cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 47 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016" : 47 Documents clear
KEBERADAAN SURAT KEPUTUSAN PENYERAHAN PERKARA DALAM SISTEM PERADILAN MILITER DI INDONESIA (Studi di Oditurat Militer II-08 Jakarta) Mulyadi Santoso
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mulyadi Santoso, Bambang Sudjito, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : mulyadisantoso26@yahoo.com ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang keberadaan dari Surat Keputusan Penyerahan Perkara (SKEPPERA) dalam pelimpahan perkara pada sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh Oditurat Militer II-08 Jakarta, karena tanpa adanya SKEPPERA maka perkara akan dikembalikan bahkan jika SKEPPERA tersebut tidak asli yang diserahkan dengan berkas perkara maka perkara tersebut akan dikembalikan ke Kesatuannya untuk dapat menyertakan SKEPPERA yang asli. Keberadaan SKEPPERA tersebut yang dapat mempengaruhi lamanya perkara untuk dapat di sidangkan karena jika SKEPPERA tersebut tidak ada ataupun tidak asli maka perkara akan dikembalikan ke Kesatuannya dan proses persidangan di Pengadilan Militer akan ditunda hal terebut berkaitan dengan proses peradilan cepat. Hasil penelitian penulis dari penelitian di lapangan memperoleh jawaban atas keberadaan SKEPPERA, bahwa keberadaan SKEPPERA sangat penting harus disertakan dengan berkas perkara yang sudah lengkap dan bahkan harus berupa yang asli. Karena jika tidak maka berkas perkara akan dikembalikan ke kesatuannya oleh pengadilan militer untuk dapat melengkapi menyertakan SKEPPERA asli tersebut. Terdapat kendala oleh Oditurat Militer II-08 Jakarta terhadap keberadaan SKEPPERA diantaranya belum menyertakan SKEPPERA asli karena koordinasi antara Oditurat dengan Kesatuan kurang terjalin baik. Sehingga upaya yang dilakukan dengan selalu koordinasi dengan Kesatuan terkait dan memantau selalu keberadaan dari SKEPPERA tersebut.   Kata Kunci : Militer, Surat Keputusan Penyerahan Perkara, Peradilan Militer.
ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI ASAS NETRAL TEKNOLOGI DIKAITKAN DENGAN ASAS KEHATI-HATIAN DALAM PENYELENGGARAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK Achmad Iqbal Bany H.
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Achmad Iqbal Bany H., Afifah Kusumadara, dan Patricia Audrey Ruslijanto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Email: iqbal.achmad007@gmail.com   Abstraksi Pada penelitian ini, penulis membahas mengenai Analisis Yuridis Eksistensi Asas Netral Teknologi Dikaitkan dengan Asas Kehati-Hatian dalam Penyelenggaraan Tanda Tangan Elektronik. Penulisan ini dilatar belakangi oleh adanya asas netral teknologi dalam pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik yang tercantum di Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan adanya asas netral teknologi maka tidak ada suatu ketentuan yang mengikat secara mutlak untuk menggunakan teknologi tertentu. Namun dalam Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik disebutkan penggunaan teknik kriptografi dalam pengiriman dan penyimpanan tanda tanda tangan elektronik, hal ini tentu patut untuk dianalisis. Disisi lain, penggunaan teknik kriptografi juga dimaksudkan untuk menerapkan asas kehati-hatian. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa adanya eksisistensi asas netral teknologi dalam UU ITE dan PP PSTE, namun dengan pendekatan pola pengaturan yang berbeda. UU ITE pola pengaturan dengan persyaratan minimum (minimalist approach), sedangkan PP PSTE dengan penerapan dua jenjang (two-tiered). Dan penelitian ini memperbandingkan ketentuan negara Singapura, hasil perbandingan terdapat persamaan pendekatan pola pengaturan tanda tangan elektronik di Indonesia dan Singapura, yaitu PP PSTE dan ETA sama-sama menganut pendekatan dua jenjang. Namun Singapura terlebih dahulu telah siap infrastruktur teknologi tanda tangan digital yaitu dengan Certificate Authorization pertamanya tahun 1999 yang diberi nama Netrust. Kata Kunci: Asas Netral Teknologi, Tanda Tangan Elektronik, Teknik Kriptografi
KESESUAIAN DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN SERTA MENOLAK PEMBATALAN ITSBAT NIKAH TERKAIT POLIGAMI (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2432/Pdt.G/2014/PA.JT dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 93/Pdt.G/2011/P Indraresta Oktafina Maharani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indraresta Oktafina Maharani, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., MS, Rachmi Sulistyarini, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: oktafinamaharani@gmail.com   Abstrak Itsbat nikah merupakan upaya untuk menyatakan keabsahan perkawinan yang telah dilakukan sehingga dapat dilakukan pencatatan ke lembaga yang berwenang. Pada praktiknya terdapat fenomena itsbat nikah yang kemudian diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tersebut merupakan perkawinan poligami yang tidak memiliki izin dari Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti dalam kedua putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2432/Pdt.G/2014/PA.JT dan putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/PTA.JK. Namun hakim tidak melulu mengabulkan pembatalan perkawinan yang demikian, dalam Putusan Nomor 93/Pdt.G/2011/PTA.JK hakim memberikan amar menolak pembatalan perkawinan sedangkan pada putusan Nomor 3243/Pdt.G/2011/PTA.JK hakim mengabulkan pembatalan perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan serta studi kasus. Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh, dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus kedua putusan tersebut telah sesuai dengan hukum materiil serta hukum formil yang berlaku. Perbedaan hakim dalam memutus kedua perkara dipengaruhi oleh faktor yuridis, dan faktor sosial. Kata kunci: itsbat nikah, pembatalan perkawinan, poligami, dasar pertimbangan hakim
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL TERKAIT PERIZINAN DAN PENGAWASAN DALAM MENGHADAPI PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Benny Nurcahyo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Benny Nurcahyo, Dr.Rachmad Safa’at,SH.,M.Si Dr.Shinta Hadiyantina,SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : nurcahyobenny@gmail.com   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kekosongan peran pemerintah terutama Kementrian Kelautan dan Perikanan dalam melindungi peran nelayan tradisional dalam menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang selanjutnya disebut MEA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menganalisa isi dan kendala kedepan melalui Blueprint ASEAN Economic Community atau yang selanjutnya disebut Cetak Biru MEA. Penelitian ini bertujuan selain mencari faktor kekosongan dan kendala, faktor berikutnya yang dibahas adalah pembentukan konsep perlindungan hukum bagi nelayan tradisional pada sektor perizinan dan pengawasan. Hasil penelitian ini menunjukkan masih banyak faktor yang menjadi kekosongan hukum dalam perlindungan nelayan lokal dan banyak kendala kedepan yang dihadapi dalam perwujudan konsep perlindungan hukum bagi nelayan tradisional sehingga bentuk konsep perlindungan hukum menjadi konsentrasi utama dalam menyelaraskan dan mengharmonisasikan kendala-kendala tersebut dalam perwujudan hukum bagi perlindungan nelayan tradisional dalam menghadapi MEA. Kata Kunci : Perlindungan, Perizinan, Pengawasan,MEA
IMPLEMENTASI PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN TERKAIT PELAKSANAAN SIDANG PERMUSYAWARATAN HAKIM (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) Fa’iz Dimas Arya Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait pelaksanaan sidang permusyawaratan hakim yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian yuridis empiris, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pasal 14 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait pelaksanaan sidang permusyawaratan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak sesuai dengan pasal 14 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melaksanakan sidang permusyawaratan hakim menerapkan ketentuan sidang permusyawaratan hakim yang ada pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tidak adanya Peraturan Mahkamah Agung tentang sidang permusyawaratan hakim menyebabkan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak memiliki pengaturan sidang permusyawaratan hakim yang berkekuatan hukum mengikat dan tidak ada kepastian hukum dalam proses sidang permusyawaratan hakim. Upaya untuk mengatasi hambatan yuridis tersebut yaitu dengan memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Sidang Permusyawaratan hakim agar terjaminnya kepastian hukum dalam proses acara persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kata Kunci: Sidang Permusyawaratan Hakim, Perbedaan Pendapat, Kekuasaan Kehakiman.
JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH (DALAM JAMINAN) (Studi Kasus Jual Beli Di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo) Elva Ria Rimawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elva Ria Rimawati, Prof.Dr.Suhariningsih, S.H., MS. Amelia Srikusumadewi, S.H., MKn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: elvariria@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang jual beli hak milik atas tanah (dalam jaminan). Berdasarkan fakta, masih banyak terjadi permasalahan khususnya dalam perjanjian jual beli. Salah satunya ketika objek jual beli yang telah disepakati digunakan sebagai objek jaminan atas perjanjian hutang-piutang yang diajukan oleh pihak penjual di sebuah bank. Sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan bahwa objek jual beli harus bebas dari sengketa manapun, salah satunya tidak diperbolehkan sebagai objek jual beli ketika dalam keadaan sedang dijaminkan. Sedangkan dalam hal ini pihak pemilik tanah sebagai pihak penjual tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya mengenai objek jual beli tersebut kepada pihak pembeli. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana jual beli yang menimbulkan ketidakadilan bagi pembeli hak milik atas tanah (dalam jaminan) dan upaya penyelesaian dalam jual beli yang menimbulkan ketidakadilan bagi pembeli hak milik atas tanah (dalam jaminan). Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan jual beli yang menimbulkan ketidakadilan bagi pembeli hak milik atas tanah (dalam jaminan) serta untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian dalam jual beli yang menimbulkan ketidakadilan bagi pembeli hak milik atas tanah (dalam jaminan). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.   Kata kunci :     Jual Beli, Hak Milik Atas Tanah, Jaminan
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN PEKERJA SEBAGAI SALAH SATU KREDITUR PADA SEBUAH PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT Shinta Sukmawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas terkait kepastian hukum kedudukan pekerja sebagai salah satu kreditur pada sebuah perusahaan yang dinyataan pailit. Dimana terdapat perbedaan penggolongan kreditur pada pengaturan dalam KUH Perdata dan UU Kepailitan yang mengenal penggolongan kreditur, sedangkan UU Ketenagakerjaan tidak mengenal penggolongan kreditur. Terdapat kekaburan norma dalam pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan yang mana pengaturan tersebut telah diinterpretasi dengan putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 bahwa hak pekerja ketika perusahaan pailit terbagi menjadi dua yaitu, (1) upah, merupakan hak utama pekerja yang diberikan sebelum perusahaan pailit, apabila tidak dilaksanakan akan melanggar hak hidup pekerja. (2) hak-hak lainnya merupakan hak yang timbul sebagai akibat dari hubungan kerja yang ada setelah perusahaan mengalami pailit. Kepastian hukum menurut teori desideratum Fuller kejelasan serta konsistensi konsepsi hukum masih belum terpenuhi dalam pengaturan kedudukan pekerja sebagai salah satu kreditor pada perusahaan pailit. Maka seharusnya hukum dapat memberikan jaminan kepastian hukum dengan melakukan legislasi dalam bentuk perubahan UU sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf d dan pasal 10 ayat 2 UU pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut atas putusan MK No. 67/PUU-IX/2013 pengujian pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan bahwa upah pekerja harus dibayar terlebih dahulu daripada utang lainnya, sehingga kedudukan pekerja mendahului semua kreditur baik kreditur separatis maupun kreditur konkuren.   Kata kunci : Pekerja, Kepastian Hukum, Perusahaan Pailit.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 21 AYAT 1 JUNCTO PASAL 26 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA MENGENAI HAK MILIK ATAS TANAH DI BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi di Kementerian Agraria dan Tata Rua I Gusti Kade Prabawa Mahayoga
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

I Gusti Kade Prabawa Mahayoga, 125010107111049, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Juni 2016, “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 21 AYAT 1 JUNCTO PASAL 26 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA MENGENAI HAK MILIK ATAS TANAH DI BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana)”, Prof. Dr. M. Bakri, SH., MS., M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn Kata Kunci : Efektifitas, Nominee, Badan Pertanahan Nasional Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini terkait dengan efektifitas pelaksanaan Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (2) UUPA di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jembrana serta upaya yang dilakukan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jembrana dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (2) UUPA. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (2) UUPA di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganilisa data adalah metode deksriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh dilapangan. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana dan Notaris. Pelaksanaan Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (2) UUPA di BPN Kabupaten Jembrana kurang efektif, karena BPN melakukan pembiaran mengenai keberlakuan perjanjian nominee di masyarakat. Kemudian budaya masyarakat yang masih kurang mengetahui ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (2) UUPA sehingga perjanjian nominee merupakan sesuatu yang lumrah untuk dibuat.
KAJIAN YURIDIS PENGATURAN STANDAR ETIK REKLAME DALAM PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME Anisa Komala Dewi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anisa Komala Dewi, Dr. Tunggul Anshari, S.N, SH., M.Hum, Dr. Shinta Hadiyantina SH.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ichasina94@gmail.com   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlunya standar etik reklame dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai tentang pengaturan standar etik reklame pada peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlunya pengaturan standar etik dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 serta keterkaitannya dengan norma kesopanan. Teknik yang digunakan adalah teknik interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa dalam suatu penyelenggaraan reklame memang dibutuhkan pengaturan standar etik reklame sebagai bentuk dari batasan-batasan dari suatu penyelenggaraan reklame dan juga ketika dihubungkan dengan norma maka peraturan tersebut akan menjadi peraturan yang mampu dipahami oleh masyarakat. Kata Kunci : Standar Etik Reklame, Peraturan Daerah, Pengaturan, Norma Kesopanan
BENTUK PENGATURAN PEMBELIAN SAHAM SEBUAH PERUSAHAAN EFEK YANG MEMILIKI KEKOSONGAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN Febrian Lasianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Febrian Lasianto, Bambang Winarno, Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Febrianlasianto.law@gmail.com Abstrak Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatarbelakangi dengan tidak adanya regulasi yang mengatur tentang pembelian perusahaan efek yang mempunyai kekosongan modal kerja bersih disesuaikan. Peraturan Ketua Bapepam No 20/PM.2003, Keputusan Menteri Keuangan No.153/PMK.010/2010 dan PP No 45 Tahun 1995 hanya mengatur tentang besarnya modal kerja bersih disesuaikan yang harus dimiliki perusahaan efek dan sangsi yang diterima bila perusahaan efek gagal memenuhi modal kerja bersih disesuaikan. Permasalahan terjadi ketika sebuah perusahaan efek memiliki kekosongan modal kerja bersih disesuaikan, dimana perusahaan efek yang gagal memenuhi modal kerja bersih disesuaikan mempunyai akibat hukum yang berbeda dengan perusahaan efek yang mempunyai kekosongan modal kerja bersih disesuaikan. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan adalah pendekatan perundang -undangan (statute approach) dan  pendekatan konsep (conceptual approach). Kata Kunci : Modal Kerja Bersih Disesuaikan, Perusahaan Efek, Akibat Hukum

Page 1 of 5 | Total Record : 47

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue