cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, September 2017" : 14 Documents clear
PERGESERAN PARADIGMA REGULASI SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA DAN IMPLIKASI HUKUMNYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.85/PUU-XI/2013 MENGENAI PEMBATALAN UNDANG-UNDANGSUMBER DAYA AIR Aisyah Nurashari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aisyah Nurashari, Imam Koeswahyono, Diah Pawestri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: nurashari.aisyah@gmail.com ABSTRAK Regulasi sumber daya air di Indonesia, khususnya undang-undang mengalami pergeseran paradigma mengenai pengelolaan dan hak atas air. Hal  ini tercermin dari beralihnya UU No. 11 Tahun 1974 (pengairan) ke UU No. 7 Tahun 2004 (Sumber Daya Air). Pada UU pengairan, nilai-nilai dan fungsi atas air adalah nilai sosial yang berasaskan pada kekeluargan. Sedangkan UU Sumber Daya Air telah bergeser menjadi fungsi sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, penguasaan atas air diziinkan untuk diberikan kepada badan hukum, kelompok tertentu bahkan perorangan. Pada tahun 2013, UU Sumber Daya air dibatalkan dan pengaturan atas air kembali kembali Pada UU Pengairan. Kembalinya regulasi sumber daya air ke UU Pengairan, menimbulkan banyak problematika. Perbedaan rezim, hak menguasai negara, dan kontrak penguasaan atas air yang diwarnai kerancuan menyebabkan pembaharuan UU sumber daya air harus segera dilakukan. Selain itu adanya PP No. 121 Tahun 2015 memuat norma-norma UU Sumber Daya Air menambah kekaburn hukum dari pengaturan sumber daya air Kata Kunci:Pergeseran paradigma, sumber daya air, penguasaan atas pengelolaan atas air, hak atas air. ABSTRACT Regulation of water resources in Indonesia, especially laws experienced a paradigm shift on the management and the right to water. This is reflected from the transferring of Act No. 11 Year 1974 (water) to Act No. 7 of 2004 (Water Resources). In the ACT ON irrigation values and functions on the water is a social value that is based on the togetherness. While the Act on Water Resources have been moved to be social and economic function. In this case the responsibility of the water given to the body of law, certain groups even individual. In 2013, ACT ON Water Resources and the setting on the water canceled return back in the ACT ON Irrigation Water. The return of regulation of water resources to ACT ON Irrigation cause many problems. The difference of the regimes, rights over the state and contract control over water colored with the ambiguity, causing the renewal of the ACT ON water resources must be done immediately. Key Words: paradigm shift, water resources, control over the management of the water rights to water.
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENANGKAPAN YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 18 AYAT 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Ilmi Firdaus Aliyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ilmi Firdaus Aliyah, Ismail Navianto, Eny Harjati. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: mimi9b20spendj@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dilakukan penyidik kepolisian, dalam melaksanakan tugasnya penyidik kepolisian harus mengikuti standart operating procedure atau (SOP), salah satu tugas penyidik yang harus menggikuti standart operating procedure yaitu melakukan penangkapan, penangkapan terbagi menjadi dua jenis yaitu penangkapan dengan keadaan normal dan penangkapan dengan keadaan tertangkap tanggan. Jika penangkapan dengan keadaan tertangkap tanggan tidak membutuhkan surat izin dan surat perintah penangkapan, tetapi penangkan dengan keadaan normal harus dengan surat izin dan surat perintah penangkapan. Terjadi konflik hukum jika pengkapan dengan keadaan normal dan tidak menggunakan surat izin dan surat perintah penangkapan.Hal itu melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Konflik hukum ini menjadi isu hukum yang penting ketika tidak ada sanksi yang menghukum pihak penyidik. Tujuan penelitian ini untuk memberikan sanksi bagi penyidik yang melakukan penangkapan tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 1. Penelitian ini menggunakan metode peneltian yuridis normatif. Penelitian menggunakan penafsiran sistematis. Hasil penelitian bahwa penyidik harus diberikan sanksi tidak hanya sanksi administrasi tetapi juga pidana karena termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kata kunci : Penyidik, Penangkapan, sanksi   ABSTRACT This research was motivated by the problems of police investigators, in carrying out their duties. Police investigators must follow the standard operating procedure or SOP. One of the tasks of investigators that has to follow the standard operating procedure is to arrest. The arrest is divided into two types: arrest within normal circumstances and arrest of being caught in the act. Arresting in caught-in-the-act condition does not require a permit and an arrest warrant, but a n arrest under normal circumstances must be with a permit and a warrant for arrest. There is a legal conflict if the arrest is in normal condition which does not use a permit and arrest warrant. It violates the provisions of Article 18 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). This legal conflict becomes an important legal issue when there are no sanctions imposed to the investigators. The purpose of this study was to provide sanctions for investigators who make arrests which does not meet the provisions of Article 18 paragraph 1. This study used normative juridical method. This study employed systematic interpretation. The results of the investigation show that investigators should be given not only administrative sanctions but also criminal sanction because it is included in violations of Human Rights (HAM). Keywords: Investigator, Arrest, sanction.
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA TERKAIT PEMBANGUNAN JALAN TOL BEKASI-KAMPUNG MELAYU ( Studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ) RM Kharis Ghazy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan skripsi ini membahas mengenai Pengendalian Pencemaran Udara Terkait Pembangunan Jalan tol Bekasi-Kampung Melayu ( Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait penerapan Pasal 40 Perda Kota Bekasi No. 2 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara terkait pembangunan Jalan tol Bekasi. Penerapan Pasal 40 Perda Kota Bekasi No. 2 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara belum maksimal atau belum efektif karena dalam struktur hukum terlihat pola pikir birokrasi yang cenderung lama, sulit dan berbelit-belit. Kemudian substansi hukum yang masih terdapat celah hukum yang dimanfaatkan oleh kontraktor pembangunan jalan tol Bekasi Kampung Melayu. Ditinjau dari budaya hukum bahwa budaya melanggar peraturan dan menggampangkan sesuatu yang mendasar merupakan sikap apatis / kurang bertanggungjawabnya kontraktor dalam hal pembangunan jalan tol ini. Hambatan Dinas Lingkungan Hidup dalam penerapan pasal 40 adalah belum adanya peraturan perundangan yang menampung permasalahan ini, Keterbatasan sarana dan sumber daya manusia Benturan kepentingan penanggung jawab kegiatan. Solusi untuk menghadapi hambatan itu adalah Solusi teknis berupa bentuk pengendalian yang dilakukan oleh DLH Kota Bekasi seperti kajian AMDAL. Solusi non teknis yaitu usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang bisa mengatur, mengawasi segala macam bentuk kegiatan dari industry dan perkembangan teknologi.Pemberian sanksi salah satu cara agar bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang mendirikan minimarket tanpa SIUP. Kata Kunci : Penerapan, Pengendalian, Pencemaran Udara CONTROL OF AIR POLLUTIONS RELATED TO TOL BEKASI-KAMPUNG MELAYU ROAD (Study at Bekasi City Environment Agency) ABSTRACT Writing this thesis discusses about Air Pollution Control Related Development of Bekasi-Kampung Melayu Toll Road (Study In Environment Agency of Bekasi City). The problems discussed in this thesis is related to the application of Article 40 of Perda Kota Bekasi. 2 Year 2014 on Air Pollution Control related to the construction of Bekasi toll road. Implementation of Article 40 of Perda Kota Bekasi. 2 Year 2014 About Air Pollution Control has not been maximal or not effective because in the legal structure looks bureaucratic mindset that tend to be long, difficult and convoluted. Then the legal substance that still there is a legal gap that is utilized by contractor of Bekasi toll road development Kampung Melayu. Judging from the culture of the law that culture violates the rules and explains something basic is the apathy / lack of responsibility of contractors in terms of construction of this toll road. The obstacles of the Environmental Office in the application of article 40 are the absence of legislation that accommodates this problem, the limited of facilities and human resources. The solution to face the obstacles is technical solution in the form of control done by DLH Kota Bekasi such as study of AMDAL. Non-technical solutions are efforts to reduce and cope with pollution by creating legislation that can regulate, oversee all kinds of activities from industry and technological developments. Penalty is one way to create a deterrent effect for business actors who establish minimarket without SIUP.Keyword : Implementation, Control, Air Pollution 
TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA ANGGOTA INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE (IUCN) TERHADAP AKTIVITAS PERDAGANGAN TRENGGILING DI WILAYAHNYA Karisma Bintang Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karisma Bintang Pratama 135010100111012 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. M.T Haryono 169 Malang Email: bintangkarisma47@gmail.comAbstrak Tanggungjawab negara berkaitan dengan keadaaan di mana adanya suatu negara telah melanggar kewajiban internasional (international obligation). State responsibility berbeda dengan state liability meskipun kedua istilah tersebut mengandung arti yang sama. IUCN (Internasional Union for Conservation of Nature) suatu organisasi international yang didedikasikan untuk penanganan masalah konservasi sumber daya alam hayati. Dibentuk pada tahun 1948, IUCN saat ini menjadi organisasi dunia terbesar terkait dedikasinya terhadap      lingkungan, pengetahuan alam, sumber daya alam hayati. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Kehutanan resmi menjadi anggota IUCN pada tahun 1967. Dalam satu dekade  terakhir, perdagangan illegal terhadap satwa liar cukup marak terjadi dalam skala transnasional. Salah satunya trenggiling, menjadi spesies yang marak diperdagangkan secara illegal. IUCN World Conservation Conggress 2016 yang dilaksanakan di Hawai’i,menetapan bahwa trenggiling (manis javanica) ditingkatkan status konservasinya menjadi Critically Endangered dalam IUCN Redlist. Demi menunjukkan komitmen sebagai negara anggota IUCN, Indonesia bisa melakukan melalui tiga cara yaitu Adoption, Law Enforcement dan Reparation Kata Kunci: IUCN, perdagangan margasatwa, trenggiling, manis javanica, Daftar merah IUCN Abstract State responsibility happens in some condition, when a state was breaking international obligation. State responsibility its different with state liability in this context but both of look similar in some circumstances.  IUCN (Internasional Union for Conservation of Nature) is an international organization working in the field of nature conservation and sustainable use of natural resources. Created in 1948, IUCN it’s the biggest world organization that dedicate in environmental, scients, and natural resources. Indonesia government represent by Ministry of Forestry officially join as member in 1967. In the last 10 years, illegal wildlife trade for wild animals take in action of transnational trade. Pangolins, it’s the most mammals trafficked alive in the world. IUCN World Conservation Conggress 2016 in Hawai’i, make a policy that pangolins (manis javanica) be a Critically Endangered spesies in IUCN Redlist. In condition to show this member’s commitment, Indonesia capable to do three action which is, Adoption, Law Enforcement and Reparation to increase pangolins populations. Keywords: IUCN, illegal wildlife, pangolins, manis javanica, IUCN Redlist
PENGAJUAN SUI GENERIS REGIME ATAS PENGGUNAAN GEO STATIONARY ORBIT OLEH INDONESIA SEBAGAI NEGARA DENGAN GEOGRAFI KHUSUS Firmanto Eko Adinegoro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firmanto Eko Adinegoro, Nurdin SH.,M.Hum., Dony Aditya Prasetyo,SH.,M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya firmantoadinegoro@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pengajuan rezim hukum khusus atas penggunaan orbit geostationer oleh Indonesia sebagai negara dengan geografi khusus. Penggunaan wilayah ruang angkasa, terlebih wilayah orbit geostationer, sejatinya diatur pada traktat luar angkasa 1967.  Traktat ini di buat untuk mengatur hal-hal teknis yang berkaitan dengan eksplorasi wilayah antariksa serta peluncuran wahana antariksa. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan metode penelitian Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji aspek hukum atau regulasi mengenai ruang angkasa beserta tanggung jawabnya untuk memperoleh data mengenai pengajuan rezim hukum khusus terhadap pemanfaatan wilayah orbit geostationer oleh Indonesia sebagai negara dengan geografi khusus. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pengajuan rezim hukum khusus atas penggunaan wilayah orbis geostationer  mengalami tantangan dan kendala dikarenakan belum adanya amandemen terhadap traktat luar angkasa 1967 yang masih hanya memuat tentang prinsip, norma dasar, dan teknis pemanfaatan, tanpa adanya aspek hukum yang tegas terhadap pemanfaatan wilayah ruang antariksa terlebih orbit geostationer.Serta belum adanya tanggapan persetujuan untuk dibuatnya hukum baru pemanfaatan ruang angkasa oleh negara-negara maju di fora Internasional Kata Kunci: Rezim hukum khusus, Orbit geostationer, Ruang angkasa, Negara dengan geografi khusus. ABSTRACT This study aimed at investigating the application of special law regime over the utilization of geostationary orbit by Indonesia as a country with special geography. The utilization of space, moreover the goestationary orbit area, has been regulate under space tractate 1967. This tractate was designed to regulate technical issues related to space exploration and the launch of space ship. This was a normative study using normative juridical method which was done by reviewing the legal aspects or regulations about space and its responsibilities to obtain data about the application of special law regime over the utilization of geostationary orbit by Indonesia as a country with special geography. The results of the research show that the application of special law regime over the utilization of geotationary orbit encounter some problems and chalenges because of the absence of amandement on space tractate 1967 which only contains the principles, basic norms, and the utilization technical, without the presence of firm legal aspects on the utilization of space especially geostationary orbit. It is also without the response of approval on the formulation of new law on the utilization of space by advanced countries in international forum. Keywords: Special Law Regime, Geostationary Object, Space, Country with Special Geography
PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NO. 128 TAHUN 2012 TERKAIT SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (Studi di Kota Jakarta Selatan) Alvin Adianto Siahaan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alvin Adianto S, Dr. Istislam, SH. MH., Dr. Shinta Hadiyantina, SH.MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: alvinadiantosiahaan@gmail.com   Abstrak Pada  penulisan  kali  ini,  penulis  membahas  tentang  mengenai  pengenaan sanksi pelanggaran penyelenggaraan Bangunan gedung di Jakarta Selatan, Seiring dengan  banyak  nya  pembangunan  di  Kota Jakarta maka semakin banyak pula izin bangunan yang mengikuti nya, Di daerah DKI Jakarta ada 2 izin yang harus diperlukan dalam Perizinan yang harus dimiliki oleh pemilik bangunan,   izin bangunan yang harus dimiliki pemilik bangunan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2010, terdiri dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yang sering menjadi permasalahan adalah banyak pemilik bangunan dalam menjalankan bangunan gedung nya tidak memperpanjang Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung mengatur sanksi administratif yang harus dikenakan apabila pemilik bangunan tidak memperpanjang Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Dalam berjalan nya Sanksi di dalam Pergub DKI No.128 Tahun 2012 tidak berjalan karena banyak faktor. Hasil Penelitian ini ialah bahwa banyak bangunan gedung kantor ketinggian 8 lantai kebawah di Jakarta Selatan yang tidak memperpanjang Sertifikat Laik Fungsi ini terlihat dari sedikitnya bangunan kantor yang memperpanjang Sertifikat Laik Fungsi pada tahun 2015 dan tahun 2016 dan dalam penegakan sanksi administratifnya belum berjalan dengan sempurna ini   terlihat dari belum  dilakukan  oleh    Suku  Dinas  Cipta  Karya  Jakarta  Selatan  karena berbagai faktor yang sudah disebutkan penulis dalam skripsi. Kata  kunci  : Perizinan  Bangunan,  Sertifikat  Laik  Fungsi  (SLF),  Sanksi Administratif   Abstract This study discussed the imposition of administrative sanction on violation of building administrator in South Jakarta. Along with the development in Jakarta, there are severl building permits that has to be obtained. There are two building permits that have to be obtained. According to the provision of Regional Regulation no.7 year 2010, Building Permits (BP) and Certificate of Building Proper Function (CBPF) have to be acquired. The problems arised when the building owners do not renew the Certificate of Building Proper Function (CBPF. DKI Jakarta’s Gevernor Regulation no.128 year 2012 about the imposition of violation of building administration regulates the administrative sanction that has to be imposed if the owner of the building does  not  renew  the  Certificate  of  Building  Proper  Function  (CBPF). However, the imposition of sanction as contained in DKI Jakarta’s Governor Regulation no. 128 year 2012 did not run well due to several factors. The results of this study show that the owners of buildings of 8-storey or fewer in South Jakarta   do not  renew the Certificate of Building Proper Function (CBPF). It can be seen from the few number pf office buildings’ owners that renewed their Certificate of Building Proper Function (CBPF) in 2015 and 2016. The enforcement on the administrative sanction has not been done well by Cipta Karya Agency due to several factors mention in this study. Keywords: Building   Permits,   Certificate   of   Building   Proper   Function (CBPF), Administrative Sanction
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PENERBIT GAME ONLINE ATAS PEREDARAN GAME ONLINE PRIVATE SERVER YANG TIDAK BERLISENSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Bobby Akbar Adiyasa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bobby Akbar Adiyasa Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD, M.Zairul Alam, SH., MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya bobbyadiyasa@yahoo.com   Abstrak Permainan video merupakan suatu ciptaan yang di dalamnya terdapat sistem keamanan. Sistem keamanan tersebut bertujuan untuk melindungi ciptaan tersebut dar hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh pihak pengembang permainan video. Game Online Private server dalam tahap pembuatannya melakukan modifikasi pada suatu permainan video. Dimana pada tahapan modifikasi permainan video tersebut berhubungan langsung dengan sistem keamanan ciptaan. Melakukan modifikasi permainan video di beberapa Negara dilegalkan. Namun di Indonesia sendiri belum banyak ditemukan produk hukum terkait dengan permainan video. Walaupun Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih ada kaitannya, akan tetapi di dalamnya masih belum jelas pengaturan serta pemberian sanksi terhadap tindakan pembuatan game online private server. Perlu melakukan penafsiran terhadap pasal tersebut. Kata Kunci: Hak Cipta, Analisis Yuridis, Game Online Private Server.   Abstract Video game is a creation that has a security system inside. This security system is intended to protect it from the things that are not allowed by the developer of the video game. Private Server of Online Game did modification to a video game. The modification process required access to the security system of the game. Doing modification to video game in some countries is allowed. However, there not many legal product srelated to video game ound in Indonesia. Even though Law number 28 year 2014 about copyright is still related with this issue, in reality it does not specifically regulate the imposition of sanction on the action of private server of online game. An interpretation on the article is still required. Keywords: copyright, Juridical Analysis, Online Game, Private Server
ANALISA YURIDIS KLAUSULA GANTI RUGI DALAM KONTRAK KERJA PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI MENGENAI ALOKASI RISIKO KERUGIAN Edwin Setyadi Kusuma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Edwin Setyadi Kusuma, Afifah Kusumadara, Reka Dewantara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: edwinsetyadi30@gmail.com  ABSTRAK Artikel ini menganalisis mengenai pembagian bentuk tanggungjawab dalam alokasi risiko kerugian pengeboran minyak dan gas bumi sebab industri migas memiliki risiko yang tinggi sehingga membutuhkan perancangan suatu kontrak minyak dan gas yang memiliki keseimbangan dalam pembagian tanggungjawab yang tepat dan adil pada kemudian hari.                                      Melalui penggunaan metode penelitian yuridis normatif sehingga memperoleh kesimpulan bahwa dalam penyusunan kontrak minyak dan gas harus berdasarkan prinsip saling pikul risiko (knock for knock) yang memproteksi para pihak dari segala risiko yang akan dihadapi. Para pihak juga harus memitigasi risiko pada tahapan negosiasi kontrak tersebut agar meminimalisir terjadinya sengketa mengingat industri ini merupakan pekerjaan high tech, high cost and high risk sehingga membutuhkan penyelesaian secara langsung. Kata Kunci: Perancangan Kontrak, Minyak dan Gas Bumi, Alokasi Risiko Kerugian   ABSTRACT This article analyzed the division of responsibilities in the allocation of risk of loss in oil and natural gas rig. It ws because oil and gas industry has high risk so that it requires a design of an oil and gas contract which has balance in responsibility sharing that is appropriate and fair in the future. This study employed normative juridical method. The results of the study show that the formulation of oil and gas contract must be based on the principles of knock for knock which protects the parties from all risks. The parties involved must also mitigate risk in contract negotiation stage to minimize dispute considering that this industry involves high tech, high cost, and high risk so that direct settlement of the dispute is necessary. Keywords: Formulation of Contract, Natural Gas and Oil, Allocation of Risk of Loss
Analisis Yuridis Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tentang Tindak Pidana Korupsi Novandi Dwi Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Novandi Dwi Putra, Prof. Masruchin Ruba’I, S.H.,MS., Dr. Lucky Endrawati, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : novandidwiputra@gmail.com   Abstrak Penelitian ini membahas mengenai disparitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dalam pengadilan negeri denpasar. Terdapat dua putusan tindak pidana korupsi yang menjatuhkan hukuman yang berbeda terhadap dua kasus yang sama. Perbedaan penerapan pasal yang dikenakan menyebabkan perbedaan sanksi pidana. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait dengan dasar pertimbangan hakim yang mnyebabkan terjadinya disparitas dan dampak terjadinya disparitas putusan hakim terhadap tujuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan pasal yang berbeda. Masing-masing hakim dalam dua putusan tersebut memiliki pendapat yang berbeda dalam menguraiakan unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga timbul penjatuhan putusan yang berbeda yang menyebabkan perbedaan mengenai sanksi pidana yang diterima oleh dua pelaku dalam masing-masing putusan. Disparitas yang timbul akibat perbedaan pertimbangan hakim dalam penerapan pasal menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan hukum baik dari segi keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum. Kata kunci :Disparitas, Putusan, Tindak Pidana Korupsi.   Abstract Thus study discussed the disparity of punishment in the act of corruption in the District Court of Denpasar. There were two decisions for coruption which imposed different sanction for two similar cases. The difference in the implementation of imposition of article triggered different sanctions imposed. Thus, the research problems formulated were related to the basic consideration of the judge whichleads to disparity and the impact of disparity of judge’s decision in relation to the legal objective. The results of the study show that in giving sentences, the judge’s considered different articles. Each of the judge had different opinion so that the decisions made were different as well which caused different sanctions imposed. The disparity caused by the judge’s different consideration caused the failure of objective achievement either in terms of justice, legal certainty, and legal expediency. Keywords: Disparity, decision, corruptiona act
THE CONSTRAINTS OF HANDLING CRIMINAL LAW OF FOREST DESTRUCTION CASE STUDY IN PASURUAN REGENCY (STUDY AT DEPARTMENT OF PLANTATION AND FORESTRY OF PASURUAN REGENCY AND POLSEK KEJAYAN) Ayu Yulianti Kartika Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ayu Yulianti K.P, Dr. Prija Djatmika, SH., MS, Alfons Zakaria, SH., L.LM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAK Penulis membahas mengenai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Serta Polsek Kejayan terhadap tindak pidana perusakan hutan di Kabupaten Pasuruan. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Serta Polsek Kejayan terhadap tindak pidana perusakan hutan di Kabupaten Pasuruan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Serta Polsek Kejayan dalam menangani tindak pidana perusakan hutan di Kabupaten Pasuruan 3) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Dinas Perkebunan dan Kehutanan Serta Polsek Kejayan untuk mengatasi kendala dalam menangani tindak pidana perusakan hutan di Kabupaten Pasuruan. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan Polsek Kejayan terhadap tindak pidana perusakan hutan di Kabupaten Pasuruan yaitu upaya aparat kepolisian dalam melakukan penanganan tindakan pembalakan liar di Kabupaten Pasuruan yaitu dengan lebih melakukan kegiatan patroli dan melakukan pendekatan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman terkait dengan dampak terjadinya ileggal logging. 2) Kendala yang dihadapi dalam menangani tindak pidana perusakan hutan di Kabupaten Pasuruan, yaitu kondisi geografis dan kurangnya jumlah personil yang melakukan pengawasan hutang. 3) Upaya untuk mengatasi kendala dalam menangani tindak pidana perusakan hutan dapat diketahui bahwa pemecahan permasalahan terkait dengan perusakan hutan yang dilaksanakan adalah dengan penentuan tujuan seperti terwujudnya pengamanan hutan, pemulihan tanah serta terwujudnya pelestarian hutan. Kata Kunci: Kendala Penanganan Tindak Pidana Perusahaan Hutan dan upaya pencegahan Perusakan Hutan ABSTRACT The author discusses the prevention efforts undertaken by the Department of Plantation and Forestry and Police Kejayan against the crime of forest destruction in Pasuruan. The purpose of this research are: 1) To know and analyze prevention efforts conducted by Plantation and Forestry Department and the Police of Kejayan toward criminal act of forest destruction in Pasuruan 2) To know and analyze the obstacles faced by the Plantation and Forestry Department and the Police of Kejayan in handling criminal act of forest destruction in Pasuruan 3) To know and analyze the efforts of the Plantation and Forestry Department and the Police of Kejayan to overcome the obstacles in dealing with the forest destruction in Pasuruan. This type of research is empirical juridical which means that in solving the problems that will be discussed are based on the rules that are employed by relating the reality that has occurred in the community. The results of the research can be shortened as follows: 1) Prevention efforts undertaken by the Plantation and Forestry Department and the Police of Kejayanto criminal act of forest destruction in Pasuruan is the efforts of police officers in handling pembalakan liar in Pasuruan by conducting more patrol and approach to the community and provide acomprehensionin related to the impact of pembalakan liar. 2) The constraints which are faced in dealing with the forest destruction in Pasuruan are; geographical conditions and the lack of personnel who oversee the debt. 3) The effort to overcome the obstacles in handling the forest destruction is that by determine the objectives such as the realization of forest security, land restoration and the realization of forest conservation. Keywords: Constraints Handling Criminal Act of Forest Companies and ThePrevention of Forest Destruction. 

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue