cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 192   193   194   195   196 
Pertanggungjawaban Negara Dalam Hal In-Orbit Transfer of Ownership Pada Satelit Fauzi Hestia Prayitno
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fauzi Hestia Prayitno, Dr. Adi Kusumaningrum, S.H., M.S., Dony Aditya Prasetyo, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : fauzihestiap@gmail.com   Abstrak Kegiatan eksplorasi ruang angkasa dari masa ke masa mengalami banyak perkembangan seiring dengan peningkatan ekonomi dan teknologi serta ilmu pengetahuan. Perkembangan ini mendorong masyarakat internasional untuk ikut serta dalam kegiatan eksplorasi ruang angkasa serta menjadi dasar pembentukan peraturan mengenai kegiatan luar angkasa, yaitu Treaty On Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty) tahun 1967, disusul oleh beberapa peraturan salah satunya adalah Liability Convention 1972 mengenai tanggungjawab serta ganti rugi jika terjadi kecelakan dalam kegiatan eksplorasi ruang angkasa yang menimbulkan kerugian pada pihak-pihak tertentu  dan Registration Convention 1976 yang mengatur mengenai kewajiban Negara untuk melakukan pendaftaran terhadap benda-benda angkasa yang mereka luncurkan keluar angkasa. Namun dalam pelaksanaannya, eksplorasi ruang angkasa menimbulkan suatu masalah ketika melaksanakan In-Orbit Transfer of Ownership terhadap benda angkasa yang mereka luncurkan. Kegiatan In-Orbit Transfer of Ownership merupakan kegiatan pemindahan kepemilikan suatu benda angkasa dari Negara peluncur ke sesama peluncur atau dari Negara peluncur ke negara yang bukan negara peluncur. Masalah yang dimaksud hanya terjadi ketika kegiatan In-Orbit Transfer of Ownership yang melibatkan negara peluncur dengan negara yang bukan negara peluncur, masalah yang terjadi adalah kegiatan tersebut melibatkan subjek baru dan mempengaruhi jalannya pertanggungjawaban serta kewajiban yang khususnya di atur dalam Liability Convention dan Registration Convention yang dimana didalam peraturan tersebut hanya mengenal subjek Launching State yang dibebankan untuk melaksanakan kewajiban melakukan ganti rugi jika terjadi kerugian-kerugian yang menimpa pihak lain serta kewajiban untuk memenuhi prosedur pendaftaran untuk menjadi State of Registry. Kata kunci: Negara, Tanggung Jawab, In-Orbit Transfer of Ownership, Satelit   Abstract The outer space exploration activity from time to time had been improving in many ways, following the growth of economy, technology, as well as science. This improvement had led the international community to be involved in outer space exploration activity, and later became the main background of regulation forming regarding such exploration, known as Treaty On Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty) of 1967. This event then followed with the issuance of other related regulations, including the Liability Convention of 1972 on responsibilities and compensations of damages caused by the launched space object in outer space for the affected parties, and Registration Convention 1976 on the obligation of states to regist every launched space object in outer space. However in the implementation of those treaty and conventions, the issue emerged regarding In-Orbit Transfer of Ownership activity. This activity known as a transferring activity of a launched space object between launching parties, as well as parties outside the joint launching states. The issue appeared when the transferree was not a Launching State, affecting the liability and registration concept ruled in Liability Convention and Registration Convention which only recognized Launching State to be charged with the liability of compensations and the obligation of being a State of Registry. Keywords: State, Responsibility, In-Orbit Transfer of Ownership, Satellite
PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEALPAAN DALAM BERKENDARA YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA Amelia Bellatrix Pantjo'u
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amelia Bellatrix Pantjo’u, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya   ABSTRAK Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai Pemidanaan Tindak Pidana Kealpaan Dalam Berkendara yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada keempat putusan yang ada di Pengadilan Negeri Jombang yaitu Putusan No. 219/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Putusan No. 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Putusan No. 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg, Putusan No. 618/Pid.Sus/2017/PN Jbg. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan metode pendekatan yang digunakan adalah analisis interpretasi sistematis dengan meninjau permasalahan hukum yang dikaji bersama pasal-pasal lain yang bersangkutan baik dalam satu undang-undang maupun dalam undang-undang lain guna mendapatkan hasil permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kealpaan dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat selama persidangan serta nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Kata Kunci: Tindak Pidana, Kealpaan, Berkendara yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia. ABSTRACT In this research, author examines about the sentencing of criminal acts of culpa in riding causing the death of other person. The aim of this research is to understand and analyse consideration of judges in four decisions in the Jombang District Court, namely Decision Court Number 219/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Decision Court Number 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg, Decision Court Number 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg, Decision Court Number 618/Pid.Sus/2017/PN Jbg. This research used normative legal research and the method of approach using analysis of systematic interpretation through a study concerning to legal problems which were examined together with other articles, either in one Law or in separate Laws in order to get the result. The result from this research shows that the basis of judge consideration to determine sentencing of culpa crime in riding causing the death of other person was based on legal facts that was gotten during the court process and legal values as well as the sense of justice existing in society. Keywords: criminal act, culpa, riding causing the death of other person. 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa Sesuai Dengan Pasal 26 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Untuk Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa (Studi di Desa Nglinggis Kabupaten Trenggalek) Trinanda Landang Septianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Trinanda Landang Septianto, Dr. Iwan Permadi, S.H., M.H., Agus Yulianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya trinandalandang@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini secara khusus meneliti tentang pengawasan hukum terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan di tingkat desa. Dalam penelitian ini mengacu pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Terdapat beberapa pengaturan terhadap pemerintah desa dalam upaya pengelolaan anggaran pendapatan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penulis menilai bahwa terdapat ketidak tepatan pengelolaan dalam mengelola anggaran pendatan desa dimana banyak dari masyarakat yang menganggap bahwa kurang transparannya pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa, yaitu sesuai dengan pasal 26 ayat 4 huruf F Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014.. Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis empiris, yang biasa disebut sebagai penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Disebut penelitian hukum yuridis empiris karena penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang dan keterangan bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah Desa Nglinggis dalam optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa. Untuk mendukung penelitian yuridis empiris ini, bahan hukum primer diperoleh dengan cara mewawancarai pihak – pihak yang terkait dengan pengelolaan anggaran pendapatan desa. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi atau penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, peraturan – peraturan, koran, internet, serta data dan dokumen – dokumen yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Kata kunci: pengawasan hukum, pemerintah desa, anggaran pendapatan desa,.  ABSTRACT This research is conducted specifically about legal decision making in rural communities. Law Number 6 Year 2014 About the Village. Keywords: there is no instability in the management of village budgeting budgets where many of the people assume that there is no transparency in the village Source of village income, that is, in accordance with Article 26 paragraph 4 of Article 4 of Law No. 6 of 2014. The type of legal research is an empirical juridical, commonly referred to as legal research in action on any legal occurrence occurring in society. Continuing empirical juridical legal research because this research was conducted to obtain information on how and how to carry out the tasks and authorities of Nglinggis Village government in optimizing the acceptance of the Village Budget. To support this empirical juridical study, the primary material is by interviewing the parties involved in managing the village income budget. Secondary law material by means of library research or research that is collecting information from books, journals, rules - rules, newspapers, internet, as well as data and documents related to the research. The legal substances used in this study will be presented in a systematic description.Keywords: legal decision making, village governments, village revenue management 
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARIMAU SUMATERA DALAM TINDAK PIDANA PASAL 21 UU NO.5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Studi putusan pengadilan negeri No. 44/Pid.B/2016/PN.Agm dan putusan Galang Rizki Wandiro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Galang Rizki Wandiro, Eny Harjati, SH., M.Hum., Ardi Ferdian, SH.,M.Kn. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya galangwandiro@gmail.com   ABSTRAK Pertimbangan Hukum Hakim terhadap pemusnahan barang bukti Harimau Sumatera dalam tindak pidana pasal 21 UU no 5 tahun 1990 dengan putusan pengadilan, pilihan tema dipengaruhi oleh adanya penanganan terhadap bukti dalam bentuk bagian dari satwa liar yang dilindungi, yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan putusan Pengadilan dan didasarkan pada pertimbangan hukum hakim sebagai perwujudan asas legalitas, di atas berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, ekosistem dan Keanekaragaman Hayati.Tapi penanganan bukti yang mengabaikan manfaat atas bukti perlindungan satwa liar di sini dengan bagian-bagiannya. Ketentuan-ketentuan ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia di mana sumber daya alam yang dimiliki dan berlokasi di Indonesia digunakan dan untuk kemakmuran rakyat. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis mendapat jawaban atas permasalahan yang terkait dengan penanganan satwa liar yang dilindungi bukti Harimau Sumatera dan bagian-bagiannya diawali dari: (1) pertimbangan hukum hakim; (2) unsur-unsur pelanggaran pidana terhadap satwa liar yang dilindungi; dan (3) prinsip kemanfaatan. Kata Kunci: Hewan Terancam Punah, Harimau Sumatra, UU 5 Tahun 1990 ABSTRAK The legal Considerations Result destruction of criminal acts With the exhibits of the Sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae), the choice of theme is effected by the presence of handling against evidence in the form of parts of protected wildlife, which has the force of law remains with the Court ruling and is based upon consideration of the law the judge as the embodiment of the principle of legality, above based on Act No. 5 of year 1990 concerning conservation of natural resources, the ecosystem and Biodiversity.But the handling of evidence that ignore the benefit over evidence protected wildlife here with its parts.These provisions are reflected in the Indonesia Constitution of 1945 in which the natural resources owned and located in Indonesia used and utilized for the prosperity of the people. Of research results with the method above, the author gets answers to problems related to the handling of evidence protected wildlife Sumatran tigers and their parts beginning of: (1) the principle of expediency; (2) the elements of a criminal offence against protected wildlife; and (3) the freedom of a judge in a lawsuit by observing the disconnected elements of benefit over evidence in the form of parts of protected wildlife which is based on the principle of legality. Keywords: Endangered  Animals, Sumatera Tiger, Law 5 Year 1990 
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jombang) Anisa Permatasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anisa Permatasari, Agus Yulianto, SH.MH , Dr Shinta HadiyantinaFakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAK Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan pada kontrak/perjanjian, merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak pemahaman dan atau kemampuan mulai dari tahap perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan/pekerjaan dan pengendalian, penandatangan kontrak/perjanjian, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan.Pembuat Komitmen. Ini berarti bahwa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen berkaitan erat dengan penggunaan anggaran negara, karena itu dalam pelaksanaannya menuntut suatu keahlian dan ketelitian serta tanggung jawab yang berbeda dengan tugas pokok seorang pegawai administrasi lainnya. Kesalahan dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen akan berakibat timbulnya kerugian negara yang berujung pada tuntutan ganti rugi atau tuntutan lainnya.Kata kunci: pengadaan barang dan jasa, pejabat pembuat komitmen, anggaran negara. ABSTRACTThe activities of the procurement of goods and services based on the contract/agreement, is an activity that requires a lot of understanding and abilities ranging from the planning stages of procurement, procurement/execution and control work, the signing of the contract/agreement, to report and submit the job. The Maker Of The Commitment. This means that the duty Officer Commitment Maker is closely related to the use of the State budget, therefore in practice demands a skill and thoroughness as well as different responsibilities with basic tasks an employee of any other administration. Errors in the execution of the duties of Official Commitment Maker will result in the onset of the loss of State that led to the compensation demands or other demands.Keywords: procurement of goods and services, officer commitment maker, the state budget.
TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK TERHADAP NASABAH YANG TERKENA DAFTAR HITAM AKIBAT KESALAHAN BANK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015) Safira Amalia Sani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Safira Amalia Sani, Dr. Sihabudin, SH.,M.H., Dr. Reka Dewantara, SH.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: safirapersie@gmail.coHYPERLINK "mailto:safirapersie@gmail.com"m   ABSTRAK Bank sebagai salah satu lembaga penyedia jasa keuangan tidak menutup kemungkinan melakukan kesalahan. Salah satu nya adalah kesalahan dalam penjatuhan daftar hitam perbankan kepada nasabah nya. Bank diwajibkan melakukan tanggung jawab hukum atas kelalaian yang telah dilakukan oleh pihak nya saat telah terbukti melakukan kesalahan. Namun, di dalam KUHPerdata konsep ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan secara rinci seperti hal nya konsep ganti kerugian akibat wanprestasi yang telah mengatur  mengenai jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut. Sehingga penggugat dalam perkara perbuatan melawan hukum dapat kemudian menggugat secara materiil dan immateriil. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim dengan prinsip ex aquo et bono, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukur nya diserahkan kepada subjektifitas hakim yang memutus perkara Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015 telah sesuai dengan kitab undang-undang hukum perdata terkait dengan ganti rugi yang disebabkan akibat perbuatan melawan hukum dan bagaimana tanggung jawab hukum bank bagi nasabah yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut dan studi kepustakaan, jurnal hukum serta artikel ilmiah online. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan metode interpretasisistematis sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih terstruktur guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015menolak kasasi pemohon kasasi dahulu tergugat atau terbanding. Dalam Putusan sebelumnya, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 84/Pdt G/2014/PN Sktyang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 424/Pdt/2014/PT.SMG hakim memutus bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat baik secara formil maupun secara materiil. Putusan hakim tersebut telah sesuai dengan undang-undang yaitu memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur mengenai ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. 2)Tanggung jawab hukum yang dilakukan Bank Mandiri (Persero) Tbk, kantor cabang Solo, Sriwedari akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada nasabah nya yaitu tanggung jawab berdasarkan KUHPerdata, berupa ganti kerugian yang mengacu kepada pasal 1365 KUHPerdata yaitu pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang. Majelis hakim mempertimbangkan keadaan atau status social ekonomi dan martabat penggugat sebagai seorang pengusaha mebeler, meja, kursi, kusen dan sebagainya, dalam suatu usaha yang diberi nama UD. Anugerah, majelis hakim berpendapat  bahwa sudah pantas apabila tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah)sebagai pemulihan nama baiknya, sebagai pengganti keuntungan yang diharapkan dan sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan oleh penggugat untuk mengurus masalahnya dengan tergugat. Kata  Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Daftar Hitam, Nasabah, Kesalahan Bank. ABSTRACTBanks known as financial service providers sometimes make mistake. The mistake can also take blacklisting by banks toward their clients. Banks are responsible for the liability regarding their negligence that affects their clients. However, unlike the compensation paid for breach of contract, Civil Code does not provide any details of compensation for the tort of blacklisting committed. The compensation regarding breach of contract also comes with the period of the amount of compensation that can be charged, allowing a plaintiff to materially and immaterially sue the party committing the tort. In reality, the fulfilment of the charge regarding the immaterial loss caused is left in the hand of the judge with the principle of ex aquoet bono. This leads to another hindrance in terms of determining the immaterial loss granted because the benchmark of this case depends on the subjectivity of the judge who gave verdict. Based on the issues mentioned above, research problems are presented in this research: Is the court ruling of Supreme Court Number 1527 K/Pdt/2015 relevant to Civil Code when it is linked to compensation caused by the tort of blacklisting mistakenly done by banks? And how is the liability of the banks performed regarding the blacklisting that disadvantaged the bank clients? Normative legal research was employed in this research with statute, analytical, and case approaches. Legal materials used in this research were obtained from Acts, literature reviews, and online scientific articles. The obtained data was then analysed by applying grammatical and systematic interpretation, followed by the presentation of more structural research writing to give answers of the legal issues discussed in this research. The discussion of the issues bring to the following results: 1) the judge, regarding the court ruling of Supreme Court Number 1527 K/Pdt/2015 rejects the appeal proposed by the plaintiff. In the previous ruling, the ruling of District Court Number 84/Pdt G/2014/PN Skt supported by the ruling of District Court of Semarang Number 424/Pdt/2014/PT.SMG, the judge decided that the defendant had committed a tort that caused loss for the plaintiff formally and materially. The decision made is in line with the an Act, which meets the crucial points in Article 1365 of Civil Code that regulate losses caused by torts. 2) The liability that should be under the responsibility of Bank Mandiri (Persero) Tbk, branch office of Solo is to give compensation based on what is enacted in Civil Code and as relevant to Article 1365 of Civil Code where the compensation should be given in the form of money. The judge considered the financial condition of the defendant selling furniture under the company name UD Anugrah. The judge believed that the defendant deserved to pay as much as Rp. 100,000,000,- (One hundred million rupiahs) to fix the reputation, as to compensate the profit expected and the expense spent by the plaintiff to deal with the dispute with the defendant. Keywords: Legal Responsibility, Blacklist, Customer, Bank Error.  
REFORMULASI TATA BERACARA MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI INTERNAL PARTAI POLITIK Bagus Segara Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagus Segara Putra, Dr. Muchamad Ali Safa’at S.H., M.H, Mohammad Dahlan, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : bagus.mjkrto@gmail.com   ABSTRAK Skripsi ini di latar belakangi oleh permasalahan Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan internal Mahkamah Partai yang belum mempunyai Mahkamah Partai dan tata beracara. Dalam penelitian juga membahas bagaimana reformulasi pengaturan tata beracara Mahkamah Partai yang sesuai dengan prinsip peradilan dan dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisisa Tata Beracara Mahkamah Partai Politik dalam perselisihan di internal partai, serta menganalisa tentang reformulasi pengaturan Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan di internal partai politik yang sesuai dengan prinsip peradilan dan dapat dipertanggung jawabkan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 12 (dua belas) (kontestan  Partai Politik Pilihian Legislatif tahun 2014 hanya 6 (enam) partai yang mempunyai Mahkamah Partai.  Tetapi, dalam kenyataan di lapangan hanya 2 Partai Politik yang mempunyai tata beracara Mahkamah Partai Politik. Proses yang dilakukan Partai Politik dalam meyelesaiakan perselisihan internal partai berbeda karena sebagian belum memiliki Mahkmah Partai dan tata beracara Mahkamah Partai. Baik dalam bentuk mekanisme sidang dan tahapan-tahapan sidang selama beberapa periode. Hal ini diakibatkan belum adanya kewenangan atau kewajiban khusus bagi setiap Partai Politik memiliki Mahkamah Partai dan beracara Mahkamah Partai dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dengan demikian, muncul gagasan-gagasan mengenai reformulasi pengaturan tata beracara Mahkamah Partai Politk dalam penyelesaian perselisihan di internal partai politik yang sesuai dengan prinsip peradilan dan dapat di pertanggung jawabkan. Kata Kunci : Reformulasi, Beracara, Mahkamah Partai, Penyelesaian Partai Politik. ABSTRACT This essay started from disputes arising in political court that still holds no procedure of handling the disputes. In addition, the research was also focused on the reformulation of the regulation of procedures in Political Court relevant to the justice principle. This research is aimed to analyse the procedures required in Political Court regarding internal disputes arising and to analyse the reformulation of regulation of Political Court regarding the dispute resolution that is in line with the judiciary principle that holds liability. The research result indicates that out of 12 participants of political parties elected by legislatives in 2014, only 6 (six) parties had party court. However, in reality, there are only two political parties with the procedures of handling case in Political Court. The process of providing resolution to the dispute is varied since several courts have not held the procedures required in handling political cases. This is caused by the fact that there have not been any authorities or special obligations in every political party having Party court and the procedures required in the court as regulated in Law Number 2 of 2011 on Political Parties. As a result, ideas on reformulation of the regulation in Political Court start to emerge to resolve disputes occurring internally in political parties. The resolution must be relevant to justice principles. Keywords: reformulation, procedures, party court, dispute resolution in political parties. 
IMPLIKASI YURIDIS PEMINDAHAN KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DARI TEL AVIV KE YERUSALEM (ANALISIS TERHADAP RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 478 TAHUN 1980) Aditya Chandra Darmawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aditya Chandra Darmawan, Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum, Dony Aditya Prasetyo, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : darmawanchandraaditya@gmail.com  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari tel Aviv ke Yerusalem menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 tahun 1980 sehingga bisa diketahui apakah pemindahan kedutaan tersebut sesuai dengan isi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 Tahun 1980 dan apa implikasi yuridis untuk perbuatan yang dilakukan oleh Amerika tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan hukum dan perjanjian internasional dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang diperoleh berupa bahan hukum primer melalui resolusi dan prinsip, bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan teknik analisis menggunakan metode deskriptif normatif. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa Amerika Serikat telah melanggar isi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 tahun 1980 karena status dari kota Yerusalem dan isi dalam resolusi yang tidak memperbolehkan suatu negara membuka perwakilan diplomatik di kota tersebut dan melanggar prinsip non-intervensi karena telah membuat aturan yang menentukan permasalahan di negara lain, serta Dewan Keamanan PBB dapat menjatuhkan sanksi sebagai implikasi yuridis yang harus di terima Amerika Serikat menurut Piagam PBB. Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 478 Tahun 1980, Amerika Serikat, Yerusalem, Tel Aviv, Piagam PBB. Abstract This research is aimed to analyse repositioning US embassy from Tel Aviv to Jerusalem from the perspective of the UN Security Councils Number 478 of 1980 to find out whether the repositioning is relevant to the content of the resolution of the US Security Councils Number 478 of 1980 and also to find out the juridical implication of what has been done by the US. This research employed normative juridical method with legal and international agreement, and case approaches. The legal materials were obtained from primary data that comprised principles and resolution, secondary data that included library research of relevant sources needed in the observation, and tertiary data. The data obtained was then analysed descriptively and normatively. The research result indicates that the US has breached the content of the Resolution of the UN Security Councils Number 478 of 1980 regarding the status of Jerusalem and the resolution content that implied the prohibition of opening any diplomatic representatives in Jerusalem and the infringement of non-intervention principles that lead to issues in the state. Moreover, the UN Security Councils could impose sanction as juridical implication on the US according to the UN Charter.Keywords: Juridical Implications, UN Security Council Resolution No. 478 of 1980, United States, Jerusalem, Tel Aviv, United Nations Charter.
KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN NOMINEE TERHADAP KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Putusan Nomor 787/Pdt.G/2014/PN.DPS dan Nomor 328/Pdt.G/2013/PN.DPS) Clarina Carmelia Wirawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Clarina Carmelia Wirawan, Dr. Imam Kuswahyono, S.H., M.H., Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: clarinacarmelia@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas terkait kepastian hukum perjanjian nominee terhadap kepemilikan hak milik atas tanah melalui studi putusan Nomor 787/Pdt.G/2014/PN.DPS dan putusan Nomor 328/Pdt.G/2013/PN.DPS. Perjanjian nominee disini merupakan perjanjian pinjam nama antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing berkaitan dengan hak milik atas tanah. Hal ini sering terjadi walaupun terdapat peraturan yang melarang warga negara asing untuk memiliki hak milik di Indonesia, karena belum ada peraturan khusus yang menjelaskan tentang batas-batas penggunaan perjanjian nominee terhadap kepemilikan hak milik atas tanah. Sehingga ini dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum. Penulisan skripsi ini dilakukan menggunakan metode Yuridis-Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa belum adanya pengaturan mengenai perjanjian nominee terhadap kepemilikan hak milik atas tanah, namun pada pratiknya hal ini telah terjadi dan menimbulkan banyak kasus dengan putusan hakim yang berbeda-beda maka kepastian hukum tentang perjanjian nominee terhadap kepemilikan hak milik atas tanah belumlah tercapai. Maka dari itu perlu dibuat pengaturan mengenai perjanjian nominee terhadap kepemilikan hak milik atas tanah dalam hukum Indonesia. Perlu dijelaskan dan ditentukan bagaimana standar hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh warga negara asing, sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan atau salah konsepsi terhadap perjanjian nominee khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah. Kata kunci: Kepastian Hukum, Perjanjian Nominee, Hak Milik atas Tanah ABSTRACT This research discusses the legal certainty of nominee agreement regarding ownership right of land studied from the Decision Number 787/Pdt.G/2014/PN.DPS and Number 328/Pdt.G/2013/PN.DPS. Nominee agreement is defined as an agreement in which a name of another person is borrowed by a foreigner who buys the land in Indonesia for the sake of land ownership. This has become more common despite the regulation that forbids foreigners to have any ownership rights in Indonesia. However, there is no specific regulation elaborating the scopes of nominee agreement regarding right ownership of land. In other words, this act can be said as law violation. The research employed normative-juridical method with statute, case, and comparative approaches. The research result reveals that there is no specific regulation of nominee agreement regarding ownership right of land although in the practice there have been several cases, leading to different court decisions. This situation certainly brings to the absence of legal certainty. It is advisable that the regulation specifically regulating nominee agreement in Indonesia needs to be made immediately. Within the regulation there should be details concerning the standards of owning lands that foreigners must abide by to avoid any misconception and misuse related to nominee agreement of land ownership right. Keywords: legal certainty, nominee agreement, land ownership right  
Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Pasal 13 Ayat 2 huruf d Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 63 Tahun 2016 (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto) Angga Dwi Prasetyo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Angga Dwi Prasetyo, Dr. Istislam,S.H,M.Hum, Herlin Wijayati,S.H,M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: anggadwiprasetyo10@gmail.com   Abstrak Pada skripsi ini penulis membahas tentang Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Pasal 13 Ayat 2 Huruf d Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 63 Tahun 2016 (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto). Dimana dalam hal yang melatar belakangi penulis skripsi ini adalah permasalah yang timbul karena tingkat kecelakaan kerja yang tinggi dan banyak perusahaan industri yang lalai karena tidak memenuhi faktor - faktor untuk melindungi tenaga kerja dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan hal ini rumusan masalah yaitu, Bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan pasal 13 ayat 2 huruf d Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 63 Tahun 2016 oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto? Serta Apa faktor penghambat dan solusi dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di Kabupaten Mojokerto? Dimana untuk menjawab permasalahan diatas ini, maka menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Serta menggunakan metode pendekatan kualitatif dan menggunakan Teknik Deskritif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaporan dan pengawasan masih kurang, dimana proses pengawasan yang tidak sesuai dengan jadwal. Untuk menunjang kinerja para pengawas ketenagakerjaan agar dapat berjalan lebih efektif maka solusinya dilakukan penambahan jumlah pegawai pengawasan. Kata Kunci: Peran, Dinas Tenaga Kerja, Perlindungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. AbstractThis research studies the role of the Department of Labour over providing security and health cover according to Article 13 Paragraph 2 letter d of Regent Regulation of Mojokerto Number 63 of 2016. This research was initiated due to the increasing incidence of an accident at work and the fact that several companies fail to meet the requirement to provide security and health cover for labors. This research observes the role of the Department of Labour of the Regency of Mojokerto in giving security and health cover according to Article 13 Paragraph 2 letter D of Regent Regulation of Mojokerto Number 63 of 2016 by the Department of Labour in the Regency of Mojokerto? And what are the impeding factors and solutions regarding the provision of the security and health cover for workers in the Regency of Mojokerto? To give answers to the research problems mentioned, this research employed empirical- juridical legal research with a qualitative approach followed by descriptive analysis. The result reveals that there is a lack of supervision, in which the supervisory process taken has not been in line with the schedule. The solution is that more numbers of supervisory agencies are needed for more effective supervision. Keywords: role, Department of Labour, protection, security, and health cover for worker 

Page 194 of 563 | Total Record : 5629

 192   193   194   195   196 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue