cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Core Subject : Economy, Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 395 Documents
 9   10   11   12   13 
Deskripsi perkembangan Lembaga Perkreditan di Pedesaan Jawa Timur Benny Rachman
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v10n2-1.1993.46-55

Abstract

IndonesianDeregulasi bank telah berhasil meningkatkan jumlah lembaga perbankan, namun peningkatan jumlah lembaga tersebut belum mampu meningkatkan proporsi kredit pada sektor pertanian. Jumlah kredit untuk sektor pertanian relatif tetap yaitu sekitar 8 persen dari seluruh kredit yang tersalur. Disisi lain perkembangan pinjaman, simpanan masyarakat serta nisbah pinjaman terhadap masyarakat pada BRI Udes, LDKP dan bank pasar dalam kurun waktu terakhir menunjukkan adanya gejala bahwa arus dana dari pedesaan lebih besar daripada kredit yang mengalir ke pedesaan. Sementara itu dilihat dari segi penyebaran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) belum sepenuhnya menyentuh pedesaan, demikian pula dari aspek pengumpulan serta penyaluran melalui kredit tampak pernan BPR masih relatif kecil bila dibandingkan dengan lembaga perkreditan lainnya.
Peran Strategis Penyuluh Swadaya dalam Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Indonesia nFN Syahyuti
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v32n1.2014.43-58

Abstract

EnglishInvolvement of farmers as actors to support extension activities have been underway for a long time with various approaches. In Indonesia, it started from the involvement of Kontak Tani (Advanced Farmers) in Supra Insus era, then farmer to farmer extension at P4S, as well as Penyuluh Swakarsa (Independent Extension Workers)” (in 2004), and the latest is Penyuluh Swadaya (Self-Help Agricultural Extension Workers) since 2008. The existence of self-help farmer extension workers are recognized since the enactment of Law No. 16/2006 on Extension System of Agricultural, Forestry and Fisheries. However, even though it runs nearly 10 years, the development of the role of self-help farmer extension workers is not optimal. This paper is a review of various posts including the recent research on self-help farmer extension workers and it aims to study the potential and problems of self-help farmer extension workers. It shows that the self-help farmer extension workers have a self-help capabilities and distinctive social position and they have to get right role. Appropriate support should be given to self-help farmer extension workers as the agricultural extension worker in the future and it must be distinguished between the government and private extension workers.  IndonesianPelibatan petani sebagai pendukung dan pelaku langsung dalam kegiatan penyuluhan telah berlangsung cukup lama dengan berbagai pendekatan. Di Indonesia, hal ini dimulai dari pelibatan kontak tani pada era Bimas sampai Supra Insus, lalu pendekatan “penyuluhan dari petani ke petani” (farmer to farmer extension) di P4S, serta pengangkatan penyuluh swakarsa (tahun 2004), dan terakhir penyuluh swadaya (sejak tahun 2008). Keberadaan penyuluh swadaya diakui secara resmi semenjak diundangkannya UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Namun, meskipun sudah berjalan hampir 10 tahun, perkembangan peran penyuluh swadaya belum optimal. Tulisan ini merupakan review dari berbagai tulisan termasuk penelitian tentang penyuluh swadaya terakhir, untuk mempelajari potensi dan permasalahan penyuluh pertanian swadaya saat ini. Ditemukan bahwa penyuluh swadaya memiliki kapabilitas dan posisi sosial yang khas, sehingga batasan perannya mestilah diberikan secara tepat. Dukungan yang tepat harus diberikan kepada penyuluh swadaya sebagai sosok penyuluh pertanian yang strategis di masa mendatang, yang mesti dibedakan dengan penyuluh pemerintah dan penyuluh swasta.
Keragaan Tebu Rakyat di Jawa Timur pada Akhir Berlakunya Inpres 9/1975 Serta Implikasinya terhadap Industri Gula Nasional Wayan Sudana
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v19n1.2001.43-54

Abstract

EnglishDuring the last two decades, through INPRES No.9/1975, Indonesian government implemented policies that promote the domestic sugar industry. However, through INPRES No.5/1998, the former policy was declared ended or terminated. This study is intended to explore and discuss the sugar mill industry between those two periods of INPRES. The study showed that during the last five years of INPRES No.9/1975, there was a significant decrease in the overall performance of the East Java sugar industry — on the areas of (1) production areas, yield or productivity, (2) rendemen, (3) sugarcane farmers' income. There are several steps need to be taken to increase the overall performance of the East Java sugar industry: (1) letting the sugar factory be responsible to handle its farmers' fertilizers needs (include supply and distribution), (2) introducing the new high yield varieties, better on-farm practice (such as local/specific fertilizer's package or recommendation), proper ratoon technology, (3) implementing better working plan (between cutting and post-harvest or transporting time). IndonesianSelama dua dekade lebih pemerintah melakukan trobosan kebijakan di bidang industri gula melalui INPRES No.9/ 1975, sejak tahun 1998 melalui INPRES No.5/ 1998 kebijakan tersebut dihentikan. Tulisan ini bertujuan membahas kinerja industri gula di Jawa Timur menjelang berakhirnya INPRES No.9/ 1975. Hasil evaluasi, menunjukan bahwa pada lima tahun terakhir menjelang dicabutnya INPRES No.9/ 1975 kinerja industri gula di Jawa Timur mengalami penurunan yang cukup signifikan, baik terhadap perkembangan luas tanam, produktivitas, rendemen maupun terhadap pendapatan riil petani tebu. Beberapa hal yang perlu di lakukan untuk meningkatkan kinerja industri gula tersebut antara lain: (1) Menyerahkan penggandaan dan distribusi pupuk kepada pihak PG agar tersedianya pupuk di tingkat petani lebih terjamin; (2) Peningkatan  efisiensi melalui perbaikan teknologi budidaya, varitas unggul, rekomendasi pemupukan spesifik lokasi dan teknologi keprasan  (ratoon) yang tepat guna; (3) Perencanaan luas dan waktu tanam yang tepat sehingga waktu tebang angkut bisa optimal.
Sistem Pemasaran Udang Windu Tambak Rakyat di Jawa Timur Tri Pranadji
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v7n1.1989.13-23

Abstract

IndonesianBesarnya permintaan udang internasional membuka peluang bagi peningkatan devisa negara dan peningkatan pendapatan petani tambak udang windu. Penelitian ini mempelajari sampai sejauhmana sistem pemasaran udang windu yang ada saat ini berjalan, terutama dikaitkan dengan upaya peningkatan devisa dari ekspor udang dan sekaligus pendapatan petani tambak. Dengan mengadakan pengamatan semi terstruktur dibantu metode survai cepat (quick survey) terhadap petani tambak, pendega, pedagang udang, prosesor udang, dan eksportir udang di Jawa Timur diperoleh gambaran, bahwa:pertama, secara umum dapat dikatakan bahwa sistem pemasaran udang windu tambak rakyat berjalan cukup efisien. Kedua, peran pedagang, eksportir dan cold storage cukup mendukung kelancaran pemasaran. Ketiga, penanganan pasca panen, terutama limbah kepala udang belum cukup ditangani. Keempat, petani tambak belum sepenuhnya mampu memanfaatkan terbukanya apsaran ekspor udang. Untuk itu perlu lebih diperhatikan penajaman pelaksanaan program Intam (Intensifikasi tambak). Disamping itu, pengembangan kolektivitas petani hamparan tambak perlu dikaitkan dengan peningkatan keragaan KUD Mina.
Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia nFN Ashari
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v29n2.2011.129-143

Abstract

EnglishPrice fall of agricultural commodities usually taking place during harvest season adversely affect the farmers. The government addresses this issue through launching the Warehouse Receipt System (SRG). This paper critically reviews potencies and constraints of WRS in supporting agricultural finance and its improvement measures. Theoretically, SRG provides potential benefits, especially in financial support, stabilizing price fluctuation, increasing farmers’ income, credit mobilization, improving product quality, etc. However, SRG implementation in the agricultural sector encounters a number of constraints, such as high transaction costs, inconsistency of quantity and quality of agricultural products, lack of bank support, and weak farmers’ institutions. Since the farmers’ institutions are not well organized yet, SRG procedures seem very complicated and need simplification. In addition, SRG promotion and more conducive government policy are also necessary to optimize this credit scheme. IndonesianFenomena jatuh harga komoditas pertanian, terutama saat panen raya, seringkali merugikan petani. Untuk mengatasi permasalahan ini sekaligus membantu pembiayaan usaha pertanian pemerintah telah menggulirkan skim pembiayaan dengan Sistem Resi Gudang (SRG). Tulisan ini bertujuan melakukan tinjauan secara kritis terkait potensi dan kendala penerapan SRG untuk pembiayaan sektor pertanian. Hasil studi menunjukkan adanya potensi yang dapat dimanfaatkan dari pelaksanaan SRG utamanya dalam mendukung pembiayaan, minimalisasi fluktuasi harga, peningkatan pendapatan petani, mobilisasi kredit, perbaikan mutu produk dan sebagainya. Namun, implementasi SRG di sektor pertanian masih dihadapkan sejumlah kendala diantaranya besarnya biaya transaksi, inkonsistensi kuantitas dan kualitas produk pertanian, minimnya dukungan lembaga perbankan, serta masih lemahnya kelembagaan petani. Dengan kelembagaan petani belum tertata secara baik, aturan SRG masih dipandang terlalu rumit sehingga diperlukan penyederhanaan prosedur agar SRG dapat dimanfaatkan oleh petani. Disamping itu, sosialisasi keberadaan SRG serta dukungan kebijakan pemerintah yang kondusif akan menjadi faktor penting sehingga SRG dapat diimplementasikan lebih optimal.
Dampak Deregulasi Gula Terhadap Penerimaan Petani Tebu A. Husni Malian
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v16n2.1998.30-38

Abstract

EnglishSugar deregulation carried out by the government through INPRES No. 5, 1998 has liberated farmers from compulsory of cane planting. Formerly, the input of sugar raw materials to the factory was assured by the compulsory cane rotation planting by the farmers. Following deregulation, the compulsory planting was abolished. To fulfill the raw material needs, the factory was urged to offer more advantageous sharing system pattern and price level to the farmers. Alternatively that could be done is through sugar agribusiness unit development with vertical coordination where sugar factory as the initiator, motivator and coordinator. By doing so, the role of the government is limited on the effort of preventing a monopsonistic practices that might take place. IndonesianDeregulasi gula yang dilakukan pemerintah melalui Inpres No. 5 tahun 1998 telah membebaskan petani dari kewajiban menanam tebu. Bila sebelum deregulasi pasokan bahan baku pabrik gula dijamin melalui kewajiban penanaman tebu secara bergilir oleh petani, maka setelah adanya deregulasi kewajiban tersebut di hapuskan. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya, pabrik gula saat ini dituntut menawarkan pola bagi hasil dan tingkat harga yang lebih menguntungkan petani di bandingkan pengusahaan tanaman pangan. Alternatif yang dapat ditempuh adalah pengembangan Unit Agribisnis Gula (UAG) dengan pola koordinasi vertikal, di mana pabrik gula bertindak sebagai inisiator, motifator dan koordinator. Di sini peran pemerintah dibatasi pada upaya untuk mencegah praktek-praktek monopsonistik yang mungkin terjadi
Potensi lahan pertanian bagi pengembangan palawija di Lampung Muchjidin Rachmat
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v5n1-2.1987.31-37

Abstract

IndonesianTulisan ini melihat potensi lahan, pengusahaan dan kendala pengembangan palawija di propinsi Lampung. Potensi lahan bagi pengembangan palawija di propinsi Lampung cukup besar berupa lahan kering dan lahan sawah. Pengusahaan palawija sebagian besar (91,08 persen) masih dilakukan pada lahan kering, sedangkan peranan lahan sawah baru 8,92 persen. Dari potensi lahan sawah yang tersedia, baru 7,14 persen yang dimanfaatkan bagi pengusahaan palawija melalui usaha diversifikasi. Pengalaman petani dan aparat penyuluh tentang budidaya palawija lahan sawah masih rendah. Hambatan teknis yang menonjol adalah tentang pengelolaan irigasi - drainase pertanaman palawija tersebut.
Peran Modal Sosial (Social Capital) dalam Perdagangan Hasil Pertanian nFN Syahyuti
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v26n1.2008.32-43

Abstract

EnglishAgricultural trade system in Indonesia, especially domestic market, is composed by nonformal relations among the actors. In imperfect market condition, social capital is fastly growing and become a backbone of the entire trade system. This paper is a study on social system of agricultural commodity market, its rules and the of the actors behind that system. The sources of information were gathered from a number of research reports on trade systems of several commodities and the actors who have specific roles in such systems.IndonesianPasar perdagangan hasil pertanian di Indonesia, terutama berupa perdagangan dalam negeri,  sebagian besar dijalankan dalam bentuk relasi-relasi nonformal antar pelakunya. Dalam kondisi pasar yang tidak sempurna (imperfect market), modal sosial tumbuh dengan subur dan menjadi tulang punggung yang menjalankan keseluruhan sistem perdagangan tersebut. Tulisan ini merupakan kajian sistem sosial perdagangan hasil pertanian, sebagai upaya memahami kondisi yang melatarbelakangi sistem perdagangan yang berjalan. Bahan tulisan berasal dari penelitian-penelitian berkenaan dengan perdagangan berbagai komoditas hasil pertanian beserta perilaku pedagang di dalamnya.
Upaya Diversifikasi Ekspor Pertanian di Sumatera Utara: Kasus Pengembangan Ternak Babi Budiman Hutabarat; Bambang Winarso
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v13n1.1995.58-70

Abstract

IndonesianMakalah ini ditujukan untuk mengkaji potensi dan keragaan ternak babi ekspor dan dampaknya terhadap permintaan dalam negeri dan lokal, serta kebijakan pemerintah daerah Sumatera Utara. Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai April 1992 di beberapa kabupaten Sumatera Utara. Dilihat dari penyediaan masukan produksi dan pasar keluarannya, Sumatera Utara mempunyai potensi untuk usaha ternak babi. Tetapi, penyerapan pasar lokal ini sangatlah terbatas. Dengan telah keluarnya suatu kebijakan yang mengizinkan pengekspor babi dapat mengisi permintaan luar negeri, maka minat pengusaha di dalam negeri, terutama Sumatera Utara, untuk mengembangkan ternak babinya semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan pesatnya laju pertumbuhan populasi yang melebihi laju pertumbuhan harga daging ternak ini disana. Ini merupakan suatu fenomena yang menguntungkan bagi konsumen. Akan tetapi, kenyataan ini agaknya terjadi karena ternak hidup yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ini banyak yang memasuki pasar lokal terutama terjadi pada tiga tahun terakhir ini, karena mendapat saingan berat di pasar Singapura. Berbeda halnya dengan babi anak yang masih menguntungkan apabila diekspor. Tentu saja hal ini akan semakin mendesak usaha ternak babi rakyat yang memang sudah terdesak oleh ketentuan-ketentuan pemerintah daerah. Oleh karena itu perusahaan peternakan babi apalagi yang memiliki izin ekspor harus betul-betul diawasi dan diarahkan kembali untuk tidak hanya memanfaatkan pasar ekspor babi anak, tetapi juga pasar ekspor babi tanggung dan babi dewasa.
Hambatan Ekonomis dalam konservasi tanah pada lahan kering miring Husni Thamrin Kalo
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v2n1.1983.1-7

Abstract

IndonesianDesa Cikupa yang merupakan salah satu desa dibagian hulu DAS Citanduy, sebagian besar lahan pertaniannya merupakan lahan kering dengan topografi miring (diatas 20 persen). Pengusahaan tanah kering didesa ini umumnya bersifat subsistem dan tidak mengindahkan tehnik konservasi tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilalaikannya konservasi tanah terutama disebabkan oleh kurangnya kemampuan ekonomi petani untuk membiayai keperluan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembuatan teras (sengsedak) secara baik.

Page 11 of 40 | Total Record : 395

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

1982 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue