cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 1,052 Documents
 58   59   60   61   62 
PEMBATALAN AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS OLEH HAKIM DALAM SENGKETA PERDATA Edi Stevanus Situmorang
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK        Penelitian  ini berjudul “Pembatalan Akta Yang Dibuat Dihadapan  Notaris Oleh Hakim Dalam Suatu Sengketa Perkara  Perdata”. Permasalahan inti yang dikaji dalam penelitian ini adalah : pertama, Bagaimana kekuatan pembuktian akta yang dibuat dihadapan Notaris  berupa akta  otentik? kedua, Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta otentik oleh pengadilan? Berdasarkan inti permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : pertama, untuk mengetahui mengenai kekuatan pembuktian akta yang dibuat dihadapan Notaris akibat dari pembatalan akta tersebut oleh hakim. Kedua, untuk mengetahui mengenai tanggung jawab Notaris terhadap  pembatalan akta yang dibuat dihadapannya oleh hakim.        Penelitian ini adalah termasuk penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji terkait peraturan-peraturan hukum yang berlaku termasuk norma dan asas-asas yang terkandung di dalamnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisa data dilakukan secara yuridis kualitatif, yakni hasil penelitian dituangkan dalam bentuk naratif deskriptif.        Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan dalam rangka menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : pertama, menerapkan konsep tersebut melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kata Kunci : Pembatalan Akta Otentik
PERMASALAHAN PENGATURAN TENTANG PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET ALAMI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Ricky Saputra R
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTRicky Saputra. R, NPM: 13.11.1001.1011.222, " Conflicts Regulations Exploitation of swallow nest naturally Between Local Regulation No. 2 of 2015 and Customary Law in Kutai regency ". Supervised by Mrs. Isnawati, SH, M.H and Mr. Drawan Hasyim, SH, M.Si. The Formulation Issues discussed the author is about how exactly the provisions of the rules regarding the harvest of natural swallow's nests of the nicest and How management rights to the discovery of a natural swallow's nests. Type of legal research used in this study is a normative legal research, a study that studied any legal materials relating to the setting time of bird's nest habitat. This study is an analysis coperatif, by comparing the norms of customary law developed in the community with positive legal norms in this respect local regulations and procurement management is pleased with the bird nest. Some of the legislation relied upon in the management and exploitation of bird nest in essence can be expressed as follows, (first) Act No. 5 of 1990 on the conservation of natural resources and ecosystems, (second) Act No. 10 of 2008 on the Environmental Management, (third) Local Regulation No. 2 of 2015  concerning the business license management and operation of bird's nest. Based on the results at the end of Article 19 Regional Regulation No. 2 of 2015 does not apply textually but more contextual, so that subsequent use or enforced in reality is the harvest of two (2) times a year as applicable under local customary law. In connection with the management rights to the discovery of bird's nest, it is necessary that the government or officials associated more careful attention to the evidence early discovery owned by indigenous peoples around the location of the discovery of the cave swallow nest, and immediately granted / issued a certificate on the invention.
Pembuktian Secara Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Luar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perdata. Bernadus Bayo
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTAccording to the sound of article 43 paragraph (1) is new in the Judicial Review of that which is a word that reads "children born outside of marriage have a relationship civil with her mother and her mother's family, as well as with the male as the father of bias evidenced by the science and technology and tools other evidence which by law have a relationship of blood, including blood relations with his father's family. This study aims to determine the legal consequences for a child born outside of marriage after the court ruling No. 46 / PUU / VIII / 2010 and to determine the relationship of civil child born out of wedlock with her biological father after the court ruling No. 46 / PUU-VIII / 2010 , This type of research legal normative legal research done by menenliti library materials or secondary data alone. The nature of research is descriptive analysis by describing or presenting and explaining a state that is based on the symptoms and facts obtained were then assessed based on the literature dealing with the problems examined. Penggumpulan data in this study using techniques of collecting legal material made through the study of literature that is gathering material law, both primary and secondary legal materials related to the study of literature, covering literature and documentary studies. The results of this study indicate that the Constitutional Court decision No. 46 / PUU / VIII / 2010 make children yanag born outside of mating as a party that has no legal status (persona in judicio) in the practice of inheritance in court and the right to receive inheritance biological father with provision being able to prove their berdasrkan blood relation of science and technology and or other evidence according to the law and the decision of the Court, the relationship between children born outside of mating with her father is a blood relation in the biological sense is confirmed by the legal process. Constitutional Court decision opens the possibility of legal discovery legal subjects that should be responsible for the child outside of mating to act as father through legal mechanisms by using evidence based science and technology and the leading edge or the law. Upon analysis, the logic of this decision legal consequences their child nasab extramarital relationship with her biological father, their rights and obligations between a child out of wedlock with her biological father, either in the form of income, inheritance and so forth.Keywords: Status of Children Born Outside of Marriage, Legal Proof of Civil Law.
PERANAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II SAMARINDA DALAM PERJANJIAN KERJA LAUT KAPAL BENDERA INDONESIA VIVI NURJANAH
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peranan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Samarinda dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan Kapal Berbendera Indonesia. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sangat berperan dalam melakukan pengesahan Perjanjian Kerja Laut Kapal yang merupakan pondasi awal utama dalam menjamin terpenuhinya persayaratan pengawakan kapal sebagai salah satu unsur pembentuk kelaiklautan kapal dan penunjang dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran yang merupakan tugas dan fungsi dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda berperan penting dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut. Peranan yang dilakukan yakni menyadari hak dan kewajiban awak kapal dan pengusaha kapal sehingga tercipta hubungan kerja selara di antara kedua belah pihak dan juga pengusaha kapal juga harus memperhatikan kesejahteraan hidup pekerjanya. Perjanjian Kerja Laut yang dilakukan Pelaut yang bekerja pada kapal berbendera Indonesia adalah berisi hak bagi Pelaut untuk mendapatkan upah serta fasilitas atas kewajibannya melakukan pekerjaan pada kapal milik Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan berisi kewajiban bagi Perusahaan Angkutan Laut Nasional untuk memberikan upah serta fasilitas sebagai pemenuhan hak atas pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaut pada Perusahaan Angkutan Laut tersebut berdasarakn kualifikasi dan kompetensi yang dimilki oleh Pelaut.  Kata Kunci : Peranan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Perjanjian Kerja Laut
BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PEMBIARAN TERHADAP TIDAK LAYAKNYA ALAT TRANSPORTASI KAPAL YANG MENGALAMI KECELAKAAN DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA POSITIF Renreng, M. Ridha
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTWhereas Article 1365 of the Civil Code states that any unlawful act, which carries harm to another person, requires a person who, for whose fault, issues the loss, compensates for such loss. That there are 3 (three) categories of unlawful acts, namely: Unlawful acts because of intent; Unlawful acts without error; The law against negligence. Regarding the form of counterfeiting against the unlawful vessel of the ship's shipwreck, it requires an interpretation to find the answer whether it is in the category of intent or legal action without error or act against the law because of negligence. The authors argue that since it has been previously known by the businessman of the ship's transfor- mation tool and the continued operation of the ship's transportation means it is a category of unlawful acts of intent. Therefore, the accountability of the action against the law according to the positive civil law as Article 1365 of the Civil Code shall be imposed on the damnant of such losses in this case that the loss is imposed on the vessel's transportation entrepreneurs because the act of omitting the tranfortation equipment of the vessel which has remained in operation, that the ship's transfotation equipment is not feasible operation and remains operated. In the Ordinance of 1935 ships has been specified on the requirements of the vessel's eligibility in making the voyage as well as licensing requirements issued by the Indonesian Bureau of Classification or issued by the government through the Syahbandar Office and the Head of the Office of the Transportation Service. For and to be safe in the voyage, the surface water vessels shall be equipped with letters of vessels which are guarantees for the eligibility of the vessel to sail in accordance with the requirements specified in the Orders of 1935 ships and the Ordinance of 1927 inland vessels as well as the rules of their operation . A ship is said to be worthy of a screen to transport passengers and / or goods if it has a certificate of perfection. This is mentioned in Article 6 paragraph (1) and (3) Ordinance of ships 1935. Keywords  : Unlawful Actions, Losses Resulting from Omission and Negligence
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP APARAT KEPOLISIAN BERKAITAN PELAKSANAAN PENGAMANAN UNJUK RASA DALAM PERSPEKTIF UU NO. 39 TAHUN 1999 Gadis Dinda Firsty Dewi
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Human Rights is very essential for Indonesian. Its existence without any discrimination to every human is highly appreciated as refers to Legislation in force in accordance to Law No. 39 of 1999 on Human Rights. Indonesia has law enforcement agency namely the Police who is responsible to maintain security and order of the community.One of the human rights for every human being is voicing their opinion either in public or not. And Indonesia consists of communities that are quite critical and often do demonstration because of disagreement with the existing policies. The out of control actions of protesters resulted in clashes with the Police who secure the demonstration.Keywords: Human Rights, Police, Demonstration.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK HUKUM PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) Siti Norwahdahlia
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThe purpose of the state contained in the preamble of the fourth paragraph of 1945 affirms national development. In order to improve the people’s welfare, the government strived to build the economy and the awareness and compliance of the community in the implementation and obligation to pay taxes as a source of state income collected by the government from the people used for national development. Tax amnesty is the abolition of taxes that should be payable, not subject to sanction of tax administration and criminal law in the field of taxation as regulated in law Number 11 Year 2016 About  Tax Amnesty. Tax amnesty is a privilege to be used or not by a taxpayer. Tax amnesty program is rare program that will not be given periodically.For the execution of tax amnesty is quite effective in exploring the potential of taxation in Indonesia, because in this way the taxpayer may disclose payment of income tax that has not been listed or underpay in annual notification.Keywords : Implementation of Income Tax Amnesty
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMBIARAN BEKAS LUBANG TAMBANG DI KALIMANTAN TIMUR Roni May Sandi
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dari hasil observasi awal, penulis menemukan beberapa fakta ironi bahwa dari semua kasus meninggalnya anak-anak di bekas lubang tambang yang tidak direklamsi di Provinsi Kalimantan Timur tidak satupun kasus yang berlanjut sampai pada proses penyidikan dan penyelidikan, dan lebih celakanya lagi dari beberapa kasus meninggalnya anak di lubang bekas tambang terjadi pada kepemilikan dari perusahaan yang sama, terulang-ulangnya kejadian tersebut mengindikasikan adanya kelalaian dari pihak pemanggku kebijakan yang mempunyai fungsi pengawasan dalam kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur. Merefleksikan permasalahan tersebut penulis terdorong untuk melakukan pembelajaran lebih dalam untuk melihat bagaimana praktik-praktik pertambangan yang selama ini dijalankan di Provinsi Kalimantan Timur baik dari sisi pelaku pengusaha pertambangan sendiri maupun dari sisi pemerintahan, yang pada praktiknya cenderung berdampak buruk di lingkungan masyarakat. Penulisan ini dibuat untuk mengetahui jawaban atas beberapa pokok permasalahan seperti sejauhmana pengaturan hukum bagi perusahaan batubara terhadap bekas galian tambang batubara, bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan pertambangan batubara apabila lubang bekas tambang memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana penulis ingin melihat hukum dalam artian nyata dan bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat, terlebih penelitian ini akan mengambil fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Sementara itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu data primer dan data sekunder.Kata Kunci :tambang, reklamasi,bekas lubang tambang, pengawasan
UPAYA REHABILITASI HUTAN DAN PEMANFAATAN LAHAN KRITIS DI KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2016 David David
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The foundation of forestry development is Article 33, Paragraph 1, 1945 Constitution which states that the earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the State and used to the greatest extent possible for the prosperity of the people. The RPJPN mandates that the emphasis of the National Long Term Development Plan be placed on the economic sector, which is the main driver of development, along with the quality of human resources and encouraged mutually reinforcing, interrelated and integrated with the development of other fields carried out in rhythm, harmony and compatible with the success of economic development in order to achieve national development goals and objectives. Forestry development includes all efforts to utilize and strengthen the function of natural resources of forests and other living natural resources and their ecosystems. Both as a protector of the life support system and preservation of biodiversity as well as development resources. Thus forestry development includes aspects of preservation of environmental functions, economic development and social welfare, both inside and outside the state forest. According to its function, forests are divided into production forests, convertible production forests (conversion forests), protected forests, natural reserve forests and tourist forests. Critical forest and land rehabilitation system in East Kalimantan: (1) Planting cover crops such as multiple cropping systems. Complementary livestock and food crops, and integrated business of livestock and fruit gardens (2) Processing of land according to contour lines (3) Making of terraces namely credit terraces, concrete terraces, and bench terraces (4) Making deadlines (rorak) (5) to regulate cropping patterns (crop rotation): Making terraces namely bench terraces, making dead-end channels, making surface flow control channels, developing agroforestry, reforestation and reforestation, so that critical land management efforts require land conservation efforts. Land conservation is an effort to prevent damage, repair damage, maintain and maintain land fertility and increase soil fertility. Then a Conservation Farmer Business is carried out, namely a farming model that applies conservation principles.
PERANAN ADVOKAT DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA BERKAITAN AZAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA Endriyanto Endriyanto
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 ABSTRACT Whereas the legal relationship between the legal aid provider and the client is indicated by the existence of a power of attorney, whereby the client grants the rights and authority to the legal counsel who receives it to do something on behalf of the client. This power of attorney can be given in an authentic deed made before a notary or other officials, a deed under hand, a letter or verbally.Whereas legal aid providers have a very important role in completing civil cases related to the principle of simple, fast and mild costs, namely through a way of peace sought before the civil case is brought before the court. Besides the settlement of civil cases by means of peace it is simpler, faster and less costly, the settlement of cases carried out with peace will also result in outward and inward decisions and relations between the two parties are expected to be established as usual, because in peace there is no losing party or the winning party.However, if the settlement of a civil case outside the court, namely through the way of peace has been taken but still does not bring results, then the civil case will be brought before the court. So the settlement of civil cases through the courts is the last alternative taken by the parties. As for the efforts made by legal aid providers in court so that the case is resolved in a simple, quick and low cost is to find out the case that he actually bought, prepare the files that will be needed in court, prepare witnesses and in court before the court, Legal aid providers / legal advisors only state the main matters relating to the case they have bought, without having to be long-winded.

Page 60 of 106 | Total Record : 1052

 58   59   60   61   62 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2022): Journal of Law Vol 8, No 1 (2022): Journal of Law Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2018) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue