cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 99 Documents
 5   6   7   8   9 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2016)" : 99 Documents clear
HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG MENDAPATKAN KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN DI POLRES BONTANG Fredy Feregrina
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDalam usaha pembangunan di bidang hukum, pemerintah disamping melakukan usaha pembinaan hukum nasional dan para penegak hukumnya, sejak Repelita III telah memberikan perhatian yang sama besarnya terhadap usaha pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan usaha peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Usaha tersebut seperti tertuang dalam GBHN, yaitu salah satu asas pembangunan nasional adalah asas kesadaran hukum yang mana setiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat pada hukum dan kewajiban negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu salah satu aspek yang menonjol adalah pembangunan di bidang hukum.Bahwa apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya oleh penyidik, maka tersangka dapat melakukan sesuatu yang dapat membuat penyidik yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya dan penasehat hukumnya adalah upaya pra-peradilan. Dengan pra-peradilan ini, tersangka bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh penyidik. Hal lain yang dapat dilakukan oleh tersangka terhadap pihak penyidik yang telah melanggar hak-haknya dengan melakukan upaya paksa dan kekerasan terhadap tersangka adalah dengan melaporkan penyidik tersebut kepada pihak yang berwenang, bahwa penyidik yang dilaporkan tersebut telah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan terhadap tersangka yang dapat dikaitkan dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tersangka menderita baik jasmani maupun rohani.
KEKUATAN BERLAKUNYA PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN KEPALA KAMPUNG LONG TUYOQ KABUPATEN MAHAKAM ULU D. Dalung Lejau
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Faktor-faktor yang menyebabkan Kepala Kampung dalam menangani suatu perkara atau sengketa dapat dengan mudah diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa yaitu : Faktor kerukunan dan kekeluargaan yang tinggi daripada warga masyarakat yang bersangkutan. Di dalam suasana kehidupan Kampung yang bersangkutan ternyata masih tetap tidak meninggalkan corak, ciri serta sifat daripada Kampung-Kampung jaman dahulu. Terbukti bahwa masyarakat Kampung yang bersangkutan masih menampakkan suasana kerukunan dan keakraban serta saling tenggang rasa (tepo seliro) sesama warga Kampung tersebut; Faktor kewibawaan Kepala Kampung, yang mana sangat menunjang sekali bagi terciptanya keamanan dan ketertiban Kampung karena warga masyarakat menganggap Kepala Kampung ini adalah sebagai sesepuh Kampung yang dapat mengayomi dan menjaga segala kepentingan warganya, maka atas dasar hal-hal tersebut di atas segala perselisihan yang terjadi di Kampung dapat diselesaikan oleh Kepala Kampung dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan sehingga pihak-pihak yang bersengketa setelah perkaranya diputus oleh Kepala Kampung maka mereka dapat menerima keputusan tersebut hingga pihak-pihak tadi mencapai suatu kerukunan dan perdamaian kembali seperti semula; Faktor Biaya, karena jika mengajukan suatu perkara ke Pengadilan, maka biaya akan jauh lebih besar disbanding dengan pengajuan perkara ke Kepala Kampung. Hal ini disebabkan karena pengajuan perkara ke Pengadilan kerapkali tidak efisien artinya obyek yang diperkirakan atau dipersengketakan misalnya bernilai Rp. 100.000,- tetapi ongkos perkara dan biaya lainnya sebesar Rp. 1.000.000,-Suatu perjanjian perdamaian yang dibuat di muka Kepala Kampung ini tidak mempunyai sanksi hukum yang bersifat memaksa. Karena apabila putusan Kepala Kampung ini tidak dipatuhi dan dilaksanakan, maka pelaksanaannya tidak dapat dijalankan secara paksa. Surat perjanjian perdamaian ini hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu perjanjian atau persetujuan saja. Sehingga apabila yang bersengketa sengaja dilanggar, maka Kepala Kampung tidak dapat berbuat apa-apa untuk merealisir pelaksanaan perjanjian perdamaian tersebut. Dan suatu putusan dari Kepala Kampung ini hanya mempunyai sanksi hukum yang bersifat physchologis dan masyarakat saja yaitu berupa rasa malu, celaan maupun sindirin. Karena masalah pelaksanaan isi putusan Kepala Kampung semata-mata adalah sangat tergantung kepada kesukarelaan dan kesadaran dari pihak-pihak yang bersengketa.
PELAKSANAAN GROSSE AKTA SEBAGAI PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) CABANG KUTAI TIMUR Teguh Samudera
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam penerapan atau pelaksanaannya tidaklah mudah untuk menentukan apakah grosse akta yang diajukan telah memenuhi syarat formal maupun materiil. Terutama yang menyangkut persyaratan materiil dari grosse akta tersebut. Dalam praktek banyak menimbulkan masalah karena perkembangan dalam msayarakat adanya grosse akta yang didasarkan pada perjanjian kredit dari bank sebagai perjanjian pokok. Grosse akta pengakuan hutang yang ditimpali dengan perjanjian lain berupa kuasa menjual dan atau kuasa memasang hak tanggungan dan lain-lain dalam satu grosse akta tidak diperbolehkan karena menyebabkan rancaunya dalam pelaksanaan eksekusi, yaitu apakah eksekusi tersebut dilaksanakan terhadap grosse akta pengakuan hutang atau terhadap sertifikat hak tanggungan. Sehingga hal ini menyalahi kaidah hukum yang diatur dalam pasal 224 HIR dan fatwa MA No. 213/229/85/UM-TU/Pdt tanggal 16 April 1985 sehingga grosse aktapengakuan hutang itu tidak murni pengakuan hutang debitur kepada kreditur dalam jumlah tertentu dan menyebabkan grosse akta pengakuan hutang tersebut batal demi hukum dan pelaksanaan eksekusinya tidak dapat dilaksanakan. Dan mengenai pembayaran secara mengangsur, bunga dan denda serta biaya lain-lain untuk ongkos eksekusi yang ditimpali dalam satu grosse akta pengakuan hutang tidak dapat dibenarkan sesuai dengan sifat grosse akta tersebut yang harus murni pernyataan sepihak dari debituryang mengakui berhutang sejumlah uang tertentu kepada kreditur yang seusai dengan kaidah dalam pasal 224 HIR dan fatwa MA No. 213/229/85/UM-TU/Pdt tanggal 16 April 1985, sedangkan pencamtuman klausul tentang pembayaran secara mengangsur, bunga dan denda serta biaya lain-lain untuk ongkos eksekusi sebaiknya dicantumkan dalam akta perjanjian kredit saja. Prosedur eksekusi grosse akta pengakuan hutang tidak harus melaluiPengadilan Negeri, namun dalam praktek serung terjadi bahwa permohonan atas grosse akta pengakuan hutang harus melewati proses pengadilan terlebih dahulu dan tidak dapat langsung dimihonkan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang dan hal ini memerlukan waktu yang lama. Sedangkan bank pemerintah Bank Rakyat Indonesia Cabang Kutai Timur maka akan diserahkan pada KP2LN dan PUPN, meskipun demikian bila instasi tersebut mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri maka Pengadilan tidak boleh menolak dengan alasan bukan wewenang Pengadilan.
TANGGUNG JAWAB YURIDIS DAN PERMASALAHANNYA TERHADAP BARANG JAMINAN GADAI DI PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG AIR PUTIH KOTA SAMARINDA Silwanus Mika
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTPawnship office is Body of Effort Publik Ownerworkships which is its nucleus core in service area channeling of credit to society  assist government in improving prosperity of societybespecially fot middle economic faction downwords.Mortage is matter of important between pawnship office with society in worse of the happening of agreement of both parties by that of sociey need right and obligations of pawnship office and also society which with mortage which in pawn.Giving knownledge to society how to finish the problem of related to mortage as according to existing order so that do not is wrong of thigh between society with PT Pegadaian offiice.Can give knowledge and knowledge good to society and also for the interested parties with mortage so that can become benefit as all.Its keyword : Knowledge about Law Mortage Pwan
PERBUATAN MELAWAN MEDIA MASSA DALAM MEMBUAT BERITA TERKINI YANG SALAH Benediktus Beda Niron
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Apabila pihak yang dirugikan atau badan hukum tersebut dirugikan atau merasa kurang puas, maka orang atau badan hukum tersebut mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri dan setelah ditanggapi dan penerbitan pers tersebut memuat sanggahan atau penjelasan atas tulisan yang merugikan itu. Tuntutan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan atau badan hukum yang merasa nama baiknya dicemarkan oleh media pers tersebut, agar para wartawan sebagai petugas dalam menyebarkan berita terkini pada media pers dapat menanggapi atas kesalahannya dan dapat menerima tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan tersebut, kalau memang benar pihaknya yang terbukti bersalah. Tanggung jawab media massa terhadap berita salah yang merugikan pihak lain dituntut tersebut, apabila pihak yang dirugikan tersebut benar-benar tidak melakukan perbuatan yang telah diberitakan dalam media massa. Tanggung jawab media massa atau media pers atas perbuatan berita yang salah atau berita yang merugikan pihak lain atau badan hukum tersebut, dapat menuntut ganti kerugian atau pemulihan nama baik sesuai dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri dan sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata berupa ganti rugi yang telah ditentukan tersebut.
PENENTUAN PAJAK SARANG BURUNG WALET BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH Jeremy Ryan
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK  Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan asli dari potensi suatu daerah. Salah satu sumber dari pendapatan asli daerah adalah pajak daerah oleh karena itu perlu digali potensi yang ada di daerah tersebut. Kabupaten Kutai Barat mempunyai banyak potensi pajak daerah salah satunya adalah pajak Sarang Burung Walet. Usaha sarang burung dengan menangkarkan burung untuk diambil sarangnya, burung yang dibudidayakan adalah burung walet dan sriti. Potensi dari pajak sarang burung ini cukup besar tapi bagaimana sistem penerimaan sarang burung tersebut sebenarnya. Potensi penerimaan pajak sarang yang begitu besar apakah mampu digali dengan maksimal atau malah terhambat oleh kendala-kendala yang sulit dipecahkan. Tujuan dari penelitian ini bagi pemerintah daerah adalah untuk memberi masukan bagaimana meningkatkan penerimaan pajak sarang burung yang ada sesuai dengan potensi pajak tersebut yang cukup besar dan meningkatkan kesadaran pengusaha sarang burung tentang sistem penerimaan pajak sarang burung tersebut.
INPLEMENTASI UNDANDG UNDANG KEPEMUDAAN TAHUN 2009 TENTANG BATAS USIA MENJADI KETUA/ANGGOTA ORGANISASI KEPEMUDAAN DI BAWAH UMUR 30 TAHUN Serli Handayani
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKUpaya pemberdayaan Organisasi Kepemudaan yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI masih ditenggarai beberapa permasalahan padahal hal tersebut berperan penting terhadap pembangunan kepemudaan nasional. Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan Organisasi Kepemudaan nasional pasca terbitnya Undang-Undang Kepemudaan Tahun 2009.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan belum berhasil dan membutuhkan peninjauan kembali terkait peraturan Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009. Hal ini disebabkan sosialisasi peraturan yang belum merata dan tingginya penolakan peraturan pembatasan usia pemuda; rendahnya koordinasi kemitraan strategis; minimnya ikatan yang terjalin antara Organisasi Kepemudaan nasional dengan Kemenpora; serta bantuan dana untuk program kerja Organisasi Kepemudaan nasional yang dianggap masih belum memadai.
HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM Donny Adi Putra
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT       Interfaith marriage is a problem khilafiyah in Islamic law. The marriage happens a lot and we have encountered in the community, especially among celebrities. Marriages performed by them are no longer based on a religious belief, but they are only based on love. As if love alone which became the main base in a marriage. The phenomenon of interfaith marriage is prevalent in Indonesia could cause a variety of problems in terms of the law, such as in matters of inheritance law. marriage and inheritance law are two things that are interwoven in human life, because the mating process will occur inherit each other. In Islamic law, religious differences can not inherit each other with each other. Similarly, children born of interfaith marriage could not inherit anyway. The problems discussed in this thesis is about the status and inheritance law of children of interfaith marriage according to fiqh and KHI, with the aim to find out how the actual existence of children of interfaith marriage according to fiqh and KHI and to find out more about the inheritance law of children of the marriage be different religion according to fiqh and KHI. In this study the authors used a qualitative approach to the type of research bibliographich research or research based literature. While collecting data, the authors use the documentation. In this study, the authors find data on interfaith marriage and inheritance of different religions in the scientific literature, official documents and other matters related to the discussion. Results of research have shown that according to the jurisprudence, the status of children of interfaith marriage is considered as a legitimate child if the child born of the marriage with a woman of the Book, because marriage with a woman of the Book is lawful by Allah SWT. Meanwhile, according to KHI child was illegitimate, since KHI prohibits the practice of interfaith marriage.      As for the legal next of kin, according to fiqh children of interfaith marriage could get through was borrowed heritage that should not be more than 1/3 of the estate muwaris. Meanwhile, according to KHI, the child could not inherit from his father and could only inherited from the mother and family. Keywords: Children, Inheritance, Marriage Interfaith.
PELAKSANAAN PEMBERIAN IJIN PEMERIKSAAN TERHADAP ANGGOTA DPRD KOTA SAMARINDA TERKAIT KASUS PIDANA KORUPSI DAN HAMBATANNYA Mutiara Auliya Hadi
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT                     There are several laws governing their must ask permission if you want to order an investigation into corruption cases committed by state officials. It is arranged in several different Act. Among other things contained in Article 220 of Law Number 27 Year 2009 on MPR, DPR, DPD and DPRD, in the aforementioned article required the written permission of the President or the Governor if you want to conduct an examination of the chairman, deputy chairman and members of the MPR, DPR, DPD and DPRD. But in reality, the performance of investigator corruption cases be hampered because of the inspection license. Must use the permission of the President regarding the examination of the affected members of the House of Representatives of corruption is one of the functions efforts to enforce checks and balances between the legislative and the executive. The purpose of this paper is to investigate the implementation of the licensing examination of Samarinda City Council member who exposed corruption cases. Knowing the obstacles in the licensing examination of Samarinda City Council member who exposed corruption cases.  Keywords : Corruption, Investigation and license
PEMBONCENGAN NAMA MEDIA MASSA TERHADAP TABLOID MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Kirana Wibowo
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTBy lifting the title essay "PEMBONCENGAN NAME OF TABLOID MEDIA BY LAW NUMBER 40 OF 1999 ON THE PRESS".to know how the mass media responsibility bum tabloids and harmful to others and measures taken by the injured party in the event of contamination honor or reputation by the mass media.To be able to carry out the functions of the national press that is free and responsible, requiring the press law as legal rules that define the conditions, rights and obligations of the press. Which has been regulated in Law Number 40 of 1999 on the Press.If the injured party or are not satisfied, then the injured party filed a lawsuit to District Court and after the issuance of the press is addressed and contains a refutation or explanation for what harms it. Claims for compensation by the injured party who felt the name used by the media the press, so that the journalists as an officer in spreading the news to the news media can respond for his mistakes and be able to receive claims for compensation of the injured party that, if indeed it is proven guilty ,The responsibility of the mass media of the name of the harm others demanded that, if the injured party is actually not to do anything that has been reported in the mass media. The responsibility of the mass media or news media on the wrong deeds of news or news that harm others, we can sue for damages on its behalf are used in accordance with the decision of District Court judge and in accordance with Article 1365 of the Civil Code for damages that have determined it.Keywords: Pemboncengan name of the mass media, the Law number 40 of 1999, claims for compensation.

Page 7 of 10 | Total Record : 99

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2022): Journal of Law Vol 8, No 1 (2022): Journal of Law Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2018) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue