cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022" : 30 Documents clear
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT LEMBAGA PERADILAN TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN BAGI PELAKU USAHA YANG MENCARI KEADILAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU) Agustinus Secunda Filius
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agustinus Secunda Filius, Abdul Rachmad Budiono, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: filius28@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum dari pejabat lembaga peradilan terhadap eksekusi putusan yang tidak dilaksanakan di Pengadilan Negeri Indramayu. Tidak dilaksanakannya Eksekusi Putusan yang nyatanya sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan menimbulkan kerugian bagi pemohon eksekusi baik secara materiil maupun immateriil. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Untuk data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis secara kualitatif-deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan terhadap eksekusi putusan yang tidak dilaksanakan di Pengadilan Negeri Indramayu disebabkan oleh adanya kendala berupa berkas yang belum diserahkan, bilamana terjadinya kendala tersebut disebabkan adanya kelalaian dari pejabat lembaga peradilan maka dapat diberikan sanksi administratif berdasarkan sidang kode etik. Kata Kunci: Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum, Pejabat Lembaga Peradilan, Eksekusi Putusan ABSTRACT This research studies the liability of an official working in a judicial institution regarding the verdict not executed in the District Court of Indramayu. Not executing the verdict that has been legally declared by the court has caused material and immaterial loss the applicant has to take. This is socio-legal research employing socio-juridical approaches. The research data involved both primary and secondary materials, which were further analyzed based on qualitative-descriptive techniques. The research has found that some verdicts were not executed at the court due to incomplete document submissions. This indicates there is the carelessness of the official concerned and, thus, an administrative measure can be imposed as a sanction in compliance with the code of conduct. Keywords: enforcement of liability, official of judicial institution, verdict execution
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP KORBAN CYBERPORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (REVENGE PORN) Alvira Puspa Wardhani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alvira Puspa Wardhani, Faizin Sulistio, Ardi Ferdian Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: alvirapuspa@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai perlindungan hukum tindak pidana terhadap korban cyberpornography dengan motif balas dendam (revenge porn). Revenge Porn diartikan sebagai suatu kekerasan seksual berbasis online dengan tujuan balas dendam yang merupakan bentuk ancaman atau tindakan dan pemaksaan pada orang terutama perempuan untuk menyebarkan sebuah konten pornografi berbentuk video dan foto tanpa adanya persetujuan dari pihak korban. Pelaku bisa saja mantan pacar atau orang yang tidak diketahuinya. Tindakan dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengekspresikan rasa kekesalan serta mengintimidasi agar menuruti kemauannya. Adapun jenis penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan berdasarkan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian studi kepustakaan. Data Primer, Data Sekunder dan Data Tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan metode sistematis dan gramatikal. Dari hasil penelitian dengan penulis mendapatkan jawaban bahwa perlindungan hukum tindak pidana terhadap korban cyber pornography dengan motif balas dendam (revenge porn) belum sepenuhnya dilakukan masih saja kasus tersebut diacuhkan. Oleh karena itu, terdapat UU yang dapat menjerat pelaku tindak pidana kekerasan seksual berbasis online yaitu UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan. Perlindungan hukum tindak pidana terhadap korban cyberpornography dengan motif balas dendam (revenge porn) adalah perlindungan yang wajib dan harus didapatkan dikarenakan perlindungan hukum merupakan suatu HAM serta tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dihadapan hukum atau dalam memperoleh perlindungan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (revenge porn), Korban ABSTRACT This research aims to analyze the legal protection against cyberpornography intended for revenge porn. Revenge porn is defined as sexual violence committed online with the intention of taking revenge, involving a force against a woman to spread a video with pornographic contents and photos without any consent of the victims concerned. The force can come from an ex-boyfriend or an unknown person. This act is usually done with force and intimidation as part of the expression of disenchantment. This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches. The data were obtained from library research. Research data consisted of primary, secondary, and tertiary data which were further analyzed with grammatical and systematic methods. The research results reveal that the legal protection against cyberpornography involving revenge porn is not appropriately provided, and this case has not received attention. Regarding this issue, Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Provisions, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, Law Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and Law concerning Sexual Violence that has been passed recently can serve as references to deal with this crime. The legal protection against criminal offense over cyberpornography with the intention of revenge porn is regarded as essential, considering that this protection is part of human resources, and men and women receive an equal portion of legal protection. Keywords: legal protection, pornography with intention of revenge porn, victim
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN IN ABSENTIA TERHADAP PERKARA LALU LINTAS MELALUI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT Anisa Lintangsari Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anisa Lintangsari Putri, Prija Djatmika, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: anisalintang@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari putusan In Absentia apabila bertentangan dengan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 serta Pasal 214 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta untuk mengetahui kesesuaian putusan In Absentia dalam Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dengan sistem persidangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data terdiri atas data primer, sekunder dan tersier, dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data yang dapat diperoleh dari bahan bahan tertulis seperti undang-undang, buku dan dokumen. Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa memang terdapat adanya pertentangan atau konflik norma antara Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 12 Tahun 2016 dengan Pasal 267 UU No. 22 Tahun 2009 ayat (2) serta Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA, hakim melewati tahapan pemeriksaan secara langsung, yang menjadikan pelanggar lalu lintas tidak hadir dalam persidangan atau di putus secara in absentia karena hanya melakukan pemeriksaan administratif surat berdasarkan bukti pelanggaran yang diajukan dengan barang bukti yang disita dan kemudian membacakan putusan, yang dimana proses tersebut berbeda dengan konsep pemeriksaan pada KUHAP yang menghendaki adanya pemeriksaan secara langsung terhadap terdakwa atau wakilnya di persidangan. Adanya konflik norma tersebut menjadikan adanya akibat hukum yaitu putusan menjadi batal demi hukum berdasarkan asas lex superior derogat lex inferior. Kata Kunci: Putusan In Absentia, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Pertentangan Norma ABSTRACT This research aims to find out and analyze the legal consequences of the decision In Absentia in terms of whether this decision contravenes Article 267 Paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 and Article 214 Paragraph (1) and (2) of Law Number 8 of 1981 and to investigate the relevance of the decision In Absentia in Article 7 Paragraph (1) of Supreme Court Regulation Number 12 of 2016 concerning Procedures of Settlement of Traffic Violation Cases and the judicial system as governed in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Code Procedure and Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport. This research employed normative juridical methods with primary, secondary, and tertiary data that were further analyzed based on a qualitative method. The data were obtained from laws, books, and other documents. The research results reveal that there is a conflict of norms between Article 7 Paragraph (1) of Regulation of Supreme Court Number 12 of 2016 and Article 267 of Law Number 22 of 2009 Paragraph (2) and Article 214 Paragraph (1) and (2) of Criminal Code Procedure. The judges, however, skipped direct investigation as governed in Article 7 Paragraph (1) of Regulation of Supreme Court, where the violator was absent from the court trial, or the case proceeded In Absentia because it only took administrative assessment based on the ticket as proof of violation along with another item confiscated as proof before the decision was read. This process is different from the concept of the investigation regulated in the Crimina
ALTERNATIF PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PENJUAL KOSMETIK ILEGAL ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 1555/PID.SUS/2019/PN.SBY) Annisa Ratihayu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Annisa Ratihayu, Yuliati, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: annisaratihayu@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim yang meringankan pada Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2019/PN.Sby sehingga terpidana divonis ringan, selanjutnya juga memiliki tujuan untuk mengetahui alternatif penjatuhan sanksi pidana bagi penjual kosmetik ilegal online. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan undang-udndang dan metode pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal. Kurang tepatnya pertimbangan hakim pada tindakan terpidana mengedarkan kosmetika yang mengandung bahan merkuri, yang pengaturan bahayanya ada pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2016. Selain itu juga kurang terlibatnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang juga mengatur tindakan terpidana, dengan berasaskan asas keamanan dan keselamatan konsumen. Berdasarkan penjatuhan hukuman pidana yang ringan kepada terdakwa, penulis berpendapat bahwa masih belum tepat, dikarenkan terdapat perbuatan terdakwa lainnya, yaitu mempromosikan kosmetika ilegalnya yang pengaturannya telah tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga, rekonstruksi yang dapat penulis berikan berupa terlibatnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam penjatuhan kasus serupa serta diberikannya penjatuhan pidana yang setimpal. Kata Kunci: Penjatuhan Sanksi Pidana, Kosmetika Ilegal, Perlindungan Konsumen, Promosi Produk Ilegal ABSTRACT This research aims to investigate the issue as highlighted in Decision Number 1555/Pid.Sus/2019/PN.Sby regarding lenient criminal punishment imposed on the defendant concerned. This case not only dealt with the case mentioned in the verdict, but there was also a violation of Consumer Protection Law, and this act was not outlined in the consideration of the judges in delivering the criminal verdict for the defendant. This research employed normative-descriptive methods, and statutory and case approaches. The research data consisted of primary, secondary, and tertiary materials further analyzed by using grammatical interpretation. According to the court decision mentioned above, that the consideration made by the judges were regarded as inappropriate in the case of selling cosmetics containing mercury. The harm it causes is regulated in Regulation of Health Minister Number 57 of 2016. Moreover, the Law concerning Consumer Protection was rarely referred to in the consideration within the scope of the safety of the consumers. The punishment imposed is seen as too lenient, considering that this illicit act is set forth in Penal Code, Consumer Protection Law, and Electronic Information and Transactions Law. Therefore, Consumer Protection law should be more involved in such a case to impose appropriate punishment. Keywords: Criminal Sanction, Illegal Cosmetics, Consumer Protection, Illegal Product Endorsement.
URGENSI PENGATURAN MENGENAI KEPAILITAN BUMN PERSERO Baitiya Muharrami Ardinuri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Baitiya Muharrami Ardinuri, Reka Dewantara, Amelia Sri Kusuma Dewi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: amikbm@student.ub.ac.id ABSTRAK Persero merupakan salah satu bentuk BUMN selain Perum, yang penyertaan modal dari Kekayaan Negara. Persero tidak akan luput dari terkena risiko kerugian yang memiliki potensi pailit. Namun tidak adanya pengaturan mengenai batasan permohonan pailit bagi Persero sehingga menyebabkan terjadi perbedaan pendapat yang akan mengakibatkan penyimpangan hukum pada praktiknya. Pada pengaturan mengenai permohonan kepailitan bagi Persero dapat menjadi acuan namun hal ini masih harus disesuaikan mengingat urgensi BUMN memiliki karakteristik khusus yang cukup mendasar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana urgensi pengaturan mengenai kepailitan BUMN Persero (2) Bagaimana konstruksi hukum pengaturan mengenai kepailitan BUMN Persero?. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengaturan mengenai kewenangan permohonan kepailitan bagi Persero diperlukan dalam upaya dalam mencegah adanya multitafsir terhadap parameter dari batasan pada BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik dan kewenangan oleh Menteri terhadap permohonan pailit bagi Persero mencegah menyebabkan terjadi perbedaan pendapat yang akan mengakibatkan penyimpangan hukum pada praktiknya. Kemudiаn dаlаm UU Kepailitan mengаkomodir аdаnyа pengaturan kepailitan BUMN tetаpi tidak mengatur mengenai kewenangan permohonan pailit khususnya bagi Persero sehingga perlu diubah atau ditambahkan. Mengenai kepailitan Persero dengan menganalisis undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat dijadikan acuan dalam menganalisis kebijakan Menteri dalam kewenangan permohonan pailit terhadap Persero. Terdapat 2 model permohonan pailit yang melihat dari subyek hukum atau kedudukan dari perusahaan yang diajukan sebagai objek pailit. Sehingga dapat diketahui bahwa permohonan pailit untuk Perum tetap Menteri Keuangan, sedangkan Persero apabila kepemilikan saham 100% atau seluruhnya dimiliki oleh Negara yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan namun apabila sahamnya tidak 100% berlaku UU Kepailitan. Kata kunci: BUMN Persero, Kepailitan, Kerugian Negara, Kekayaan Negara ABSTRACT Persero or generally translated as a limited liability company is categorized as State-Owned Enterprises (BUMN) other than a public company whose equity participation comes from the state. Persero is potentially faced with the risk of loss that can lead to bankruptcy. The absence of the regulation regarding the request for bankruptcy for Persero, however, could spark different perspectives that are prone to legal deviation in its application. The regulation regarding the request for bankruptcy can serve as the reference but it only needs some adjustment, considering that BUMN have different special characteristics in terms of urgency. This research employed normative-juridical methods and statutory, analytical, and conceptual approaches to investigate: (1) the urgency in the regulation regarding bankruptcy in BUMN Persero and (2) the legal construction regarding the regulation concerning the bankruptcy faced by BUMN Persero. The research results reveal that the authority of Persero to request the declaration of bankruptcy is required to pre-empt multi-interpretations about the parameter of the scopes of BUMN in terms of public interests and authorities. Moreover, Bankruptcy Law regulates bankruptcy in BUMN but not the authority to request bankruptcy declaration, especially for Persero, and, thus, an addition or amendment should be made. Law Number 37 of 2004 served as a reference to analyze the ministerial policy regarding the authority to request bankruptcy declaration in Persero. The request could be made by seeing from two perspectives, namely the legal subject and the standing of the company requested for bankruptcy. As a result, the request for bankruptcy for a Public Company is within the authority of the Finance Minister. Similarly, for Persero with 100% share owned by the state, the bankruptcy can be requested by the Finance Minister, but not for below 100% share ownership where Bankruptcy Law can be referred to. Keywords: BUMN PERSERO, bankruptcy, state loss, state asset
EFEKTIVITAS “PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 23 /POJK.01/2019 PASAL 17” TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH TERKAIT PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING DANA NASABAH (RDN) DI BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG BURSA EFEK INDONESIA Daniel Prima Prayogo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Daniel Prima Prayogo, Sihabudin, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: daniel_doni@student.ub.ac.id ABSTRAK penulis mengangkat Efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019 Pasal 17 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Terkait “Prosedur Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) Di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Terkait Prosedur Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) Di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia. Penulis memilih tema ini karena penulis mengalami sendiri kegiatan pembuatan Rekening Dana Nasabah tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, yaitu proses pembuatan Rekening Dana Nasabah yang penulis alami tidak melakukan kegiatan tatap muka sesuai yang diatur pada peraturan Bank Indonesia, yang mensyaratkan setiap pembuatan Rekening maka bank wajib bertatap muka dengan calon nasabahnya minimal satu kali.”Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana Efektivitas Prinsip Pengenalan Nasabah (Know Your Customer Priciple), khususnya dalam pembukaan rekening atau penerimaan nasabah baru di Bank Rakyat Indonesia khususnya pembukaan Rekening RDN di Kantor Cabang BRI Bursa Efek Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? (2) Bagaimana upaya hukum yang mungkin terjadi jika Bank tidak menerapkan Prinsip Pengenalan Nasabah (Know Your Customer Priciple) khususnya dalam pembukaan rekening atau penerimaan nasabah ? penulisan karya tulis ini menggunakan metode Penelitian Sosiolegal dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian ini memakai Teknik analisis deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk menggambarkan atau memberi ilustrasi terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan menghasilkan konklusi yang berlaku untuk umum. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terhadap peraturan dimaksud, Pasal 17, Bank telah melaksanakan secara efektif, namun terhadap ayat (2), Penulis berpendapat bahwa Bank belum sepenuhnya efektif melaksanakan, sehingga bank berpotensi terkena sanksi sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998. Tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 17 Ayat (2) juga dapat berarti bahwa Perjanjian Pembukaan Rekening Simpanan antara Bank dengan Nasabahnya dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1325. Kata Kunci: Know Your Customer, Bank, Nasabah ABSTRACT This research topic departs from what has been experienced by the researcher, in which opening a fund account did not involve any face-to-face meeting as governed in the regulation of Bank Indonesia requiring both the bank and the client to arrange a face-to-face meeting at least once. Departing from the above issue, this research aims to investigate: (1) the effectiveness of the know-your-customer principle regarding opening a fund account for a new customer in Bank Rakyat Indonesia (BRI) in the Stock Exchange Branch Office of BRI according to the current law and (2) the legal remedies taken if the bank concerned fails to apply the Know-Your-Customer principle regarding the opening of the fund account or the registration of bank customers. This research employed socio-legal and socio-juridical principles. The research data were further analyzed descriptively to illustrate the object studied or the samples collected without any analysis and to draw a conclusion that is generally accepted. The research results reveal that Article 17 of the regulation concerned implies that the bank has effectively complied with the rule, but not with Paragraph (2). The lack of implementation by the bank may lead to sanctions imposed on the bank according to Law Number 10 of 1998 concerning Banking. Failure to comply with the provision of Article 17 Paragraph (2) that the agreement regarding the opening of a customer saving account between the bank and the customer can be canceled since it does not meet the requirements of the agreement as intended in Article 1320 and Article 1325 of the Civil Code. Keywords: Know Your Customer, Bank, Customer.
NILAI PENELITIAN KEMASYARAKATAN OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 KOTA PALEMBANG UNTUK PROSES DIVERSI DAN PERSIDANGAN DALAM PUTUSAN HAKIM (STUDI BALAI PEMASYARAKATAN KOTA PALEMBANG) Fenny Mustika Rahayu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenny Mustika Rahayu, Nurini Aprilianda, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fenimustikarahayu@gmail.com ABSTRAK Anak adalah bibit unggul untuk keberlangsungan tumbuh dan berkembang suatu bangsa. Seperti kita ketahui bahwasanya anak adalah penerus bangsa untuk masa depan Karena anak tidak akan terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak-anak pun memiliki perlindungan hukum demi kesejahteraan mereka dan tumbuh kembang anak. Namun ada beberapa faktor anak melakukan tindak pidana yang membuat mereka terlibat Peradilan Pidana Anak. Anak di usia 12 tahun sampai 18 tahun yang melakukan tindak pidana akan dilakukan Diversi yang merupakan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana keproses di luar peradilan pidana bertujuan agar menciptakan perdamaian antar korban dan pelaku. Penyedia layanan Diversi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan menunjuk Pembimbing Pemasyarakatan (PK) untuk bertugas membantu pelaksanaan Diversi. Kurangnya pemahaman Aparat hukum mengenai Diversi dan masyarakat, fakta di lapangan masih sering sekali terdapat Aparat Hukum langsung memenjarakan anak yang seharusnya perlu dilakukan Diversi terlebih dahulu agar tidak merusak mental mereka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Empiris yang menelaah bahan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dan meneliti langsung kelapangan untuk mencari data. Namun apabila Diversi tidak mencapai perdamaian dan lanjut ke persidangan, dalam putusan hakim sering tidak menyebutkan dan dituliskan apa pertimbangan dari laporan penelitian kemasyarakatan sebagai rekomendasi hakim. Tujuan penelitian yang dilakukan penulis agar dapat mengetahui kududukkan hasil dari laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di dalam proses Diversi serta putusan hakim dan kendala-kendala selama proses penelitian kemasyarakatan. Hasil dari penelitian ini dapat memperbaiki diharapkan dalam memperbaiki kedudukan penelitian kemasyarakatan serta dapat direalisasikan agar terciptanya suatu hukum yang dapat menyelamatkan anak di dalam proses persidangan. Keyword: anak, Diversi, BAPAS, Penelitian Kemasyarakatan, putusan, hakim ABSTRACT Children are known to be the future of the nation. However, contrary to this expectation, not a few have been involved in juvenile crime due to several contributing factors. Twelve- to eighteen-year-old children involved in the crime are often given a chance of diversion that put them in a non-litigation process without involving the court and that encourage reconciliation to take place between the offender and the victim. This diversion is given by the department of corrections where a correctional counselor is appointed to help with the program. However, the lack of understanding of the diversion among legal apparatuses and the members of the public has led to the condition where young offenders are often sent directly to jail without the diversion being considered, which is not good for the psychology of the children concerned. This research employed empirical-juridical methods of written and unwritten sources and direct observation. If the diversion fails to set reconciliation and judicial process is what it takes, the judges often miss highlighting the consideration made from the research on corrections as part of the recommendation made by the judges. This research aims to find out the position of the research result on corrections conducted by the department of corrections in the process of diversion and the judges’ decisions and impedi
IMPLEMENTASI PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN (Studi di Puskesmas Purwodadi Kabupaten Pasuruan) Firdaus Eldo Canka Brawijaya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firdaus Eldo Canka Brawijaya, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: firdauseldo@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis ingin mengangkat permasalahan terkait dengan Implementasi Pasal 21 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas Purwodadi. Penulis mengambil tema penulisan tersebut dikarenakan penulis telah melakukan pra survey terhadap Puskesmas Purwodadi. penulis melakukan prasurvey terhadap pasien rawat jalan di Puskesmas Purwodadi dengan mengikuti komponen standar pelayanan yang ada di pasal 21 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut dengan hasil yang dikatakan bahwa Puskesmas Purwodadi masih belum maksimal dalam memberi pelayanan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait sebagai pembahasan atas standar pelayanan yang diberikan oleh pelaksana pelayanan publik atau petugas pelaksana Puskesmas Purwodadi kepada pasien rawat jalan. Berdasarkan alasan tersebut, penulisan karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan standar pelayanan yang diterima pasien rawat jalan di Puskesmas Purwodadi Kabupaten Pasuruan? (2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan standar pelayanan yang diterima pasien rawat jalan di Puskesmas Purwodadi Kabupaten Pasuruan? Kemudian Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penulisan empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu carapenjabaran hasil data pada pembahasan dijabarkan dengan mendeskripsikan secara jelas dan baik sehingga dalam penjabaran hasil data penulisan dapat dipahami dengan baik Kata Kunci: Implementasi, Pasal 21 UU Pelayanan Publik, Standar Pelayanan ABSTRACT This research studies the health services given to outpatients according to Article 21 of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services in the Standards of Health Services for Outpatients in Community Health Center (henceforth referred to as Puskesmas) of Purwodadi. This topic was initiated with a pre-survey in Puskesmas Purwodadi, the survey involved the patients concerned in the Puskesmas and was conducted according to the standard components of health services as outlined in Article 21 of Law Number 25 of 2009. The research results reveal that the services given in the Puskesmas Purwodadi are not optimal. This research employed a descriptive method and direct interviews with informants in charge regarding the health service standards given. Departing from the above issue, this research aims to investigate: (1) what are the health service standards applied for outpatients in the Puskesmas Purwodadi in the Regency of Pasuruan? (2) what factors affect the implementation of the standards of health care received by outpatients in the Puskesmas? This research was conducted based on empirical and socio-juridical methods. The research data were analyzed using descriptive qualitative techniques by elaborating on the data results in the discussion section. Information obtained was clearly and coherently elaborated for easier understanding. Keywords: implementation, Article 21 of Law concerning Public Services, service standards
IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-85/PB/2011 TENTANG PENATAUSAHAAN PIUTANG PNBP PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TERKAIT KEWAJIBAN PENERBITAN SURAT PENAGIHAN PADA DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN) Ikhlazul Zuamal Mustofa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ikhlazul Zuamal Mustofa, Istislam, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT.Haryono No. 169 Malang, Malang 65145, Indonesia. e-mail: ikhlazulzuamalm@student.ub.ac.id ABSTRAK Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Implementasi dari Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-85/PB/2011 Tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Terkait Kewajiban Penerbitan surat penagihan Piutang PNBP Pada Denda Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Tilang oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Hal ini dilakukan karena Kejaksaan Madiun se
Batasan Frasa Hal-Hal Lain Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Hukum Terhadap Kreditur Fiktif (Studi Putusan Nomor 117 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018) M Agung Nugroho
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M Agung Nugroho, Shanti Riskawati, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169, Malang e-mail: nugimuhammad@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur yang merasa dirugikan apabila muncul kreditur fiktif dalam kasus kepailitan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan studi kasus (case study). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan diambil menggunakan metode studi dokumentasi dan studi literatur. Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan mengenai adanya Kreditur Fiktif apabila terjadi di dalam perkara Kepailitan. Sampai saat ini, belum diatur dengan tegas peraturan yang menjelaskan mengenai adanya kreditur fiktif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat frasa “hal-hal lain” yang dapat menimbulkan beragam interpretasi terkait upaya hukum yang dapat dilakukan bagi para korban dari kreditur fiktif. Penulis menjelaskan tentang batasan frasa hal-hal lain yang terdapat di dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Dalam penulisan ini, Penulis juga mengambil contoh sebuah kasus nyata yaitu perkara antara PT. Rockit Aldeway dengan PT. Bank Mandiri dimana terdapat kreditur fiktif di dalamnya. Saat ini, cara satu-satunya untuk menentukan adanya kreditur fiktif adalah dengan menggunakan aturan hukum pidana dikarenakan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum ada pasal yang mengatur terkait adanya kreditur fiktif Kata kunci: Batasan, Kreditur Fiktif, Kepailitan ABSTRACT This research aims to discuss the legal remedy taken by a creditor if he/she is harmed by the existence of fictitious creditors in a bankruptcy case. With normative-juridical methods and statutory, analytical, and case study approaches, this research obtained primary, secondary, and tertiary data from documentation and literature studies. The case regarding fictitious creditors, however, are not specifically governed in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Article 3 paragraph (1) of Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations mentions the phrase “other matters” which may lead to multi-interpretations regarding the legal remedy taken for the victims of fictitious creditors. This research explains the scope of the phrase above as mentioned in Article 3 Paragraph (1) as above. This research also studied a real case between PT. Rockit Aldeway and PT. Bank Mandiri where a fictitious credit was found in the company. Criminal law is the only way to deal with the case of the existence of fictitious creditors, considering that this matter has not been regulated in Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Keywords: scope, fictious creditor, bankruptcy

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue