cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Core Subject : Economy, Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 395 Documents
 8   9   10   11   12 
Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Agribisnis Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Nizwar Syafa'at; Pantjar Simatupang; Sudi Mardianto; Tri Pranadji
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v21n1.2003.26-43

Abstract

EnglishAgribusiness regional development program carried out by the government does not empower farmers. This is due to limited community involvement in planning and implementation of the program. This paper is aimed at contributing policy recommendations on agribusiness regional development concepts in order to improve community involvement. One of the concepts is one village one product movement model. This model is initiated by the local community and facilitated by the government. Three principles of this model development are development of local specific commodity with international competitiveness, decisions and initiatives carried out by local community, and human resource development.IndonesianProgram pengembangan wilayah agribisnis yang dilakukan pemerintah selama ini belum sepenuhnya dapat membuat petani lebih berdaya. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pengembangan. Tulisan ini dibuat untuk memberikan sumbang saran terhadap konsep pengembangan wilayah agribisnis yang lebih melibatkan masyarakat (petani) dalam pembangunan. Salah satu bentuk operasionalisasi konsep agribisnis yang dapat dikembangkan adalah model one village one product movement. Model ini merupakan kegiatan pengembangan wilayah yang aktivitasnya diinisiasi oleh penduduk lokal dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Tiga prinsip utama pengembangan model ini adalah (1) pengembangan komoditas unggulan daerah yang mampu bersaing di pasar internasional, (2) keputusan dan inisiatif dilakukan oleh penduduk lokal, dan (3) pengembangan sumberdaya manusia.
Pola Konsumsi Pangan Pokok di Beberapa Propinsi di Indonesia Mewa Ariani; Handewi Purwati Saliem
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v9n2-1.1992.86-95

Abstract

IndonesianDengan menggunakan data Susenas disertai beberapa penyesuaian untuk menghitung konsumsi energi dari makanan jadi dan makanan lainnya, tulisan ini menelaah tentang pola konsumsi pangan pokok dan struktur pengeluaran pangan sumber karbohidrat di beberapa propinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat konsumsi beras di daerah pedesaan secara umum relatif lebih tinggi daripada di perkotaan, demikian halnya untuk konsumsi jagung dan umbi-umbian. Tingkat konsumsi beras tertinggi di Jawa adalah Jawa Barat, sedangkan diluar Jawa adalah DI. Aceh (pedesaan) dan Nusa Tenggara Barat (perkotaan). Propinsi yang mempunyai pola konsumsi makanan pokok tunggal (beras) adalah DKI dan Aceh, sedangkan propinsi yang lain memiliki pola konsumsi makanan pokok yang berbeda yaitu beras, jagung, umbi-umbian dan sagu yang masing-masing bervariasi urutannya berdasar besarnya sumbangan energinya. Sementara itu ditemukan pula bahwa pengeluaran untuk padi-padian merupakan proporsi terbesar diantara pengeluaran pangan yang lain. Kecukupan konsumsi energi rumahtangga sebagian besar bertumpu pada beras. Oleh sebab itu disarankan perlunya peningkatan penyuluhan gizi kepada rumah tangga agar konsunmsi pangan sumber karbohidrat tidak tertumpu pada beras saja. Peningkatan konsumsi makanan selain beras tidak harus sebagai pangan pokok tetapi dapat berbentuk makanan selingan. Untuk itu perlu didukung oleh usaha peningkatan teknologi pengolahan pangan non beras.
Pengembangan Cadangan Pangan Nasional dalam Rangka Kemandirian Pangan nFN Hermanto
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v31n1.2013.1-13

Abstract

EnglishFood reserve is essential in stabilizing domestic food supplies. According to the Law No. 18/2012 on Food, national food reserve system should meet two principles, namely: (1) the reserve should be mainly built upon the national food production, and (2) the reserve is a multi-layer reserve system. Since there are diversified local food sources, the national food reserve system can be functioned as sources of diversified food supplies for the society. Indonesia needs to build a robust and resilience national food reserve due to increases in threat of global food crisis, volatility of global food supplies and prices, risks of natural disasters, and relatively large numbers of food insecure people. Indonesia adopts the stock based on the utilization ratio method in determining the Government Rice Reserve. It is advisable to harmonize quantities and kinds of food reserves managed by Central Government, Local Governments, private sector, and community. IndonesianCadangan pangan merupakan sumber pangan penting untuk menjaga stabilitas pasokan pangan pada saat di luar musim panen dan di daerah defisit pangan. Menurut Undang Undang No 18/2012 Tentang Pangan, ada dua prinsip dalam pembentukan cadangan pangan nasional yang harus dipenuhi, yaitu: (1) bahwa cadangan pangan diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri, dan (2) bahwa cadangan pangan nasional merupakan suatu sistem cadangan berlapis. Karena ketersediaan sumber pangan lokal yang beragam, maka cadangan pangan nasional dapat menjadi sumber bagi penyediaan pangan yang beragam bagi masyarakat. Kebutuhan akan cadangan pangan nasional yang kokoh dan mandiri semakin meningkat, karena meningkatnya ancaman krisis pangan global, meningkatnya gejolak pasokan dan harga pangan dunia, meningkatnya ancaman bencana alam, serta masih banyaknya jumlah penduduk miskin dan rawan pangan di Indonesia. Pemeritah Indonesia menentukan jumlah cadangan pangannya berdasarkan rasio antara stok dengan konsumsi pangan yang disesuaikan dengan ketersediaan dana Pemerintah. Untuk mengelola cadangan pangan nasional yang efektif dan efisien, perlu harmonisasi jumlah dan jenis cadangan pangan Pemerintah, Pemerintah Daerah,  swasta dan masyarakat.
Strategi Peningkatan Kapasitas Modal Sosial dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendamping Pembangunan Pertanian Sjafri Mangkuprawira
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v28n1.2010.19-34

Abstract

EnglishBased on the Human Development Index (HDI) figures, the Indonesian welfare level show that the community development process must be continuously carried out. The most important elements in the successful achievement of community development especially in rural community to support agricultural development are natural capital, technology, institutional, human capital, and social capital. The elements of social capital in this respect are mutual trustworthy on fellow members of the community, social empathy, social cohesion, social awareness, and collective cooperation. This paper examines the significance of social capital in agricultural development, as well as how the strategy to strengthening co-utilization and community development. Through a review of some study results on the role of facilitator in community development, strengthening social capital is required in the development community, particularly through the assistantship or mentoring process. Facilitators especially extension workers are needed in community development because of their function as problem analyst, group supervisor, trainer, innovator, and liaison officer. The principles of operation are (1) working group, (2) continuity, (3) self-reliance, (4) unity of target audiences, (5) growth of mutual trust, and (6) continuous learning process.  In addition, the assistantship program is highly considered as an activity enabling the optimum empowerment of the poor. For an optimum role of technical assistant, the development of quality human resources is required through participatory training-based education and development of assistantship forum. IndonesianDerajat kesejahteraan rakyat Indonesia dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia membuktikan bahwa proses pengembangan masyarakat harus tetap dilaksanakan secara terarah dan bersinambung. Unsur terpenting dalam capaian keberhasilan pengembangan masyarakat khususnya di wilayah perdesaaan untuk mendukung pembangunan pertanian adalah modal alam, teknologi, kelembagaan, modal manusia, dan modal sosial.  Unsur modal sosial yang dimaksud diantaranya adalah saling percaya pada sesama anggota masyarakat, empati sosial, kohesi sosial, kepedulian sosial, dan kerja sama kolektif. Makalah ini ditujukan untuk mengkaji arti penting modal sosial dalam pembangunan pertanian, serta bagaimana strategi pemanfaatan dan penguatan pendamping (khususnya penyuluh pertanian) dalam pengembangan masyarakat. Melalui review dari beberapa hasil kajian terhadap peran pendamping dalam pengembangan masyarakat, penguatan modal sosial sangat dibutuhkan dalam pengembangan masyarakat, khususnya melalui proses pendampingan. Penyuluh pertanian sangat dibutuhkan dalam pengembangan masyarakat karena  mempunyai fungsi sebagai analis masalah, pembimbing kelompok, pelatih, inovator, dan penghubung. Prinsip kerja pengembangan masyarakat mendukung pembangunan pertanian melalui pendampingan adalah: (1) kerja kelompok, (2) keberlanjutan, (3) keswadayaan, (4) kesatuan khalayak sasaran, (5) penumbuhan saling percaya, dan (6) pembelajaran bersinambung. Disamping itu, pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan masyarakat miskin secara optimal. Agar pendamping dapat berperan optimum maka dibutuhkan pengembangan mutu sumber daya manusianya melalui pelatihan partisipatif berbasis pendidikan orang dewasa dan pengembangan forum pendampingan.
Aspek Permintaan, Penawaran dan Tataniaga Hortikultura di Indonesia Handewi Purwati Saliem
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v15n1-2.1997.44-56

Abstract

This study analiyzes demand/consumption, supply/production, and marketing of horticulture (vegetables and fruits) related to its development in Indonesia. Descriptive analysis throught cross tabulation and trend analysis of production and consumption using seondary data from CBs and result, of several research on horticulture. The result of the analysis show that (1) consumption level of vegetable and fruits in 1992 is relatively low i.e 25.8 and 28.04 Kg/Capital/year respectively.This shows a high opportunity to develop horticultural production in Indonesia; (2)  in domestic market, the dominant factors influencing holticulture consumption are number of population (consumer) and growth of average population income (3) price fluctuation, improportional price transmission between producer-retailer, and perishable characteristic of the commodities are the main problems in horticulture marketing systemin Indonesia. To anticipate the opportunity of increasing demand both domestic and export markets, the efforts can be made are (1) intensification at the production centre areas, (2) extensification to create new production areas,  (3) special attention for developing specific tropical holticulture, and  (4) effeciency in marketing by improving transportation, packaging and storage systems
Kajian Permintaan Minyak Goreng pada berbagai golongan pendapatan dan segmen pasar di Indonesia Delima H.A. Darmawan; I Wayan Rusastra; Nizwar Syafa'at
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v3n1.1984.10-19

Abstract

IndonesianMasalah kekurangan bahan baku minyak nabati tidak dapat dipecahkan dari segi produksi yang menitikberatkan pada satu jenis komoditi saja karena pada waktu ini telah pula terjadi perubahan-perubahan pada sektor konsumsi. Perubahan ini diterangkan dalam bentuk kebutuhan konsumsi dalam volume dan kualitas yang lebih tinggi. Walaupun terdapat kecenderungan untuk golongan pendapatan tinggi besarnya kenaikan konsumsi minyak goreng tidak sejalan dengan kenaikan pendapatan, namun terlihat bagi golongan ini keinginan mengkonsumsi minyak goreng dengan kualitas yang lebih baik, sekalipun harganya jauh lebih mahal. Dalam pada itu dari sudut penawarannya, kebijaksanaan yang menitikberatkan pada peningkatan produksi kelapa saja tampaknya tidak akan mencarikan jalan keluar masalah kekurangan bahan baku tersebut diatas, karenanya perlu dikaji potensi sumber lainnya yang dapat menunjang tercapainya swasembada kebutuhan minyak goreng di Indonesia.
Suatu Gagasan tentang Peternakan Masa Depan dan Strategi Mewujudkannya Yusmichad Yusdja; Nyak Ilham
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v25n1.2007.19-28

Abstract

EnglishThis paper discusses an idea on future livestock and how to bring the idea into reality.  The sources of the paper are taken from various livestock research results along with the overview of relevant economics theories.  Based on these sources, it is concluded that the future livestock could be designed and could also be materialized.  However, the government should not recklessly encourage the community to move forward and directly allocate the existing resources.  Instead, the government should allow the community to design future livestock by themselves through free market mechanims.  On the other hand, government policies should be directed to focus on servicess and draw positive responses to basic livestock problems to enhance market mechanisms.  Old paradigm saying that livestock business is a employment opportunity for the community should no longer used and should be changed to a new paradigm saying that livestock business has a function to encourage agroindustry development for a more open and widen employment and business opportunities. The implication of this idea is that the government is suggested to design a national livestock development roadmap with its details in livestock development region of each regencies.  This roadmap will be very helpful in program development preparation which also encourage the autonomous inter-regency cooperation.  IndonesianTulisan ini merupakan sebuah gagasan tentang peternakan masa depan dan strategi mewujudkannya. Sumber bahan untuk penulisannya adalah hasil-hasil penelitian peternakan dan pandangan-pandangan teori ekonomi yang relevan. Dari review hasil penelitian serta teori ekonomi dan kebijakan pertanian dapat disimpulkan bahwa peternakan masa depan dapat saja didisain bagaimana ujudnya. Namun demikian, pemerintah tidak dapat begitu saja menggerakan masyarakat dan mengatur alokasi sumberdaya secara langsung. Atas dasar itu, pemerintah lebih baik menyerahkan pada masyarakat bagaimana peternakan masa depan itu melalui mekanisme pasar yang bebas. Pada sisi lain, kebijakan pemerintah sebaiknya fokus pada pelayanan dan membangun simpul-simpul permasalahan dasar peternakan saja sehingga mekanisme pasar dapat diaktifkan. Paradigma lama yang mengatakan bahwa usaha peternakan merupakan lapangan kerja masyarakat haruslah diganti dengan paradigma baru yakni peternakan haruslah berfungsi mendorong pembangunan dan perkembangan agroindustri sehingga terbuka luas kesempatan kerja dan usaha. Implikasi kebijakan dari gagasan ini adalah perlu dibuat roadmap pembangunan peternakan secara nasional dan diuraikan secara rinci di setiap kabupaten wilayah pengembangan ternak. Roadmap akan membantu mengarahkan penyusunan program-program pembangunan dan mendorong kerjasama antar daerah otonom.
Analisis pemasaran sapi potong di Propinsi Bali Erizal Jamal
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v12n1.1994.30-37

Abstract

IndonesianPerdagangan sapi potong di Provinsi Bali, terutama perdagangan antar pulau, ternyata dapat memberikan tingkat keuntungan yang cukup besar bagi pengelolanya. Keadaan ini mendorong keterlibatan berbagai kalangan dalam kegiatan ini, dan adanya berbagai permainan dalam penentuan jatah para "pedagang" untuk pengantar pulauan sapi. Penelitian yang dilaksanakan pada bulan Februari 1992 ini, yang dilakukan dengan wawancara intensif pada beberapa pedagang, menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan antar pulau, sebagai salahsatu alternatif pemasaran yang dapat dimanfaatkan petani, selain untuk konsumsi lokal dan industri pengalengan, dapat memberikan tingkat keuntungan sebesar Rp 140.000,- bagi setiap ekor sapi yang dikirim dan pelaksanaannya hanya dalam waktu satu bulan usaha. Keadaan ini jauh berbeda dengan petani yang melakukan kegiatan pemeliharaan, dimana mereka mendapatkan imbalan rata-rata sebesar Rp 107.402,- untuk setiap ekor sapi yang dipelihara dan pencurahan waktu sekitar satu tahun. Dari kenyataan diatas, akan lebih bijaksana bila jatah pengantarpulauan sapi, kembali dikaitkan dengan pengadaan sapi bibit bagi petani. Melalui upaya itu tidak saja masalah modal bagi petani untuk pengadaan sapi bibit dapat diatas, tapi aspek pembinaan dari yang kuat (INTI) kepada yang lemah (PLASMA) akan dapat terlaksana dengan baik.
Pemasaran Cabai dan Bawang Merah (sebuah studi di daerah sistem sorjan) Aman Djauhari; A. Husni Malian
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v1n1.1982.55-64

Abstract

IndonesianPemasaran kerap kali menjadi masalah utama dalam pengembangan produk pertanian terutama komoditi yang tidak tahan lama seperti sayuran. Oleh karenanya dalam rangka pengembangan pola tanam di mana sayuran akan menjadi salah satu komponennya penelitian pemasaran dipandang perlu diadakan sebagai suplemen terhadap penelitian teknis agronomis dan usahatani. Dengan metoda survey kasus pemasaran cabai dan bawang merah di daerah sorjan ini diteliti. Data dianalisa dalam lingkup saluran tataniaga, fungsi tataniaga dan marjin pemasaran. Saluran utama pemasaran cabai bermula dari petani menjual produk ini ke pedagang pengumpul, diteruskan ke pedagang lokal kecamatan dan akhirnya kepada pedagang besar di Yogyakarta, Bandung dan Jakarta dan konsumen di kota-kota tersebut setelah melalui pengecer. Cabang utama lain dari pedagang kecamatan meneruskan ke pengusaha pengeringan di Kutoarjo. Melalui perantara dari pengusaha pengeringan diteruskan ke eksportir di Semarang. Saluran utama pemasaran bawang merah lebih sederhana: petani, pedagang pengumpul desa, pedagang lokal kecamatan, pedagang besar di Yogya, Bandung, Jakarta, Purwokerto dan konsumen di kota-kota tersebut setelah melalui pengecer. Tidak ada cabang ke saluran ekspor. Dari analisis fungsi pemasaran komoditi cabai maka fungsi tukar menukar berjalan lancar, ditandai dengan lebih dari 70 persen selalu tunai Artinya maksimum 30 persen kasus dibayar kemudian. Hal ini karena didukung oleh 68 persen modal adalah milik sendiri dan kurang lebih 30 persen modal berasal dari pinjaman dari candak-kulak atau pedagang. Kegiatan fungsi fisik lainnya belum berarti kecuali pada lembaga pemasaran yang telah jauh dari lokasi produksi dan makin besar volume komoditi yang dipasarkan seperti pengeringan di Kutoarjo. Dari komoditi bawang merah maka gradasi kualitas telah ada dalam transaksi terutama antara petani kepada pedagang pengumpul desa. Faktor kualitas dan kepada siapa bawang akan dijual kemudian oleh pedagang pengumpul menentukan fungsi tukar menukar. Kualitas bawang kering tak berdaun merupakan yang paling baik sehingga menyebabkan pedagang dengan senang hati melakukan transaksi tunai (lebih 90 persen) tanpa banyak terpengaruh oleh rantai selanjutnya. Tetapi untuk bawang kering berdaun dan basah berdaun pedagang pengumpul desa yang menjual ke pedagang lokal kecamatan hanya membayar dulu 50 dan 37 persennya. Sedangkan untuk pedagang pengumpul yang akan menjual di Purworejo untuk kedua kualitas tersebut membayar dulu 70 dan 50 persen. Faktor kualitas juga sangat mempengaruhi distribusi spasial komoditi bawang merah. Analisis marjin memberikan gambaran bahwa untuk komoditi cabai besar dengan tingkat harga eceran di Yogyakarta petani memperoleh 77 persennya sedang untuk cabai kecil hanya 58 persen. Untuk komoditi bawang merah kering tak berdaun dengan tingkat harga eceran di Yogyakarta juga petani mendapat 71 persen. Kelihatannya komoditi bawang merah dengan kualitas yang tepat (kering tanpa daun) dan cabai besar sudah memperoleh saluran pemasaran yang balk.
Strategi Pengembangan Teknologi Usahatani Konservasi untuk Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan: Tinjauan untuk Mengatasi Kegagalan Adopsi Teknologi Usahatani Konservasi di Daerah Perbukitan Tri Pranadji
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v22n2.2004.113-125

Abstract

EnglishEnvironmental degradation, especially upland area agro ecosystem, is a serious threat to both current and future generations. Failure of conservation farm management technology development in upland rural areas is the breakdown of environmental improvement. This is an incoming danger to overall people especially those in rural areas. This paper describes strategy to develop conservation farm management technology for sustainable rural development. Through agriculture industrialization strategy based on sustainable rural development, it is expected that development of conservation farm management will be successful. Strategy of the technology development needs to consider some aspects, such as producing high value-added agricultural products and environmental services, conducive to local capital resources and economic development, favorable to young rural labor, encouraging modern farm management innovation, and contributing to established agribusiness organization and institution.IndonesianKerusakan lingkungan, khususnya agroekosistem kawasan perbukitan (upland area) harus dipandang sebagai ancaman serius bagi kehidupan masa kini dan terutama bagi generasi mendatang. Gagalnya pengembangan teknologi usahatani konservasi di pedesaan lahan kering perbukitan dan dataran tinggi dapat dipandang sebagai bobolnya upaya perbaikan lingkungan dan khususnya kawasan perbukitan. Hal ini dapat dimaknai sebagai semakin mendekatnya ancaman terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan, terutama masyarakat pedesaan. Tulisan ini berupaya merumuskan strategi pengembangan teknologi usahatani konservasi untuk pembangunan pedesaan berkelanjutan. Dengan strategi industrialisasi pertanian dalam bingkai pembangunan pedesaan berkelanjutan, pengembangan teknologi usahatani konservasi diharapkan akan mencapai hasil yang lebih baik. Strategi pengembangan teknologi tersebut perlu memperhatikan berbagai aspek yaitu diarahkan untuk menghasilkan produk pertanian dan jasa lingkungan yang bernilai tambah tinggi, kondusif terhadap tenaga kerja muda pedesaan, kondusif terhadap sumberdaya kapital dan pengembangan ekonomi setempat, kondusif terhadap inovasi usahatani mutakhir, serta terbangunnya keorganisasian dan kelembagaan bisnis pertanian.

Page 10 of 40 | Total Record : 395

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

1982 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue