cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 108   109   110   111   112 
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi Di Kantor Inspektorat Kota Kediri) Muhammad Andrianto Nur Rachman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.899 KB)

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan implementasi peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah terhadap satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance.Sejak adanya Peraturan Pemerintah tersebut belum ada produk hukum lokal yang ada di kota Kediri yang mengatur secara khusus dan spesifik mengenai PP terse-but. Baru di tahun 2013 Inspektorat menjalankan SPIP tersebut diwilayah pemerintah kota Kediri. Pentingnya PP tersebut untuk mengatur SPIP berim-plikasi kepada kinerja Inspektorat sebagai Pengawas Intern Pemerintah Daerah.Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Sumber Data Primer dan Sekunder yang diperoleh penulis akan di analisi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu yakni metode analisis data yang menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh melalui wawancara yang kemudian menganalisis kata-kata hasil wawancara dari subyek penelitian.Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban Bahwa dalam pembinaan, pengawasan, dan monitoring terhadap dua sampel yang penulis ajukan, di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdapat kesamaan dari segi subtansi pengawasannya, akan tetapi berbeda dalam segi temuan, evaluasi dan rekomendasi dari Inspektorat un-tuk ditindak lanjuti bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ter-masuk dalam pengawasan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP). Dalam kendala dan upaya yang dialami Inspektorat terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengalami pencapaian yang baik dari satu tahun terakhir, dikarenakan para Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) banyak belajar dari pengalaman mengawasi SKPD lainnya. Oleh sebab itu perlunya ada produk hukum lokal yang lebih mengatur tugas fungsi Inspektorat untuk pengawasan SPIP ini.Kata Kunci : Implementasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Good Governance, In-spektorat
PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG MELANGGAR ATURAN MENGENAI DISIPLIN KERJA (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu) Niken Saktya Wulandari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.973 KB)

Abstract

Negara sebagai organisasi kekuasaan mewujudkan tujuan hukum dengan menggunakan status badan hukum serta hak dan kewajibannya. Hubungan hukum antara negara dan sarana yang berbentuk manusia akan menimbulkan kaidah hukum kepegawaian. Aparatur negara mendistribusikan hak dan kewajibannya kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang dibantu dengan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dalam melaksanakan tugas kewajiban negara. Perbedaan antara PPPK dengan Pegawai Honorer terletak pada gaji dimana PPPK digaji oleh pemerintah pusat dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sedangkan Pegawai Honorer digaji oleh pemerintah daerah. Semua warga negara Indonesia berpeluang untuk mendaftar sebagai calon PPPK. Penerimaan calon PPPK berdasarkan penilaian objektif kompeten dan kualitas masing-masing, kebutuhan tiap-tiap Instansi yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah. Setiap PPPK wajib mempunyai kemampuan dan kualitas tinggi serta diimbangi dengan disiplin kerja yang tinggi. Tingkat disiplin pegawai dilihat dari absensi yang dihitung dari datang dan pulang, berpakaian rapi, melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tepat waktu, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Walikota Batu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tenaga Honorer/Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Batu. PPPK yang melanggar aturan-aturan mengenai disiplin kerja akan diberikan sanksi sesuai dengan berat pelanggaran yang dilakukan. Adapun subyek retribusi dalam penelitian ini adalah PPPK di seluruh SKPD di Kota Batu.Kata kunci: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Disiplin Kerja, Sanksi.
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA (Studi Di Desa Kras Kecamatan Kras Kabupaten Kediri) Galih Vespantoro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.116 KB)

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini dibahas tentang Implementasi Pengelolaan Sumber PendapatanDesa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Permasalahan yang terjaditerkait dengan Implementasi Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Untuk MeningkatkanKesejahteraan Masyarakat Desa adalah saat ini mayoritas penduduk Desa Kras masihmemiliki tingkat kehidupan yang rendah atau belum bisa di katakan sejahtera. Rata-ratapenduduk Desa Kras tersebut bermata pencaharian sebagai buruh tani selain itu juga masihbanyaknya rumah tangga miskin yang ada di wilayah tersebut. Sehingga memerlukan suatuprogram baik berupa program bantuan fisik maupun non fisik. Dengan adanya keduaprogram itu nantinya di harapkan mampu untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraanmasyarakat dan bisa mengurangi jumlah rumah tangga miskin yang berada di wilayahtersebutJenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, karena bertujuanuntuk memahami dengan benar penerapan pengelolaan sumber pendapatan desa untukmeningakatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalahyuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan interdisipliner yang menggunakan konsep dan teoridari berbagai ilmu dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum.Berdasarkan implementasi pengelolaan sumber pendapatan desa untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat desa dapat ditarik kesimpulan dengan melakukan suatupembangunan desa dan pembangunan Desa tersebut dilakukan secara bertahap dalam jangkawaktu selama lima tahun kedepan serta harus dituangkan dalam Dokumen RencanaPembangunan Jangka Menengah Desa yang merupakan gambaran dari seluruh program nyatayang dicanangkan oleh Pemerintah Desa Kras. Selain itu pemerintah Desa Kras harusmempunyai prioritas program yang harus dijalankan terlebih dahulu untuk jangka waktu satutahun yang merupakan penjabaran RPJMDes yang akan dituangkan dalam Rencana KerjaPemerintah Desa Kras (RKPDes).Kata kunci : Implementasi, Sumber Pendapatan Desa, Kesejahteraan Masyarakat Desa
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI SEBAGAI PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA DALAM PERJANJIAN PENEMPATAN TKI ( Studi di PT. Bina Dinamita Rama di Kota Malang) Nury Anisa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.554 KB)

Abstract

-
UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP MOTOR LIAR (Studi di Kepolisian Resort Kediri Kota) Zaza Maulida
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.983 KB)

Abstract

Adanya tindak perjudian terhadap balap motor liar yaitu dalam bentuk uang taruhan yang menggiurkan para remaja dan pemuda untuk bergabung dalam komunitas balap motor liar sehingga hal tersebut semakin meresahkan masyarakat serta aksi balap motor liar tersebut dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan yang telah ditentukan misalnya seperti helm sebagai pelindung kepala pengendara sepeda motor serta dilakukan di jalan umum dengan jumlah penonton yang banyak memadati area tepi jalan yang digunanakan sebagai sirkuit balap motor liar sehingga aksi balap motor liar tersebut sangat membayahakan, baik nyawa pelaku maupun nyawa penonton ataupun nyawa pengguna jalan lainnya.Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perjudian balap motor liar oleh Polri di Kota Kediri? (2) Apa hambatan Polri dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian balap motor liar di Kota Kediri?. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analisis, yaitu mengungkap suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, kemudian dianalisa berdasarkan teori-teori dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Penanggulangan tindak pidana perjudian terhadap balap motor liar yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Kediri Kota masih menemui hambatan-hambatan sehingga mempersulit aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian terhadap balap motor liar tersebut.Kata Kunci : penanggulangan, tindak pidana perjudian, balap motor liar
DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA Fikry Nauval Umaya Hanief
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.999 KB)

Abstract

Pada penelitian ini penulis membahas tentang Diversi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bagi anak yang melakukan tindak pidana aborsi karena korban perkosaan serta perlindungan hukumnya pada setiap tahap pemeriksaan. Fokus dari kajian ini adalah tentang pelaksanaan diversi serta hak-hak apa saja yang harus diperoleh pelaku tindak pidana aborsi oleh anak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sehingga menganalisis literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana diversi diterapkan bagi pelaku tindak pidana aborsi oleh anak, serta perlindungan hukum apa saja yang didapatkan selama proses pemeriksaan.Kata Kunci: Diversi, Perlindungan Hukum
KAJIAN NORMATIF MENGENAI KEWENANGAN PENANGKAPAN OLEH PENYIDIK BNN DAN PENYIDIK POLRI TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Dian Puspita Rini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.911 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kewenangan penangkapan oleh Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia terhadap tersangka tindak pidana narkotika terkait dengan batas waktu penangkapan. Dalam dasar hukum yag digunakan oleh BNN maupun Polri menggunakan dasar hukum berbeda terkait dengan hukum pidana formilnya. Hal tersebut menimbulkan implikasi yuridis terkait dengan perbedaan batas waktu penangkapan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan futuristik. Tujuan penelitian ini agara dapat mengidentifikasi implikasi yuridis terjadinya perbedaan batas waktu penangkapan dan menemukan bagaimana mereformulasi pengaturan atas waktu penangkapan oleh BNN dan Polri agar terjadi adanya sinkronisasi. Kata Kunci: Kewenangan, Penangkapan, Penyidik BNN dan Polri
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (Studi di Disnakertrans Kabupaten Kediri) Jefri Wicaksono Raharjo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.903 KB)

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini membahas tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh pemerintah berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri, mulai dari menjadi Calon Tenaga Kerja Indonesia, menjadi Tenaga Kerja Indonesia, dan ketika sudah selesai menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Permasalaan yang terjadi adalah bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintah terhadap Tenaga Kerja Indonesia, dan juga kendala dari Pemerintah melindunginya. Perlindungan yang diberikan Pemerintah sebelum pemberangkatan TKI adalah melalui proses seleksi, proses pembekalan yang meliputi pembekalan keterampilan, bahasa, dan pengetahuan dasar, dan yang terakhir proses pendataan diri TKI di Dinas Tenaa Kerja dan Transmigrasi. Perlindungan yang diberikan ketika sudah bekerja ialah pemberian asuransi jiwa, Pemberian sistem pelayanan pengaduan, Pengiriman penasehat hukum guna pemberian bantuan hukum. Perlindungan purna bekerja ialah dalam tahap proses pemulangan dan penyelesaian masalah di tempat TKI bekerja. Kendala dalam pemberian perlindungan dimuulai dari lambannya pensosialisasian, minimnya pengetahuan TKI akan hukum yang berlaku, penanganan yang sangat lamban terhadap kasus yang di alami TKI. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dengan cara Pemerintah harusnya lebih memperhatikan lagi soal pembekalan TKI, dan juga harusnya penanganan TKI bermasalah ditangani dengan cepat.Kata kunci : Perlindungan Pemerintah, bentuk perlindungan,
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-IX/2011 MENGENAI PENGAJUAN BANDING TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN Galuh Cita Prasa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.994 KB)

Abstract

Berlakunya Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah menimbulkan pembedaan hak warga Negara. Alasan tersebut menyebabkan Tjetje Iskandar mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan judicial review tersebut, dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Konstitusi dengan amar putusan bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011 Mengenai Pengajuan Banding Terhadap Putusan Praperadilan ?, (2) Bagaimana implikasi hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 Mengenai Pengajuan Banding Terhadap Putusan Praperadilan ?. Kemudian penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yaitu interpretasi gramatikal dan sistematis. Dari hasil penelitian diatas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dasar pertimbangan hakim dalam membuat Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011, ada dua alternatif. Akan tetapi, Hakim Konstitusi memilih alternatif yang kedua yaitu menghapuskan upaya hukum banding bagi Penyidik dan Penuntut Umum. Adapun implikasi setelah adanya Putusan MK tersebut yaitu Pasal 83 ayat (2) KUHAP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Penyidik KPK dan Penuntut Umum tidak dapat mengajukan upaya hukum banding atas dikabulkannya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan dan Muspani.Kata Kunci: praperadilan, banding, putusan mahkamah konstitusi
REVITALISASI UNRUK PERPAJAKAN VILLA DI KAWASAN WISATA SONGGORITI KOTA BATU ( Studi Dengan Penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel ) Dovan Ramanda Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.882 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kendala Dinas Pendapatan kota Batu dalam menerapkan sistem paja yang benar pada pemilik Villa di kawasan wisata Songgoriti (2) Untuk mengetahui sistem perpajakan yang benar yang seharusnya diterapkan para pemilik Villa di kawasan wisata Songgoriti.Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat di paksakan dengan tiada mendapat pendapatan secara langsung. Pajak dipungut oleh Pemerintah berdasarkan norma-norma untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejatreaan umum. Perngelolaan pajak daerah merata kesemua daerah di Negara Indonesia termasuk salah satunya yang menjadi objek Penelitian ini adalah Kota Batu sebagai kota yang berkembang sangat pesat terutama di sektor Pariwisatanya.Berdasrkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa (1) Kendala Dinas Pendapatan kota Batu dalam menerapkan sistem pajak yang benar pada pemilik Villa di kawasan wisata Songgoriti adalah Sistem perpajakan villa yang ada di kawasan wisata Songgoriti masih belum sesuai dengan apa yang telah di atur dalam undang–undang dan peraturan daerah Kota Malang yaitu Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Di Bdiang Pariwisata Kota Batu, pada pasal 14 bagian 1. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel dijelaskan bahwasannya Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Sistem perpajakan yang benar yang seharusnya diterapkan para pemilik Villa di kawasan wisata Songgoriti dapat diketahui bahwa penerapan secara benar sistem perpajakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Di Bdiang Pariwisata Kota Batu, pada pasal 14 bagian 1 dengan jelas mengatakan bahwa Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan. Terlebih melihat dari nominal yang harusnya ditetapkan kepada para pemelik villa harusnya lebih besar lagi mengingat usaha pariwisata dibidang villa ini hampir mirip dengan hotel atau rumah sewa dan semacamnya. Harusnya pungutan ini dilakukan langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu secara langsung kepada para pemilik Villa yang ada di Kawasan Wisata Songgoriti, karena hal tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial mengingat perkembangan jumlah villa yang ada di Kawasan Wisata Songgoriti saat ini sangat berkembang pesat dan jumlahnya tiap tahun mengalami kenaikan.Kata Kunci: Revitalisasi, Perpajakan, Villa, Kawasan Wisata, Peraturan Daerah

Page 110 of 563 | Total Record : 5629

 108   109   110   111   112 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue