cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 190   191   192   193   194 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR AKIBAT FORCED DELISTING EMITEN OLEH BURSA EFEK INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PASAR MODAL INDONESIA Agustin Havistasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agustin Havistasari, Dr. Sihabuddin, SH.,MH, Moch. Zairul Alam, SH.,MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : la.vistary@gmail.com   ABSTRAK Pada skripsi ini, peneliti mengangkat suatu permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi investor akibat forced delisting emiten oleh Bursa Efek Indonesia. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang terkait dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh emiten yang menyebabkan emiten tersebut terkena forced delisting oleh bursa sehingga menimbulkan kerugian bagi para investornya. Terdapat dua jenis delisting yang dilakukan oleh bursa yaitu voluntary delisting dan forced delisting. Dalam hal terjadinya voluntary delisting, emiten diwajibkan untuk membeli kembali saham-saham yang dimiliki oleh para investor melalui proses tender offer, sedangkan dalam hal forced delisting sampai saat ini belum terdapat aturan yang jelas mengenai bagaimana pertanggung jawaban emiten terhadap para investor yang juga merupakan wujud perlindungan hukum bagi para investornya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis, yang dibantu dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut peneliti diperlukannya suatu aturan yang jelas terkait pertanggung jawaban emiten yang sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum kepada para investor akibat forced delisting emiten oleh bursa, sehingga dapat memberikan kepastian yang jelas terkait status dan perlindungan terhadap investor. Hal ini mengingat saat ini pasar modal di Indonesia memiliki peranan yang penting dalam rangka meningkatkan perekonomian negara. Kata kunci :Perlindungan Hukum, Investor, Forced Delisting  ABSTRACT In this thesis, the researcher raised a problem regarding legal protection for investors due to the forced delisting of issuers by the Indonesian Stock Exchange. The choice of this theme was motivated by the number of cases related to the violations committed by the issuers which caused the issuers exposed of forced delisting by the exchange, this can cause losses to investors. In the case of a voluntary delisting happens, the issuers are required to repurchase stocks that owned by investors through the tender offer process, whereas in the case of a forced delisting, until at the moment there is no clear regulation on how the responsible of the issuers for the investors which are also a part of law protection for investors. The type of this research is normative legal research and using statue approach and analytical approach, which is assisted with primary, secondary, and tertiary legal materials. According to the researcher, a clear regulation is needed, regarding the responsibility of the issuers as well as a form of legal protection to the investors due to the forced delisting of the issuer by the exchange, so as to provide clear certainty regarding the status and protection of investors. Keywords: Legal Protection, Investors, Forced Delisting
EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK BARANG MEWAH TERHADAP RUMAH MEWAH (Studi di Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang) Tamara Soniya Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tamara Soniya Putri, Dr. Tunggul Anshari S.N.,S.H.,M.Hum., Lutfi Effendi,S.H.,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email : tamarasoniyaputri@gmail.com   ABSTRAK Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihanya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis efektifitas penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah dalam wilayah Kantor DJP Kanwil III Kota Malang, menganalisis dan menemukan hambatan yang dihadapi Kantor Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang dalam melaksanakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah serta untuk mengetahui dan menganalisis solusi yang dilakukan terhadap hambatan yang dihadapi Kantor Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang dalam melaksanakan penagihan pajak penjualan barang mewah terhadap rumah mewah. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas pajak penjualan barang mewah terhadap rumah mewah di DJP Kantor Wilayah III Kota Malang dengan surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 baik dari segi jumlah lembar surat paksa maupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran surat paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah lembar pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa maupun nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam surat paksa. Kata Kunci: Efektivitas, Pajak, Rumah Mewah ABSTRACT Tax is one of the revenue sources for the state as to financially support the development of the state. The tax is paid by the citizens of Indonesia and the billing is forcible. This research is aimed to understand and analyse the effectiveness of tax billing imposed on luxury goods, specifically luxury home within the area of DJP office of Regional Office III of Malang, analyse and find out the impeding factors encountered by the Directorate General of Regional Office III of Malang in implementing the tax billing imposed on a luxury home and to find out and analyse the solution to the impeding factors of the implementation sales tax billing on a luxury home. This research employed empirical juridical research method with descriptive and qualitative approaches. The data was obtained from observation and interview. The research result indicates that the effectiveness of sales tax imposed on luxury homes in DJP of Regional Office III of Malang through written reprimand or distress warrant has seen an increase from 2016 to 2017 in terms of either the number of letters sent or the unpaid amount of tax written in the warrant. Similarly, this increase is also apparent in unpaid tax disbursement by means of reprimand letter and distress warrant, in which this increase also applies to the value of disbursement of unpaid tax written in the distress warrant. Keywords: effectiveness, tax, luxury home
IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang) Mhd.Rizky Fadly Damanik
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mhd. Rizky Fadly Damanik, Agus Yulianto, S.H., M.H., Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : fadlydamanik258@yahoo.com  ABSTRAK Penelitian ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada pasal 40 ayat (1) yang berbunyi laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hasil yang didapatkan di lapangan yang bertepatan di salah satu Desa di Kabupaten Malang yaitu pada Desa Plandi bahwasannya belum terlaksananya atau belum diinformasikan kembali terkait laporan penggunaan APBDesa yang digunakan dalam 1 tahun terakhir, sehingga dalam skripsi ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan bagaimana upaya dalam mengatasi hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasilnya setelah melakukan penelitian tersebut Desa Plandi menerbitkan laporan pertanggungjawaban APBDesa kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah di akses. Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan Keuangan Desa, Pertanggungjawaban, Diinformasikan Kepada Masyarakat. ABSTRACTThis research has written based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 Year 2014 on Village Financial Management. In Article 40 Paragraph (1) states that realization report and accountability report for the realization of Income Expenditure Budgeting of Village which is stipulated in Article 37 and 38 that must be informed to society through written evidence and accessible media. The result in the field which is located in one of the villages in Malang Regency shows that in Plandi Village has not be implemented or re-informed related to realization report of Income Expenditure Budgeting of Village which was used a year ago. This thesis aims to understand the obstacle factors and how to overcome those obstacles.This research used empirical legal research using empirical legal approach. After conducting the research, the result shows that Plandi Village has issued an accountability report of Income Expenditure Budgeting of Village to the society through accessible media and information.Keywords: implementation, village financial management, accountability, informed to society 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SEPEDA MOTOR LISTRIK DALAM PERSPEKTIF PASAL 68 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Kepolisian Resor Kota Malang) Ghinmas Risdiwanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ghinmas Risdiwanto, Dr. Shinta Hadiyantina S.H., M.H., Agus Yulianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ghinmas_king@yahoo.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum terhadap pengguna sepeda motor listrik dalam perspektif Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Dalam Pasal 68 UULLAJ dinyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). Tetapi, kualifikasi kendaraan bermotor belum meliputi sepeda motor listrik yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas dalam registrasi untuk mendapatkan STNK dan TNKB. Hal ini menyebabkan belum adanya perlindungan hukum bagi pemilik sepeda motor listrik akibat kekosongan hukum karena tidak ada produk hukum sebagai landasan dari pemerintah. Berdasarkan hal itu, skripsi ini memiliki tujuan untuk menemukan bentuk perlindungan hukum yang tepat serta hambatan penggunaan sepeda motor listrik yang didasarkan pada Pasal 68 UULLAJ. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik analisis bahan hukum memakai pengolahan data secara deduktif. bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer yaitu hasil wawancara dengan narasumber, bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum seperti buku dan lainnya. Kata kunci: Kekosongan Hukum, Perlindungan Hukum, Sepeda Motor Listrik.  ABSTRACT This study discusses the legal protection of electric motorcycle users in the perspective of Article 68 of Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transport (UULLAJ). In Article 68 UULLAJ stated that every motor vehicle that is operated on the road shall be equipped with a letter of vehicle number (STNK) and motor vehicle number (TNKB). However, motor vehicle qualifications do not yet include electric motorcycles that have no clear legal basis in registration to obtain vehicle registration and TNKB. This causes the absence of legal protection for electric motorcycle owners due to legal vacuum as there is no legal product as the foundation of the government. Based on this, this thesis aims to find the right forms of legal protection as well as obstacles to the use of electric motorcycles based on Article 68 UULLAJ. This research is legal research using sociological juridical approach. Techniques of legal material analysis using deductive data processing. the legal material used is the primary legal material that is the result of interviews with resource persons, secondary legal materials including legal materials such as books and others. Keywords: Copyright, Rewards, National Interest.
IMPLEMENTASI WAKTU BELAJAR DI SEKOLAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG HARI SEKOLAH (Studi Komparasi Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ahmad Yani Kota Malang Dan Madrasah Ibtidaiyah Tarbi Yudha Winarko
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yudha Winarko, lutfi Efendi, S.H., Mum., Dr. Nur Chanifah,SPd.I,M.Pd.I Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email : yudha3435@gmail.com  ABSTRAK Peranan pemerintah dalam mengatur perbaikan dalam sitem pendidikan dari zaman kemerdekaan sampai saat ini tidak pernah berhenti. Secara historis sistem pendidikan di indonesia selalu mengikuti alur dari pemerintahan. Berlanjut pada era pemerintahan jokowi yang mengeluarkan kebijakan sekolah sehari penuh (Full Day School). Kebijakan ini lahir dengan diimplementasikannya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah. Penelitiaan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah, faktor yang mendukung dan mempengaruhi, serta upaya optimalisai dalam pelaksanaanya. Penelitian ini dilakukan di dua sekolah satu melaksanakan full day school dan satu tidak melaksanakan full day school. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis empiris sebagai metodologi penelitian. Kata kunci: Kebijakan, Implementasi, Waktu belajar tambahan, full day school, Pelaksanaan Full day school. ABSTRACT The role of government to regulate amelioration of educational system from the independence era till now has never been stopped. Historically, an educational system in Indonesia is always based on a pattern from the government. Following President Jokowi era, the government issued a regulation concerning full-day school. This regulation issued through the implementation of Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2017 on School Day. This research aims to understand the implementation of Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2017 on School Day, supporting factors and its influence, and optimizing effort of its implementation. This research was conducted in two schools that the first school implements full day school and the other school does not implement full-day school. The research used the empirical legal approach as a research methodology. Keywords: Regulation, Implementation, Additional time study, Full day school, Implementation of full-day school 
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 51 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Kabupaten Malang) Hafiz Kendratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hafiz Kendratama, Dr. Istislam., S.H., M.Hum., Dr. Moh. Fadli S.H.,M.Hum.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat keefektifan terhadap penegakan sanksi administrasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada perusahaan pembuang limbah yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahuni2010 tentangiPengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pasal 51 ayat (2), dijelaskan pada pasal tersebut bahwa sanksi administrasi lingkungan berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin lingkungan. Bermula dari keluhan warga disepanjang aliran sungai yang terganggu dengan tercemarnya sungai maka Dinas Lingkungan Hidup turun ke lapangan untuk meninjau keadaan, dari pemeriksaan awal tersebut maka dicurigai terdapat perusahaan yang dicurigai membuang air hasil pengolahan limbah ke sungai tersebut, kemudian dilakukan investigasi dan ditemukan satu perusahaan yang terbukti membuang limbah ke sungai yaitu perusahaan pembuat minuman ringan PT.SNC dengan produknya yang yaitu kertas belum jadi. Langkah pertama yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu memberikan pendampingan berupa tindakan penanggulangan serta edukasi tentang penanganan limbah dan memberikan saran agar pengolahan limbah di lakukan oleh pihak ketiga, selain itu dinas lingkungan hidup memberikan masukan agar perusahaan menyediakan tepat IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan mengolah air limbah, tetapi keadaan saat itu permintaan akan kertas hasil produksi PT. SNC sangat tinggi maka kegiatan produksi juga sangat tinggi, otomatis produksi juga tinggi yang menyebabkan jumlah limbah juga tinggi dan daya tampung tidak muat, dan terjadi kembali pencemaran tersebut di buang disungai Dinas Lingkungan Hidup memutuskan untuk memberi sanksi administrasi berupa teguran tertulis, dengan berjalannya waktu ternyata hal tersebut kurang maksimal akhrinya dinas lingkungan hidup memberikan sanksi teguran tertulis kedua kalinya, dan akhirnya dianggap pencemaran tersebut telah berhenti. Tetapi keadaan dilapangan ternyata berbeda dengan yang diharapkan, pencemaran tersebut masih terjadi meskipun jumlahnya berkurang tidak seperti yang terjadi pada tahun 2015. Kata Kunci: Efektifitas, Penegakan Sanksi Administrasi, Pencemaran Lingkungan. ABSTRACT This research aims to identify whether there is an effectiveness on the enforcement of administrative sanctions given by Environmental Agency to Waste Disposal Company that caused environmental pollution. According to the Local Regulation of Malang Regency Number 7 of 2010 on Control of Environmental Pollution and Destruction, Article 51 Paragraph (2) explains that environmental administrative sanction, can be formed in written reprimand, government coercion, suspension and revocation of environmental licence. Starting from complaining of society, especially along river, that was disturbed by polluted river, so Environmental Agency conducted inspection to observe the situation. From the first inspection, some companies was suspected for throwing water waste to the river. Then investigation was conducted and it was founded one company that proof threw waste to the river which is the company of beverage, PT.SNC, through its product,the unfinished paper . The first step was conducted by Environmental Agency is giving assistances, such as preventive action and education on waste management, as well as giving advice of waste management which was conducted by third party. Furthermore, Environmental Agency gave advice to the company for providing properly Installation of Water Waste Management to retain and manage water waste. In this situation, however, the demand of paper production from PT. SNC was very high, therefore the production activity was high as well. Automatically, the production was high that caused the waste was also high and the volume was not enough. The pollution happened again in the river. The Environmental Agency decided to give administrative sanctions in the form of written reprimand. By the time, it was not effectively enough. In the end, the Environmental Agency gave written reprimand for the second time and seems that the pollution was stopped. However, the condition in the field is different than it was expected. The Pollution still happens, even the amount was decreased which was not as much as happened in 2015.  Keywords: Effectiveness, Enforcement of Administrative Sanctions, Environmental Pollution 
ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA MENJADI IJIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OLEH PEMERINTAH INDONESIA Talitha Vania Sahaly
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Talitha Vania Sahaly, Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., Ph.D., Ikaningtyas, S.H., LL.M. Faculty of Law Universitas Brawijaya Email: talithasahaly@yahoo.com  ABSTRAK Negara adalah sebuah entitas hukum yang memiliki kedaulatan untuk menegakkan kekuasaan dalam wilayahnya, tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Namun bagaimanapun, negara juga merupakan entitas hukum yang dapat terlibat dalam kegiatan transaksi ekonomi antar negara maupun dengan badan privat, dimana mengakibatkan negara tunduk pada prinsip dan hukum ekonomi. Prinsip Pacta Sunt Servanda membawa akibat kekuatan mengikatnya segala bentuk kesepakatan, termasuk kesepakatan antara negara dengan badan privat. Dalam transaksi ekonomi yang melibatkan negara-negara, konflik mengenai kedaulatan negara sangat berpotensi untuk muncul. Kasus dimana pemerintah Indonesia berusaha untuk memberlakukan peraturan baru dengan tujuan untuk merubah sistem dari investasi pertambangan di negaranya telah menimbulkan reaksi dan ancaman dari PT Freeport Indonesia, sebagai pihak yang berinvestasi, untuk membawa kasus ini ke ranah arbitrase, dengan tuduhan pelanggaran kontrak. Maka dari itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa negara memiliki kedaulatan permanen terhadap sumber daya alamnya, dalam hal ini adalah sumber daya mineral, dan sebuah negara memiliki hak untuk mengakhiri kontrak atau merubah kesepakatan dengan badan privat. Namun bagaimanapun, sebuah negara tidak bisa memenuhi kehendaknya, kecuali itu merupakan kepentingan nasional, tanpa diskriminasi, dan dengan kompensasi, sebagaimana telah diatur dalam CERDS. Meskipun begitu, sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah diberlakukan, hingga saat ini, PT Freeport Indonesia masih memegang kontrak yang lama dan belum memenuhi peraturan tersebut. Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia harus lebih tegas dalam menegakkan hukumnya kepada seluruh pihak dalam wilayahnya, khususnya pihak yang terlibat dalam operasi pertambangan. Kata Kunci: Pertambangan, Pacta Sunt Servanda, kedaulatan, PT Freeport Indonesia. ABSTRACT A state is a legal entity that has sovereignty to conduct its power within its territory, without any intervention from another party. However, a state also a legal entity that able to involve in the economic transaction between states or private bodies, whereas it is subjected to economic laws and principles. The principle of Pacta Sunt Servanda brings forth the legal binding effect of any form of an agreement, including the agreement between state and private body. In the economic transaction that is involving states, the conflict of state sovereignty over the principle is likely to occur. The case where Indonesian government is trying to conduct new regulations in order to change the mining investment system in its country has inflicted reaction and threat from Freeport Indonesia, as one of the investing party, to lead the case into the arbitration tribunal, with the accusation of default. Therefore, this study revealed that a state has a permanent sovereignty over its natural resources, in this case, mineral resources, and a state has rights to terminate or modified agreements with private bodies. However, a state cannot fulfill its desire, unless it is for national interest, without discrimination, and with compensation, as it is regulated in CERDS. Even so, since the latest Indonesian mining regulation of 2009 has conducted, until today, Freeport Indonesia is still holding the old contract and has not fulfill the regulation. In this case, the Indonesian government should firmer to enforce its law to every party in their territory, particularly parties involved in mining operations. Keywords: Mining, Pacta Sunt Servanda, sovereignty, Freeport Indonesia.
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PAILIT OLEH PEKERJA PT.MERPATI NUSANTARA AIRLINES (Studi Putusan No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Jkt.Pst) Julio Mangatas Nugra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Julio Mangatas Nugra, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email :Julio.tambunan@yahoo.com   ABSTRAK Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) mensyaratkan adanya unsur utang dan unsur  ketidakmampuan terhadap para kreditor untuk melakukan permohonan pailit. Dalam Putusan      No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Jkt.Pst  , permohonan mantan pekerja PT.Merpati Nusantara Airlines ditolak oleh hakim dalam putusan pengadilan niaga dengan pertimbangan bahwa pengadilan yang tepat dalam pengajuan penyelesaian utang ini adalah pengadilan hubungan industrial.Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian dasar pertimbangan hakim terhadap ditolaknya permohonan pailit terhadap PT.Merpati Nusantara Airlines . Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis-Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan penolakan permohonan pailit PT.Merpati Nusantara Airlines tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam UUK dan PKPU.Hal ini karena syarat atas terpenuhinya unsur utang telah memberikan kekuatan hukum tetap atas keabsahan kedudukan pegawai sebagai kreditor dalam melakukan permohonan pailit.Dan untuk pekerja itu sendiri, diperlukannya putusan oleh pengadilan hubungan industrial sebagai bukti otentik atas telah jatuh temponya utang oleh perusahaan. Kata Kunci: Kepailitan , Dasar Perimbangan Hakim , Permohonan Pailit Pegawai ABSTRACT Article 2 Paragraph 1 of Act Number 37 of 2004 (hereinafter referred to as UUK and PKPU) requires the existence of the element of debt and incapacity towards creditors to carry out petition bankruptcy. In the Decision No. 04 / Pdt.Sus-Pailit / 2016 / PN.Jkt.Pst., the application of a former employee of PT. Merpati Nusantara Airlines was rejected by the judges in the commercial court's decision, with the consideration that the suitable court in the filing of this debt settlement was an industrial relations court. This research discusses the suitability of the basis of the judge's consideration concerning to rejection of bankruptcy petition against PT. Merpati Nusantara Airlines. This research was conducted using a normative legal method with a statute approach and conceptual approach. The result of this research indicates that the basis of the judge's considerations in the rejection of the decision of bankruptcy petition of PT. Merpati Nusantara Airlines was not fully in accordance with the provisions in UUK and PKPU. This was because the conditions for fulfilling of the element of debt have given final legal enforcement to the validity of the position of the employee as a creditor in carrying out a bankruptcy petition. Furthermore, for the workers themselves, it needed a decision by the industrial relations court as an authentic evidence of the due date of debt by the company. Keywords: bankruptcy, a basis of judge consideration, bankruptcy petition of employees
EFEKTIVITAS PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN (Studi Kasus di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Hendrik Arfianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hendrik Arfianto, Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., Nurdin, S.H., M Hum. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email : hendrikarr@gmail.com   ABSTRAK Terdapat Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan tentang larangan adanya usaha pemondokan campuran. Kota Malang merupakan Kota dengan banyak pengusaha pemondokan dikarenakan banyak Universitas. Fokus penelitian yang dilakukan peneliti ialah di Kecamatan Lowokwaru dikarenakan di kecamatan ini memiliki tingkat pelanggaran terhadap usaha pemondokan campuran yang tinggi. Terdapat 620 pemondokan yang berada di Kota Malang. Khususnya terdapat 522 pemondokan yang berada di Kecamatan Lowokwaru yang mana menjadi fokus penelitian yang dilkaukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, terdapat kasus pemondokan campuran yang mana melanggar ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan. Jumlah pemondokan yang melanggar ketentuan larangan pemondokan campuran ialah 270 pemondokan yang mana jika diakumulasikan dalam persen ialah 51,7%. Jadi, kesimpulan nya adalah bahwa unsur pertama efektifitas peraturan tidak dapat dipenuhi atau jika dikaitkan dengan problematika yang ada dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2006 Tentang Usaha Pemondokan tidaklah efektif.. Kata Kunci: Pemondokan Campuran, Efektivitas ABSTRACT There is a Local Regulation of Malang City Number 6 Year 2006 on Boarding House Exertion related to prohibition of mixed boarding house business. Malang City is a city with many boarding house’s entrepreneurs due to many universities. The focus of the research conducted by the researcher in Lowokwaru sub-district because this sub-district has a high violation rate of mixed boarding house business. There are 620 boarding houses located in Malang. In particular, there are 522 boarding houses located in Lowokwaru sub-district that become a focus of the research conducted by the researcher. Based on conducting survey results, there are some cases of mixed boarding houses that violate the provision of Article 10 Paragraph (1) of Local Regulation of Malang City Number 6 Year 2006 on Boarding House Exertion. The number of boarding houses that violate regulation on a prohibition of mixed boarding houses are 270 boarding houses or equal with 51,7%. Thus, conclusion shows that the first element of regulatory effectiveness cannot be fulfilled or if it is linked to existing problems and Article 10 of Local Regulation of Malang City Number 6 Year 2006 on Boarding House Exertion is not effective. Keywords: mixed boarding houses, effectiveness
PENERAPAN PASAL 279 АYAT (1) KITAB UUNDANG-UNDANGHUKUM PIDANA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (Studi Putusаn: NO.157K/MIL/2010 Dаn NO.17K/MIL/2012) Legar Reza Imanul Islam
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legar Reza Imanul Islam, Masruchin Ruba’i, Bambang SugiriFakultas Hukum Universitas Brawijaya MalangEmail: Reza.legar06@gmail.com ABSTRAKPasal 279 Ayat (1) merupakan bagian dari BAB XIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan, yang pada intinya mengatur mengenai perkawinan terlarang. Dimana seseorang yang telah terikat oleh suatu perkawinan dilarang mengadakan perkawinan yang lain berdasarkan ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penerapan pasal 279 Ayat (1) KUHP tersebut terdapat permasalahan baru terkait dengan perkawinan yang tidak dicatatkan. Mengingat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui keberadaannya secara hukum. Permasalahan tersebut terjadi dalam putusan pengadilan dimana terdapat penerapan hukum yang kontradiktif dalam satu putusan dengan putusan yang lain terkait penerapan pasal 279 Ayat (1) KUHP terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai bagian dari pada unsur yang terdapat didalam rumusan pasal 279 Ayat (1) KUHP tersebut. Penerapan hukum yang berbeda atas Pasal 279 Ayat (1) KUHP tersebut memiliki dampak yang sangat penting mengingat putusan pengadilan merupakan bagian yang penting dalam hal penegakan hukum demi tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan didalam sistem hukum.Kata Kunci: Putusan Hakim, Perkawinan tidak dicatatkan, pasal 279 Ayat (1) KUHP ABSTRACTArticle 279 Paragraph (1) is part of Chapter XIII of Criminal Code on felony regarding origin and marriage; this Article specifically deals with forbidden marriage, in which a married person is not allowed to hold another marriage as regulated in ActNumber 1 of 1974 on Marriage. A new issue emerges related to the implementation of Article 279 Paragraph (1) of Civil Code. Unregistered marriage is not accepted by the law, and this situation is reflected from the court decision where the Article 279 paragraph (1) of the Criminal Code is contradictorily implemented against another decision. The different implementation of law in regard to Article 279 Paragraph (1) ofCriminal Code has significant effect recalling that the court decision is essential in enforcing law to achieve justice, certainty, and merit in the legal system per se.Keywords: decision by judge, unregistered marriage, Article 279 Paragraph (1) ofCriminal Code

Page 192 of 563 | Total Record : 5629

 190   191   192   193   194 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue