Garuda - Garba Rujukan Digital

PROSPEK NARAPIDANA SETELAH MENJALANI PEMBEBASAN BERSYARAT DAN HAMBATANNYA DALAM PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT Siti Saropah
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The granting of parole to prisoners is the last link of the convict's fostering business in the penal system. By means of parole, inmates can improve communication with the wider community, rediscover their self-worth as human beings and their existence as members of society. In this conditional exercise it must be considered or based on correctional principles, one of which states that during the loss of freedom of movement, prisoners should be introduced to society and should not be alienated from it. By observing one of these principles, it is hoped that the implementation of parole as a means to foster prisoners based on the penal system in achieving its aims and objectives. Factors that are an obstacle or barrier to the implementation of parole are as follows: The inmate concerned still has other cases that have not yet been decided by the court; The prisoner concerned has not received remission or legal deduction; Prisoners who are recidivists; The convicted prisoner during the fostering of the Penal Institution violates; Inmates who underwent less than one year of crime; The Correctional Officer does want conditional exemption to be increased, but the prisoner often commits an offense while in the Penitentiary, so that his administrative requirements do not support prisoners being sent for parole. Sometimes the decline of the parole decree is delayed and if something like this happens then the inmates themselves will be confused, while the officers have tried as much as possible, the prisoners may feel that the prison officers made it difficult to issue the decree. From these communities, parole often encounters obstacles that make prisoners feel less acceptable, for example the families of the victims are still grudging against the prisoners concerned and there is a perception from the public that these prisoners after leaving and getting parole may disturb the order and security of the neighborhood his place. Keywords: Parole

ANALISIS TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT AGAMA ISLAM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Suwandi Arifin
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstracts In the process the cancellation request in the religious marriage about calling, examination, and shall be made in accordance with the procedures of filling a divorce. The trial judge UDH examine the request for revocation of marriage no later than 30 (thirty) days after receipt of the latter/request, a decision which has obtained permanen legal force, the clarks are obliged to make a statement about the concellation of the marriage anddressed to employees registrar for holding registration of marriage annulment. Cancellation of marriage in article 28 paragraph (2) of low no. 1 of 1974 about the marriage states that the decision as not retroactive to : children who are born of the marriage. Husbands or wives who act ingood faith, except to the joint property, if the cancellation of marriage is based on the basis of another first marriage. The third person not included in (a) and (b) insofar as they acquire rights in good faith prior to the decision on the revocation has permanent legal force. Keywords : Annulment Of Marriage According To The Religion Of Islam, Marriage Law

TINJAUAN HUKUM DANA BAGI HASIL (DBH) ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2016 Indra Hermawan
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangann Pusat dan Daerah yang dimakdsud dengan Perimbangan Keuanga Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil,proporsional,demmokratis,trannsparan, dan efisien dalam rangka pendanaaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah,serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pada dasarnya pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan amanat UUD 1945 yaitu diselenggarakannya otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian secara ekspisit tertuang dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdaarkan Undang-Undang. Dengan demikian, Pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016, bagian Daerah dari PPh, baik PPh Pasal 21 maupun PPh Pasal 25/29 orang pribadi, ditetapkan masing-masing sebesar 20 persen dari penerimaannya. PBB ditetapkan 90 persen, sedangkan sisanya sebesar 10 persen yang merupakan bagian pemerintah pusat,juga seluruhnya sudah dikembalikkan kepada daerah. Penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas), yang masing-masing ditetapkan 15 persen dan 30 persen. Sementara itu, penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan, ditetapkan masing-masing sebesar 80 persen. Kata Kunci : Dana Perimbangan,, otonomi daerah

TINJAUAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH M. Iriansyah M. Iriansyah
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKGadai merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dan dalam kehidupan masyarakat, dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut ar-rahn. Arrahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam peneltian ini adalah: pelaksanaan gadai dengan sistem syariah, perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariahMetode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pegadaian Syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja.Apabila ditinjau dari aspek legalitas, PP No. 103 tahun 2000, dan fatwafatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan pratek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai), yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002, dan Fatwa No. 26 DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn Emas (Gadai). Memberikan kepada Perum Pegadaian legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah, walaupun gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan secara khusus di Indonesia. Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (rahin) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (marhun bih).KATA KUNCI : GADAI,SYARIAH

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA SAMARINDA Muhammad Rizqan
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.831 KB)

ABSTRAKSkripsi ini berjudul “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Samarinda”, dengan 3 (tiga) Pokok permasalahan yaitu:a) Bagaimana Dasar Hukum Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Samarinda?b) Bagaimana Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Samarinda?c) Bagaimana Tindakan Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Pelanggar Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Samarinda? Penelitian ini adalah jenis penelitian gabungan normatif dan empiris. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa;a) Dasar Hukum Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Samarinda disesuaikan dengan aturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 Tantang Restribusi Perijinan Tertentu.b) Sehubungan dengan tugas BPPTSP Kota Samarinda dalam rangka pemberian Sertifikat IMB, maka pemerintah daerah mengeluarkan peraturan atau dasar hukum yang membahas tentang tata cara pembuatan dan retribusi IMB yaituPeraturan Daerah Kota SamarindaNomor 15 Tahun 2011 tentangRetribusi IMB.c) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Restribusi Perijianan Tertentu dapat dikenakan berupa sanksi pidana dan sanksi administratif sebagai mana di atur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 pada Peraturan Daerah tersebut di atas.). Kata Kunci : Wewenang, Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah.

PERMASALAHANTENTANG TINJAUAN YURIDIS PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENEGAKKAN KASUS PENCEMARAN KABUT ASAP DI PROVINSI KALIMNTAN TIMUR Hardita Mi'raj
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKKesejahteraan suatu negara tidak terlepas dari kemajuan rakyat dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang baik yang menyangkut pembangunan fisik maupun non fisik, sebab pembangunan itu akan menunjang terciptanya tujuan nasional yakni menuju masyarakat adil dan makmur seperti yang termaktup dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta terbentuknya Undang-Undang Lingkungan Hidup.Kegiatan pembangunan dapat mempengaruhi tektur ekosistem melalui dua era yaitu : Ekplorasi sumber alam yang berlebihan sehingga merusak lingkungan atau keseimbangan anatara komponen-komponen ekosistem, kegiatan pembangunan memberikan bahan pencemar (polutan) yang menimbulkan kerusakan bagi fungsi alamiah ekosistem.Secara praktis penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi atau sumber pengetahuan tentang bagaimana peran lembaga Swadaya masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan dalam pencemaran asap akibat kebakaran hutan. Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisa dengan metode yuridis empiris. Kata Kunci : Penegakkan Hukum Lingkungan dan Peran Serta LSM

HAK DAN KEWAJIBAN BURUH DALAM MENDAPATKAN KESEJAHTERAAN DI PT.PERSADA ALAM SUTERA SAMARINDA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Ali Irham
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study entitled "Labor Rights and Obligation In Gaining Welfare At PT. Persada Alam Sutera Samarinda According to Law Number 13 Year 2003 ", under the guidance that I respect Ibu Ony Rosifany., SH., M. Hum as the Supervisor I and Erika Siluq., SH., M.Kn as Lecturer II Advisor, This Research Aims to describe and analyze labor welfare procedures in samarinda. To know and analyze the obstacle and supporting factors in Procedure to get labor welfare at company in samarinda Law Study Program, Faculty of Law, University of 17 August 1945 Samarinda.Based on the results of the research that the employment development is intended to provide employment and business field for each workforce so as to obtain employment and livelihoods that are suitable for humanity and as of Law No 13/2003From the research results can be concluded that labor is the main capital and the implementation of the development of community Pancasila, the most important goal of the community tujuajn is the welfare of the people including labor

TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN HAK POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Hariansyah Hariansyah
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to find out the basis of judges' considerations in imposing additional criminal sanctions in the form of revoking political rights and knowing that the revocation of political rights is forever or only during serving a sentence. This research was carried out at the Samarinda Corruption Court. The results of the study revealed that the number of recent corruption cases (in 2016) amounted to 72. Of these, none of them received additional criminal sanctions in the form of revocation of political rights. This then requires the writer to conduct a normative juridical research method that is by obtaining data and information from the literature review, namely books, documents relating to cases such as indictments, judges' decisions, and legislation against one case of revoking political rights in corruption act precisely the case of Djoko Susilo. The findings obtained in this study are: 1) Application of Revocation The right to vote and be elected in a public office which is contained in the Supreme Court Decision Number 537 / Pid.Sus / 2014 which was handed down to the defendant Djoko Susilo is inappropriate, because it is not in accordance with Article 38 of the Criminal Code . The article states that the length of the revocation of the right to imprisonment or confinement is a two-year minamal and a maximum of five years longer than the principal sentence. Whereas in the Aquo case, the Panel of Judges did not determine the length of revocation of the right to the defendant, which could be interpreted as saying that Djoko Susilo could not use the right for life even though he had finished serving his sentence. 2) Judge's parameter in imposing a verdict in the form of additional criminal acts in the form of revocation of the right to vote and be elected in the public office imposed on the defendant Djoko Susilo is more to the deterrent effect on the perpetrators of corruption and also as a preventive measure to reduce corruption in Indonesia. Keywords: Revocation of Political Rights, Corruption, Basic Judicial Considerations, Length of Revocation

LEGAL AUDIT OLEH INTERNAL CONTROL PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE CABANG SAMARINDA Fahriansyah Ramli
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT. Research with the title of writing the law above, was carried out with the aim to examine the implementation of the Legal Audit conducted by PT. Maybank Indonesia Finance Branch Samarinda in reviewing the feasibility of prospective borrowers to receive financing facilities seen from the validity of credit terms documents provided by prospective borrowers to the financing company. In addition, to find out the implementation of the Legal Audit on the handling of debtors who have experienced bad credit at PT. Maybank Indonesia Finance Samarinda branch.Based on the results of the research that the author did that the legal audit is first done by checking the marketing documents, then checking the dealer documents and then proceed with the examination of the binding documents. Implementation of Legal Audit at PT. The Maybank Indonesia Finance branch of Samarinda is done by comparing these documents with the Standard Operating Procedure (SOP) which is made based on the laws and regulations, then if there are still doubts and irregularities, then an inspection is carried out in the field. Keywords : legal audit.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI BANDAR NARKOBA DI TINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA M. Aliansyah M. Aliansyah
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai hak asasi manusia untuk hidup diatur dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap eksistensi hukuman mati di Indonesia. Berdasarkan penggunaan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan bahwa:Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Hak Asasi Manusia mendapat jaminan yang kuat dari falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Selain itu Konstitusi yang ada di Indonesia pada dasarnya mengatur hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan perkembangan pengaturan secara umum.Penerapan Hukuman Mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dalam nilai-nilai pancasila dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.Kata kunci: hukuman mati, hak asasi manusia

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota samarinda, Kalimantan timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA