cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 395 Documents
Efektivitas Kebijakan Perlindungan Terhadap Produsen Melaui Provenue Gula Wayan Sudana
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v20n1.2002.1-11

Abstract

EnglishSugar is the main national staple food, and the respective industry received a lot of government's protection. One of the said protections was price policy for sugar price provenue dedicated for farmers and sugar factory. For the last two decade this policy was not beneficial for sugarcane farmers. The real price provenue received by the farmers doesn't improve the real income of sugarcane farming. Sugar farmer term of trade indicated decreasing purchasing power of sugarcane farmer. In the future, in addition to price and tariff policy, the key instrument to improve farmer income is agricultural technology for enhancing yield and farm efficiency. IndonesianGula merupakan salah satu bahan pangan pokok dan industri ini mendapatkan banyak perlindungan dari pemerintah . Salah satu perlindungan yang diberikan adalah melalui kebijakan harga provenue gula bagi petani produsen dan pabrik gula. Selama dua dasa warsa, kebijakan tersebut didasarkan tidak menguntungkan petani produsen. Harga provenue riil yang diterima petani tidak mampu mendorong peningkatan pendapatan usahatani tebu.Hasil analisis nilai tukar gula menunjukan hal yang sama. Kebijakan harga provenue tidak dapat meningkatkan daya beli petani. Kedepan, disamping kebijakan harga dan tarif, faktor kunci peningkatan pendapatan petani adalah ekonomi peningkatan produktifitas dan efisiensi usahatani
Perubahan harga lahan dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian di pedesaan Lampung Aladin Nasution
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v9n1.1991.56-63

Abstract

IndonesianDalam pembangunan pertanian diperlukan empat faktor penggerak yaitu sumberdaya lahan, sumberdaya manusia, teknologi dan kelembagaan. Keempat faktor diatas saling terkait satu sama lain, sehingga bila salahsatu faktor diatas mengalami hambatan sulit tercapai sasaran yang diinginkan. Pesatnya laju pembangunan beberapa tahun terakhir, menyebabkan sumberdaya lahan terasa semakin terbatas. Hal ini disebabkan oleh terjadinya perubahan fungsi lahan untuk kepentingan pembangunan itu sendiri. Bertitik tolak dari permasalahan diatas, sumberdaya lahan khususnya lahan pertanian dapat merupakan permasalahan pada masa mendatang. Sumberdaya lahan untuk pertanian akan merupakan suatu komoditi langka dan mempunyai nilai yang tinggi. Kondisi seperti ini akan banyak membawa dampak, baik terhadap nilai lahan, kelembagaan pertanian dan lain sebagainya. Prubahan-perubahan yang terjadi sudah tentu akan mempengaruhi pembangunan pertanian pada masa mendatang.
The Role of Post Harvest Handling on Rice Quality in Indonesia Dewa Ketut Sadra Swastika
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v30n1.2012.1-11

Abstract

IndonesianBeras berfungsi sebagai makanan pokok dan bahan baku berbagai produk pangan lainnya yang memerlukan kualitas tertentu. Perbaikan kualitas beras tidak memberikan insentif bagi petani dan pedagang di Indonesia, khususnya melalui perontokan, pengeringan, dan penggilingan. Di pihak lain, sebagian besra negara-negara penghasil padi member perhatian lebih pada peningkatan kualitas beras. Kualitas beras meliputi sifat-sifat fisik yang mempengaruhi penampilan maupun sifat-sifat kimia yang menentukan kualitas jika dimasak. Proses produksi, pasca panen, penggilingan dan pemasaran mempengaruhi kualitas beras. Peningkatan kualitas beras akan menguntungkan produsen maupun konsumen beras. Agar pedagang beras bersedia melakukan pasca panen secara baik diperlukan insentif harga yang memadai untuk gabah kering giling dan beras, misalnya harga pembelian oleh pemerintah. Teknologi pasca panen juga harus diperbaiki agar kualitas beras yang dihasilkan menjadi lebih baik. EnglishAside from being a staple food, rice also has many uses, especially for food industry. Various rice uses require quality evaluation according to the requirement for a specific end use. Whether rice is acceptable for an intended use is determined by quality testing based on a fixed set of criteria. In Indonesia, the main problem of rice quality improvement is the absence of incentive for farmers and traders to improve rice quality, especially through proper threshing, drying, and milling. On the other hands, most rice producing countries are currently paying more attention to the development of post harvest handling and processing to ensure higher rice grain quality. Rice quality is multidimensional. It includes both physical characteristics that influence appearance, and chemical characteristics that determine cooking quality. Thus, rice grain quality is determined by: production process, post harvest handling, milling and marketing techniques. Among rice post harvest handling, proper threshing, drying, milling, and storage are the key points to produce good quality rice. Rice quality improvement is expected to increase national welfare by raising the value of rice to either consumers or producers. In order to encourage rice businessmen to do the proper post harvest handling, there should be attractive price incentives policy for selling dried paddy (GKG) and milled rice (beras). Price incentive could be in the form of government purchasing price (HPP). In other words, there should be an attractive incentive to do a proper threshing, drying and rice milling by using improved technology in order to produce high quality rice.
Peran Pertanian Pinggiran Perkotaan dalam Penyediaan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Keluarga A. Husni Malian; Masdjidin Siregar
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v18n1-2.2000.65-76

Abstract

EnglishThis paper presents the dwindling role of peri urban agriculture due to the urban development policy that has been bias towards manufacturing and service sectors. The policy and the economic crisis have different effects on the farmers of leafy vegetable, orchids, and ornamental plants. The increase in prices of fertilizers and wage rates and the decreasing demand for orchids and ornamental plants in 1999 have reduced the farmers' income. On the other hand, the increasing demand for leafy vegetables has encouraged a more intensive use of land without taking care of health problems and the environment. It is necessary therefore, that the development of peri urban agriculture be directed towards promotion, partnerships, and environmental sanitation. IndonesianTulisan ini menyajikan peran pertanian pinggiran perkotaan yang makin berkurang, sebagai akibat dari kebijakan pembangunan perkotaan yang lebih berorientasi kepada industri manufaktur dan jasa. Perubahan struktural pertanian perkotaan tersebut memberikan efek yang berbeda terhadap petani yang mengusahakan sayuran, anggrek dan tanaman hias. kenaikan harga pupuk dan upah tenaga kerja yang diikuti dengan penurunan permintaan anggrek dan tanaman hias selama tahun 1999 telah menurunkan pendapatan petani. Sebaliknya, kenaikan permintaan terhadap sayuran telah mendorong pengelolaan lahan secara lebih instensif serta mengabaikan aspek kesehatan dan lingkungan. dalam kaitan ini perlu di kembangkan pola pembinaan pertanian perkotaan yang lebih diarahkan pada teknologi hemat lahan, serta upaya promosi, kemitraan dan sanitasi lingkungan.
Pola Pemilikan dan Pengusahaan Lahan di Jawa Timur nFN Hermanto
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v3n2.1984.12-18

Abstract

There is no abstract available from the publish and or printed article
Jaringan Sosial (Networks) dalam Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis: Perspektif Teori dan Dinamika Studi Kapital Sosial Ketut Gede Mudiarta
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v27n1.2009.1-12

Abstract

EnglishThe limited possession of resources such as physical capital especially land, finance, and technology need social resources empowerment as potential local resources followed  by equality and  inclusiveness in implementing of development programs. This paper tries to elaborate sociological theory in the dynamics of social capital study especially social networks linked to the social reality on empirical level. In line with the theories of new institutionalism, social networks, diffusion of innovation, and social mobilit, on the empirical level it shows that agribusiness development is not supported by synchronization of policy environment in macro level, informal rules at meso level, and  individual needs in micro level and availability of informal rules at meso and micro levels in the community. The failure of agribusiness development is also believed to be affected by unequal social-resources and also by less concern on the effect of economic benefit on social network, i.e. without considering the following aspects, e.g. (i) Norm and density network; (ii) The Strength of Weak Ties; (iii) The Importance of " Structural Holes; and (iv) The Interpenetration of Economic and Non-Economic Action in developing agribusiness. Agribusiness community will keep facing obstacles to grab opportunity in accessing information and technology innovation and in turn it will lower productivity, income and welfare as well as vertical mobility.IndonesianKeterbatasan penguasaan sumber-sumber produksi berupa kapital material, terutama penguasaan  sumber daya lahan, modal finansial dan  teknologi, memerlukan upaya pemberdayaan sumber-sumber sosial sebagai  potensi sumber daya lokal, serta dengan  memperhatikan segi  kemerataan (equality) dan inklusi sosial dalam operasionalisasi program pembangunan.  Tulisan ini berupaya membahas perspektif teori sosiologi dalam dinamika studi kapital sosial terutama aspek jaringan sosial (networks) yang dikaitkan dengan realitas sosial pada tataran empiris. Selaras dengan analisis teori kelembagaan baru (new institutionalism), teori jaringan, teori difusi inovasi, dan teori mobilitas vertikal; ditemukan adanya ketidaksinkronan pengembangan sistem dan usaha agribisnis dengan dukungan lingkungan kebijakan (policy environment). Selain itu, juga ada ketidaksinkronan politik pengembangan agribisnis pada level makro dengan ketersediaan aturan informal (informal rules) di level meso dan mikro dalam komunitas. Kegagalan pengembangan agribisnis juga diyakini merupakan akibat ketidakmerataan sumber daya sosial dan kurangnya perhatian kepada pengaruh jaringan sosial (network) terhadap manfaat ekonomi, yakni kurang mempertimbangkan aspek norma dan kepadaran (density) jaringan, kuat dan lemahnya ikatan (ties), peran lubang struktural (structural holes), dan interpretasi terhadap tindakan ekonomi dan ekonomi dalam pengembangan agribisnis. Dalam kondisi demikian, komunitas agribisnis akan tetap sulit meraih peluang untuk mengakses informasi dan inovasi teknologi yang berdampak pada rendahnya produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan, sehingga akan sulit juga dalam mencapai mobilitas vertikal.
Daya Saing Usahatani Tebu di Jawa Timur A. Husni Malian; Amiruddin Syam
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v14n1.1996.1-11

Abstract

IndonesianProvinsi Jawa Timur merupakan daerah penghasil gula terbesar di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir produksi gula terus meningkat dan memberikan kontribusi lebih dari 50 persen produksi gula nasional. Sebagai komoditas yang kegiatannya banyak melibatkan masyarakat, industri gula telah memberikan  pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kaitan ini pemerintah daerah mengeluarkan berbagai kebijaksanaan untuk mengatur pelaku pasar yang terlihat dalam sistem agribisnis gula. Dua kebijaksanaan yang ditujukan kepada petani tebu adalah penetapan pola glebagan yang menentukan batasan areal tebu seluas 30 persen dari luas wilayah, serta penetapan wilayah kerja pabrik gula. Kedua kebijaksanaan itu telah menghilangkan kesempatan petani untuk memilih komoditas yang ingin diusahakan serta memperoleh penerimaan usahatani yang lebih tinggi. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran areal pertanaman tebu rakyat dari lahan sawah ke lahan kering. Hal ini disebabkan oleh penerimaan usahatani tebu pada lahan sawah lebih rendah dibandingkan dengan komoditas alternatif. Sedangkan untuk tebu yang diusahakan pada lahan kering, tingkat penerimaan yang diperolh pada sebagian besar lokasi penelitian lebih tinggi. Untuk mempertahankan pertanaman tebu pada lahan sawah diperlukan perhatian terhadap faktor utama yang menentukan daya saing, yaitu produktivitas hablur serta perbandingan harga provenue gula dan harga dasar gabah. Dalam kaitan ini berbagai program hendaknya diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman tebu, serta perbaikan efisiensi dan kinerja pabrik gula.
Analisa Ekonomi Usaha Ternak Kerbau di Indonesia I Wayan Rusastra; Faisal Kasryno
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v3n1.1984.20-27

Abstract

IndonesianPotensi ternak kerbau secara nasional adalah cukup penting. Pada tahun 1979, jumlah peternak diperkirakan sekitar satu juta petani dengan rata-rata pemilikan 2,4 ekor per usahatani. Proporsinya tercatat 21 persen terhadap total ternak secara keseluruhan, termasuk babi dadn unggas. Permasalahan pokok yang dihadapi peternakan kerbau di Indonesia adalah menurunnya populasi ternak. Secara umum penyebabnya adalah kurang berkembangnya teknologi peternakan, dampak pembangunan ekonomi termasuk pembangunan dalam sektor pertanian, merosotnya daya dukung lingkungan di Jawa, dan faktor sosial budaya masyarakat. Sudah saatnya perhatian yang serius dalam bidang penelitian dan pengembangan ditujukan pada jenis ternak ini yang disesuaikan dengan daya dukung wilayah pengembangannya. Hanya penemuan teknologi yang tetap guna dan tepat sasaran yang akan bisa menyelamatkan ternak kerbau dari kemunduran mutu genetis dan populasinya. Respon positip dari para peternak tidak perlu diragukan, mengingat jenis ternak ini mempunyai fungsi yang luas bagi pemiliknya.
Factors Affecting Circular Economy Promotion in Indonesia: The Revival of Agribusiness Partnership Sahat Pasaribu
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v24n2.2006.135-144

Abstract

IndonesianKonsep ekonomi sirkuler sebenarnya telah dilakukan sejak lama di Indonesia, khususnya pada industri besar dan menengah, namun belakangan ini perencanaan pembangunan ekonomi kurang memperhatikannya.  Perusahaan-perusahaan pabrik kertas dan perkebunan besar termasuk diantara usaha ekonomi yang melaksanakan konsep ini.  Pada skala ekonomi yang lebih kecil dalam bidang pertanian, kerjasama antara perusahaan besar dengan pertanian rakyat sudah berlangsung dengan baik, memberikan keuntungan ekonomi, memperbaiki kualitas lingkungan dan menjanjikan persaingan yang kompetitif. Masyarakat sebenarnya sudah menerapkan konsep ekonomi sirkuler pada sistem usahatani terintegrasi yang mereka lakukan,  namun  perkembangannya masih kurang memuaskan. Faktor-faktor yang terkait dengan kelembagaan sangat berperan dalam mempromosikan konsep ekonomi sirkuler ini di pedesaan dan menjadi penentu keberhasilan program kemitraan hingga mencapai level tertentu.  Melalui kerjasama model kemitraan sebagai perwujudan konsep ekonomi sirkuler, ketiga pilar ekonomi, yakni lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus saling mendukung dan berpartisipasi menurut kapasitasnya masing-masing memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi regional. Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, perusahaan swasta sebagai penghela usaha, dan masyarakat sebagai pemasok bahan baku atau pelaku usaha kecil harus saling berinteraksi, bekerjasama dan berpartisipasi dalam program pembangunan ekonomi.  Makalah ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep ekonomi sirkuler untuk mempercepat bangkitnya ekonomi rakyat melalui kemitraan agribisnis.    EnglishCircular economy concept has been less considered in the global framework of economic development in Indonesia during the past decade, although the concept has been continually applied in many medium and large industries.  Pulp and paper enterprises and estate crops agro-industries are among the companies included in this economic trend.  To a smaller economic development, the implementation of circular economy movement in especially agricultural fields has been benefiting rural people, enhancing quality of environment, and promising competitive advantage. Small-scale integrated farming systems have been widely adopted this concept but lack of improvement. Institutional factors have played significant role in promoting circular economy in rural areas.  Institutional role, in this context, is very instrumental to gear regional development towards certain level of improvement.  Through circular economy partnership, the three pillars of development: government, private sector, and rural people are each in the right position to lead in every steps of regional economic development program. These institutions are expected to function as regulator agency to facilitate related activities, as enterprise organization to give hand to initiate and develop certain production, and as supporting society to participate in any programs/activities to achieve certain goals.  This paper addresses influencing factors to promote circular economy to accelerate the revival of people’s regional economy through agribusiness partnership.
Konsep dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia Rudy Sunarja Rivai; Iwan Setiajie Anugrah
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v29n1.2011.13-25

Abstract

EnglishSustainable development including that of agriculture is all of the countries’ commitment to implement. Previous development implementation focused on economic progress resulting in environmental degradation and social problems. Sustainable development approach is basically development activities integrating economic, social, and environmental aspects. However, this concept is not fully implemented by all of the countries as depicted in the agreement. It is indicated by many problems related with environmental degradation and natural resources deprivation. Implementation of sustainable agricultural development deals with some constraints especially in developing countries including in Indonesia. One of the main constraints in Indonesia is interest conflict among sectors leading to separated implementation.  Sustainable development concept is a multi-dimensional approach implemented through integrated program among sectors both at central and regional levels. IndonesianPembangunan berkelanjutan termasuk pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan komitmen negara-negara dunia yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Pelaksanaan pembangunan pada masa lalu yang hanya menekankan tujuan kemajuan ekonomi telah berdampak kepada kerusakan lingkungan dan timbulnya masalah sosial. Pendekatan pembangunan berkelanjutan pada hekekatnya adalah kegiatan pembangunan yang memadukan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun demikian dalam implementasi-nya konsep ini belum dilaksanakan oleh semua negara sesuai kesepakatan. Hal ini tercermin dari masih banyaknya ditemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan degradasi sumber daya alam. Masih banyak dijumpai permasalahan dalam implementasi pembangunan pertanian berkelanjutan terutama di negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia, salah satu penyebab yang menonjol adalah adanya ego sektoral yang menyebabkan pelaksanaan menjadi tersekat. Konsep pembangunan berkelanjutan bersifat multi dimensi sehingga dalam implementasinya harus merupakan program terpadu lintas sektor dan multi disiplin pada tingkat pusat dan/atau daerah.

Page 9 of 40 | Total Record : 395


Filter by Year

1982 2021


Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue