cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 1,052 Documents
 4   5   6   7   8 
ANALISIS PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA BAGI ANGGOTA KOPERASI KARYAWAN HOTEL MARGA JAYA DI SAMARINDA TAHUN 2008-2012 Eka Yudhyani & Abdul Rahmi
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.622 KB)

Abstract

The purposes of this research is to analyse the division of Business Revenue Residue (BRR) of the Cooperative for Hotel Marga Jaya employee in Samarinda for year 2008-2012 which utilized the calculation techniques of Sitio and Tamba based on the members activities, which is from saving either from primary saving or obligatory saving, loan and purchase of things.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KONTRUKSIAKIBAT KLAIM KONTRAK KERJA KONTRUKSI DI KOTA SAMARINDA Andi Irma Marianti
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSISebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan fisik dibidang jasa konstruksi cukup banyak melibatkan sumber-sum berdaya, baik sumberdaya manusia, sumberdaya alam berupa bahan bangunan, sumberdaya tenaga dan energy peralatan, mekanikal dan elektrikal, serta sumberdaya keuangan.Namun demikian, pada setiap tahapan-tahapan pekerjaan tersebut, adakalanya mengalami hambatan, baik dari factor manusia maupunsumber-sumberdaya yang lain. Hambatan-hambatan sekecil apapun harus diselesaikan dengan baik untuk mencegah kerugian yang lebih besar, baik dari pelaksanaan waktu pekerjaan maupun operasional bangunan kelak.Konflik antara user(pemberi kerja) dan kontraktor (pelaksana kerja) sudah akan muncul ketika keduanya terlibat untuk negosiasi kontrak. Masing-masing pihak biasanya akan lebih mementingkan pihaknya sendiri daripada mengembangkan kepercayaan dan saling bekerjasama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan manejer proyek yang menginginkan proyek-proyek yang dikelolanya berhasil.
PERANAN PERENCANAAN TERHADAP PENDAPATAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Sudiyarti Sudiyarti
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.348 KB)

Abstract

The aim of this research is to know the influence of the salary to develop the career of the personnel of the University of 17 Agustus 1945 Samarinda. The focus of it is the salary of the staff and lecturer. The location of the research is in the University of 17 Agustus 1945 Samarinda. The method of it is qualitative one. The duration of it is one month namely in February 2013. The result of it is that in the year of 2013 the Education foundation 17 Agustus 1945 Samarinda has a very good decision to improve the salary of the staff and lecturer as well. Now they are very happy to work because it. They have a good income for his their living because they can build a welfare family. The year before they had just a very little money which is not enough to live with their family so they were very hopeless.  
TINJAUAN YURIDIS PASAL 22 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN MENGENAI BATAS MINIMAL UKURAN RUMAH Yanti Herlianti
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (43.172 KB)

Abstract

ABSTRAKSI            Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disahkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.            Namun dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 22 ayat (3)  ini justru banyak menimbulkan permasalahan yang terjadi saat ini dan memberatkan bagi pengembang perumahan (developer) yang membangun perumahan dan kawasan permukiman di Kota Samarinda. Hal ini juga dianggap bertentangan mengenai kebebasan bertempat tinggal untuk masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Samarinda.         Berdasarkan hasil penelitian penulis pada kantor pengembang perumahan (developer) yang berkedudukan di Samarinda, yaitu PT. CAHAYA MUTIARA INDAH dan PT. ARUS ANUGRAH ABADI banyak data dan informasi yang penulis dapatkan bahwa hasil penjualan rumah terbanyak adalah dengan ukuran rumah 36 (tiga puluh enam) meter persegi. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).          Penulis dalam hal ini memberikan masukan sebagai saran, yaitu perlu dikembangkan komitmen dan konsistensi bersama seluruh unsur terkait dalam upaya perkembangan perumahan dan pemukiman yang layak huni sehingga terciptanya lingkungan yang baik dan sehat serta penegakan hukum yang konsisten. Dan diperlukan sebuah peraturan yang lebih khusus mengenai pelaksanaan Undang-undang tersebut dan juga peran para pembuat kebijakan serta pengawasan dari pihak terkait demi kelancaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni di seluruh bagian Indonesia khususnya di Kota Samarinda.  Kata Kunci : Batas Minimal Ukuran Rumah.
ANALISIS SOLVENCY PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR elfreda A. Lau
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.543 KB)

Abstract

ABSTRAKSIHadirnya perbankan di suatu tempat bertujuan untuk mendukung pembangunan di seluruh sektor, termasuk peningkatan kemakmuran masyarakat. Hal ini berarti keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan perbankan dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi (financial intermediary )adalah mengalihkan dana dari pihak berkelebihan (surplus) kepada pihak yang berkekurangan (deficit) disamping menyediakan jasa keuangan lainnya. Bankaltim hendaknya memperhatikan solvencynya.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah solvency Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 semakin safety?               Dasar Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Manajemen keuangan dengan fokus pada Solvency, Likuiditas dan Solvabilitas. Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai Solvency Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur pada tahun 2012 lebih safety dibandingkan solvency Bank pembangunan Daerah Pada tahun 2011 dan 2010.               Alat analisis yang digunakan adalah analisis Solvabilityas dan Likuiditas. Alat analisis Likuiditas meliputi Quick Ratio, Investing Policy Ratio, Banking Ratio, Assets to Loan Ratio, Investment Portfolio Ratio,Cash ratio dan Loan To Deposit Ratio.               Temuan penelitian menunjukkan bahwa Bank Kaltim ditinjau dari aspek Solvabilitas maupun aspek Likuiditas pada tahun 2012 lebih safety dibandingkan dengan tahun 2011 dan tahun 2010. Temuan penelitian ini mendukung hipotesis.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG SYARAT ADMINISTRASINYA TIDAK DI TANDA TANGANI OLEH SAKSI BATAS Tutus Chariesma Putra
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.328 KB)

Abstract

ABSTRACTProvide legal certainty and protection to the holders of rights in a parcel of land  or apartment units that can easily be proven himself as the holder of the rights, the National Land Agency (BPN) as an authorized institution in terms of the legality of the soil, to provide legal certainty by issuing certificates to the ground plane or apartment units , perform first the measurement on the object plane land or apartment units in question, which should be set in advance the boundaries of the land to be measured with the consent of the parties that the land bordering the field . However , the role of witnesses in determining the limits of the boundaries of land parcels for a certificate peneribitan kandangkala neglected plots of land that would later become debates and legal issues that could harm either party , even it is not impossible that the institution has the legal authority to blame land or subject to legal sanctions for negligence in providing the certificate issuance policy.
MASALAH DALUARSANYA HAK PENUNTUTAN PADA KASUS PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA SURAT DAN DUDUK PERKARANYA Boy Bernard Carlos
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.984 KB)

Abstract

ABSTRACTCode of Criminal Law (Penal Code) has set certain period of time on the subject of prosecution, can be expired by law. The provisions in article 78 of the Criminal Code actually set expiration rights of criminal prosecution, but should also be linked with the right run penalty. When the death of the right to run a longer sentence than the death of a criminal prosecution the right of the accused because it is definitely a mistake.Criminal fraud as governed by Article 263 of the Criminal Code was in fact a criminal act that should be done deliberately to to declare a person charged with the crime of forgery was proven, the public prosecutor and the judge must prove the existence of the will of the defendant to act as a false or falsified letter. The existence of the defendant's intent to use the letter as a letter of their own genuine and not faked or to make others use a letter that he created artificially, required the presence of the defendant's knowledge of the use of the letter that he made the false or that he can fake it cause harm.
KOORDINASI APARAT KEPOLISIAN DAN LEMBAGA TERKAIT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN DAN PREMANISME Fitria Meizaroh
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.056 KB)

Abstract

ABSTRAKSIThe impact of the growing number of unemployed and supported by the higher poverty rates resulted in one heart to do evil and the economic pressure many people who take shortcuts by any means to earn money, so that this problem causes to grow and increased racketeering practices that causing a lot of problems and concerns for the community. Police in this regard relates to its function as a protector of the public has a very big role in the response to the thuggery. Police were so close to the people expected to take appropriate action in addressing the phenomenon of gangsterism in the community.
IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEMASANGAN ATRIBUT KAMPANYE CALON LEGISLATIF DI KOTA SAMARINDA Afriansyah Afriansyah
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.43 KB)

Abstract

ABSTRACTSamarinda City Government already shaping urban spatial structure which is still under construction, seen from the city parks that have been built.Samarinda City Government is supposed to be more assertive in dealing with all forms of spatial planning in the City because the City Government of Samarinda Samarinda considered most responsible for the problem. Towards the Year of Political or Party Democracy General Election in 2014, various kinds of attributes Campaign has begun to adorn public places in the city of Samarinda.Hence the rise of Installation Attributes of Political Parties and Candidates Campaign Legislature is not in place will make arrangements Samarinda city is increasingly becoming damaged due to a variety of interests, in which the pursuit of Professional Political Political Party as a vehicle to make their career.Installation of Executive Viewer Tool Campaign by Campaign done by considering ethics, aesthetics, cleanliness and beauty of the city or local area in accordance with the legislation in force. Installation Viewer tool that is installed is not in place would have been in violation of Article 17 Paragraph 1 Clause (a) PKPU Number 15 Year 2013, which confirms that the installation Props shall not be placed in a place of Worship, hospitals or places of Health Services, Government Owned Buildings, institutions, main streets, and highways. In PKPU No. 15 of 2013 Article 17 Paragraph 1 Clause (b) also mentioned that participants in the election that any political party can only put up a billboard or advertisement boards in every village in the zones that have been established or agreed upon. Efforts KPU Samarinda in the discipline attribute has a maximum Legislative Candidates Campaign implemented, in this case the Commission and the Election Supervisory Committee Samarinda City in collaboration with Civil Service Police Unit (municipal police) as the executor from the field in order to curb Props are not installed in place. Based on the interview with the author of Samarinda City Commission and the Election Supervisory Committee stated that all Political Parties and Legislative Candidates in the city of Samarinda do Violations Installation Attributes Campaign.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YATIM PIATU DI PANTI ASUHAN TUNAS HARAPAN SAMARINDA DI SAMARINDA Awang Ramdani Wahyudin
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.945 KB)

Abstract

Abstract In the protection of children parents are obliged and responsible for , among others , caring and nurturing and educating children , in case parents do not execute this obligation especially in parenting , this task can be performed by an authorized agency for the orphanage which , like is governed by Article 27 of Law No. 23 of 2003 , " child care is first and foremost the duty and responsibility of parents within the family but for the sake of social order and for the benefit of the child, there are those who need melindunginya.1 one social institutions that organize child care is Tunas Harapan orphanage in samantha , Orphanage children are an Enterprise social Welfare Institutions that have a responsibility to provide social welfare services to neglected children , as well as doing sponsorship and poverty , providing a replacement service or child custody in meet the needs of physically, mentally and socially to foster care so as to obtain ample opportunity

Page 6 of 106 | Total Record : 1052

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2022): Journal of Law Vol 8, No 1 (2022): Journal of Law Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2018) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue