cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 39 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, November 2016" : 39 Documents clear
PEMENUHAN HAK PEKERJA OLEH PT. SIDOBANGUN PLASTIC FACTORY MALANG SEBAGAI AKIBAT PUTUSAN PENGADILAN No. 19 / Plw . PAILIT / 2012 / PN . NIAGA . Sby . Jo.No. 31 /PAILIT / 2011 / PN . NIAGA. Sby. Ken Novia Pratiwi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ken Novia Pratiwi, Dr. Budi Santoso, SH., LLM, Amelia Srikusumadewi, SH., MKn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ken_novia@yahoo.co.id ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja apabila perusahaan pailit. Perlindungan hukum bagi pekerja masih belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan masih belum mengertinya para pekerja dalam melindungi hak- haknya apabila terjadi kepailitan. Dan belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh para kurator , karena kurator tidak mendahulukan kepentingan dan hak- hak pekerja.  Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis Dari hasil penelitian diperoleh bahwa sekarang  para pekerja sudah tidak perlu risau karena sudah ada perlindungan bagi pekerja pada perundang- undangan yang berlaku. Perusahaan yang telah dinyatakan pailit, dan semua pengurusannya telah dialihkan kepada tim kurator, wajib memberikan perlindungan bagi pekerjanya yaitu pembayaran utang. Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Kepailitan, Pekerja, Perusahaan   The Compliance of Worker’s Rights by PT. Sidobangun Plastic Factory Malang as a Result of Law Court Decision no. 19 / Plw . Pailit / 2012 / PN . Niaga . Sby . Jo.No. 31 /Pailit / 2011 / PN . Niaga. Sby. Ken Novia Pratiwi, Dr. Budi Santoso, SH., LLM, Amelia Srikusumadewi, SH., MKn Faculty of Law University of Brawijaya Email: Ken_novia@yahoo.co.id   ABSTRACT This article as a purpose to analyze the issue of how legal protection  for workers if the company when a bankruptcy occurs. Legal protection for workers is still not implemented properly because the workers do not understand the importance to protect their rights in the event of bankruptcy. And yet execud by curators do not put the interests and the worker’s right. To answer these problems, this study used method empirical of legal writing with juridical sosiological approach. The results showed that now the workers have no need to worry because there is already protection for workers in the applicable laws. Companies that have been declared bankrupt, and all of the submission have been transferred to the team of curators, must  provide protection for workers namely debt payments. Key words: The Compliance of Right, Bankruptcy, Workers, Company
PENGATURAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBERIAN IZIN TERBANG DALAM USAHA PENINGKATAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL DI INDONESIA Joko Sejati Indra Febrianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transportasi  Udara Adalah transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat umum sebagai sarana tranaportasi yang utama,cepat,dan mudah sehingga perlu adanya perlindungan hukum untuk menjamin keselamatan transportasi ini sehingga terciptanya kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi udara. Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemberian Izin Terbang oleh  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam  prakteknya diwakili Otoritas Bandar Udara. Bentuk penegakan hukum terkait  peraturan  penerbangan  maka  pemerintah  membentuk  undang-undang  yang  baru  yaitu Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Bentuk penegakan  hukum  ini  meliputi kegiatan pencegahan  berupa pengawasan izin penerbangan, pengelolaan manajemen  penerbangan  nasional, hingga pemberian sanksi atas pelanggaran peraturan terkait penerbangan. Kata kunci: TransportasiUdara, Pengawasan Pemberian Izin Terbang, Penegakan Hukum Terkait Peraturan Penerbangan
PERENCANAAN PENETAPAN KOTA BATAM SEBAGAI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH Nur Hadiyati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nur Hadiyati, Dr. Much. Ali Safa’at, SH., MH., M. Dahlan, SH., MHFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYAn.hadiyati@yahoo.co.idABSTRAKKota Batam adalah Kawasan Strategis Nasional yang berstatus sebagai daerahotonom berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 9 Tahun 2015tentang Pemerintahan Daerah. Pada awal tahun 2016 Pemerintah Pusatmenetapkan Kota Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Peneliti mengkajitentang pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dan syarat yang harus dipenuhiKota Batam untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Penelitian inimerupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,konsep, dan komparatif, dengan menggunakan teknik analisis pengumpulan bahanhukum yang diolah dengan teknik logika deduksi. Sehingga disimpulkan bahwaberdasarkan persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangundangan,Kota Batam termasuk dalam katagori layak secara bersyarat sebagaiKawasan Ekonomi Khusus.Kata Kunci : Batam, Kawasan Ekonomi Khusus, Pemerintahan Daerah
PENERAPAN PAJAK HIBURAN BERDASARKAN PASAL 22 AYAT 2 HURUF J PERDA KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TERKAIT PAJAK HIBURAN (PERTANDINGAN OLAHRAGA FUTSAL) Afrizal Suhadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Afrizal Suhadi, Dr. Tunggul Anshari, SN, SH.,M.Hum , Lutfi Effendi, SH.MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : afrizalsuhadi@gmail.com   Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi  penerapan pajak hiburan berdasarkan pasal 22 ayat 2 huruf J Perda kota Malang nomor 2 tahun 2015. Metode analisis yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Analisis tersebut dapat dilakukan dengan cara melihat hukum dalam arti yang nyata, meneliti bagaimana penerapan pajak hiburan yaitu pasal 22 ayat 2 huruf J perda kota Malang, serta menganalisis permasalahan pajak yang dihadapi oleh obyek penelitian, agar kemudian dapat memeberikan alternatif dan saran dari pemecahan permasalahan yang dihadapi. Lokasi penelitian adalah Dinas Pendapatan Kota Malang. Jenis dan Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, pendapat dari ahli hukum dan studi internet. Teknik analisa data adalah deskriptif analisis. Dari penelitian ini dapat diketahui, bahwa penerapan pajak hiburan pasal 22 ayat 2 huruf J perda Kota Malang dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dapat disebabkan oleh faktor penegak hukum, faktor komunikasi, serta faktor masyarakat, sehingga singkronisasi antar faktor tersebut belum dapat berjalan dengan baik. Selain itu, adanya hambatan intern dan ekstern juga dapat memengaruhi pelaksanaan dari hukum tersebut.   Kata kunci :     Pajak, Pajak Hiburan, Penerapan Pajak Hiburan
IMPLEMENTASI PASAL 31 AYAT 3 HURUF C PERDA NO 2 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP WAJIB PAJAK DI AREA MALL OLYMPIC GARDEN MALANG (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan Mall Olympic Garden malang) Anjani Anandito Asri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anjani Anandito Asri, Lutfi Effendi, SH.MH, Agus Yulianto, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : anjanianandito@yahoo.com   Abstrak   Penelitian ini membahas tentang implementasi Pasal 31 Ayat 3 Huruf C Perda Kota Malang No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan fakta, bahwa.masih banyaknya wajib pajak reklame yang belum mengetahui tentang penggolongan papan nama usaha di Mall yang berukuran lebih dari 0,5m2 sebagai objek pajak reklame. Dengan kondisi tersebut tentunya sangat di sayangkan, karena dengan adanya penggolongan objek pajak baru diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaiamana implementasi Pasal 31 Ayat (3) Huruf C Perda Kota Malang No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terhadap wajib pajak di area Mall Olympic Garden Malang  serta  hambatan dalam implementasi Pasal 31 Ayat (3) Huruf C Perda Kota Malang No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terhadap wajib pajak di area Mall Olympic Garden Malang. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 31 Ayat (3) Huruf C Perda Kota Malang No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terhadap wajib pajak di area Mall Olympic Garden Malang serta untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis hambatan dan solusi dalam implementasi Pasal 31 Ayat (3) Huruf C Perda Kota Malang No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah terhadap wajib pajak di area Mall Olympic Garden Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.   Kata kunci :     Implementasi, Peraturan Daerah Kota Malang, Peraturan Daerah
EFEKTIFITAS PASAL 2 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 102/PMK.011/2011 TERHADAP PIHAK IMPORTIR FILM BLU-RAY YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI Faizal Hendrawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faizal Hendrawan Dr. Tunggul Anshari S.N.,S.H.,M.H., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. Faculty of Law Brawijaya University Jl.MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505 Email : faizalhendrawan@gmail.com   Abstract The objective of research was aims to find, analyze and understand The Effectiveness of Article 2 of the Minister of Finance No. 102/PMK.011/2011 Towards the Blu-Ray films Importer Which Is Used For The Personal Interest. The legal analysis is focused to determine the effectiveness of Article 2 of Regulation of the Minister of Finance No. 102 / PMK. 011/2011 against the importer blu-ray films used for personal interests and seek the obstacles encountered and Oversight Services Office of Customs and Excise city of Malang in improving the management of imports of blu-ray films. The journal is prepared by the method of empirical juridical approach sociological jurisdiction. Based on the survey results revealed that essentially the effectiveness of Article 2 of Regulation of the Minister of Finance No. 102 / PMK. 011/2011 against the importers of blu-ray films used for private purposes is still considered less effective because of law enforcement, factors means or facilities to support law enforcement and public awareness of the tax factor. Although in practice there is no obstacle so great. That is because a lack of awareness of importers in the running system of self-assessment against the customs duties although for private purposes other than that relating to the lack of oversight agencies limited authority also led to Article 2 of the PMK is not effectively implemented in order to absorb the money state tax revenues. Obstacles faced and Oversight Services Office of Customs and Excise city of Malang in improving the management of import blu-ray movies are basically the same as the constraints of the withdrawal of tax money in general. From the level of public awareness is low will tax obligations, ignorance of the importer on the whole of their obligations, lack of oversight by the government, limiting the authority of the agency to the lack of adequate facilities to accelerate the process of withdrawal of money the State of taxation where it is biased overcome by the provision of counseling regarding related by the Government..Keywords: Effectiveness, Constraints, Import movies for Personal Use   Abstrak Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa dan memahami Efektifitas Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.011/2011 Terhadap Pihak Importir Film Blu-Ray Yang Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi. Analisis hukum tersebut difokuskan dalam mengetahui efektifitas Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK. 011/2011 terhadap pihak importir film blu-ray yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan mencari kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai kota Malang dalam upaya meningkatkan pengelolaan impor film blu-ray. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada dasarnya efektifitas Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK. 011/2011 terhadap pihak importir film blu-ray yang digunakan untuk kepentingan pribadi dinilai masih kurang efektif karena faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hokum dan faktor kesadaran masyarakat akan pajak. Walaupun dalam penerapannya tidak terdapat kendala yang begitu besar. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran importir dalam menjalankan system self assessment terhadap bea masuk walaupun untuk kepentingan pribadi selain itu kurangnya pengawasan berkaitan dengan keterbatasan kewenangan instansi juga menyebabkan Pasal 2 PMK tersebut tidak efektif diterapkan guna menyerap uang Negara hasil pajak. Kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai kota Malang dalam upaya meningkatkan pengelolaan impor film blu-ray pada dasarnya sama dengan kendala-kendala penarikan uang pajak pada umumnya. Mulai dari tingkat kesadaran masyarakat yang rendah akan kewajiban pajaknya, ketidaktahuan para importer mengenai keseluruhan kewajiban mereka, kurangnya pengawasan oleh pemerintah, pembatasan kewenangan instansi hingga kurangnya fasilitas yang memadai guna lancarnya proses penarikan uang Negara dari pajak dimana hal tersebut bias ditanggulangi dengan pemberian penyuluhan mengenai hal terkait oleh Pemerintah. Kata kunci: Efektifitas, Kendala, Impor film Penggunaan Pribadi  
ANALISIS YURIDIS PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERKAITAN DENGAN PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN (NON CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE) SEBAGAI BENTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEG Afif Azhar Rahmat
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Afif Azhar Rahmat, Dr. Yuliati,S.H.,L.LM dan Eny Haryati ,S.H.,M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Afifazhar34@gmail.com   Abstrak Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatarbelakangi dengan adanya pertentangan norma serta konflik hukum anatara Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjadi dasar hukum dalam perampasan aset tanpa pemidanaan (Non Conviction Based Asset Forfeiture) dengan Asas Praduga Tidak Bersalah , Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, serta interpretasi secara historis.   Kata Kunci: Perampasan Aset,Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan,Asas Praduga Tidak Bersalah   Abstract it is focused on the problems that triggered by the presence of contention a norm and conflicts law state of the article 67 act no. 8 / 2010 on prevention and eradication of criminal acts of money laundering on which to base law in deprivation of assets without pemidanaan ( non conviction based asset forfeiture with the principles of presumption innocent , research thesis this uses the method juridical normative with the methods approach and regulations ( statute approach ) and approach cases ( case approach ) .Material law primary , secondary , and tertiary obtained researchers will analyzed by using a technique qualitative analysis , and interpretation historically . Keywords: Asset Seizure, Confiscation of Assets Without Punishment, Principle of Presumption of Innocence.
ANALISA JANGKA WAKTU PENANGKAPAN DALAM PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Sunda Denuwari Sofa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Sunda Denuwari Sofa, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2016, ANALISA JANGKA WAKTU PENANGKAPAN DALAM PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, Dr. Ismail Novianto, S.H. M.H., Alfons Zakariah, S.H., LL.M.   Persoalan radikalisme dalam bangsa Indonesia telah lahir sejak delapan puluh tahun silam. Perkembangan terorisme di Indonesia melebihi Negara maju dan menyamai perkembangan terorisme di India dan Pakistan. Bahkan di beberapa negara berkembang, perkembangan terorisme sangat menonjol karena latar belakang ekonomi, sosial, politik dan geografi. Reaksi terhadap penerbitan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme didorong oleh Resolusi di DK PBB Nomor 1373 dan kecenderungan untuk menyimpangi prinsip-prinsip “due process of law” dan lebih berpihak pada perlindungan dan hak korban daripada pelaku teror. Dalam penelitian ini membahas mengenai permasalahan terkait jangka waktu penangkapan terduga terorisme ditinjau dari International Covenant on Civil and Political Rights dan pengaturan jangka waktu penangkapan terduga terorisme dalam Criminal Code Act 1995 Australia dan The Terrorism Act 2006 Inggris. Penelitian ini menggunakan metode yurudis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach) dengan tehnik analisa data dengan logika deduktif. Penelitian ini dilakukan dengan maksud mendeskripsikan dan menganalisa pasal 28 dikaitkan dengan ketentuan ICCPR mengenai Liberty and Security of Person dan perundang-undangan terorisme di Negara Autralian dan Inggris. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketentuan dalam pasal 28 tidak sesuai dengan ketentuan ICCPR dan perundang-undangan terkait jangka waktu penangkapan di negara Australi dan Inggris. Sebagaimana yang diketahui sebelumnya bahwa ICCPR menjadi optik analisa terhadap pasal 28 terkait jangka waktu penangkapan yang menjadi acuan bagi semua negara anggota peratifikasi. Jangka waktu atau lamanya masa penangkapan dalam pasal 28 tidak mencerminkan ketentuan ICCPR yang dijelaskan lebih lanjut oleh Human Right Committe dalam General Comment No. 35, bahwa kebebasan individu dan keamanan individu sangat mutlak yang dilindungi oleh Deklarasi Universal. ICCPR Memperbolehkan negara dalam hal perampasan kebebasan sementara waktu atau penangkapan, akan tetapi tidak semena-mena. Jangka waktu atau lamanya masa penangkapan dalam pasal 28 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 butir 3 ICCPR mengenai hak individu yang ditangkap atas dugaan suatu kejahatan untuk segera dihadapkan dimuka hakim. Ketika terduga terorisme ditangkap lantas harus menunggu 7 hari agar bisa melangkah ke proses selanjutnya. Perbedaan ketentuan mengenai jangka waktu penangkapan dalam pasal 28 ditentukan lebih lama dibandingkan dengan ketentuan jangka waktu penangkapan di negara Australia dan Inggris yang hanya memberikan waktu 48 jam atau 2 hari untuk melakukan penangkapan awal. Semakin lama jangka waktu penangkapan, maka semakin berpotensi lahirnya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Jika penulis amati pasal 28 sangatlah rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia ditinjau dari konvensi Internasional terkait HAM dan perundang-undangan terorisme di negara Australia dan Inggris.   Kata kunci : Jangka Waktu, Penangkapan, Hak Asasi Manusia. ABSTRACT Sunda Denuwari Sofa, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University, September 2016, ANALYSIS DURATION OF ARREST IN ARTICLE 28 OF LAW NUMBER 15 OF 2003 ON COMBATING CRIME OF TERRORISM BASED ON HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE, Dr. Ismail Novianto, SH M.H., Alfons Zakariah, SH, LL.M. The problem of radicalism in the Indonesian nation has been born since eighty years ago. The development of terrorism in Indonesia was higher than developed countries and equal development of terrorism in India and Pakistan. Even in some developing countries, the development of terrorism is very prominent because of the background of the economic, social, political and geography. Reaction to the publication of legislation eradication of terrorism is driven by UN Security Council Resolution No. 1373 and the tendency to deviate the principles of "due process of law" and more in favor of the protection and rights of the victims rather than the perpetrators of terror. In this study discusses the issues related to the arrest of an unexpected period of terrorism in terms of the International Covenant on Civil and Political Rights and the setting period of unexpected arrests of terrorism in the Criminal Code Act 1995 of Australia and The Terrorism Act 2006 of England. This research method using a normative juridical approach to legislation (statue approach), and a comparative approach (comparative approach) with the data analysis techniques with deductive logic. This research was conducted with the intention to describe and analyze the provisions of article 28 of the ICCPR is associated with the Liberty and Security of Person and terrorism legislation in the Australian State and English. The analysis showed that the provisions of Article 28 does not comply with the provisions of the ICCPR and relevant legislation in the country of arrest period Australia and England. As is known in advance that the ICCPR into the optical analysis of Article 28 on catching period is the reference for all member states ratifying. Duration or length of arrest in section 28 does not reflect the provisions of the ICCPR further described by the Human Rights Committee General Comment No. 35, that individual freedom and security of individuals is absolutely protected by the Universal Declaration. Allowing ICCPR states in terms of deprivation of liberty temporarily or arrest, but not arbitrarily. Duration or length of arrest in section 28 was not in accordance with the provisions of Article 9 point 3 of the ICCPR regarding the rights of individuals arrested on suspicion of a crime to be immediately brought before a judge in advance. When unexpected terrorism were arrested and then had to wait for seven days in order to move to the next process. Differences in the provisions regarding the period specified in Article 28 arrest longer than the term of the arrest provision in Australia and the UK are only giving 48 hours or 2 days to do the initial arrest. The longer the term of the arrest, the greater the potential birth of a violation of human rights. If the authors observe chapter 28 are particularly vulnerable to human rights abuses in terms of international conventions related to human rights and terrorism legislation in Australia and the UK.   Keyword : Period, Arrest, Human Rights.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 04/PID.SUS/2011/PT.BJM) Belan Dewangga Pribadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Belan Dewangga Pribadi, Dr. Bambang Sugiri, SH., MS, Eny Harjati, SH., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: 125010107111116@mail.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dengan memakai studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 04/PID.SUS/2011/PT.BJM. Korporasi merupakan salah satu subjek hukum pidana di Indonesia sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara formil mengenai korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi. Sesuai dengan aturan tersebut maka dalam kasus ini PT. Giri Jaladhi Wana dijatuhi pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan berupa penutupan sementara, namun hingga saat ini putusan denda itu belum dibayarkan oleh PT. Giri Jaladhi Wana. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif. Hal ini merupakan konsekuensi pemilihan topik permasaahan yang akan dikaji dalam penelitian ini objeknya adalah permasalahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan penjatuhan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi sudah bisa diterapkan, namun dalam pelaksanaanya masih timbul berbagai permasalahan diantaranya adalah konsekuensi hukum terhadap korporasi yang tidak melaksanakan pidana denda dan hukum acara yang masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana subjek hukumnya hanya manusia. Dalam jangka pendek penulis menyarankan kepada jaksa maupun KPK untuk mempertimbangkan untuk menempuh upaya hukum melalui jalur perdata demi efisiensi pengembalian kerugian negara sedangkan dalam jangka panjang diharapkan Indonesia memiliki aturan yang lebih komprehensif baik dalam hukum formil maupun materiil mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi. Abstract This study aimed to analyze the responsibility of corporation criminal in the act of corruption act by using a case study of Banjarmasin High Court decision No. 04/PID.SUS/2011/PT.BJM. Corporate is one of the subjects of criminal law in Indonesia in accordance with Article 20 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning amendments to Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication governing formally of the corporation as legal subjects in criminal act of corruption. In accordance with the rules then in this case PT. Giri Jaladhi Wana is sentenced to fines and additional penalty in the form of a temporary closure, but until now the decision of the fine was not paid by PT. Giri Jaladhi Wana. This legal research was conducted by means of normative legal research. This is a consequence of the selection of problem topic to be studied in this research object is the legal problem. Based on the results of research and discussion it can be concluded that the application of sentences against corporation in criminal act of corruption can already be applied, but the implementation still raised various issues including legal consequences against corporation that does not carry out criminal penalties and procedural law that still refers to the Book of of Criminal Procedure Code where the legal subjects are only human. In the short term the writer suggested the prosecutor and Corruption Eradication Commission to consider to take legal action through civil method for the sake of efficiency of indemnification of the country, while in the long run it is expected that Indonesia has a more comprehensive rules in both formal and substantive law regarding criminal acts of corruption committed by corporations. Key words: Criminal Liability, Corporate, Criminal Act of Corruption. 
IMPLIKASI CALON TUNGGAL TERHADAP PERKEMBANGAN DEMOKRASI LOKAL Febriyan Abiyoga
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK   Keberadaan demokrasi lokal merupakan bentuk entitas sekaligus simbol daerah, tentu secara konstitusional, posisi demokrasi lokal yang terdapat di daerah tidak dapat ditangguhkan dan tidak berlaku surut. Dan dalam hal ini menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal melalui pemimpin daerah yang terpilih berdasarkan kondisi pemilihan calon tunggal. Dimana tujuan mendasar dari pemilihan kepala daerah itu sendiri adalah untuk membentuk platform perkembangan bagi demokrasi lokal. Namun proses demokratisasi kedaulatan rakyat tersebut mengalami gangguan dikarenakan terdapat kondisi yang bertentangan dengan norma hukum yang telah diatur didalam Undang-Undang. Sehingga menimbulkan permasalahan berupa kondisi pelaksanaan pemilihan kepala daerah hanya dengan hanya pasangan calon tunggal. Melalui Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi mengizinkan bagi setiap daerah yang hanya terdapat satu pasangan calon untuk tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah. Konsep demokrasi pemilihan calon tunggal secara nyata berpotensi menyebabkan kemunduran demokrasi. Mengingat konsepsi pasangan calon tunggal secara politik merupakan jalan pintas terhadap proses pemilihan demokratis. Secara hukum dengan kondisi pengaturan seperti saat ini, praktis memiliki potensi permasalahan hukum dalam proses implementasinya. Apabila kondisi demikiann terjadi maka hal ini dapat menghambat perkembangan demokrasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, Pertentangan diantara norma secara langsung menciptakan sebuah bentuk dampak berupa implikasi pasangan calon tunggal terhadap perkembangan demokrasi lokal.     ABSTRACT The existence of local democracy is a form of entities and a symbol of the region, of the constitutional position of local democracy of the region can not be suspended and is not retroactive. And in this case becomes a challenge to improve the quality of local democracy through local leaders who are elected by single candidate selection condition. Where the fundamental purpose of the local election itself is to establish a platform for the development of local democracy. But the democratization process of the people's sovereignty impaired because there are conditions that are contrary to legal norms that have been regulated under the Act. Which cause many problems such as the condition of the implementation of the local elections only with just a single candidate pair. Through the Constitutional Court No. 100 / PUU-XIII / 2015, the Constitutional Court allowed for each region there is only one pair of candidates to continue to implement the local elections. The concept of the democratic election of a single candidate is the real potential to cause deterioration of democracy. Given the conception of a single political candidate pair is a shortcut to the process of democratic elections. By law by setting conditions such as current, practical potential legal issues in the implementation process. If demikiann condition occurs then this can hamper the development of democracy at the local level. Therefore, the contradiction between the norms of directly creating a form of impact in the form of a single candidate pair implications on the development of local democracy.

Page 1 of 4 | Total Record : 39

 1   2   3   4 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue