cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 33 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022" : 33 Documents clear
EFEKTIVITAS PASAL 22 AYAT (1) PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BERKAITAN MENGENAI JANGKA WAKTU PENERBITAN PASPOR BIASA (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta) Anastasya Putri Asmandanu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anastasya Putri Asmandanu, Herlin Wijayati, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169, Malang e-mail: anastasyaputri2601@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Efektivitas Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Berkaitan Mengenai Jangka Waktu Penerbitan Paspor Biasa namun dalam Efektivitas Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, masih didapati adanya pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai peraturan yang berlaku karena adanya beberapa faktor yang menghambat, yaitu Sistem Jaringan, Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), Faktor Sarana dan Fasilitas. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode sosio-legal, dengan pendekatan case approach. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dan juga studi lapangan. Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah dalam bentuk analisis preskriptif dengan dasar analisis kualitatif. Teknik analisis preskriptif dengan dasar analisis kualitatif digunakan dengan cara melihat ketentuan peraturan keimigrasian dan data kualitatif dаri mаsаlаh yаng timbul аkаn diаnаlisis mendаlаm dengаn berdаsаr pаdа perаturаn perundаng-undаngаn dаn teori-teori kepustаkааn hinggа diperoleh kesimpulаn аkhir. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa mengenai Efektivitas Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Berkaitan Mengenai Jangka Waktu Penerbitan Paspor Biasa di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta masih didapati adanya ketidaksesuaian dengan peraturannya karena terhambat oleh beberapa faktor hambatan. Kata Kunci: Efektivitas, Jangka waktu Penerbitan Paspor, Keimigrasian ABSTRACT This research aims to investigate the effectiveness of Article 22 Paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights regarding the time taken to issue an ordinary passport, While the implementation was found not relevant to Article 22 Paragraph (1) of the Regulation of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 8 of 2014 concerning Ordinary Passport and Travel Document in Lieu of Passport due to several hampering factors in a networking system, the lack of human resources, and facilities and infrastructure. This research employed socio-legal and case approaches. Data were collected from library research and field observation. The data were analyzed based on a qualitative analysis-based prescriptive analysis that looks at the regulatory provisions of immigration and the qualitative arising from the problems that are profoundly analyzed according to the legislation and literature theories to reach a conclusion. The research reveals that is the irrelevance of the implementation linked to the effectiveness of Article 22 Paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights regarding the time taken to issue an ordinary passport in immigration office class I of Soekarno-Hatta due to several impeding factors. Keywords: effectiveness, time taken to issue a passport, immigration
PENANGANAN KASUS PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA ERA PANDEMI COVID-19 DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO (Studi Kasus di Kabupaten Mojokerto) Bibit Nurjayanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bibit Nurjayanti, Budi Santoso, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: bibitjayantigm@student.ub.ac.id ABSTRAK Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat), secara garis besar terurai dalam konstitusi pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia sebagai negara hukum tentunya mempunyai konsekuensi yang logis, konsekuensinya ialah segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum serta untuk menjaga dan mengawasi hukum agar berjalan secara efektif maka dibentuklah lembaga peradilan. Dalam pokok bahasan skripsi ini adalah membahas mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang dimana dalam pemutusan hubungan kerja tidak dilakukan sesuai prosedur yang ada oleh suatu perusahaan. Perusahaan tersebut berada di Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto merupakan kabupaten yang padat dengan industri, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Terdapat 934 Perusahaan dan Badan Usaha. Dari banyaknya perusahaan yang ada di kabupaten Mojokerto ada beberapa perusahaan yang melakukan Pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada pekerja/buruhnya sehingga terjadinya perselisihan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu serikat pekerja PT.Pakerin menjelaskan bahwa dengan adanya pandemi covid-19 menjadikan perusahaan tersebut mengalami penurunan omset, akan tetapi pekerja juga membutuhkan penjelasan yang tepat dalam pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha tersebut dan ingin meminta haknya seperti uang kompensasi maupun gaji selama pengakhiran hubungan kerja tersebut sehingga terjadi perselisihan. Kata Kunci: Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan Pemutusan hubungan Kerja Sepihak, Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja di era pandemi covid-19 ABSTRACT Indonesia is a state of law (rechtstaat) as asserted in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 Paragraph (3). This status has also brought logical consequences where all matters must comply with the law, and judicial bodies exist to monitor whether the law is enforced effectively. This research mainly discusses disputes arising in a layoff that is performed not according to procedures by companies. One of the companies observed in this research is located in Mojokerto Regency. This regency is home to industries, and the data collected from the labor agency of the regency reported that there were 934 companies and legal entities in the area. Some of the companies have dismissed some of their employees arbitrarily, and this has sparked disputes between the two parties. Interviews once conducted with the members of the labor union of PT. Pakerin indicate that the company has experienced falling income since the pandemic. On the other hand, its employees demanded compensation due to the layoff. Keywords: Industrial Relations Disputes, Unilateral Termination Disputes, Termination Disputes in the Pandemic Covid-19
MEDIASI PENAL SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Brian Bagus Wiyan Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Brian Bagus Wiyan Putra, Prija Djatmika, Ladito Risang Bagaskoro Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No 169 Malang e-mail: brianbwp@student.ub.ac.id ABSTRAK Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalis implikasi hukum pengaturan ganti kerugian korban tindak pidana penipuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta memberikan saran terhadap pengaturan untuk ganti kerugian korban tindak pidana penipuan di Indonesia ke depan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, pengaturan penyelesaian tindak pidana penipuan dengan ganti kerugian menggunakan mekanisme keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini memiliki beberapa catatan permasalahan khususnya mengenai tidak adanya payung hukum yang mengupayakan adanya ganti kerugian korban tindak pidana penipuan. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini perlu membuat payung hukum mengenai penyelesaian tindak pidana penipuan dengan ganti kerugian yang diatur dalam peraturan per-Undang-Undangan. Dalam hal ini pemerintah dapat menggunakan mediasi penal dengan dasar kebiasaan masyarakat Indonesia menggunakan musyawarah dalam penyelesaian suatu perkara. Penggunakan mediasi penal selanjutnya dengan tinjauan komparasi terhadap pengaturan diversi dalam UU SPPA dan pengaturan mediasi penal serta kompensasi dalam French Code de Procedure de Penale. Dimana berdasarkan tinjauan komparasi tersebut selanjutnya mediasi penal di Indonesia dapat dirumuskan lebih lanjut dalam bab tersendiri mengenai mediasi penal dalam KUHAP. Sehingga hal ini diharapkan dapat menjadi win-win solution bagi korban dan juga pelaku tindak pidana penipuan. Kata Kunci: Mediasi Penal, Ganti Kerugian, Korban, Penipuan ABSTRACT This research identifies and analyzes the legal implication of the regulations concerning compensation of the victims of fraud as a criminal offense within the judicial system of criminal law in Indonesia and gives recommendations to the regulations regarding compensation of the victims of fraud in the future. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results reveal that settling the case of fraud by providing compensation according to the mechanism of restorative justice in the judicial system of criminal law in Indonesia has some issues, especially regarding the absence of legal protection that encourages compensation to be provided for the victims concerned. Departing from this problem, the judicial system of criminal law over fraud should set legal protection regarding fraud and compensation in the legislation. In such a case, the government could refer to penal mediation. Moreover, the comparison of the diversion as in Law concerning the Judicial System of Juvenile Crime and the regulatory provisions of penal mediation and the compensation as in the French Code de Procedure de Penale is required. The penal mediation can be further formulated in a separate section concerning penal mediation in Criminal Code Procedure. This approach is expected to provide a win-win solution for both the victims and the offenders of the fraud. Keywords: penal mediation, compensation, victim, fraud
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERKAIT PELAKU PERTUNJUKAN DITINJAU DARI HUKUM HAK CIPTA SENGKETA KASUS WARKOPI VS WARKOP DKI Danang Sudrajat Chairu Zaman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Danang Sudrajat Chairu Zaman, Afifah Kusumadara, Yenny Eta Widiyanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: danangscz@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini dilakukan karena dilatarbelakangi oleh penulis menemukan adanya kekaburan norma pada suatu peraturan perundang undangan di Indonesia yang mengatur tentang Hukum Hak Kekayaan Intlelektual khusunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang Hak Cipta, pada dasarnya dalam Undang Undang Hak Cipta tidak hanya mengatur tentang Hak Cipta saja akan tetapi terdapat juga yang dinamakan dengan Hak Terkait (Neighbouring Rights) yang mana merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh Pelaku Pertunjukan Produser Fonogram, atau lembaga penyiaran, pada penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai Hak Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan Pelaku Pertunjukan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersama sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Disini penulis merasa adanya kekaburan norma mengenai batasan mempertunjukkan suatu ciptaan bahwasannya terhadap hal hal yang dikategorikan atau termasuk dalam suatu pertunjukkan yang dapat diberikan perlindungan Hak Terkait (Neighbouring Rights) tidak terumuskan secara jelas sehingga penulis merumuskan dua rumusan masalah yang pertama 1) Bagaimanakah pengaturan batasan perlindungan hukum terhadap Hak Terkait (Neighbouring Rights) Pelaku Pertunjukan jika ditinjau dari Undang Undang Hak Cipta? 2) Bagaimana pelaksanaan terbaik terhadap pengaturan Neighbouring Rights Hak Terkait berdasarkan Konvensi Internasional dan peraturan luar negeri yakni Negara Singapura dan Inggris? Penelitan ini merupakan peneltian yuridis normatif yang mana merupakan penelitian dengan cara menelaah suatu peraturan perundang undangan kemudian pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan perundang undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). data data dan sumber bahan hukum yang didapatkan penulis dalam penelitian ini adalah hasil analisis dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mana dalam hal ini peraturan yang berkaitan dengan hak cipta dan hak terkait (Neighbouring Rights) antara lain 1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang Undang Hak Cipta) 2) Copyright Act 1988 (Inggris) 3) Copyright Act (Chapter 63, 1999 Revised edition (Singapura) Kata kunci: Hak Cipta, Hak Terkait, Pelaku Pertunjukan ABSTRACT This research departs from the vagueness of norms regarding Intellectual Property Rights (IPRs) in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Specifically, this law governs not only copyright but also neighboring rights as exclusive rights held by performers, specifically the phonogram producers or broadcast corporations. This research further studies this right according to Article 1 Paragraph (6) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, defining performers as a person or several persons independently or jointly showing a creation. In this case, this research observes that there is a vagueness of the norm regarding the scope of showing a creation since there are several matters that can be categorized as or included in a performance that can be given the protection of neighboring rights, while this matter is not highlighted. Departing from this issue, this research aims to investigate 1) how is the scope of the legal protection regarding neighboring rights of performers regulated according to the perspective of Copyright Law? 2) what is the best implementation regarding the regulation of neighboring rights according to International Convention and the regulations applied in other countries such as Singapore and UK? This research employed normative-juridical methods intended to study the legislation and statutory and comparative approaches. The data analyzed consisted of primary, secondary, and tertiary data regarding copyright and neighboring rights, including 1) Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, 2) Copyright Act 1998 (UK) 3) Copyright Act (Chapter 63, 1999 revised edition (Singapore)). The research results reveal that Law Number 28 of 2014 concerning Copyright does not have any comprehensive regulatory provisions and fails to give a comprehensive understanding to performers and this lack may lead to the absence of legal certainty for people working in entertainment industries, like in the case between Warkopi and Warkop DKI. Moreover, the existence of performers cannot be guaranteed. Keywords: Copyright, Neighbouring Right, Artist Performance
PENGGUNAAN SATELIT MATA-MATA OLEH NEGARA BERDASARKAN HUKUM RUANG ANGKASA Dave Wiryawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dave Wiryawan, Adi Kusumaningrum, Dony Aditya Prasetyo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: wiryawandave99@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait kekaburan pengaturan penggunaan satelit mata-mata dalam hukum ruang angkasa. Satelit mata-mata merupakan sebuah teknologi yang digunakan khusus untuk kepentingan militer dan digunakan untuk meningkatkan efektivitas operasi-operasi militer di bumi. Penggunaan satelit mata-mata ini menimbulkan sebuah perdebatan di dalam komunitas internasional, di mana satelit mata-mata belum memiliki kedudukan hukum yang jelas dan tujuan pemakaiannya belum bisa diidentifikasikan sebagai sebuah kegiatan agresif maupun non-agresif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif, yang mempelajari dan mengkaji asas-asas dan kaidah hukum positif melalui studi kepustakaan dan literatur. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap prinsip hukum internasional, pendekatan peraturan perundang-undangan, serta perbandingan hukum internasional. Dari penelitian ini, Penulis mendapatkan jawaban yakni bahwa : (1) Penggunaan satelit mata-mata saat ini belum memiliki pengaturan hukum yang jelas, asas-asas hukum yang berlaku saat ini juga tidak cukup untuk memberikan kepastian hukum, seperti asas peaceful purposes di dalam Outer Space Treaty 1967 yang memiliki multi tafsir. Jika tidak diberikan pengaturan hukum yang jelas, maka penggunaan satelit mata-mata dapat mengancam hak kedaulatan dan privasi negara dan menimbulkan perlombaan senjata di ruang angkasa. (2) Untuk mengatasi permasalahan hukum ini, maka Outer Space Treaty 1967 sebagai sumber hukum ruang angkasa harus diamendemen agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Melalui amendemen, Outer Space Treaty 1967 memberikan kepastian hukum yang jelas bagi asas-asas yang dapat ditemukan di dalamnya dan bagi penggunaan satelit mata-mata di ruang angkasa. Kata kunci: satelit mata-mata, hukum ruang angkasa, Outer Space Treaty 1967, peaceful purposes ABSTRACT This research studies the issue of the vagueness of regulatory provisions over the use of a reconnaissance satellite according to space law. A reconnaissance satellite is a technology specifically used in military services and increasing the effectiveness of military operations on earth. However, its use has sparked debate in the international community, where this satellite does not have any settled legal standing and the goal of its use cannot be identified as an aggressive or non-aggressive act. This research employed normative-juridical methods, studying the principles of positive law from literature. This research also takes into account the studies of international law principles, and statutory and comparative approaches comparing international laws. The research reveals that (1) the use of a reconnaissance satellite does not have any clear regulatory provisions and the current legal principles, including peaceful purposes in Outer Space Treaty 1967, do not adequately give legal certainty, and it even sparks multi-interpretation. The use of a reconnaissance satellite can threaten the sovereignty and privacy rights of a state, leading to weapon battles in space unless strict regulatory provisions are made, and (2) to tackle this issue, the Outer Space Treaty 1967 as the source of space law must be amended to adjust it to the current development of technology. With the amendment, Outer Space Treaty 1967 can give legal certainty to the principles therein and reconnaissance satellite users in space. Keywords: reconnaissance satellite, space law, Outer Space Treaty 1967, peaceful purposes
ANALISIS YURIDIS JAMINAN RAHN TASJILY PADA PEGADAIAN SYARIAH Devina Talitha Amalia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Devina Talitha Amalia, Siti Hamidah, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: devinatalitha@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum Rahn Tasjily Tanah pada Pegadaian Syariah serta menganalisa akibat hukum Rahn Tasjily Tanah dalam perspektif hukum jaminan di Indonesia. Rahn Tasjily Tanah adalah jaminan atas suatu utang berupa sertifikat tanah SHM/HGB. Adapun benda jaminan dalam Rahn maupun Rahn Tasjily adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dikeluarkannya Rahn Tasjily Tanah sebagai produk pembiayaan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara akad Rahn Tasjily Tanah dengan Pasal 1150 KUHPerdata yang dapat menimbulkan konflik hukum. Sementara itu, hak tanggungan merupakan lembaga jaminan hak atas tanah yang berkedudukan kuat menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer diperoleh dari Akad Rahn Tasjily Pegadaian Syariah dengan teknik analisis interpretasi. Hasil dari penelitian ini adalah status hukum Rahn Tasjily Tanah pada pegadaian syariah adalah tidak sah karena hukum benda bersifat tertutup. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menegaskan bahwa hak tanggungan adalah satu-satunya lembaga jaminan hak atas tanah. Akad Rahn Tasjily Tanah tidak memenuhi syarat sah kausa yang halal karena isi dan tujuan dari akad tersebut adalah untuk mengikat benda sebagai jaminan atas utang dengan hak tanggungan yang bertentangan dengan Pasal 1150 KUHPerdata yang menegaskan bahwa gadai adalah jaminan benda bergerak, sehingga akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Kata Kunci: Hak Tanggungan, Rahn Tasjily, Pegadaian Syariah ABSTRACT This research aims to find out the legal standing of Rahn Tasjily Security in the sharia pawnshop and to analyze the legal consequences of the law of Rahn Tasjily according to the perspective of security law in Indonesia. Rahn Tasjily for land in Rahn or Rahn Tasjily refers to moveable or immoveable objects. The issuance of Rahn Tasjily of land shows that there is
JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN BAGI PEKERJA/BURUH DI BIDANG INFORMAL Gara Srilangka
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gara Srilangka, Abdul Rachmad Budiono, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: garasrilangka88@gmail.com ABSTRAK Jaminan sosial merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja/buruh. Indonesia sendiri telah memiliki beberapa jaminan sosial seperti jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan Kesehatan. Akan tetapi, saat dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja muncul jaminan sosial baru yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan baru ini merupakan angin segar bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Namun permasalahan baru justru timbul pada jaminan kehilangan pekerjaan ini. Yaitu pada kepesertaan jaminan kehilangan pekerjaan ini yang mana hanya pekerja/buruh yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha saja yang dapat menikmati jaminan kehilangan pekerjaan ini atau bisa disebut dengan pekerja/buruh formal saja. Luputnya pekerja/buruh informal dalam jaminan kehilangan pekerjaan ini menambah masalah yang cukup serius melihat bahwa sistem jaminan nasional ini diselenggarakan berdasarkan asas kemanusian, asas manfaat, dan asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. sehingga dimasa yang akan dating, Indonesia diharapkan untuk memformulasikan ketentuan hukum mengenai kepesertaan peekrja/buruh informal pada jaminan kehilangan pekerjaan ini. Kata Kunci: formulasi hukum, jaminan kehilangan pekerjaan, kepesertaan jaminan kehilangan pekerjaan, pekerja/buruh informal ABSTRACT Social security is provided by the government to give protection to workers/laborers in Indonesia. Other types of security such as old-age benefits, death security, insurance for work accident, and health insurance are available in Indonesia. Furthermore, new security given to those losing their job is also provided following the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This security brings fresh air to workers/laborers losing their jobs. This security is only restricted to workers/laborers connected to the companies they work for, or those working in formal sectors. This restriction that does not cover informal workers/laborers is a serious issue because national security is conducted according to the principles of humanity, benefits, and justice for all the people of Indonesia. Indonesia is expected to formulate the provision of the law regarding the security provided for informal workers/laborers when they have to lose their job. Keywords: formulation of the law, job-loss insurance, the membership of job-loss insurance, informal workers/laborers
TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn) Kristiyana Febriyanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kristiyana Febriyanti, Setiawan Noerdayasakti, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: tyana.febriyanti98@gmail.com ABSTRAK Putusan yang menarik dianalisa mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak adalah Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn. Pada putusan tersebut, Muda Batubara (terdakwa) terbukti melakukan pelanggaran pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang melarang penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis Shabi bagi diri sendiri. Peneliti merasa tertarik dalam melakukan analisa putusan tersebut dikarenakan putusan hakim yang memberikan putusan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 tahun tanpa melakukan pertimbangan mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga peneliti melakukan pembagian 2 rumusan masalah yaitu, apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap anak yang menjadi penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Mdn telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? dan apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap anak yang menjadi penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2012 adalah kurang tepat. Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim anak tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak yang secara jelas telah diatur dalam Pasal 2 huruf b, d, f dan i, dan Pasal 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Kata Kunci: Anak, Narkotika, Pertimbangan Hakim ABSTRACT Court Decision Number 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn is found intriguing, where Muda Batubara as the defendant was proven guilty of violating Article 127 Paragraph (1) letter a of Law concerning Narcotics, especially regarding the abuse of shabi categorized as class 1 narcotic that could harm oneself. This research decision is considered interesting to investigate further, recalling that the decision of sentencing the child as the defendant to one-year imprisonment did not take any further consideration of the best interest of the child. Departing from this issue, this research investigates two problems: does the consideration of the judge in sentencing the defendant committing narcotic abuse as in Court Decision Number 44/Pid.Sus[1]Anak/2019/PN.Mdn comply with Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime? and does the main consideration of the judge in issuing Decision Number 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn comply with the 1945 Constitution of Indonesia? This research employed normative-juridical methods with a statutory, case, and conceptual approaches. The research results reveal that the decision highlighted in this research is considered inappropriate if it is linked to Law Number 11 of 2012 since this decision does not represent the best interest of the child, while this priority for the child is regulated in Article 2, point b, d, f, and I, and Article 7 of Law concerning Judicial System of Juvenile Crime. Keywords: child, narcotics, judge’s consideration
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN SYARAT DAN KETENTUAN MARKETPLACE USER GENERATED CONTENT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Lisa Mega Yuniar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lisa Mega Yuniar, Ranitya Ganindha, Shanti Riskawati Faculty of Law Universitas Brawijaya e-mail: lisamegayuniar@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Syarat Dan Ketentuan Marketplace User Generated Content Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Latar belakang penulisan penelitian ini diawali dengan adanya pencantuman klausula pengecualian dan batasan tanggung jawab oleh marketplace selaku pelaku usaha yang dicantumkan dalam perjanjian syarat dan ketentuan yang merupakan perjanjian baku. Klausula pengecualian dan batasan tanggung jawab tersebut merupakan bentuk dari klausula eksonerasi yang dilarang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Permasalahan tersebut muncul karena dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan pengaturan secara spesifik terkait hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dialihkan tanggung jawab menurut Undang-Undang. Permasalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan kekaburan norma dalam pasal 18 ayat (1) huruf a yang kemudian dilakukan perbandingan dengan Unfair Contract Terms Act Singapura berkaitan dengan ketentuan kontrak tidak adil yang memuat pengaturan sejauh mana batasan pengecualian tanggung jawab dalam kontrak. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih belum memberikan perlindungan yang maksimal terhadap konsumen. Seharusnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama dalam pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 supaya lebih spesifik untuk memberikan batasan pengalihan tanggung jawab yang dapat dicantumkan oleh pelaku usaha pada perjanjian baku. Kata Kunci: Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi, Perlindungan Konsumen ABSTRACT This research conducted the juridical analysis regarding the clause of exoneration regarding terms and conditions set in marketplace user generated content seen from the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Specifically, the clause concerned highlights the exemption and the scope of responsibilities held by the marketplace as the business actor set forth in the terms and conditions as standard agreement, and this exemption is part of the exoneration prohibited by Consumer Protection Law since it causes loss for the consumers. This problem arises because Article 18 Paragraph (1) point a of the Law concerning Consumer Protection does not set forth any specific scope of regulation regarding matters that are or are not allowed in the transfer of responsibilities according to the law. The problem studied is related to the vagueness of the norm of Article 18 Paragraph (1) letter a, which further takes the comparison of Unfair Contract Terms Act Singapore regarding unfair contract provisions setting forth the regulations governing to what extent the scope of the exemption of responsibilities in the contract is. This research employed normative-juridical methods, statutory and comparative approaches, revealing that Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection does not give any maximum protection to consumers. The government, in this case, should evaluate this law, especially Article 18 Paragraph (1) letter a for a more specific scope of the transfer of responsibilities that can be set forth by businesses on the standard agreement. Keywords: standard agreement, a clause of exoneration, consumer protection
IMPLEMENTASI PASAL 10 HURUF H UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TERKAIT KEBIJAKAN ONLINE SINGLE SUBMISSION DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN SIDOARJO (studi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sidoarjo) Masagung Fintaraymart
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masagung Fintaraymart, Iwan Permadi, Lutfi Efendi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: rraymart03@gmail.com ABSTRAK Pada tulisan ini, penulis mengangkat sebuah permasalahan terkait Implementasi Pada Pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai asas umum pelayanan yang baik melalui kebijakan online single submission. Pemilihan tema dilatarbelakangi adanya perkembangan teknologi pada Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang menerapkan asas pemerintahan yang baik. Namun pada prakteknya masih banyak terjadi kendala. Berdasarkan hal tersebut, penulisan skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan asas-asas pelayanan yang baik pada pelayanan perizinan berusaha melalui kebijakan online single submission di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo? (2) Apa saja kendala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo terkait pelayanan perizinan melalui kebijakan OSS?. (3) Bagaimana langkah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi kendala terkait kendala perizinan melalui kebijakan OSS?. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian Sosio Legal dengan pendekatan penelitian deskriptif. Bahan hukum primer didapatkan melalui wawancara responden. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban yaitu untuk menanggulangi kendala tersebut, dinas melakukan beberapa langkah positif melakukan pendampingan khusus. Kata Kunci: AUPB, Online Single Submission , Perizinan ABSTRACT This research studies the issue regarding the implementation of Article 10 of Law Number 30 of 2014 concerning the General Principles of Good Governance in the Online Single Submission Policy. This research topic departs from technology development in business permit issuance electronically integrated, commonly called online single submission with the principles of good governance. However, this implementation has been facing some problems which may set the fundamental of the research problems studied: (1) how are the principles of good service set in business permit issuance through online single submission policy in One-Stop Capital Investment and Licensing Office in the Regency of Sidoarjo? (2) what impeding factors are faced by the office regarding this permit issuance service through online single submission? (3) what measures are taken by the one-stop capital investment and licensing office in the Regency of Sidoarjo regarding the problems faced? This is socio-legal research employing a descriptive method to analyze the data. Primary data were obtained from interviews. The research results reveal that a particular mentoring service should be taken into account as one of the solutions to the problems.. Keywords: general principles of good governance, online single submission, permit

Page 1 of 4 | Total Record : 33

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue