cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019" : 50 Documents clear
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT IKLAN JASA KURSUS YANG MEMUAT JAMINAN ATAU GARANSI TERTENTU Putu Bela Aprilia Tamara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putu Bela Aprilia Tamara, Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya putubelaapriliatamara@gmail.com   ABSTRAK Undаng-Undаng Nomor 8 Tаhun 1999 tentаng Perlindungаn Konsumen (UUPK) diterbitkan untuk dijаdikаn аcuаn hukum bаgi permаsаlаhаn konsumen. Namun faktanya, masalah perlindungan konsumen masih terus dibicarakan bahkan terasa semakin kompleks. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh konsumen di Indonesia adalah mengenai adanya jaminan atau garansi tertentu pada iklan jasa kursus yang diberikan oleh pelaku usaha. Banyak dijumpai iklan jasa kursus yang memberikan jaminan kepada konsumen jasa kursus bahwa mereka akan memperoleh nilai yang tingi serta kemampuan yang baik. Pelаku usаhа menyebаrluаskаn iklаn jаsа kursus tersebut kepаdа mаsyаrаkаt umum tаnpа meninjаu terlebih dаhulu bаkаt dаn kemаmpuаn cаlon konsumen. Pаdаhаl kemаmpuаn mаsing-mаsing individu sudаh pаsti berbedа, sehinggа sudаh dаpаt dipаstikаn bаhwа semuа konsumen jаsа kursus tersebut tidаk аkаn mencаpаi tingkаt kemаmpuаn tertentu dаlаm wаktu yаng sаmа. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kerugian Konsumen, Iklan, Jasa Kursus, Jaminan. ABSTRACT Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection exists as a legal reference concerning issues that affect consumers. However, the reality is that the protection is still in debate and getting more complicated. Nowadays, advertisements emphasising result guaranteed after attending course program are on the rise, some organisations giving related services even guarantee their students will pass the required score. Business practitioners seem to unstoppably disseminate their promise to the society without being aware of the fact that each individual has his own capability and capacity, and mostly the program ends up with disappointment of the consumers when they find out they cannot meet high scores as promised. Keywords: liability, disadvantaged consumers, course program, guarantee
PENERAPAN HAK EKONOMI PENCIPTA DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU (Studi di UB Press dan Intrans Publishing) Aulia Rahmah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aulia Rahmah, Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD, Moch. Zairul Alam, SH., MH. Fakultas Hukum,Universitas Brawijaya auliarahmah@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya dan hambatan dalam penerapan hak ekonomi pencipta dalam perjanjian penerbitan buku di UB Press dan Intrans Publishing serta perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Dalam perjanjian penerbitan buku terdapat klausul yang mengatur terkait hak ekonomi pencipta khususnya mengenai royalti serta pengalihan hak. Akan tetapi klausul perjanjian penerbitan buku serta dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta serta belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hak cipta. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Digunakan data primer dan sekunder sebagai sumber penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara serta studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) Untuk mengetahui upaya serta hambatan dalam penerapan hak ekonomi pencipta dalam perjanjian penerbitan buku di UB Press dan Intrans Publishing. 2) Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap hak ekonomi pencipta adalah perlindungan preventif. Kata Kunci : Perjanjian, Hak Cipta, Hak Ekonomi, Buku.   ABSTRACT This research seeks to study measures and hampering factors in terms of implementation of economic rights of a creator in agreement of book publishing in UB Press and Instrans Publishing and to study protection for economic rights of the creator. The agreement contains clausal which regulates the economic rights especially regarding royalty and right conveyance. However, the clausal does not seem to protect the economic rights owned by the creator and it is not relevant to the provisions regulated in Act concerning Copyright. The author employed empirical juridical research method along with socio-juridical approach. Primary and secondary materials were obtained from interviews, literature reviews and documentation, followed by descriptive qualitative analysis of the materials, aimed to provide easier data interpretation and to allow easier understanding of the data. The aims of this research based on the research problems are to 1) find out measures and impeding factors regarding implementation of economic rights of creator in publication book agreement in UB Press and Instrans Publishing, 2) reveal that legal protection given to economic rights of the creator is preventive one. Keywords: agreement, copyright, economic rights, book
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM GAGAL SERAH TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) DI INDONESIA Herdina Kusumasari Saputro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Herdina Kusumasari S., M. Zairul Alam, S.H, M.H., Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : herdinakusumasari@gmail.com Pasar modal adalah salah satu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mempercepat perkembangan di zaman ini, dan transaksi Repurchase Agreement yang dalam bahasa berarti Perjanjian Pembelian Kembali (selanjutnya disebut REPO) lebih disukai. Transaksi REPO adalah jenis transaksi di pasar modal di mana kepemilikan saham ditransfer berdasarkan perjanjian pembelian kembali. Mekanisme ini mirip dengan gadai yang tidak membutuhkan jaminan tertentu. Dalam REPO, orang yang mentransfer sahamnya setuju untuk membeli kembali saham yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Banyak pihak terutama perusahaan besar telah menjalankan praktik ini untuk mendapatkan modal tambahan untuk membantu mengembangkan bisnis mereka. Dengan meningkatnya jumlah transaksi, perselisihan tentang REPO menjadi semakin jelas seperti halnya kegagalan dalam menyampaikan REPO. Itu karena beberapa pembeli saham memutuskan untuk menjual kembali saham karena harga yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih tinggi yang bisa mereka dapatkan meskipun REPO seperti yang dibuat sebelumnya. Ketika mendekati tanggal jatuh tempo, penjual gagal membuktikan stok dalam transaksi, yang berakibat pada  kegagalan transaksi REPO. REPO yang berkembang masih tidak sejalan dengan peraturan dan perlindungan hukum yang jelas, sehingga menempatkan investor, terutama asing, dalam bahaya untuk terlibat dalam transaksi. Penelitian ini terutama difokuskan pada transaksi REPO. Kata kunci: perlindungan hukum, transaksi REPO, bursa efek   ABSTRACT Capital market is one of economic activities aimed to speed up the development in this era, and Repurchase Agreement (henceforth REPO) is mostly preferred. Repurchase Agreement is a type of transaction in capital market where share ownership is transferred under the repurchase agreement. The mechanism is similar to that of pawn not requiring particular collateral. In REPO, the one who transfers his/her shares agrees to repurchase the shares as agreed by the parties involved. A lot of parties especially big companies have run this practice to gain additional capital to help develop their businesses. With the increasing amount of transaction, disputes over REPO are getting more obvious like the case in failure to deliver in REPO. It is because several stock buyers decide to resell the stocks due to higher price and higher profits they can get despite the REPO as made earlier. When it approaches the due date, the seller fails to prove the stocks in transaction, leading to a sequence of REPO. The growing REPO is still not in line with the regulation and clear legal protection, putting investors, especially foreign ones, in jeopardy to get involved in transaction. This research is mainly focused on REPO transaction. Keywords: legal protection, REPO transaction, stock exchange
KEWENANGAN MENGATUR SUKU BUNGA OLEH BANK INDONESIA DALAM PEER TO PEER LENDING Nina Rachmawati Syafitri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nina Rachmawati Syafitri, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya E-mail: ninarachmasyafitri96@gmail.com   ABSTRAK Salah satu bentuk inovasi dari teknologi finansial adalah hadirnya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau Peer to Peer Lending. Namun, regulasi yang ada saat ini belum cukup jelas menggambarkan konstruksi hukum dari penyelenggaraan Peer to Peer Lending termasuk wewenang BI dalam mengatur suku bunga Peer to Peer Lending mengingat Peer to Peer Lending menyalurkan kredit kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kewenangan mengatur BI terkait suku bunga Peer to Peer Lending. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, analisis dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pada dasarnya kewenangan BI dalam mengatur penyelenggaraan Peer to Peer Lending telah tertuang dalam Pasal 2 PBI Nomor 19/21/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Namun Pasal tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa BI berwenang mengatur suku bunga Peer to Peer Lending. Sehingga makna mengatur pada Pasal tersebut tidak diketahui mencakup bidang apa dan hingga sejauh mana. Dengan mempertimbangkan rumusan Pasal serta dasar hukum dibentuknya PBI ini, maka apabila yang dimaksud mengatur pada Pasal tersebut mengacu pada tugas dan wewenang yang diberikan kepada BI sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 2 PBI tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial tersebut merupakan dasar hukum bagi kewenangan BI dalam mengatur suku bunga Peer to Peer Lending. Kata kunci : Kewenangan BI, Suku Bunga, Peer to Peer Lending, Teknologi Finansial  ABSTRACT Peer to peer lending is known as technological innovation that enables people to get a loan. However, the regulation regarding this loan system is not clear in terms of giving details concerning legal construction for the implementation of peer to peer lending and the authorities held by Bank Indonesia (henceforth BI) to set the interest rate, recalling that the system exists to give loans to people. This research is aimed to analyse and describe the authorities of BI to regulate interest rate in peer to peer lending. The research is categorised as normative legal research which employed statute, analytical, and conceptual approaches. The research result reveals that the authorities of BI to regulate the implementation of peer to peer lending is clearly stated in Article 2 of Regulation of Bank Indonesia (henceforth PBI) Number 19/21/PBI/2017 concerning Implementation of Financial Technology. However, the Article does not seem to explicitly explain that BI is authorised to set peer to peer lending interest rate. In other words, the meaning of ‘set’ or ‘regulate’ is not clearly defined in terms of its scope. With the reference to the Article and legal framework behind the establishment of the PBI, and if ‘set’ or ‘regulate’ refers to the tasks and authorities given to BI as stated in Article 1, number 10, Article 7, Article 8, letter a and b, and Article 10 of Act Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia, it can be concluded that Article 2 concerning Implementation of Financial Technology is the legal framework for the authorities of BI in terms of setting peer to peer lending interest rate. Keywords: BI authorities, interest rate, peer to peer lending, financial technology.
ANALISA YURIDIS PENGATURAN SYARAT FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT OLEH DEBITOR Michelle Victoria Hondro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Michelle Victoria Hondro, Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H.,M.Kn, Shanti Riskawati, S.H.,M.KnFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : chellvic98@yahoo.co.id AbstrakDi dalam bidang perekonomian, kepailitan sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan nyata yang terjadi. Sampai saat ini pengaturan mengenai kepailitan telah mengalami banyak perubahan, tentunya perubahan tersebut dikarenakan suatu peraturan harus bersifat dinamis seiring perkembangan zaman. Untuk dapat mengajukan permohonan pailit, maka syarat-syarat yang harusdipenuhi adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Namun dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan ada penambahan syarat formil dalam mengajukan kepailitan, yaitu dalam hal permohonan kepailitan atau penundaan kewajibanpembayaran utang diajukan oleh debitor, permohonan wajib dilengkapi dengan surat persetujuan dari kreditor mengenai pengusulan nama pengurus/kurator dalam permohonan. Maka hal ini akan mengarah pada ketidakpastian hukum yang jelas tentang peraturan tersebut.Kata Kunci: Kepailitan, Debitor, Syarat Formil, Surat Edaran Mahkamah Agung ABSTRACTBankruptcy is a common issue in which the regulation has experienced some changes since it should be dynamic from time to time. There are several requirements to meet to apply for bankruptcy. A debtor must have two creditors or more and the debt or does not pay off at least one debt that is due and is payable, the debt has to be declared insolvent by court, either based on the debtor’s application or the creditor’s application. However, Circular Letter issued by Supreme Court Number 2 of 2016 concerning Efficiency and Transparency in Handling Bankruptcy Cases and Postponing Debt Payment in Court adds another formal requirement, in which the application must be proposed by a debtor, the application must have approval from creditors regarding the trustee appointed. This leads to lack of legal certainty in theregulation.Keywords: bankruptcy, debtor, formal requirement, Supreme Court Circular Letter
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK KORBAN PENCABULAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi di Polres Metro Kota Bekasi) Aziz Yusuf Muhammad Rizki
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aziz Yusuf Muhammad Rizki, Dr. Nurini Aprilianda S.H., M.Hum, Dr. Abdul Madjid S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : azizyusufmuhammadrizki@gmail.com  ABSTRAK Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan tentang perlindungan khusus anak krban pencabulan dalam lingkup rumah tangga. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi karena kasus pencabulan anak yang terjadi di kota Bekasi terus meningkat tiap tahun sedangkan pelakunya sendiri adalah orang terdekat korban dan bagaimana cara polres kota Bekasi menerapkan perlindungan khusus kepada anak korban pencabulan dalam lingkup rumah tanggan yang sesuai dengan Undang - Undang, dengan mewawancarai dan mengambil sample data yang di dapatkan dari penyidik khusus yang telah menangani kasus pencabulan dalam lingkup rumah tangga. Dalam menjalankan tugasnya pihak penyidik memiliki banyak sekali kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan khusus untuk memenuhi hak – hak anak korban pencabulan yang sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Sedangkan dalam pasal yang mengatur tentang perlindungan khusus anak korban pencabulan memiliki ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dalam pelaksanaan perlindungan khusus kepada anak korban pencabulan. Permasalahan ini lah yang menjadi pertanyaan bagaiman bentuk pelaksanaan perlindungan khusus Polres Metro Kota Bekasi kepada anak korban pencabulan dalam lingkup rumah tangga dan apakah yang menjadi kendala serta bagaimana upaya Polres Metro Bekasi dalam menghadapinya. Kata Kunci: Perlindungan Khusus, Anak, Pencabulan, Rumah Tangga   ABSTRACT This research studies special protection given to young victims of domestic molestation, which is triggered by the growing incidence of molestation in Bekasi every year, and this issue has encouraged the author to find out how the protection for the victims of the molestation has been implemented according to the law. The data was obtained from interviews with and taking samples from special enquirers that have handled domestic molestation cases in their field. However, there are several impeding factors in providing the protection to the young victims of the case according to the existing law. Moreover, the implementation of giving the protection is still unclear. This issue is questioned regarding the implementation of providing the special protection by the Metro sub-regional police department in Bekasi. Another problem is also related to what impeding factors hamper the implementation to provide the protection to the victims and what measures are taken by the police in Metro Bekasi to encounter the issues. Keywords: special protection, children, molestation, domestic
Dasar Pertimbangan Hakim Menyatakan Bersalah Berdasarkan Pasal Yang Tidak Didakwakan pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 312/PID.B/2013/PN.KIS dan Putusan Nomor 742 K/PID/2014) Catur Budi Prasetyo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Catur Budi Prasetyo, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S, Alfons Zakaria, S.H., LL.M. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Caturbudiprast@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini, pada permasalahan dilatarbelakangi bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai pasal 182 ayat (4) KUHAP, bahwa hakim menjatuhkan putusan harus melakukan musyawarah yang didasarkan pada surat dakwaan. Terdapat putusan pada tindak pidana penganiayaan yang dijatuhi putusan bebas pada pengadilan tingkat pertama dengan putusan No. 312/PID.B/2013/PN.KIS. Kemudian dinyatakan bersalah menggunakan pasal yang tidak didakwakan pada tingkat kasasi dengan putusan No 742 K/PID/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim memutus bebas pada putusan No 312/PID.B/2013/PN.KIS, bahwa tindakan terdakwa tidak mengakibatkan korban terhalang melakukan pekerjaan sehari-harinya, serta perbuatan tersebut merupakan bentuk pembinaan terhadap mahasiswa. Sedangkan pertimbangan hakim menyatakan bersalah terdakwa dalam putusan No. 742 K/PID/2014 pada tingkat kasasi, sebab perbuatan terdakwa tidak mengakibatkan korban terhalang melakukan pekerjaan sehari-harinya maka termasuk dalam penganiayaan ringan. Serta sebagai seorang pedidik seharusnya terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap anak didiknya. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pasal yang tidak didakwakan oleh penuntut umum ini bertentangan dengan kepastian hukum, sebagaimana dalam pasal 182 ayat 4 KUHAP. Serta bertentangan dengan fungsi surat dakwaan sebagai dasar pembelaan terdakwa, dan tujuan dibuatnya surat dakwaan sebagai batas-batas pemeriksaan di dalam pengadilan. Kata Kunci: Surat Dakwaan, Putusan Hakim.   JUDGE’S BASIC CONSIDERATION TO PLEAD SOMEONE GUILTY ACCORDING TO AN ARTICLE NOT INDICTED OVER CRIMINAL PERSECUTION (A Study on Decision Number 312/PID.B/2013/PN.KIS and Decision Number 742 K/PID/2014) Catur Budi Prasetyo, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Alfons Zakaria, S.H., LL.M.   Faculty of Law, Universitas Brawijaya   Caturbudiprast@gmail.com     ABSTRACT Pleading someone guilty must be based on discussion by judges based on indictment and on Article 182 Paragraph (4) of Criminal Code Procedure. There was once an issue in which in a criminal persecution the defendant was declared free from charges in first instance court with Decision Number 312/PID.B/2013/PN.KIS, followed by pleading the defendant guilty in cassation according to an article not indicted, with Decision Number 742 K/PID/2014. The basic consideration taken by the judge when he decided to declare the defendant free from charges was because the crime did not hamper the victim from carrying out daily activities and the persecution was initially intended to deliver educative training given to university students. On the other hand, the consideration referred to by the Judge in cassation was seen from the condition where the victim could still carry out the activities, thus it was only seen as minor persecution. An educator should not do any harm to students. The judge gave verdict based on Article not indicted by general prosecutors and this situation is against legal certainty as highlighted in Article 182 Paragraph 4 of Criminal Code Procedure. Moreover, the decision is not relevant to indictment as the basis to defend the defendant. As known, indictment serves as to show to clarify to what extent enquiry should be delivered in court.   Keywords: indictment, Judge’s decision
Pertimbangan Penyidik Polri Menggunakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penyidikan Perkara Lalu Lintas Yang Mengalami Rem Blong (Studi di SATPAS Polres Malang) Johanes Bornok
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Johanes Bornok, Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., Fines Fatimah, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya johanesbrt@gmail.com  ABSTRAK Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang tidak mengalami rem blong dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengalami rem blong, yang masing-masing dari peristiwa kecelakaan tersebut mengakibatkan matinya orang. Penulisan skripsi ini, menggunakan metode yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisa dekriptif kualitatif. Berdasarkan pembahasan ditemukan jawaban atas kedua rumusan masalah, pertama meliputi faktor yuridis, yaitu matinya orang, disebabkan oleh pengemudi dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, serta teori-teori pendukung, yaitu teori condition sine quanon, teori individualisasi dan teori adequet, kemudian faktor non yuridis yang terdiri dari faktor ekonomi, faktor kebudayaan dalam masyarakat dan faktor jalan raya. Kedua pertanggungjawaban pengemudi roda empat atau lebih yang mengalami kecelakaan akibat rem blong ditentukan berdasarkan faktor yuridis, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Kata Kunci: Pertimbangan Penyidik, Lalu lintas, Rem Blong.   ABSTRACT This research started from road accident not caused by vehicle brake failure and that caused by the brake failure, each of which can cause death. This research employed empirical juridical method with socio-juridical approach. The data of the research was analysed using qualitative descriptive technique. The answers to the research problems discussed in this research were obtained. It took juridical factor regarding the death of a person due to road accident caused by a driver. The theories supporting this research involve condition sine quanon, individualisation, and adequet. Non-juridical factors, however, consisted of economy, culture in societies, and road. The liability of a driver of four wheel or more vehicles involved in a road accident is according to juridical factors comprising the testimonies from witnesses, experts, documents, and a defendant. Keywords: consideration by enquirer, traffic, break failure
KONSEP PIDANA KURUNGAN PENGGANTI RESTITUSI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK SANKSI PIDANA UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR RESTITUSI Reny Aulya Sari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reny Aulya Sari, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Dr. Lucky Endrawati, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya renyaulyasari@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi pidana pengganti bagi pelaku tindak pidana perkosaan yang tidak mampu membayar restitusi. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa urgensi pengaturan pidana kurungan pengganti restitusi sebagai salah satu bentuk sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana perkosaan yang tidak mampu membayar restitusi? dan Bagaimana konsep pengaturan pidana kurungan pengganti restitusi sebagai salah satu bentuk sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana perkosaan yang tidak mampu membayar restitusi? Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan metode interpretasi sistematis. Hasil dan pembahasan yang diperoleh yaitu terdapat kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai restitusi, yang tidak mengatur konsekuensi ketika pelaku tindak pidana perkosaan tidak mampu membayar restitusi. Sehingga dapat dibentuk suatu konsep sanksi pidana untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak mengatur konsekuensi ketika pelaku tindak pidana perkosaan tidak mampu membayar restitusi. Kata Kunci: Pidana Kurungan, Pengganti Restitusi, Pelaku Tindak Pidana Perkosaan.   ABSTRACT This research embarks from absence of law in the laws and regulations concerning criminal sanction imposed as to substitute restitution for rapists who cannot afford to pay the restitution, and it studies the urgency of the jail sentence imposed as to substitute the restitution when the rapists are incapable of paying the restitution and the concept of the jail sentence to substitute restitution as a criminal sanction for rapists who cannot afford to pay. This research employed normative legal research along with statute and conceptual approaches. The legal materials involved both primary and secondary data obtained from literature review, followed by analysis of the data through systematic interpretation. The result finds that there is absence of law in the laws and regulations regulating restitution, where the consequences given to those cannot afford to pay the restitution are not yet regulated. Therefore, the concept regarding criminal sanction to fill the gap of law needs to be established since the consequences are not regulated when rapists cannot afford to pay the restitution. Keywords: Jail Sentence, Substituting Restitution, Rapist.
MEMAKNAI ASAS KEADILAN, PROFESIONALITAS, DAN PROPOSIONALITAS BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK Wirahadi Prima Aji
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wirahadi Prima Aji, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Primaaji101@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna asas keadilan, profesionalitas, dan proporsionalitas. Pilihan ini dilatarbelakangi oleh putusan nomor 34/Pid.Sus/2015/Pn Byl dan putusan nomor 66/Pid.Sus/2016/Pn Mkd yang menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus undang-undang perlindungan anak, hal ini dikhawatirkan dapat mengurangi kekuatan undang-undang perlindungan anak dan juga hilangnya suatu nilai kepastian hukum.Adapun jenis penelitian penulis adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Penulis menggunakan intepratasi teologis untuk mencari makna dari asas-asas tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa makna keadilan, profesionalitas, dan proporsionalitas adalah ketika hak-hak setiap orang dapat terpenuhi sebagaimana mestinya yang diwujudkan dalam bentuk putusan yang mengandung nilai keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dan juga hukumanya sebagai bentuk perlindungan hak korbanya yang dapat dicapai ketika hakim bisa mempertimbangkan putusan dengan bijak, memperhatikan peraturan yang berlaku dan juga membuat putusan yang mengandung nilai moral justice, social justice, dan legal justice itu sendiri. Dan atas dasar tersebut putusan hakim menyimpangi ketentuan minimum khusus tidaklah sesuai dengan makna asas-asas tersebut Kata Kunci: Memaknai, Asas, Keadilan, Profesionalitas, Proporsionalitas, Hakim, Pidana, Dibawah Ketentuan Minimum Khusus, Pencabulan, Anak   ABSTRACT The research topic embarked from the Decision Number 34/Pid.Sus/2015/Pn Byl and Decision Number 66/Pid.Sus/2016/Pn Mkd concerning verdict given under particular minimum punishment in correlation to special Act concerning Child Protection. The concern is that it can violate the power of the Act and the legal certainty. This is a normative research which employed both statute and case approaches. Theological interpretation was used to find out the definitions of the principles of justice, professionalism, and proportionality. All the principles are defined as the condition where all the rights of every individual can be met justly delivered in decisions that hold justice values between how bad the crime is and type of punishment delivered to protect the rights of the victims, in which decisions can be realised when the judge can consider the decisions wisely, the existing regulations, and the decisions should hold the values of moral justice, social justice, and legal justice. In conclusion, the judge’s decision to give verdict under the particular minimum punishment is irrelevant to all those values. Keywords: define, principle, justice, professionalism, proportionality, judge, criminal, under particular minimum punishment, molestation, children

Page 1 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue