Garuda - Garba Rujukan Digital

PERUBAHAN STATUS TANAH HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK DI WILAYAH HUKUM KOTA SAMARINDA BERDASARKAN UU POKOK AGRARIA Mahrizal Maulana
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Land has a very important role, that is to say in the Indonesian life or in the implementation of national development which was held as a continuing effort to realize a just and prosperous society based on Pancasila and the Constitution of 1945. Therefore, the setting of control, ownership and use of land needs to be more directed for further ensuring the orderly in the field of land law, land administration, land use, or maintenance of the land and the environment, so the lack of legal certainty in the land sector.Broking implementation of changes on land for residential becoming Property at the Land Office Samarinda by Minister of State for Agrarian Affairs / Head of National Land Agency Number 5 of 1998, concerning changes Broking or right to use of land for housing.Samarinda Land Office should conduct dissemination and outreach to the community in the district as well as in the interior of the change Broking into Rights Owned because besides giving legal certainty to holding the titles concerned also for the interests of the Land Office, which is an implementation Government policies in giving certainty of continuity the right to land for individual houses for Residents Indonesian country.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PERHOTELAN KHUSUS KAUM WANITA DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Rina Febriani
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTSet of problem protection of women energy is one of problem which faced oftentimes if we talk about women energy in indonesian in habitual action much of women which have to work fulfill their life necessity. The action of program safety and health job for importance worker include all of aspect such as include the action right fondation worker, the action of health and safety this case arranged in law number 13 at 2003 about matters pertaining section 86 which the contents arrange about rights worker of law in knowledge section 76 verse 4 of law number 13 at 2003, cabinet of work energy and transmigrant number KEP.224/MEN/2003 about transportation take up and pick up for women worker which have job on night.Transportation which much given by industrialist to women energy which have job on night should to have collateral safety women which have job at enterprise when they have to have shift night and there is transportation facility which take up them to go home until their at home. Institute goverment which handle matters pertaining need to do applicate of law related with health and safety work especially about take up and pick up to women worker which have job on night need to enhance enymore.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI APOTEKER SEBAGAI PELAKU BISNIS DALAM PRAKTEK Sanuri Sanuri
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABTSRAK Apoteker sebagai pemilik sarana apotek merupakan pelaku usaha bisnis, berdasarkan kode etik bisnis dimana pelaku usaha bertanggung jawab atas berjalannya usaha tersebut. Maka keuntungan menjadi tolak ukur bagi pelaku usaha. Hal tersebut bertentangan dengan kode etik profesinya, sebagaimana diatur dalam pasal 4 dimana dalam melakukan pekerjaan kefarmasian seorang farmasis hendaknya tidak dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi yang mengakibatkan hilangnya kebebasan profesi. Jadi hal keuntungan sebagai suatu hal dalam berbisnis tidak ada dalam kode etik profesi apoteker, ketentuan tersebut berdasarkan sumpah atau janji apoteker, yaitu saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.Segala pengoperasian sebuah apotek harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perundang-undangan yang penting mengenai apotek adalah PP No. 26 Tahun 1965 yang kemudian diubah dengan PP No. 25 Tahun 1980. Kedua PP tersebut melaksanakan UU No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi. Apabila PP No. 25 Tahun 1980 ditelaah secara seksama, maka apotek merupakan tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat yang dapat diusahakan oleh apoteker itu sendiri. Dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek pada pasal 2 yang menerangkan bahwa seorang apoteker sebelum melaksanakan kegiatan pengelolaan apotek, hanya diberikan kepada seorang apoteker yang nantinya harus bertanggung jawab secara teknis farmasis. Berdasarkan peraturan yang berlaku izin apotek diberikan oleh Menteri kepada seorang yang memiliki keahlian dalam bidang farmasi yaitu apoteker. Dengan adanya pelaksanaan dan penerapan UU Perlindungan Konsumen dalam bidang ini menimbulkan beberapa aspek pelanggaran yang terjadi dalam beberapa kasus. Kasus tersebut ditinjau dari aspek seperti : Aspek fungsional, hal-hal yang dapat menimbulkan keluhan sampai protes konsumen dapat terjadi mulai dari pengadaan, penyimpanan, peracikan maupun penyerahan; Aspek Penyalahgunaan, sering kali terjadi penyalahgunaan ini dilakukan sengaja oleh konsumen.

MASALAH TIDAK ADANYA TENGGANG WAKTU PEMBERIAN AKTA KELAHIRAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI TIMUR DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 Thomas Iwan Kadang
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.816 KB)

AbstrakUntuk mendapatkan akta kelahiran bagi golongan pribumi, dimana untuk memperoleh akta kelahiran umum masa pelaporan 60 hari (2 bulan) harus disampaikan pada kantor catatan sipil manakala dalam pelaporan tersebut, sehingga yang tadinya terlambat dalam pelaporannya dilaksanakan melalui sidang Pengadilan Negeri. Setelah adanya SK Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Oktober 2012 Nomor. 474 – 785, terdapat lagi suatu cara untuk mendapatkan akta kelahiran dengan istilah akta kelahiran istimewa yaitu akta kelahiran yang diperoleh setelah lewat batas waktu pelaporannya peristiwa kelahiran tersebut.Kegunaan dari pada akta kelahiran sangat besar sekali baik bagi masyarakat maupun bagi penyelenggaraan pemerintahan. Berguna bagi masyarakat karena akta kelahiran akan mempermudah dalam menyelesaikan masalah yang ada hubungannya dengan akta kelahiran. Berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan karena secara tidak langsung pihak yang memiliki akta kelahiran telah melaksanakan sebagian dari ketentuan hukum yang ada dinegara kita.

PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT MERUPAKAN BENTUK PEMBINAAN NARAPIDANA DAN HAMBATANNYA DALAM PRAKTEK Soeharto Soeharto
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTGranting parole to prisoners is the last link of the effort to foster inmte in the correctional system. By means of parole, inmates can improve communication with the public at large, to rediscover her dignity as a human being and existence as a member of society. In the implementation of this should be considered conditional or based on the principles of correctional, one of which stated that during the loss of freedom of movement, inmates must be introduced to the public and may not be exiled from it. By paying attention to one of these principles, it is expected that the implementation of parole as one means to foster inmate in the correctional system is based on achieving goals and objectives. Factors that are inhibitors or hindrance to the implementation of conditional release are as follows: inmates in question still has another case that has not been decided by the courts; inmates concerned has not received a remission or reduction law, inmates are recidivists; inmates concerned during fostered in institutions correctional offenses; criminal inmates who underwent less than one year. Prison officials did want that parole should be increased, but inmates often commit violations while in prison, so that the administrative requirements do not support the proposed inmate to obtain parole. Sometimes the decline in letter parole decision is too late and in case of this sort, the inmates themselves will be confused, while the officer has been tried as much as possible, it could be officers penitentiary inmates feel that complicates the degree. From society’s parole also sometimes get obstacles that make inmates often feel less acceptable, for example, the victim’s family is still resentment against inmates is concerned and there is a presumption of society that these prisoners after coming out and getting parole may disrupt order and security in neighborhood.

PENCABUTAN PENGADUAN DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN Hendra Kesumawardhana
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTViolence in the home (KDRT) is a problem for all time, especially in today hampis any print media or electronic media mencerikatan violence in the household, such as beatings husband against wife, obscene acts / rape father or uncle or another relative of the child or nephew or other family relatives. Violence in the home (domestic violence) against the wife by her husband himself not only in the form of violence in the form of physical violence alone, but also an act which resulted in misery or suffering economic, sexual, psychological, and also includes acts do pemaksan or deprivation of liberty against law within the domestic sphere.The method used is the method of normative legal research and sociological research methods. In terms of normative legal research, the author conducted with environmental legislation and legal materials related to the title of the thesis, whereas in the case of legal research sociological writer doing research on how the effectiveness of the legal instruments in force and give legal protection against domestic violence childWith the enactment of Law No. 23 of 2004, it is expected that law enforcement against violence by husbands against wives can walk up. By doing penaggulangan in penal and non-penal. So that obstacles to the completion of the violence perpetrated by husbands against wives can be tackled.Expected legal protection for victims of domestic violence is the responsibility of all components of the nation. The legal protection is not just setting the criminal sanctions to the perpetrators, but also set about the process of the lawsuit (legal formal / event), compensation, recovery and security of the victims who had been set out in Regulation Indonesian legislation such as the Criminal Code, Act No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 22 of 2002 on protection of Children and the Law No. 23 on the Elimination of violence housekeeping aiming to prevent all forms of domestic violence and provide legal protection for victims of domestic violence.Said Kuci: Domestic violence

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK DI KOTA SAMARINDA Abraham Abraham
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractSometimes the presence of the union or unions at the company did not have the strength. The position of workers or contract workers is even more difficult, because the protection of the law for workers or contract workers is still weak.Population growth is higher and less balanced distribution of the population, a factor that greatly affects on employment issues in the homeland of Indonesia. In the literature of existing labor law, labor relations history in Indonesia begins with a very bleak future that slavery in which the oppression and inhuman treatment committed by parties capable of socio-economic as well as the rulers at that time.The contract workers can demand higher wages on employers as a result of the prices of basic necessities rise caused by rising fuel prices and employers reject wage hike demands of workers for reasons not yet expired letters of intent. The new labor agreement will expire in 2014.

TANGGUNG JAWAB YURIDIS DAN PERMASALAHANNYA TERHADAP BARANG JAMINAN GADAI DI PT PEGADAIAN CABANG AIR PUTIH KOTA SAMARINDA Mika, Silwanus
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTPawnship office is Body of Effort Publik Ownerworkships which is its nucleus core in service area channeling of credit to societyÂ assist government in improving prosperity of societybespecially fot middle economic faction downwords.Mortage is matter of important between pawnship office with society in worse of the happening of agreement of both parties by that of sociey need right and obligations of pawnship office and also society which with mortage which in pawn.Giving knownledge to society how to finish the problem of related to mortage as according to existing order so that do not is wrong of thigh between society with PT Pegadaian offiice.Can give knowledge and knowledge good to society and also for the interested parties with mortage so that can become benefit as all.Its keyword : Knowledge about Law Mortage Pwan

KEABSAHAN STANDART KONTRAK YANG DIBUAT TERLEBIH DAHULU FORMATNYA DI TINJAU MENURUT PASAL 1320 KUH PERDATA JO PASAL 1338 KUH PERDATA HENRY HIDAYAT AZZHAR
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.768 KB)

ABSTRACTRegarding the validity of standard agreements that in this case the agreement between Perusda taps with the fact that the customer is considered to contain weakness especially if connected or in terms of Article 1320 Article 1338 BW BW Jo. Said to contain a weakness because the agreement contained no standard agreement (consensus) in the broad sense of the two sides, but only one-sided. While the applicant in giving the deal is only fictitious. Thus the standard agreement not only contains a weakness, but also deviated from the principles contained in Article 1320 BW 1338 BW Jo chapter. So it can be said of the legality standard agreement when viewed from Article 1320 Article 1338 BW BW Jo formally it can be said that the agreement is not valid standards. But this case we are faced with the problems that inevitably recognize the existence of a standard agreement as a means to meet the many needs of the community in supporting the survival, growth becomes vital as a means of fulfilling the primary requirement.Attachment problems of the parties to the standard agreement of the parties is able to foretell anything, as long as it is not contrary to law and morality, and what was agreed legally binding like a law. In relation to the standard agreements held by Perusda taps and customers or consumers, as long as it is agreed upon standard agreement and there is no injured party then the agreement is considered valid as stated in article 1338 paragraph (1) BW. Moreover, the standard agreement which became the object of the agreement is a vital means (water consumed) which is a primary need that is impossible to ignore by all humans in his life. This should be acknowledged its existence.

PENERAPAN PASAL 374 KUHP JO PASAL 64 AYAT (1) KUHP DAN LAMANYA HUKUMAN YANG DIJATUHKAN TERHADAP SUBYEK HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI PERUSAHAAN Agus Setiawan
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenerapan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana No. 15/Pid.B/1999/PN.Smda sudah tepat, akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlepas dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan pidana penggelapan barang milik perusahaan yang dilakukan secara berturut – turut. Sehubungan dengan perkara pidana tersebut yang terdakwa dijatuhi hukuman selama 5 (lima) bulan, penulis berpendapat hukuman tersebut sangat ringan. Sehubungan dengan permasalahan klasifikasi perbuatan pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP adalah merupakan perbuatan pidana penggelapan dengan pemberatan. Adapun akibat hukumnya terhadap pelaku perbuatan pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP adalah pidana penjara selama – lamanya 5 (lima) tahun. Sedangkan dalam putusan perkara pidana No. 15/Pid.B/1999/PN.Smda sebagaimana telah diuraikan di atas, terhadap pelaku perbuatan pidana penggelapan barang milik perusahaan yang dilakukan secara berturut – turut termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana dengan pemberatan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Oleh karena perbuatan tersebut termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana penggelapan dengan pemberatan, seharusnya perbuatan tersebut diputus dengan hukuman yang cukup berat.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota samarinda, Kalimantan timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA