Articles
1,052 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LIMBAH SISA PROYEK DRAINASE DIJALAN SULTAN SULAIMAN KOTA SAMARINDA YANG MENGGANGGU DAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PENGGUNA JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ]]>
<![CDATA[Arif Efendi]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACTthe course of the project there is always a residual waste and the remnants of materials that can not be in use anymore and waste material in the execution of the project it is this that becomes a problem. weak supervision and discipline in the activities of the project and the implementation of minimum standards and operating procedures are not done the analysis of the impact of traffic and as well as the absence of markings or traffic signs are supposed signal to the rider and driver.Measures implementing activities in providing traffic safety situation, as set in the regulation prevents it from spread to bigger problems in the form of material damage and casualties.Keywords : Implementing activities, police traffic, rider and driver]]>
<![CDATA[MASALAH YANG TIMBUL DALAM JUAL BELI PAKET WISATA DAN AKIBAT HUKUMNYA DI SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Irwan Susanto]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAKBiro perjalanan umum sebagai pihak penyelenggara dari pelayanan jasa paket wisata mempunyai peran yang sangat penting, karena biro perjalanan umum adalah merupakan perusahaan yang mempunyai hubungan langsung dengan wisatawan dan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan jasa paket wisata selain itu juga ia ( Biro perjalanan Umum) mempunyai tugas dan fungsi sebagai pihak pemberi jasa yang bertujuan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada wisatawan, sehingga dari sini diharapkan akan tumbuh suatu rasa percaya diri dari wisatawan kepada biro perjalanan umum bahwa memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya selama ia melakukan wisata atau tour ketempat yang mereka inginkan yang tentunya telah tercantum di dalam paket wisata. Oleh karena itu biro perjalanan umum hendaknya harus selalu meningkatkan mutu pelayanan agar selalu mendapatkan kepercayaan dari para wisatawan. Akan tetapi dalam pelaksanaan tidak semua biro perjalanan umum melakukan tindakan atau usaha yang demikian ini, kadang kala ada juga sebagian yang merasa bahwa setelah mendapat kepercayaan dari para wisatawan lalu menyalahgunakan kepercayaan itu dengan berbagai macam cara yang bertujuan semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan resiko yang akan dihadapi. Banyaknya Kasus mengenai jual beli dalam dunia pariwisata khususnya, dapat kita ketahui tentang kekurangan yang bersifat esensial bila di tinjau dari segi yuridis. Yang pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua yakni:Sebab dari dalam, ini meliputi hubungan di dalam Biro Perjalanan itu sendiri.Sebab dari luar, ini meliputi sebab-sebab seperti gangguan perjalanan, pelaksanaan pemotongan pembayaran, keamanan wisatawan sendiri, Overmacht ( Keadaan memaksa)]]>
<![CDATA[PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAPAL TUGBOAT DI PT PANCA MERAK SAMUDERA ]]>
<![CDATA[Febriani Lawindra]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (68.096 KB)
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian dan apa yang menjadi syarat-syarat carter kapal tugboat di PT. Panca Merak Samudera serta bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi..Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari pihak yang berkompeten sehubungan dengan obyek yang diteliti, untuk itu dilakukan metode wawancara atau interview dengan pejabat, karyawan dan instansi yang terkait dengan obyek penelitian ini untuk memperoleh data primerMaka hasil penelitian yang diperoleh Sewa menyewa kapal di PT Panca Merak Samudera meliputi 3 ( tiga ) tahap yaitu, Tahap persetujuan, tahap pembuatan kontrak perjanjian, dan tahap penataan administrasi persetujuan. Apabila pihak penyewa wanprestasi makan wajib membayar demmurage atau denda yang telah ditetapkan PT.Panca Merak Samudera. Keywords: Tahap persetujuan, tahap pembuatan kontrak perjanjian, dan tahap penataan administrasi persetujuan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HARTA GONO – GINI OLEH SALAH SALAH SATU PIHAK DALAM PERKAWINAN KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN SUAMI ATAU ISTERI DI TINJAU MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 ]]>
<![CDATA[Ani Noviani]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract As we all know that Law No. 1 of 1974 on Marriage is a work of great significance for the nation of Indonesia. An outcome that does not guarantee the realization of the unity of the family and household well-being eternal is based on God.Marriage law does not explain their interpretation of such property. However, according to Hilman Hadikusuma, is an innate property is a treasure waiting spouses or innate property in the true sense, because each spouse brings wealth as stock in a marital bond that is free and independent.Referred joint property (Gono-gini), according to him, are all revenue or income of husband and wife during the marriage bond apart from the origin and property or property that follows the administration of origin treasure is treasure living with a husband and wife.]]>
<![CDATA[PENARIKAN KEMBALI HARTA BERUPA TANAH YANG TELAH DIWAKAFKAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2011/PTA.Smd) ]]>
<![CDATA[Ahmad Ramadani]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACTThe research on withdrawal of assets such as land that has been in the endowment according to Islamic law (Case Study verdict numbers: 1 / Pdt.G / 2011 / PTA.Smd), is motivated by legal act of someone who donating property such as land based on Islamic Law Compilation (ILC) and Law Number 41 Year 2004 about waqf which basically waqf deed is person or group of persons or legal entities to separate and/or submit most of his possessions to be used forever or for a certain periode of time in accordance with its interests for religious purposes. However the land which has been in endowment can be made possible to withdrawn by the parties especially wakif or the heirs of wakif.By this author discusses about whether the donated land may be withdrawn in accordance with Islamic law and legislation on waqf. How the Law on waqf can allow the withdrawal of donated land, How alignment of factors into consideration the judge against the Act of waqf in dropping Decision Number 1/Pdt.G/2011/PTA.Smd.In this study the authors used a qualitative research using normative juridical approach. This is a source of research data in the form of the Decision Document Number 1/Pdt.G/2011/PTA.Smd., Literary study of books and scientific articles on waqf land, Interviews with young clerk of law, Interview with young clerk of lawsuit and Religious Court judges, Waqf deed official pledge sub-district sungai kunjang dan Registration Section of the Office of Land Rights Samarinda. The results showed that the withdrawal of assets such as land which has be donated land can be done if the implementation of waqf endowments are not eligible and pillars of endowments listed in Article 6 of Law Number 41 Year 2004 about waqf. In Decisions Number 1/Pdt.G/2011/PTA.Smd, waqf are distributed according to the value of the price. The alignment of factors into consideration judges with legislation waqf in dropping Decision Number 1/pdt.G/2011/PTA.Smd is right. Keywords: Islamic Law,Waqf land, Assets ]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA (TINJAUAN YURIDIS PASAL 7 AYAT (1) HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP) ]]>
<![CDATA[Nur Fatimah]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractIn article 7, paragraph (1) of the code of criminal procedure stated that the letter j investigators as stipulated in article 6 paragraph (1) letter a because of its obligations has the authority "to conduct another action according to the law is responsible”. Listen to the duties and authorities of the police apparatus as set forth above, then the one question that arises here is inserting a perpetrator into the People Search listings is another action of investigators in solving the crime. For that I need to know how to set The search list as another action investigator responsible according to the law and how the terms to define other actions investigators in conducting The search list. In the Act No. 2 of 2002 on the State police of the Republic of Indonesia, the police authority to conduct the search list of The assignment is not set explicitly, but when looking at the provisions of article 16 paragraph (1) letter I Act No. 2 of 2002 jo article 7 paragraph (1) of the code of criminal procedure, there is a letter of authority to perform another action according to the law is responsible. Whereas the conditions to be met by investigators in conducting The search list against That in The search list has been representing suspects and Investigators have done maximum effort looking for a suspect by way of official or directly calling looking for suspects in his residence, but did not attend. Keywords: People Search list , the code of criminal procedure, suspects, investigators, criminal acts.]]>
<![CDATA[PENERBITAN BANK GARANSI PADA LEMBAGA PERBANKAN MENURUT UU NO. 10 TAHUN 1998 ]]>
<![CDATA[Kornelis Kornelis]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (87.04 KB)
<![CDATA[ABSTRACT Factors that lead to bad credit, influenced by: Factors that are intertnal, namely: Misuse of credit; The low level of education; The characters are not good; Financial difficulties. External factors, which is derived from the circumstances that happen beyond the reach ability of the debtor or circumstances that force (coercion) as a state of unstable economy.Party Regional Development Bank Samarinda in making efforts to overcome bad credit, among others: Peace; Billing through legal channels. Completion of credit to BUPLN (Auction Receivables Affairs Agency); Submitted an application to the District Court to hold a foreclosure.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM TERHADAP HARTA SITA MARITAL DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Indah Veramita Sari]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.864 KB)
<![CDATA[ABSTRACTThe results showed that the Plaintiffs filed suit based on marital seizure because of concerns about the abuse of joint property in divorce. Plaintiff does not combine with a lawsuit for divorce marital property / joint property in accordance with applicable laws in Indonesia based on the jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 913 / K / Sip / 1982 dated May 21, 1983. While the reality is often the case, a lawsuit Divorce takes a very long time, starting from the first to the appeal.Lawsuit new division of joint property can be submitted after the divorce ruling permanent legal power. According to the UUP in the event of divorce between husband and wife has not become effective. Doubts in determining the applicable law in the field of joint property would have caused difficulties in its completion. Where the sub 4 said that about the marital property was not regulated in the PP 9 In 1975 therefore can not be treated effectively and naturally for the things that are still treated the provisions of law and the old law. Keywords : divorce, property]]>
<![CDATA[GROSSE AKTA YANG DIBUAT NOTARIS SEBAGAI PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA KCU SAMARINDA ]]>
<![CDATA[rolland palyndho bentenusa]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (141.312 KB)
<![CDATA[ABSTRACT In the application or implementation is not easy to determine whether the proposed grosse deed has met the formal and material requirements. Especially with regard to the material requirements of the grosse deed. In practice many problematic because of developments in society for grosse deed which is based on a credit agreement of the bank as the principal agreement. Grosse deed of acknowledgment of debt agreements overlaid with another form of authority or power to sell and install security rights and others in one grosse deed is not allowed because it causes rancaunya in execution, namely whether the execution was carried out against grosse deed of acknowledgment of debt or on the certificate of encumbrance , So this law infringe the rules set forth in article 224 HIR and fatwa MA No. 213/229/85 / UM-TU / Pdt April 16, 1985 so grosse aktapengakuan debt was not pure recognition of the debtor debts to creditors a certain amount and cause of the debt recognition grosse deed null and void and the implementation of the execution can not be carried out. And the payment in installments, interest and penalties and other costs to the cost of execution that is overlaid in a debt recognition grosse deed can not be justified according to the nature of the deed grosse should be purely unilateral declaration of debituryang recognize certain amount of money owed to creditors that after with the rules in Article 224 HIR and fatwa MA No. 213/229/85 / UM-TU / Pdt April 16, 1985, while pencamtuman clause on payment in installments, interest and penalties and other costs to the cost of execution should be included in the loan agreement only. The execution procedure debt recognition grosse deed should not melaluiPengadilan State, but in practice serung case that an application for debt recognition grosse certificate must first pass through the court process and can not be directly dimihonkan grosse execution of the deed of acknowledgment of debt and it will take a long time. While the government bank Bank Rakyat Indonesia Branch Samarinda then be handed over to KP2LN and PUPN, however if the instasi filed a lawsuit to the District Court then the Court should not be refused on the grounds is not the authority of the Court.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Rika Oktariani]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT Rika Oktariani on tittle crime juridical revew against environmental quality pollution standard. Based on caonstitution no 32 on 2009 about protection and environmental management. Guided by Mrs Kunti Widayanti SH, M.Hum as the first advisor and Mr Syamsul Bahri SH, M.Hum as the second advisor.The backround of this research is purpose to know about environment problem. Problem of pollution and nvironmental destruction are things need serious attenion. Especially on environmental quality standard were damaged and contaminated and we can also know the environmental quality standard. Comprising water quality standard, waste water quality standard, seawater quality standard, ambient air quality standard, emmisions qualiy standard,derangement quality standard and other according of science and technology development besides that to know about the factors cause of environment pollution. We can also find out how legal action against criminal offenses environment living standard of the quality standard set in constitution no 32 on 2009 about protection and management the environment.The participation of the goverment trough environment care institution to gives control and protection of the environment and make an efforts to prevention of problems. According constitution no 32 on 2009 regarding the environment explained that efforts to address the problems of pollution consisting of preventive measures against pollution problemd to the problems of pollutions consists of prevention and control measures. Because the environment is a gift from God that is should be we keeps and preserves that in good quality cacn enjoy. Keywords : Environment and Quality Standards Act – Law Number. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management.]]>
