Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH POLRESTA SAMARINDA SYANTRI SURYA ZAHID AFIF
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT In national law the special protection of children in conflict with the law also stipulated in the Child Protection Act 23 of 2002 and Act No. 3 of 1997 on Juvenile Justice. However, in practice there are still many issues that arise, especially in the case of children in conflict with the law. Therefore, one solution that can be used is with the implementation of diversion (diversion) or with restorative justice, where the police are the frontline in its implementation.These researchers using research methods normative and juridical sociological. The data used are primary data obtained from field studies and secondary data from literature. A field study conducted by interview, The results of the study, that the implementation of diversion based on the poor handling of the children in conflict with the law and the best interests of the child based on the International Rules and National Regulations, such as Law No. 2 In 2002, TR Kabareskrim and Agreements 5 (five) and Police departments.In the implementation of diversion investigator plays an important role, one of which is a major gateway entry of pediatric cases. But the implementation is found several barriers such as lack of socialization regarding the diversion of good to the investigator, the public and other relevant institutions. So that the implementation is less effective. Besides, the rules are also not able to guarantee the implementation of the diversion.In that respect the advice that can be given include the implementation of a thorough socialization at all levels within the police without exception and related parties, as well as clarifying and strengthening the implementation of the diversion in a government regulation.Keywords: Investigator, Diversion, Children in Conflict with the Law

PERANAN PIHAK LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP RESIDIVIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN Andhika Abrian
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The factors that cause crime generally consists of 2 (two), namely: Internal factors, namely the factors contained within the human self itself include: religious factors, education; External factors, namely factors that come from outside the human person which includes: family environment, community environment, economic factors. As for the efforts of crime prevention consists of two aspects, the first in terms of prior crimes that are often known by the preventive way, and second in terms of after the occurrence of crime that is in a repressive way. Factors that cause the occurrence of recidivism is an interrelated factor. Either because of educational, community or economic factors. Meanwhile, according to the recognition of the recidivist itself, that the outcome of the crime is for dissipation, especially for himself and his friends who are negative. All these actions are inseparable from the influence of the surrounding environment and the lack of religious knowledge, and the low level of education. Plus no income after he left the Penitentiary. In addition, there is also the influence of association that gives opportunity for the repetition of the crime. As for the prevention efforts undertaken by the Penitentiary Samarinda to prevent the occurrence of repetition of crime or recidivists is to conduct coaching in all areas that he thinks should be given to inmates. Coaching according to the author is already maximal. If there will be a former prisoner who commits his act again, it will only depend on each individual person who in this case is the former prisoner. Also regarding the fostering of ordinary prisoners with convict prisoners there is no particular distinction.

KEABSAHAN PERLAWANANPIHAK KETIGA TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA Juari Juari
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKSDalam perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan baik itu diajukan terhadap sita eksekutorial, maupun terhadap sita jaminan, pihak ketiga tersebut pelawan, dan pihak penggugat semula disebut terlawan penyita dan pihak tergugat semula disebut terlawan tersita. Pasal 195 (6 dan 7) HIR mengatur:Perlawanan terhadap sita eksekutoria; Yang diajukan oleh terlawan/tersita; Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik;Perlawanan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang melaksanakan eksekusi;Adanya kewajiban dari ketua pengadilan negeri yang memeriksa/memutus perlawanan untuk melaporkan pemeriksaan/ putusan perkara perlawanan kepada ketua pengadilan negeri yang memerintahkan eksekusi. Perlawanan yang diajukan oleh pihak pelawan apabila berhasil membuktikan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya, maka permintaan yang diajukan oleh pelawan akan dikabulkan dan dinyatakan bahwa perlawanan itu adalah tepat , dinyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar , sita jaminan / sita ekskutorial yang bersangkutan diperintahkan untuk diangkat dan terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara, hal ini sebagai akibat hukum apabila perlawanan pihak ketiga tersebut dikabulkan. Begitu juga sebaliknya Jika perlawanan itu tidak beralasan , oleh karena pelawanan tidak dapat membuktikan bahwa barang yang sita adalah miliknya, maka Pengadilan akan menyatakan, bahwa perlawan terhadap pensitaan itu tidak beralasan, dan pelawan akan pula dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar. Selain itu pensitaan akan dipertahankan, dan biaya perkara dibebankan kepada pelawan, inilah sebagai akibat hukum Verzet ( Perlawanan ) pihak ketiga apabila Verzet ( perlawanan) tersebut ditolak, artinya perlawanan atau verzet pihak ketiga itu tidak benar dan tidak beralasan.

PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 Rahmat Efendi
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tanggal 18 November 2004 oleh Presiden Megawati , tampaknya diiringi dengan harapan terwujudnya wacana baru yang berhubungan dengan kepailitan terhadap kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utangpiutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam skripsi ini akan dibahas dua permasalahan yaitu: bagaimana pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perjanjian sewa menyewa serta permasalahan apa sajakah yang timbul atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap perjanjian sewa menyewa menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.Penyusunan skripsi ini dengan menggunakan metode kepustakaan (library research) yaitu dengan mendasarkan kepada bahan kepustakaan baik berupa pendapat para ahli hokum dan juga ketentuan perundang-undangan yang ada kaitan dengan masalah tersebut diatas serta melakukan penelitian dengan wawancara dan observasi di PT. Adira Finance Samarinda.Adapun hasil yang penulis dapatkan adalah pelaksanaan PKPU selama ini sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang_undang No. 37 Tahun 2004 dimana baik Debitor maupun Kreditor dapat mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga, hal ini tentunya menjadi sangat penting, karena membuka secara luas kearah proses perdamaian tidak semata-mata mempailitkan Debitor. Namun dalam perjanjian sewa menyewa selama ini tidak ada klausul tentang PKPU yang bias dilakukan pihak penyewa selaku Debitor agar terhindar dari kepailitan dalam pelaksanaan usahanya.Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah antara praktek dengan prosedur tentang PKPU telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 dan dalam perjanjian sewa menyewa Debitor adalah pihak yang lemah karena tidak mempunyai hak untuk ikut menentukan isi perjanjian sehingga Kreditor menjadi pihak yang sangat diuntungkan. Kata kunci: PKPU, UU No. 37 Tahun 2004, Kreditor dan Debitor

MASALAH ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN TUKAR TAMBAH BENDA BERGERAK JENIS KENDARAAN Indah Nurlitasari
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.292 KB)

ABSTRACT In working on an agreement both party should showing good gesture. But in some condition even when proper attention to good gesture has been practically shown by both party, the agreement still possibly in a deadlock. By this condition, more attention to good gesture should be paid so then the agreement will work satisfyingly. Each party come with their own motion and it will be impossible to insist the motion to the other. Both party should work on their ‘common ground’ the position where both party could agree to the term and condition then benefit of it. People who work on the agreement such as judge or lawyers should aware of this common ground and all factors to achieve the agreement for both party. There is a close tied between good gesture in agreement with theory of trust in agreement. Both articles commonly explain by the judge during judicial review. Both good gesture and appropriateness not only consider by the parties whose work on the agreement but also one factor and another during the work of the agreement. Finally the sale and purchase agreement of vehicle should held by paid more attention to good gesture and appropriateness, includes further consideration of norms and the rule of law.

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SOPIR TRUK KARENA KELALAIAN MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA Arina Merlita Minanjar
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTFactors causing traffic accidents in Samarinda City first due to human factors, vehicles, and environment / road. The criminal liability to truck drivers resulting from his negligence resulted in the death of another person in Samarinda City under the Criminal Code CHAPTER XII on Reparation and Rehabilitation under Article 95 paragraphs 1 through 5, Article 96 paragraphs 1 through 2, Article 100 paragraphs 1 through 2 and Law no.The stages to avoid traffic accidents in Samarinda City, concentration in driving, if the body is not fit should not be forced to do activities such as driving, do not take anything while driving, do not use the mobile while driving, pay attention to visibility, so as not to cause traffic accidents, stop in a drowsy, be patient in riding, succumb to reckless people, use seatbelts before running a vehicle, red triangle when the vehicle stops on the street and do not park in any place. in terms of vehicles, no bribery and illegal levies, in passing weigh bridges due to overload, so that roads are not damaged due to overload, carrying in accordance with the load so that when driving is not experiencing difficulties such as rolled while carrying loads that exceed the capacity pay attention to the condition of the vehicle such as brake pads are replaced, water radiator is always filled so that the engine is not hot, and the tires used must be good so that the driver and the goods do not experience road obstacles. roads and neighborhoods, be careful with perforated roads, landslides and floods, be careful and not speed with a winding road, stop when the weather is fog or smoky to keep drivers and goods safely carried safely.

PEMBATALAN JUAL BELI TANAH AKIBAT PEMALSUAN DATA DI HADAPAN NOTARIS Reydo Zulfiq
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Land binding sale are a common practices seen in society as well in notary offices. Land binding sales are processes prior to land purchase agreements, done by Land Deeds Officers. In Article 37 point (1) in Law of Indonesia number 24 year 1997 in Government Regulation on Land Regulation mentioned that land transition needed an authentic deeds produced by Land Deeds Officers appointed by the Government. Approach method used was empirical juridical. Specification used in this research was analytical descriptive.Legal effect on authentic deeds within false information that caused disputes can be sued to court. The injured party might file civil to court to be sentenced by the trial judge in order to call for cancellation deed. By then, the deeds do not have the force of law. The deeds considered as legally defect. By the deeds cancellation is sentenced by the judge, it is due retroactively since the deeds produced.. Keywords : Land binding sale

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS PT. ASURANSI BINA DANA ARTA CABANG SAMARINDA ATAS KLAIM ASURANSI KENDARAAN RODA EMPAT DALAM INSIDEN KECELAKAAN Rozi Pradani
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The Protection of the law is a protection afforded to the subject of law in the form of a legal instrument, either of a preventive or repressive nature, whether written or unwritten. The Protection of the law can be attributed as a picture of the function of the law, namely the concept which can give justice, order, certainty, benefit, and peace. The Other opinion concerning the protection of the law is that it provides for the protection of human rights harmed by others and the protection is given to the public in order to enjoy all the rights granted by law. Whereas in claim is the demand for recognition of the fact that a person has the right to own or have over something. Overview coverage is a matter to note before the claim process is done by the insurer. Before processing the insurer claims need to know the insured coverage, in the insured overview there is data of the insured. The data becomes a reference by the insurer to compensate for losses suffered.

PROSES PENETAPAN DISMISAL TERHADAP MASUKNYA SUATU GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA Yessi Gasella
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTOne of the distinctive features of the State Administrative Court that distinguishes it from other courts is the process of dismissal through consultative meetings by the Chairman of the State Administrative Court in accordance with Article 62 of the Law on State Administration Courts. Dismissal process is a process of research on the lawsuit that entered in the State Administration court conducted by the Chairman of State Administrative Court at the second stage (two) or after the administrative research phase is implemented.The procedures of the State of Samarinda are in accordance with the applicable Standard Operation Procedure in Samarinda in accordance with the provisions of Article 62 of Law Number 5 Year 1986 concerning the State Administrative Court in both the escaped and non-qualified lawsuits. Before a lawsuit can be accepted, it must first go through a process of dismissal by the Chairman of the State Administrative Court of Samarinda with a letter of lawsuit approval, by law Number 5 of 1986 on the State Administrative Court.Key – Words : dismissal, lawsuit, administrative court

PERANAN VISUM ET REPERTUM BAGI PENYIDIK JAKSA DALAM MELAKUKAN TUNTUTAN PIDANA KASUS PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA Aris Wibowo
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Visum Et Repertum in criminal proceedings, particularly in resolving the cases that related to a person’s soul or body, given the judges, prosecutors, public prosecutors and legal advisors only legally able to master it. Vise as documentary evidence, as well as other evidence which in article 184 of the criminal code that are not binding on the judge. This corresponds to a negative proof adopted in criminal procedural law in Indonesia, where elements of the judges conviction plays an important role in the resolution of a criminal case. The role of a Visum Et Repertum as documentary evidence greatly help the public prosecutor in the role in the manufacture of the demands that will be proposed upfront court, because in a Visum Et Repertum was contained or contains the testimony of a doctor who explains about what is seen and found in the examination of considered judges in decisions.Visum Et Repertum role of the prosecutor in conducting the criminal charges against cases of abuse, namely : as a substitute for evidence, provide input as the making charges by the public prosecutor in determining whether there is a criminal act or whether the accused guilty in the act.According to the body condition and health of the victim, then a Visum Et Repertum were given based on individual circumstances, for it was known five different Visum Et Repertum are Visum Et Repertum Tempat Kejadian Perkara, Visum Et Repertum Korban Hidup, Visum Et Repertum Jenasah, Visum Et Repertum Penggalian Jenasah, Visum Et Repertum Barang Bukti. In Criminal Procedure Code and the role in legislation that others do not, there is one role which explicity mentions the post mortem, but safeguards that exist in the Criminal Code only mentions the statements of the experts are as stated in Pasal 1 Ayat 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 184 and 184 KUHAP. Keywords : children as victims of sexual crimes, child protection, and special protection to children vitims of sexual crimes

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota samarinda, Kalimantan timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota samarinda,

Kalimantan timur

INDONESIA