cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 209   210   211   212   213 
TANGGUNG JAWAB YOUTUBE TERKAIT PENGUNGGAHAN CIPTAAN HASIL PELANGGARAN OLEH PIHAK KETIGA BERDASARKAN KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PASAL 1365 KUH PERDATA Hika Maya Setyowati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hika Maya Setyowati, Moch. Zairul Alam, S.H., M.H., Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : hikamayas@gmail.com   ABSTRAK Dalam situs YouTube masih banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi. Di Amerika Serikat dan Austria terjadi penuntutan ganti rugi kepada YouTube yang diajukan oleh lembaga penyiaran yang merasa dirugikan atas tindakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan di Indonesia sendiri masih belum ada kasus serupa yang terjadi. Namun apabila kasus tersebut terjadi di Indonesia, masih belum ada peraturan perundang – undangan di Indonesia yang mengatur tentang tanggung jawab YouTube sebagai pemilik platform User Generated Content (UGC). Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan perbandingan yang fokus kepada studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis bahan hukum primer melalui proses analisis sistematis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa YouTube memenuhi unsur perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata, sehingga YouTube dapat dimintai tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan pihak ketiga. Akan tetapi, apabila YouTube dalam menjalankan situsnya sudah memenuhi prinsip safe harbor, maka YouTube dapat terbebaskan dari tanggung jawab atas tindakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak ketiga. Perbedaan tanggung jawab YouTube dalam konsep perbuatan melawan hukum dan tort terletak pada pembuktian unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Kata Kunci : Tanggung Jawab, YouTube, Pelanggaran Hak Cipta, Pihak Ketiga.   ABSTRACT In America and Austria YouTube face claims for compensation from broadcasters disadvantaged by copyright violation by third parties, and this phenomenon has not happened in Indonesia and there is no regulation dealing with liability held by YouTube as the owner of User Generated Content (UGC). This is a normative-juridical research with statute and comparative approaches focused on studies of literature. Both primary and secondary materials were analysed systematically. The research result concludes that based on concepts of law violation, YouTube can be said against Article 1365 of Civil Code and thus YouTube holds the liability for copyright violation done by the third parties. However, YouTube cannot be charged for compensation when it runs the sites based on safe harbour principle. Whether this case is considered as tort or something against the law depends on guilt proving, loss, and causal correlation between the conduct and the loss caused. Keywords: liability, YouTube, copyright violation, third party
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PUNGUTAN DESA BERDASARKAN PASAL 115 HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. (Studi di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun) Mia Arum Yuliyani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mia Arum Yuliyani, Agus Yulianto, S.H., M.H., dan M. Dahlan, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: miarum8@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai bentuk pengawasan, kendala serta solusi Pemerintah Daerah terhadap pungutan desa berdasarkan Pasal 115 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Banyaknya pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa secara sewenang-wenang tanpa adanya peraturan desa yang mendasarinya serta tidak adanya laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah. Metode yuridis empiris serta dengan pendekatan yuridis sosiologis digunakan, dimana penelitian dilakukan di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Data melibatkan data primer dan data sekunder, data pertama diperoleh dengan melakukan wawancara, sedangkan yang kedua diperoleh dengan mempelajari literatur yang berasal dari hukum, para ahli dan sumber dari internet, diikuti dengan analisis deskriptif kualitatif dari data. Hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Madiun terhadap pungutan desa berdasarkan pasal 115 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih belum maksimal karena masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Kata kunci: Pengawasan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pungutan.   ABSTRACT This research studies supervision, impeding factors, and solutions from the local government over levy imposed in a village according to Article 115 letter h of Act Number 6 of 2014 concerning Village. Levies are sometimes imposed unfairly in the not according to applying regulations and without report from the village Head to the local government. This research employed empirical-juridical method along with socio-juridical approach, which took place in village Sobrah, the District of Wungu, the Regency of Madiun. The data involved both primary and secondary materials, where the former was obtained from interviews and the secondary ones were from legal literature review, information from experts, and the Internet, followed by qualitative descriptive analysis from the data. The result reveals that the supervision given by the government according to Article 115 letter h of Act Number 6 of 2014 is not maximum due to some impeding factors faced by either the local government or the society. Keywords: supervision, local government, village government, levy
Alternative Sanction for A Company left with no Property to pay Substitute Money in Criminal Corruption Cases Dina Aprilia Iswara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dina Aprilia I, Dr. Bambang Sugiri.,S.H.M.S., Dr. Lucky Endrawati.,S.H.,M.H Email: dinaaprilia308@gmail.com  ABSTRAK Korupsi merupakan sebuah penyakit sosial yang bersifat universal dan kompleks, permasalahanya sudah mendarah daging bagi bangsa. Ancaman yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan negara yang menghambat pertumbuhan pembangunan nasional. Korupsi kini tidak hanya dilakukan oleh pihak perseorangan saja, namun juga badan-badan usaha atau korporasi dengan kerugian keuangan negara lebih besar ditimbulkan oleh pelaku korporasi. Secara yuridis pengaturan terkait penanganan tindak pidana korupsi oleh korporasi telah tertuang pada beberapa peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Justifikasi keberadaan peraturan tersebut ialah kemunculan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subyek Hukum Korporasi yang menjadi sebuah pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana oleh korporasi. Meskipun merupakan norma baru namun pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang tidak memiliki harta benda untuk membayar uang pengganti belum terakomodir pada peraturan tersebut. Obyek kajian penulis Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang tidak memiliki harta benda untuk membayar uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi.Maka dalam penelitian tugas akhir ini penulis berusaha menggali akomodasi peraturan dan solusi alternatif bagi korporasi yang tidak memiliki harta benda untuk membayar uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang ada. Kata kunci : Korporasi, Korupsi, Pertanggungjawaban, Pidana ABSTRACT Corruption, deeply fossilised into societies, seems endemic, universal, and complicated. It threatens the finance of the state and national development. It is bad to know that corruption is not only restricted to personal case, but it is also common in companies and business entities, where huge loss is known to be caused by corporate. Juridically, corruption by corporate is regulated in Act Number 20 of 2001 concerning Amendment of Act Number 31 of 1999 concerning Corruption Eradication. It is justified by the issuance of Supreme court Regulation Number 13 of 2016 concerning Procedures in handling Criminal Corruption and Attorney General Regulation Number: PER-028/A/JA/10/2014 concerning Guidelines of Handling Crime with Corporate as Legal Subject, in which these guidelines apply to all law enforcers in handling corporate crime. Since this is the new norm, corporate left with no assets to pay substitute money is not regulated in the law. This research seeks to find out what is covered by the regulation and the alternative solution for corporate which does not have any assets to pay the substitute money in corruption case by analysing existing laws and regulations. Keywords: corporate, corruption, liability, criminal
IMPLEMENTASI TINDAKAN KEPALA DESA RANDUAGUNG PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KAJIAN PASAL 5 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANBG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA) Kynan Noer Adhiatmadja
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kynan Noer Adhiatmadja, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, Nurdin. S.H., M.H, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Kynan_adhiatmaja@yahoo.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang tentang implementasi pelakanaan program pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Desa Randuagung. Di dalam penelitian tersebut menitikberatkan terhadap bagaimana Kepala Desa melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan amanat Peraturan Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitisKata Kunci: Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat   ABSTRACT This research discusses about the implementation of community empowerment program conducted by the Village Head of Randuagung. In this study focuses on how the Village Head implement community empowerment program in accordance with the mandate of Article 5 Paragraph (1) of the Local Regulation. This study used empirical legal research using a descriptive analytical approach Keywords: Village Head, Community Empowerment
HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (INTERNAL SELF DETERMINATION) MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Gandhis Nawang Wulan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gandhis Nawang Wulan, Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S., A.A.A. Nanda Saraswati, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya gandhisme@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan internal self determination masyarakat adat di Indonesia dalam hukum internasional. Internal self determination sendiri merupakan kategori self determination yang berkaitan dengan masyarakat adat yaitu di dalamnya terkandung hak non-diskriminasi, integritas budaya, tanah dan sumber daya alam, kesejahteraan sosial dan pembangunan, dan pemerintahan sendiri. Hak ini telah diatur dalam beberapa konvensi internasional diantaranya ICCPR, ICESR, Konvensi ILO dan UNDRIP. Di Indonesia hak ini diatur dalam Pasal 18 b ayat (2) UUD 1945.  Namun di beberapa negara termasuk Indonesia, hak internal self determination pelaksanaannya masih belum sesuai dengan konvensi yang mengatur, sehingga masyarakat adat terancam tidak memperoleh HAM secara penuh. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik interpretasi. Berdasarkan penelitian maka dapat diketahui bahwa hak internal self determination merupakan jus cogens serta adanya beberapa ketidaksesuaian pengaturan hak ini dalam hukum nasional dan hukum internasional. Kata Kunci: internal self determination, masyarakat adat, jus cogens   ABSTRACT This research is aimed to analyse the position of internal self-determination in adat communities in Indonesia from the perspective of International law. The internal self-determination is in the category of self-determination related to adat communities, in which the rights of non-discrimination, cultural, land, and natural resources integrity, social welfare and development, and self-government are included. These rights are regulated in international conventions such as ICCPR, ICESR, ILO Convention, and UNDRIP. Indonesia regulates these rights in Article 18 b Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in several countries including Indonesia, internal self-determination has not been implemented accordingly as in line with the conventions, meaning that adat communities may not be able to access their rights fully. This research employed normative juridical research method with statute and conceptual approaches, and the data obtained was analysed with interpretation technique. The research result reveals that internal self-determination rights are jus cogens and it also finds out that the regulation of the rights is not in line with national and international law. Keywords: internal self-determination, adat people, jus cogens
Efektivitas Pasal 10 Ayat (3) Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan mengenai Waktu Maksimal Penyelenggaraan Kafe. (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Fitrul ‘Uyun Sadewa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fitrul ‘Uyun Sadewa, Agus Yulianto, S.H.,M.H., Arief Zainudin, S.H.,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sadewauyun@yahoo.co.id  ABSTRAK Efektivitas dalam hukum adalah proses yang memiliki tujuan agar hukum bisa berlaku efektif. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (3) Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi disebutkan bahwa waktu maksimal operasional kafe di Banyuwangi dibatasi pada pukul 23.00 WIB. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan analisis efektivitas peraturan daerah tersebut serta hambatan – hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu suatu penelitian dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang – undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun meskipun telah disahkan namun tidak dapat diterima oleh masyarakat dan cenderung tidak berjalan. Peraturan tersebut dirasa tidak memenuhi aspek keadilan dan kemanfatan, maka dapat dikatakan peraturan tersebut tidak efektif. (2) Tidak memiliki kejelasan pada petunjuk pelaksanaan sehingga aparat peneggak hukum dalam hal ini Satpol PP kesulitan untuk menegakkan Perda tersebut. Kata Kunci: Efektivitas hukum, Peraturan daerah, Kafe   ABSTRACT Effectiveness in law is intended to provide effective law in society. According to Article 10 Paragraph (3) Letter d of Local Regulation of the Regency of Banyuwangi, all café in Banyuwangi is only permitted to operate to 11.00 pm. In general, this research is aimed to find out and to give analysis of the effectiveness of Local Regulation and impeding factors encountered in the regulation implementation. With empirical-juridical method and socio-juridical approach, this research studies the implementation of positive law provision and factual contracts in every particular legal act that may take place in society for a reason. The research result reveals that the society does not seem to openly welcome the implementation of the Local Regulation of Regency of Banyuwangi Number 10 although it has been validated, leading to the ineffectiveness in its implementation. This regulation is perceived not to bring merit and justice. Moreover, the regulation is lack of clarity in terms of its procedures of implementation and it impedes enforcement of the regulation by civil service police unit. Keywords: effectiveness of law, local regulation, café
PENYEDIAAN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN PUSKESMAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI EFEKTIVITAS PASAL 11 AYAT (1) HURUF C PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT) Alvionita Desliyanti Karundeng
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alvionita Desliyanti Karundeng, Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: alvionitadk08@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai penyediaan aksesibilitas pada bangunan Puskesmas bagi penyandang disabilitas, dengan melihat efektivitas Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Pada awal tahun 2018 Kota Malang termasuk salah satu kota yang pembangunannya tidak ramah bagi disabilitas, salah satunya pada bangunan Puskesmas. Kenyatannya beberapa Puskesmas di Kota Malang belum memaksimalkan penyediaan aksesibilitas khusus bagi penyandang disabilitas. Sebagaimana penyediaan aksesibilitas merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesamaan kesempatan. Penelitian ini membahas mengenai yang pertama bagaimana penyediaan aksesibilitas pada bangunan Puskesmas bagi penyandang disabilitas; kedua apa saja faktor penghambat dalam penyediaan aksesibilitas pada bangunan Puskesmas bagi penyandang disabilitas dan bagaimana solusinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melihat bagaimana peraturan hukum dapat beroperasi di masyarkat. Hasil yang hendak dicapai adalah memaksimalkan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan melihat efektivitas Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Kata Kunci: Aksesibilitas, Puskesmas, Disabilitas   ABSTRACT In the early 2018, Malang was said to be the city with unfriendly development to the disabled, and issue was noticeable in Community Health Centre. Some Community Health Centres have not optimised accessibility for the disabled, while providing access for disabled people is essential in terms of appreciating the rights for the disabled for better equality. This research is aimed to study how the accessibility is provided in Community Health Centre building for the disabled; what impeding factors are encountered in providing access to the disabled and what solutions are available. This study employed empirical juridical research method by looking at laws and regulations that work in society. It is expected that this research could help maximise the facilities for the rights for the disabled by looking at the effectiveness of Article 11 Paragraph (1) letter c of Regulation of Health Minister Number 75 of 2014 concerning Community Health Centre. Keywords: accessibility, community health centre, the disabled.
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang) Auliya Aminatuz Zulfa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Auliya Aminatuz Zulfa, Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Fakultas Huku Universitas Brawijaya Email: lialiozz@yahoo.com   ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya wajib pajak hiburan yang tidak mengantongi izin yang berada di Kabupaten Jombang. Pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang terpenting bagi pemerintah daerah. Sebagai kota santri, Kabupaten Jombang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak hiburan. Tidak adanya izin tersebut membuat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tidak berwenang memungut pajak atas objek hiburan. Sehingga penerimaan dari pajak hiburan kurang dari atau tidak mencapai target yang telah ditentukan. Sebagaimana pendapatan asli daerah itu digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan daerah. Penelitian ini membahas mengenai yang pertama bagaimana upaya Badan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah; kedua apa saja faktor-faktor yang menghambat pemungutan pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melihat bagaimana pengaturan pajak hiburan terhadap pelaksanaan pemungutannya. Hasil yang hendak dicapai yaitu pemungutan pajak hiburan yang lebih optimal untuk mencapai peningkatan pendapatan asli daerah. Kata Kunci: Optimalisasi, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah  ABSTRACT Several businesses in Jombang running in entertainment aspects are without any business permits while entertainment tax contributes to local own source revenue and is important for local governments. Known as the city of religious students, Jombang is potential to increase entertainment tax. However, the absence of business permits stops the local authorities from collecting the revenue as targeted, while people are aware that local development relies on the revenue. This research looks into what measures are taken by local own source revenue agency to optimise entertainment tax according to Local Regulation of the Regency of Jombang Number 14 of 2010 concerning Entertainment Tax imposed to increase local own source revenue, and what impeding factors exist in the entertainment tax imposition according to Regional Regulation of the Regency of Jombang Number 14 of 2010 concerning Entertainment Tax to optimise local own source revenue. This research employed empirical juridical research method by looking at how entertainment tax is collected and regulated. It is expected that entertainment tax can be far more optimised to meet the intended amount of local own source revenue. Keywords: optimising, entertainment tax, local own source revenue
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN INCEST (Studi Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang) Elvira Hanifa Purwandani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elvira Hanifa Purwandani, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Fines Fatimah, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya elvirahanifapurwandani@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya data dari P2TP2A Kabupaten Malang bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus kejahatan tertinggi di Kabupaten Malang. Mengingat bahwa anak adalah generasi penerus bangsa sehingga anak harus dilindungi dalam setiap tumbuh kembangnya, hal ini menjadi kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya yang dapat diwujudkan melalui peraturan dan penanganan langsung bagi anak korban incest. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban incest yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Malang? Dan (2) apakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban incest yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Malang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, (1) bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Malang terhadap anak korban incest yaitu berupa penanganan, pemulihan dan pemberdayaan, serta pencegahan kekerasan terhadap anak, (2) bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Malang terhadap anak korban incest sudah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban, Incest.   ABSTRACT This research started with the data taken from Integrated Service Centre for Woman Empowerment and Child Protection (henceforth P2TP2A) in the Regency of Malang, showing that sexual abuse in children accounts for the highest incidence of crime in the Regency of Malang. Children are the next generation responsible for the development of the state and this fact highlights the children’s rights to be protected in every phase of their development, which is the responsibility of central government, local governments, and other state organisations through the regulation and direct control for incest victims. This research looks into the form of legal protection for young victims of incest given by P2TP2A in the Regency of Malang and whether the legal protection has been given appropriately according to the laws and regulations in Indonesia. Empirical juridical research method along with socio-juridical approach was employed in the study. The result concludes that the protection given is performed through management, recovery, empowerment, and prevention against child abuse. All the measures done by the P2TP2A in the Regency of Malang is in accordance with laws and regulations in Indonesia. Keywords: legal protection, young victim, incest
IMPLIKASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN MELALUI PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (Studi di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang) Sinta Rahma Desiarti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sinta Rahma Desiarti, Ngesti Dwi Prasetyo, S.H., M.Hum, Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya rahmadesiarti@gmail.com  ABSTRAK Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai sumber daya air yang dimiliki oleh Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang sehingga mendapatkan program yang disebut dengan program Pamsimas. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh adanya sumber mata air yang dimiliki Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang memiliki wilayah cukup luas dengan terdiri dari 8 (delapan dusun). Namun, dari 8 (delapan) dusun tersebut terdapat 2 (dua) dusun yang rawan akan air sehingga sulit untuk mendapatkan air yang  berakibat menculnya berbagai penyakit terutama diare. Disamping itu karena angka kemiskinan yang cukup tinggi, maka selain untuk mendapatkan air bersih perlu didirikan suatu kegiatan usaha yang dapat oleh Desа Ngenep Kecаmаtаn Kаrаngploso Kаbupаten Mаlаng sehinggа dаpаt meningkatkan prekonomian masyarakat Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.  Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah  Bаgаimаnаkаh situаsi аtаu kondisi potensiаl sumber dаyа yаng dimiliki mengimpementаsikаn Progrаm Penyediааn Аir Minum dаn Sаnitаsi Berbаsis Mаsyаrаkаt sehinggа berkelаnjutаn pаdа pendiriаn Bаdаn Usаhа Milik Desа (BUMDEs) ? dan Bаgаimаnаkаh Implementаsi Progrаm Penyediааn Аir Minum dаn Sаnitаsi Berbаsis Mаsyаrаkаt yаng berkelаnjutаn melаlui pendiriаn Bаdаn Usаhа Milik Desа (BUMDes) di Desа Ngenep Kabupaten Malang? Untuk menjawab permasalahan diatas penelitian hukum empiris dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil pengamatan dan observasi ditambah dengan studi kepustakaan dan internet. Berdasarkan pembahasan  diperoleh bahwa Desa Ngenep mendapatkan program yaitu Pamsimas yang bertujuan Hasil dari kegiatan Pamsimas berupa iuran akan digunakan dan dimanfaatkan untuk pembangunan Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan meningkatkan perekonomian Desa. meningkatkan derajat kesehatan dan dapat menyalurkan air kepada masyarakat. Kata Kunci : Desa Ngenep, Pamsimas an Badan Usaha Milik Desa   ABSTRACT This research studies clean water source in Ngenep village, District of Karangploso, Regency of Malang to receive Pamsimas Program, which began with the existence of spring water in the area consisting of eight hamlets. However, two out of eight is at risk of water shortage, and this situation has led to some disease-related issues, especially diarrhoea. Since poverty rate is high in the village, in addition to providing clean water source, it is also essential that local businesses be established to help with the economy of the community. Thus, this research is aimed to study the potential situation of water resource in Ngenep village and the implementation of providing sustainable community-based clean water and sanitation by founding village-owned enterprises in the village. Both empirical and case approaches were employed to find out the solutions to the research problems. Primary and secondary materials were obtained from literature review and the Internet. This study finds out that the village is funded by Pamsimas program to found the village-owned enterprises. Keywords: Ngenep village, Pamsimas, and village-owned enterprises

Page 211 of 563 | Total Record : 5629

 209   210   211   212   213 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue