagai sarana mandi, cuci dan kakus. Perilaku tersebut merupaan perwujudan budaya yang disebabkan adanya hubungan fungsional yang dilakukan oleh manusia dengan lingkungannya.                        Air merupakan salah sumber kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainya. Begitu pun aktifitas mandi, cuci dan kakus (MCK), namun dalam hal ini masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai Karang Mumus masih rendah dalam pengetahuannya berperilaku hidup sehat dan bersih. Penduduk yang tinggal di pinggiran sungai sering melakukan kegiatan sehari-hari seperti  mandi, cuci pakaian, cuci alat-alat daput , cuci perabot rumah tangga,membuang sampah dan buang air bersar semua di sungai tersebut. Imbasnya sungai menjadi sarang pembuangan terbesar dan sumber berbagai macam penyakit.                         Penelitian skripsi ini sebatas untuk menjawab masalah dari dampak pemanfaatan sungai Karang Mumus sebagai sarana mandi, cuci dan kakus bagi lingkungan dan efektifitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air pada pasal 24 yang melarang setiap orang atau badan usaha melakukan pencemaran atau merusak sumber daya air.                        Penelitian ini menggunakan metode yudiris Normatif dan yuridis emperis (sosiologis) penelitian adalah aturan yang bersifat normatif (law in book), pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan.  Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana.  yuridis sosiologis, yang mengacu pada peraturan hukum yang ada, serta melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dalam penerapan larangan pencemar. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.                        Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang tinggal di pinggiran daerah aliran Sungai Karang Mumus masih memanfaatkan Sungai sebagai aktivitas mandi, cuci dan kakus dan dampaknya adalah lingkungan menjadi tercemar, dalam pematauan Badan lingkungan Hidup Deaerah kota Samarinda menujukan sungai Karang Mumus sudah menjadi kategori tercemar berat dan berhaya bagi kesehatan yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan larangan pencemar belum sepenuhnya di jalan oleh pihak terkait.  
CARA MEMPEROLEH IJIN KAWIN SERTA AKIBAT HUKUMNYA A.R Denny Desriansyah
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK  Untuk meminta dispensasi kawin di bawah usia minimum tersebut yaitu bahwa orang tua dari anak yang akan dimintakan dispensasi kawin tersebut disebut sebagai pemohon datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat pengantar atau surat permohonan dispensasi kawin dari Kantor Urusan Agama (KUA) diwilayah tempat tinggal pemohon. Surat permohonan tersebut berisi pemberitahuan bahwa pemohon (orang tua) bermaksud untuk mengawinkan anaknya yang masih di bawah usia minimum berdasarkan alasan-alasan yang sebenarnya.Setelah Pegadilan Agama menerima dan mempelajari permohonan tersebut, kemudian Ketua Pengadilan menentukan hakim yang akan meminpin sidang. Apabila rencana perkawinannya ditolak oleh Pengadilan Agama, maka sebaiknya kedua calon mempelai tersebut menunda dulu rencana perkawinannya sampai usia dari kedua atau salah satu calon mempelai cukup untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Akan tetapi ada juga karena tidak mau menunda rencana perkawinannya, maka kedua calon mempelai tersebut melakukan perkawinan sirri. Sedangkan kawin sirri tersebut tidak mempunyai akibat hukum karena perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN).Kata kunci : Perkawinan dibawah usia minimum, cara memperoleh izin kawin, akibat hukumnya.
PEMBAGIAN WARIS SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Rahmadi Rahmadi
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe division of inheritance is an integral part of civil law as a whole and is the smallest part of family law which can not be separated from the sphere of religion and beliefs held. Form and inheritance law system is closely related to the shape of social and familial nature that have capital base of the system draws lineage. System of inheritance laws exist and apply in Indonesia is still plural so multi-faceted, either in the form of traditional law, Islamic law and civil law which is based on BW ( Burgelijk Wetboek ).The division of inheritance matrilineal kinship system in Minangkabau society is one system of inheritance law customary fascinating lineage of the mother which is calculated according to the mother, the brothers and sisters, mothers and relatives of both men and women and so on according to the lineage of women . Civil legal system governing the division of inheritance is also quite dominant comes together and apply to the public in the jurisdiction of Indonesia. Where the system of inheritance law has a different style and the nature of the pattern and nature of the traditional inheritance law.
TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR TERHADAP PARKIR TIDAK RESMI DI KAWASAN PASAR LOA JANAN KOTA SAMARINDA Reni Marhaini
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Parkir merupakan salah satu penunjang aktivitas masyarakat yang tergolong penting. Dalam menunjang aktivitasnya masyarakat banyak menggunakan kendaraan pribadi, pada saat meletakkan kendaraan mereka tentunya membutuhkan suatu tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir.Oleh karena itu peneliti ingin mengevaluasi pelaaksanaan peraturan tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban parkir tidak resmi sesuai dengan peraturan tersebut dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan peraturan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan yurudis empiris sehingga dapat mendeskripsikan proses pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan sumber data atau informan dan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Penarikan sampel yang digunakan bersifat purposive sampling yaitu memilih informan yang dianggap tahu dan dipercaya sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan. Berdasar hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Loa Janan, pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir. masih belum sepenuhnya sesuai dengan aturan. Proses pelaksanaanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama Kurangnya lahan parkir dan tidak sesuai dengan meningkatnya kendaraan pribadi yang dimiliki masyarakat. Perencanaan Pengelolaan Parkir yaitu masih adanya beberapa lahan titik parkir yang masih di kuasai oleh beberapa preman di kawasan pasar loa janan.Itu sudah mencakup semuanya. Ketiga, daya dukung masyarakat. Kadang ada beberapa masyarakat yang menganggap parkirnya kurang efektif karena jauh dari tempat yang akan dituju. Hal-hal yang menunjukkan belum sepenuhnya sesuai aturan yaitu munculnya masalah-masalah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir, antara lain penataan yang kurang rapi, pelayanan juru parkir yang kurang memuaskan, tarif yang tidak sesuai, munculnya parkir tidak resmi, dan kurangnya pengetahuan juru parkir mengenai perundang-undangan. Kata Kunci: Parkir
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA DILUAR PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Hayon Floreiza
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI  Setelah serangkaian reformasi hukum perburuhan dan diberlakukannya UU N0.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan Hubungan Industrial mulai beroperasi pada tahun 2006 di Indonesia. Di bawah system ini, empat kategori perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan, dan perselisihan serikat dapat di dengar oleh PHI. Proses penyelesaian sengketa di Indonesia juga mendorong penyelesaian sengketa sebelum sengketa disajikan dengan PHI atau di atas.Terhadap hal tersebut disebutkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa perselisihan hubungan industrial ini di mungkin kan untuk dapat di selesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).Berdasarkan Pasal (1) UU No. 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentinagn, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan perselisihan antar Serikat. Perselisihan Hak timbul karena tidak terpenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan/penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama, Perselisihan kepentingan timbul karena tidak ada kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang telah di sepakati bersama, Perselisihan PHK timbul karena tidak ada kesesuaian pendapat mengenai PHK.
KONTRIBUSI PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN UNTUK MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH DI KOTA SAMARINDA Dita Maya Sari
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPada  hakekatnya  suatu  daerah  membutuhkan  sumber  pendapat  yang  cukup, yang  nantinya  turut  menunjang keberhasilan  suatu  daerah  dalam  melaksanakan  pembangunan   maupun  menunjang  keberhasilan  pelaksanaan  otonominya,  Oleh  karena  itu  agar  daerah  otonom  dapat  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  dengan  sebaik-baiknya,  kepadanya  perlu  diberikan  sumber-sumber  pembiayaan  yang  cukup,  tapi  mengingat  tidak  semua  sumber  pembiayaan  dapat  diberikan,  daerah  otonom  diwajibkan untuk  menggali  sumber  keuangan  berdasarkan  Peraturan  yang  berlaku,  seperti  yang  tercantum  dalam  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014.Berdasarkan data yang diperoleh dapat dianalisis, bahwa kebanyakan perusahaan daerah sebenarnya menangggung beban berat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Bahkan tidak sedikit diantaranya yang mengalami kerugian sehingga keberadaannya justru membebani Keuangan Daerah. Harapan Pemerintah Daerah untuk menjadikan Perusahaan Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah yang potensial belum mampu terwujud hingga sekarang, yang terjadi malah sebaliknya Pemerintah tetap memberikan perhatian dan subsidi guna mempertahankan kelangsungan perusahaan-perusahaan daerah tersebut.
DOMINAN DIPERGUNAKANNYA BENTUK USAHA PERSEKUTUAN KOMANDITER DIBANDINGKAN DENGAN FIRMA DALAM PRAKTEK Andi Muliana
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKFaktor – faktor yang mendorong pengusaha memilih bentuk usaha persekutuan Komanditer dibandingkan dengan Firma dalam prakteknya di Kota Samarinda adalah sebagai berikut :Persekutuan Komanditer lebih muda menghimpun modal dengan cara mengeluarkan saham – saham, sedangkan pada Firma hal tersebut tidak dapat dilakukan; Persekutuan Komanditer bisa terdiri atas satu orang, sedangkan Persekutuan dengan Firma harus terdiri atas lebih satu orang; Pada persekutuan dengan Firma anggotanya biasanya dari lingkungan keluarga, sedangkan pada Persekutuan Komanditer orang luar dapat menjadi anggota sehingga mulunya dapat lebih terjamin ; Pembagian kerja yang jelas diantara para sekutu, karena adanya motivasi yang berbeda diantara mereka, sehingga jelas tanggung jawab dari masing – masing anggota, akibat  selanjutnya manajemennya menjadi terkontrol dengan baik. Sedangkan hambatan – hambatan  yang ada dalam Persekutuan dengan Firma setiap sekutu adalah sebagai berikut : Lingkungan para sekutu terbatas atau tidak luas; Dalam Persekutuan dengan Firma peranan modal dan peranan sekutu menjadi satu sehingga tidak dapat dipisahkan antara pengurus dengan anggota-anggotanya yang memasukan modalnya; Adanya tanggung jawab tanggung menanggung ( Pasal  18 KUHD ).

Page 3 of 10 | Total Record : 99