cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 189   190   191   192   193 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DAGANG TERKENAL (WELL-KNOWN MARKS) LUAR NEGERI YANG BELUM DIDAFTARKAN DITINJAU DARI PENGGUNAAN SISTEM KONSTITUTIF (FIRST TO FILE) Evina Dewi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Evina Dewi, Afifah Kusumadara, Diah Pawestri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya evinadewi.sw@gmail.com ABSTRAK Saat ini negara Indonesia mengenal dan menganut sistem konstitutif dalam hal pendaftaran merek. Sistem yang disebut dengan first to file, Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif (first to file) karena sistem konstitutif lebih menjamin adanya kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Masih terdapat banyak celah yang dapat dilakukan untuk melakukan pelanggaran merek. Perlunya sebuah perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek terutama terhadpa merek terkenal well-known marks sangat diperlukan. Apalagi terdapat sistem first to file dimana pendaftar pertama yang mendapat hak dari merek yang didaftarkan dan tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai merek terkenal ini sulit untuk menentukan merek yang telah didaftar apakah termasuk dalam kategori merek terkenal (well-known marks) atau tidak. Sehingga hal ini dapat menjadi alasan orang lain yang melakukan pendaftaran dengan itikad tidak baik yaitu ingin membonceng merek terkenal agar mendapat reputasi bagus terhadap merek yang didaftarkannya. Kata Kunci: first to file, well-known marks, perlindungan hukum. ABSTRACT Indonesia follows the constitutive system in registration. The transformation from declarative to a constitutive system (first to file) is triggered by the fact that the latter system guarantees the existence of legal certainty in comparison to the former. The lack of consideration of legal certainty in a declarative system also impedes enterprises, while in reality chances where marks can be infringed are widely available. Based on this emerging issue, the legal protection is highly required regarding the case in well-known marks. As the name suggests, first to file prioritizes the first person that registers marks of their items but without any clear regulation regarding the well-known marks, resulting in difficulty to determine whether the registered items are included in items of well-known marks. This is mostly seen as a chance for some irresponsible people to have their items registered under the famous marks.   Keywords: first to file, well-known marks, legal protection. 
PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PASAL 9 HURUF b PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN (Studi di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Ka Dwi Yuly Sulistyorini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dwi Yuly Sulistyorini, Lutfi Efendi S.H., M.Hum., Dr. Indah Dwi QurbaniS.H., M.H.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: dwiyulysulistyorini@gmail.com Abstrak Suatu daerah dianggap mampu melaksanakan otonomi jika memiliki kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu sumber daya finansial yang dapat mendukung fungsi pemerintahan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Bidang pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pendapatan daerah serta  pembangunan perekonomian. Salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang saat ini sedang bersemangat dalam pembangunan pada sektor pariwisata adalah Kabupaten Banyuwangi. Dari beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi salah satunya wisata Pantai Grand Watu Dodol (GWD). Tempat wisata pantai baru ini memiliki berbagai fasilitas seperti restoran, banana boat, serta snorkeling dari Pantai GWD, Pulau Menjangan hingga Pulau Tabuhan. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis berusaha mengetauhi pengembangan potensi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.Kata kunci: Pengembangan potensi pariwisata, pendapatan asli daerah. AbstractA region is regarded capable of running the regional autonomy when it is capable of managing its regional finance, meaning that the region should have an authority and autonomy to earn from any financial sources, manage, and use its own revenue to fund the local governance. One of the financial resources that could be used to support the governmental function is own-source revenue. Regional tax and levies are sources of revenue to help a region to run and finance its governance. Tourism is one of the sectors that plays an important role in contributing to regional revenue and economic development. Banyuwangi is the Regency that is apparently developing the potential of its local tourism. Grand Watu Dodol beach (GWD), one of tourist destinations in Banyuwangi, offers a wide range of facilities and attractions such as banana boats and snorkeling from the GWD, Menjangan Island, to Tabuhan Island. This research is also aimed to observe the development of tourism potential by Department of Culture and Tourism in the Regency of Banyuwangi.Keywords: tourism potential development, own-source revenue
Kesesuaian Indikator Penentuan Tuduhan Dumping Antara The Tariff Act of 1930 Amerika Serikat Dengan Article VI GATT / WTO (Studi Kasus Produk Monosodium Glutamate Indonesia) Kharirotul Bazaziyah Manna
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kharirotul Bazaziyah Manna, Hanif N. Widhiyanti, IkaningtyasFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: mannadimanna09dj@gmail.com ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi tingginya konsumsi akan Monosodium Glutamate (MSG) di Amerika Serikat. Impor MSG Amerika Serikat dari Indonesiayang sangat tinggi mengancam industri MSG dalam negeri AS, sehingga membuat industri dalam negeri AS mengajukan petisi dumping kepada Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesesuaian indikator penentuan dumping The Tariff Act of 1930 US terhadap produk eksport Monosodium Glutamate Indonesia dengan ketentuan Article VI General Agreement on Tariffs and Trade 1994/WorldTrade Organization serta bagaimana implikasi yuridis yang ditimbulkan akibat adanya perbedaan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Tehnik pengambilan bahan hukum yaitu dengan metode studi kepustakaan. Adapun data bahan hukum yang digunakan akan dianalisa dengan interprestasi gramatikal serta dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan peraturan dumping GATT/WTO, masih banyak indikator penentuan dumping yang berbeda antara GATT/WTO dengan Amerika Serikat, hal ini disebabkan karena belum adanya penerapan hukum yang sama dalam mengatur penentuan dumping yang menyebabkan timbulnya perbedaan hasil penentuan injury (kerugian) dalam pelaksanaan penyelidikan dumping serta perbedaan cara penyelesaian sengketa. Implikasi yuridis dalam penentuan dumping adalah pemberlakuan The Tariff Act of 1930 oleh AS diperbolehkan berfungsi sebagai tindakan perlindungan AS kepada industri produk dalam negerinya, dan pelaksanaannya tetap tunduk pada ketentuan yang ada dalam GATT/WTO demi terciptanya kepastian hukum dalam hukum perdagangan internasional.Kata Kunci: Dumping, Kesesuaian, Indikator, The Tariff Act of 1930 United State,General Agreement on Tariffs and Trade 1994. ABSTRACTThis thesis started from the study revealing the high amount of consumption of Monosodium Glutamate (MSG) in the US. Higher import of MSG to the US from Indonesia has threatened the production of MSG in the US, causing the industries concerned to propose a dumping petition to Indonesia. This research is aimed to analyze the relevance of determinant indicator of dumping provisions between TheTariff Act of 1930 US and Article VI of General Agreement on Tariffs and Trade1994/World Trade Organization and to analyze juridical implication caused by the difference. This research employed statute and case approaches. The legal materials were obtained from library research, in which the materials were analyzed by means of grammatical interpretation, followed by qualitative analysis. The research result concludes that the indicators as referred to in dumping provisions of GATT/WTO are mostly different from those of the US. It is because there has not been any equal regulation that regulates the provision over dumping, leading to an issue of determining injury that occurs in the investigation of dumping and different ways of dispute settlement. The juridical implication is that the enactment of The TariffAct of 1930 is allowed as to protect the industries of its home market as long as the execution complies with existing provisions of GATT/WTO to provide legal certainty for international Trade law.Keywords: dumping, relevance, indicator, the tariff act of 1930 United State, General Agreement on Tariffs and Trade 1994.
URGENSI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERKAIT PERIZINAN MENARA DIATAS BANGUNAN GEDUNG Kevin Cornelius Theomarel Uktolseja
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kevin Cornelius Theomarel Uktolseja, Setyo Widagdo, Lutfi EffendiFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: Kevin_ctu@yahoo.com ABSTRAKPerkembangan jaman merupakan salah satu konsekuensi yang logis dalam kehidupan manusia,dimana perkembangan ini diiringi dengan peningkatan mengenai kebutuhan suatu aturan dalamkehidupan masyarakat modern seperti sekarang ini, pelayanan mengenai jasa yang berkualitas atau pelayanan prima (service evcellence) sangat diharapkan. Perizinan merupakan hal penting bagi setiap bagi setiap masyarakat yang melakukan aktifitasnya, dimana dengan melakukan izin tersebut dijadikan syarat atas keberadaanya, salah satunya yaitu mengenai tentang penyelengaraan proses izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi serta mengenai proses dalam pembuatan izin tersebut guna mendapatkan proses mendirikan menara telekomunikasi yang efisien, namun Penyelenggaraan menara telekomunikasi tidak memberikan suatu standart yang jelas dalam pembangunan yang ada di Peraturannya, sehingga terjadinya suatu kekosongan hukum dalam peraturan daerah Kota Malang.Kata Kunci: Perizinan, Peraturan Daerah, Telekomunikasi. ABSTRACTThe development of the era is one of the logical features in human life, where this development is accompanied by an increase in capabilities in modern spaces such as today, quality service or excellent service (good service) is expected. Licensing is a great thing for every individual doing his activities, where by doing some of these actions, one of them is one that relates to the work needed to build an efficient tower. , but Telecommunication tower provision does not provide a clear standard in the context of the Rules, The rooms are vacated in the law of Malang.Keywords: Licensing, Local Regulation, Telecommunication.
DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI MEDIASI PENAL (Studi di Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Malang) Avon Novilia A
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Avon Novilia A., Dr. Nurini Aprilianda, SH. M.Hum., Alfons Zakaria, SH. LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ave.vo91@gmail.com   ABSTRAK Penulisan skripsi ini membahas tentang Dasar Penerapan Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi di Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Malang). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait dasar pertimbangan penyidik dalam menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal dan Kendala serta Upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam penerapan mediasi penal pada perkara kekerasan dalam rumah tangga. Dasar pertimbangan penyidik dalam melakukan upaya mediasi penal pada perkara kekerasan dalam rumah di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: 1. Menghindarkan Terjadinya Penumpukan Perkara, 2. Mempercepat Proses Penyelesaian Perkara, 3. Terdapat Korban Tidak Menghendaki Kasusnya Diperpanjang, 4. Kepentingan Korban KDRT Terakomodir, Adapun  kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan mediasi penal di lapangan adalah : 1. Belum melembaganya proses mediasi, 2. Tidak adanya dasar hukum yang kuat, 3. Sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, 4. Bagi pihak korban khususnya seorang isteri  terkadang tidak mau dilakukan mediasi, 5. Akibat atau dampak buruk dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup parah, 6. Para pihak tidak mentaati terhadap putusan mediasi, 7. Ketidak percayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, Upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan 3 (tiga) cara yaitu : 1. Penanggulangan secara represif, 2. Penanggulangan secara preventif, dan 3. Penegakan hukum. Kata Kunci: Penerapan, Mediasi Penal ABSTRACT This Research is about the Basic Implementation of the Mediation Penal By Investigators In Case of Domestic Violence (domestic violence) (Studies in the Office of Police Resort Malang. The problems discussed in this thesis is related to the consideration investigators in solving cases of domestic violence through mediation penal and constraints as well as the efforts made by the investigator in the application of the penal mediation in cases of domestic violence. the basic consideration for the investigator to perform penal mediation efforts on cases of domestic violence in the jurisdiction of Police Resort Malang regency are as follows: 1. Avoiding occurrence of Stacking case, 2. Accelerate the Case Resolution process, 3. There Victims Not Desiring case is Extended, 4. the interests of victims of domestic violence are accommodated, the constraints faced by investigators in the application of penal mediation in the field are: 1. the process of institutionalization of mediation, 2. absence of legal basis strong, 3. the criminal justice system led to spearhead the process of investigation, 4. For the victims, especially the wife sometimes does not want to do mediation, 5. As a result, or the adverse effects of the crime of domestic violence seriously enough, 6. the parties did not comply against the decision of the mediation, 7. the lack of public confidence in the law enforcement officers, efforts to address these constraints are three (3) ways: 1. Prevention repressive, 2. Countermeasures preventively, and 3. law enforcement. Keywords: Implementation, Penal Mediation 
REKONSTRUKSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Wahyu Saputra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wahyu Saputra, Dr Tunggul Anshari SN, SH., M.H., Arif Zainuddin., SH., M.Hum. Fakultas HukumUniversitas Brawijaya ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Rekonstruksi Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Status Hukum Tap MPR/S dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana rekonstruksi Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia di masa mendatang? Kemudian penulis karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis bahan kepustakaan yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, keserasian hukum positif, perbandingan hukum, dan sejarah hukum agar dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Metode pendekatan yag dilakukan adalah metode statute approach, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas, dan metode conceptual approach, yaitu pendekatan analisis teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, dengan 2 (dua) jenis data, data primer yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan data sekunder terdapat pada studi kepustakaan berupa literatur hukum, buku, majalah, jurnal, maupun media internet. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara menjelaskan data-data yang ada yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa rekonstruksi Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat ditawarkan alternatif, yaitu mempertegas kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Joint Session antara DPR dan DPD dalam rangka memperkuat sistem bikameral yang murni, sekaligus memperkuat kedudukan DPD di dalam sidang MPR dengan menambah jumlah anggota DPD agar menciptakan parlemen bikameral yang seimbang. Kata kunci: rekonstruksi, MPR, ketatanegaraan, status hukum. ABSTRACT Wahyu Saputra, Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, February, Reconstruction of People’s Consultative Assembly in Constitutional System in Indonesia, Dr. Tunggul Anshari SN., SH., M.h., Arif Zainuddin, S.H., M.Hum. This research discusses the reconstruction of People’s Consultative Assembly (hereinafter MPR) in a constitutional system in Indonesia and the legal status of the provision of Temporary MPR in the system of Legislation. The following research problems are presented: (1) How is the reconstruction of the MPR expected according to the constitutional system of Indonesia in the future? The normative juridical research method was employed to study and analyze literature that comprises legal Principles, legal systems, the relevance of positive law, legal comparison, and legal history to give an answer to the problems. The approaches used involved statute approach related to the legal issue discussed and conceptual approach which involved the analysis of relevant theories. The data needed in this research was primary materials obtained from the legislation, while the secondary ones were from literature review consisting of legal literature, books, magazines, journal, and online media. The technique of analysis used in this research consisted of descriptive qualitative methods in which the procedures used to solve the problems were described by explaining the data from literature review, followed by the general conclusion. The research result implied that in the reconstruction of MPR, alternatives can be offered by clarifying the position of MPR as a Joint Session between House of Representatives (hereinafter DPR) and Regional House of Representatives (hereinafter DPD) to strengthen the neutral bicameral system and to firm up the position of DPD in MPR session by adding the members of DPD to provide balanced bicameral parliament.Keywords: reconstruction, MPR, Constitutional System, Legal Status. 
TINJAUAN TERHADAP FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMUNGUTAN PAJAK (Studi di Kantor Kecamatan Junrejo Kota Batu) Dahliandis Romadona Yusante
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dahliandis Romadona YusanteFakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAK Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh pelaksanaan pengalihan suatu jenis pajak, akan terdapat sejumlah kendala dan hambatan, terlebih apabila jenis pajak tersebut merupakan jenis pajak baru bagi daerah seperti BPHTB. Bagaimana efektivitas hukum dalam pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Batu serta upaya mengatasi hambatan dalam pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Batu. Khususnya di Kecamatan Junrejo Batu. Fungsi PPAT adalah menjamin kebenaran materiil dan kebenaran formil dalam setiap akta peralihan hak atas tanah dan bangunan serta berperan juga untuk memeriksa kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi berkaitan dengan peralihan hak tersebut. PPAT disini hanya berperan untuk memeriksa dan bukan memungut seperti tugas petugas pajak, sehingga tidak dapat dibebani tugas layaknya petugas pajak. Apalagi sampai diberikan sanksi yang berkaitan dengan perpajakan, hal tersebut sangat tidak relevan jika dikaitkan dengan fungsi PPAT yaitu untuk membuat akta-akta tanah. Bahwa pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Batu belum efektif karena belum adanya perolehan payung hukum yang jelas, walaupun telah terjadi transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan. Hal ini karena PERDA BPHTB yang ada belum mengatur tentang tata cara pembayaran BPHTB secara rinci dan jelas. Serta lemahnya koordinasi antar stake holder yang terkait, yaitu Dispenda, Notaris/PPAT, Kantor Pertanahan Kota Batu. Kata kunci: PPAT, BTHP, Pemungutan Pajak ABSTRACT The writing of this thesis was motivated by the implementation of transfer of tax’s types that there were some obstacles and challenges, and this type of tax is a new type of tax in region, such as BPHTB. How is the effectiveness of the law in imposing the Fees for the Acquisition of Rights to Lands and Buildings (hereinafter called “BPHTB”) in Batu City and the effort to overcome obstacles in imposing the Fees for the Acquisition of Rights to Lands and Buildings in Batu City, especially in Junrejo Sub-District, Batu. The function of the Land Acquisition Officer (hereinafter called as PPAT) is to guarantee material and formal truth in every deed of transfer of right over land and building and they also have a role to examine the tax obligations that must be obtained related to transfer of that right. In this context, PPAT only plays a role to examine and not to collect like the duty of tax officer, so they cannot be burdened with duties like tax officers and cannot give sanction which related to taxation. These duties are irrelevant if it is associated with the PPAT function, namely to make land deeds. Whereas the imposition of the Fees for the Acquisition of Rights to Lands and Buildings in Batu City was not effective because there is no clear legal basis, despite the transfer of rights over land and building has happened. It is because the Local Regulation on BPHTB does not regulate rigidly and clearly the procedure of BPHTB payment as well as lack of coordination between relevant stakeholders, which are Local Revenue Agency, Notary/PPAT, Land Office of Batu City. Keywords: PPAT, BTHP, Tax Collection 
EFEKTIFITAS PASAL 14 POJK NO. 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN TERKAIT PENERAPAN MARKET CONDUCT PADA JASA KEUANGAN PERBANKAN (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Malang) Aria Perkasa Utama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aria Perkasa Utama, Dr. Reka Dewantara S.H., M.H, Ranitya Ganindha S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Ariap92@gmail.com   Abstrak Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi regulasi (pengaturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan tersebut meliputi, jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK disebutkan bahwa salah satu tugas OJK adalah memberikan perlindungan kepada Konsumen dan/ atau masyarakat. Dalam rangka memberikan perlindungan Konsumen, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No. 01/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. POJK dimaksud menerapkan prinsip keseimbangan, yaitu antara menumbuh kembangkan sektor jasa keuangan secara berkesinambungan dan secara bersamaan memberikan perlindungan kepada Konsumen dan/atau masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan. POJK tersebut mengandung 3 aspek utama yaitu: (i) peningkatan transparansi dan pengungkapan manfaat, risiko serta biaya atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK); (ii) tanggung jawab PUJK untuk melakukan penilaian kesesuaian produk dan/atau layanan dengan risiko yang dihadapi oleh konsumen keuangan; (iii) prosedur yang lebih sederhana dan kemudahan konsumen keuangan untuk menyampaikan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/ atau layanan PUJK. Dalam penelitian ini, penulis memilih metode penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan masalah, identifikasi masalah dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jasa Keuangan, Perbankan, Market Condutct Abstract The Financial Services Authority is a state institution that has regulatory functions and supervision in all activities in the financial services sector. The financial services sector includes financial services in the banking sector, financial services activities in the capital market sector and financial services activities in the insurance sector, pension funds, financial institutions and other financial services institutions. Based on Article 4 of Law No. 21 of 2011 on Financial Services Authority (hereinafter called “OJK”), it is stated that one of the tasks of the OJK is to provide protection to consumers and/or the community. In order to provide consumer protection, OJK has issued OJK Regulation (POJK) No. 01/POJK.07/2013 dated 26th July 2013 on Consumer Protection in Financial Services Sector. POJK is intended to implement the principle of balance, which is between developing the financial services sector on an ongoing basis and simultaneously providing protection to consumers and/or the public as users of financial services. The POJK contains 3 main aspects, namely: (i) increasing transparency and disclosure of benefits, risks and costs of products and/or services of Financial Service Providers; (ii) the responsibility of the PUJK to assess the suitability of products and/or services with the risks faced by financial consumers; (iii) simpler procedures and ease of financial consumers to submit complaints and resolve disputes over PUJK products and / or services. In this study, the author chose empirical research method using a sociological juridical approach that was carried out in the community that intent and aim to finding facts, then proceed with problems, problem identification and the last was problem-solving.Keywords: Consumer Protection, Financial Services, Banking, Market Condutct 
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 8 POJK NOMOR 19/POJK.03/2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF MENGENAI KEWAJIBAN PENYALURAN KREDIT BAGI UMKM (Studi di BRI Cabang Manukan Surabaya) Dinar Wibisono Mukti Aji
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinar Wibisono Mukti Aji, Dr. Siti Hamidah S.H,. M.M., Dr. Reka Dewantara S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : wibisono.dinar@ymail.com  ABSTRAK Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau yang disebut dengan Laku Pandai adalah salah satu program yang digunakan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan akses dan pengetahuan serta permudahan layanan keuangan dalam jasa perbankan. Laku Pandai diselenggarakan BRI Cabang Manukan Surabaya dengan agen sebagai kepanjangan tangan dalam melakukan transaksi layanan keuangan. Penulisan karya ini mengangkat rumusan masalah: seberapa efektif penerapan Pasal 8 POJK Nomor 19/POJK.3/2014 dalam rangka penyaluran kredit UMKM, serta bagaiamana upaya dalam mengatasi hambatannya tersebut. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris. Pembahasan tentang efektifitas penerapan dan upaya dalam mengatasi hambatan penerapan LakuPandai masih banyak mengalami kendala, penelitian ini berkaitan dengan kenyataan di masyarakat pengguna jasa layanan keuangan. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan secara yuridis sosiologis untuk mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan sejauh mana efektivitas penerapan Pasal 8 POJK Nomor 19/POJK.3/2014 dalam rangka penyaluran kredit UMKM melalui Agen BRILink dibawah naungan BRI Cabang Manukan Surabaya Kata Kunci: layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, laku pandai, kredit UMKM ABSTRACT The financial services without office to be an inclusive finance or so called “smart conduct” (laku Pandai) is a program used by government to increase living standard of society through enhancing access and knowledge as well as accessible financial services in banking service. Laku Pandai conducted by BRI Manukan Branch, Surabaya as an agent of assistance to do transaction of financial service. This research proposed some research problems : (1) How effective the implementations of Article 8 of POJK Nomor 19/POJK.03/2014 for distributing credit to MSME’s ; (2) How are efforts to overcome those obstacles. This research used empirical legal method. The discussions related to the effectiveness of implementations and the effort to overcome obstacles of Laku Pandai still have many challenges. This research is related to the fact in society, especially customers of financial services. The author use empirical legal research through sociological jurisprudence approach to identify and make conception concerning to the effectiveness of implementation of Article 8 of POJK Nomor 19/POJK.03/2014 in order to distribute credit for MSME’s through the agent of BRILink under supervision of BRI Manukan Branch, Surabaya.Keywords: financial services without an office to be an inclusive finance, Laku Pandai, credit of MSME’s 
PERLUASAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PEMBUKTIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 737 K/Pid/2014) Illa Miftahul Jannah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Illa Miftahul Jannah, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S, Eny Harjati, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Illamjannah@gmail.com  Abstrak Mahkamah Konstitusi telah menciptakan norma baru yaitu mengakui keberadaan testimonium de auditu sebagai alat bukti sebagaiamana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 pada tahun 2010 Mengenai perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memperluas definisi saksi dan keterangan saksi dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri”. Pada prinsipnya dalam Hukum Acara Pidana, testimonium de auditu tidak diakui sebagai alat bukti karena tidak menjamin kebenarannya. Namun, pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 testimonium de auditu diakui keberadaannya yang dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam Hukum Acara Pidana dan alat bukti persangkaan dalam Hukum Acara Perdata. Mengenai kasasi yang diajukan terdakwa, alasan-alasan kasasinya tidak dapat dibenarkan menurut Undang-undang karena alasan kasasinya tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP dan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Kata Kunci: Testimonium de auditu, Pembuktian, Putusan Mahkamah Konstitusi. Abstract Constitutional Court has created a new norm admitting the existence of testimonium de auditu as a proof regarding the Decision of Constitutional Court Number 65/PUU-VIII/2010 in 2010 on Proposal for Judicial Review of Act Number 8 of 1981 on Criminal Code Procedure in regard to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that has extended the definition of witness and testimony of the witness in Article 1 Number 26 and 27 of Criminal Code Procedure to ‘any person that can give testimony in enquiry, prosecution, and judicature related with any criminal act that is not always heard, seen, and experienced by him/her’. Principally, in Criminal Code Procedure, testimonium de auditu is not regarded as a proof, as it does not guarantee the truth. However, after the Decision of Constitutional Court Number 65/PUU-VIII/2010, testimonium de auditu becomes accepted as a proof in Criminal Code Procedure and in Civil Code Procedure. In terms of cassation appealed by the defendant, the reasons coming with the cassation are not accepted by the Act, for they are irrelevant to what is stated in Article 253 Paragraph (1) of Criminal Code Procedure and, therefore, the defendant is pleaded guilty. Keywords: Testimonium de auditu, proof, Decision of Constitutional Court  

Page 191 of 563 | Total Record : 5629

 189   190   191   192   193 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue