cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 211   212   213   214   215 
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TOKO MODERN YANG MELANGGAR IZIN USAHA BERDASARKAN PASAL 15 PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA TOKO MODERN (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Rendra Pratama Adhyaksa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rendra Pratama Adhyaksa, Lutfi Effendi,SH., M.Hum, Nurdin,  SH., M.Hum rendrapratama.arendra@gmail.com ABSTRAK Pendirian Toko Modern di Kabupaten Bantul semakin banyak dan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Toko Modern meningkat. Pelanggaran tersebut diantaranya terkait tentang jarak pendirian, jam operasional kerja serta tidak adanya izin pendirian Toko Modern yang telah diatur dalam Peraturan  Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern. Banyaknya jumlah Toko Modern setiap pendirian Toko Modern yang memiliki izin wajib untuk memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan Toko Modern dan pusat perbelanjaan wajib untuk mentaati setiap ketentuan yang tertuang dalam peraturan yang berlaku di daerah masing-masing baik yang mengatur mengenai jam operasional, jarak pendirian dan pengurusan izin pendirian bangunan dan sebagainya. Apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksi yang diberikan kepada toko modern yang melanggar ketentuan tersebut sesuai pasal 15 Peraturan  Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern.  Berdasarkan pasal tersebut maka jelas sanksi bagi para pelanggar hukum yang tidak mentaati aturan segera ditindaklanjuti dalam kenyataannya pelaksanaan penegakan hukum tersebut belum dilakukan secara baik dan terstruktur bahkan masih banyak kendala-kendala yang membuat terhambatnya proses penegakan hukum. Penegakan hukum wajib dilakukan oleh pemerintah setempat, untuk menindaklanjuti permasalahan hukum  terhadap pelanggaran  suatu usaha Toko Modern. Kata kunci : penegakan hukum, pelanggaran izin usaha, Izin usaha toko modern ABSTRACT The development of modern shops is increasingly growing along with the increasing cases of breach of business permits. The infringement of the permits is in terms of the distance between shops, opening hours, and illegal modern shops without business permits, which is against the Regent Regulation of Bantul Number 35 of 2013 concerning Business Permit for Modern Shops. The modern shops that hold the business permits must comply with all the requirements and regulations of the existing law. Modern shops and shopping centres must abide by every rule and regulation regarding opening hours, distance, and process required to get the permit. When the infringement takes place, sanction will be imposed according to Article 15 of Regent Regulation of Bantul Number 35 of 2013 concerning Breach of Modern Shop Business Permits. Although the sanctions are clearly implied in the regulation, the law enforcement has not been appropriately implemented and there are still several impeding factors that get in the way of the law enforcement implementation. Keywords: law enforcement, breach of business permit, modern shop business permits 
IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember) Heqqy Rioscar Bramanta
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Heqqy Rioscar Bramanta , Lutfi Effendi,SH.,M.Hum, Nurdin,SH.,M.Hum heqqy.rioscar@yahoo.com ABSTRAK Aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi di Kabupaten Jember merupakan masalah yang berdampak banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik angkutan umum. Salah satunya yaitu kadaluarsanya masa aktif izin trayek angkutan umum. Dari permasalahan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mempunyai salah satu tugas yaitu penertiban kembali terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum. Banyaknya izin trayek yang mati setiap tahunnya membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Jember memberikan sanksi kepada pengemudi angkutan umum. Surat Izin Trayek angkutan umum tersebut dicabut karena sudah mati terlalu lama, sehingga kendaraan yang didaftarkan di surat izin trayek tersebut terpaksa tidak boleh beroperasi di jalan. Selain hal tersebut  karena tidak mempunyai izin, angkutan umum tersebut juga bisa ditilang karena surat izin trayeknya yang sudah mati.  Tertibnya masyarakat dalam bidang perizinan angkutan umum dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sebagai penggerak roda pemeritahan. Hal tersebut yang mendasari penulis ingin meneliti lebih dalam tentang Implementasi pasal 6 Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2012. Kata kunci : Implementasi, Angkutan Umum, Izin Trayek ABSTRACT Busy traffic in the regency of Jember is correlated to the increasing incidence of traffic regulation violation by public transports, one of which can be seen from their expired route permit. The Department of Transportation is responsible for controlling the violation over expired permit for public transports. Sanctions have been given to public transport owners with invalid route permits. Some have their permits revoked because they are found expired for long, causing their vehicles to be banned from operation. Fines are also imposed as a consequence. Order regarding route permit ownership for public transports can serve as a benchmark showing the extent of how successful the Department of Transportation has been, especially in the Regency of Jember. The author, therefore, aims to look into the implementation of Article 6 of Regent Regulation of Jember Number 3 of 2012. Keywords: implementation, public transports, route permit 
PENERAPAN PRINSIP TRADEMARK DILUTION TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP PRODUK PAKAIAN BRAND PARODY (Studi Kasus Toko Pakaian di Kota Malang dan Kota Jakarta Selatan) Aditya Yuda Nugraha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aditya Yuda N, Moch. Zairul Alam, S.H, M.H, Diah Pawestri Maharani, S.H, M.H. Email:aditya091296@gmail.com ABSTRAK Semakin berkembangnya industri pakaian maka semakin berkembang pula pemikiran-pemikiran untuk menciptakan suatu desain produk pakaian yang tentunya menarik minat banyak orang. Melihat hal itu, banyak juga para pelaku usaha yang mencoba meniru produk pakaian dari merek terkenal baik itu mengganti kata-katanya atau menambahkan kata-kata pada logo merek terkenal agar terlihat unik dan menarik di mata konsumen dan kemudian divisualisasikan melalui produk pakaian. Orang-orang menamakan merek yang terkena peniruan ini sebagai Brand Parody. Dalam prinsip merek dikenal namanya Prinsip Trademark Dilution atau Dilusi Merek. Dilusi terjadi ketika seseorang menggunakan merek yang terkenal dengan cara yang mengaburkan (blurring) atau menodai tanda (tarnishment). Dengan kata lain, dilusi mengurangi kapasitas merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa, terlepas dari ada atau tidaknya. Melihat hal tersebut ketika digambarkan merek terkenal tersebut yang terkena pengubahan logo atau kita sebut brand parody tentu itu akan mengurangi suatu kekhasan dari suatu merek terkenal, sehingga produk-produk pakaian tersebut melanggar Prinsip Dilusi Merek tersebut. Dalam hal ini tindakan parodi melanggar dilusi merek yang berjenis tarnishment. Kata Kunci : Brand Parody, Trademark Dilution, Merek Terkenal ABSTRACT Growing clothing industries attract creative individuals to sometimes copy the product designs of top brands by simply adding more words to the existing logos of famous brands on clothes to attract consumers. The act of modifying the existing logo of famous brands is knows as brand parody or trademark dilution. Something can be said as a dilution when someone uses a famous brand by blurring or tarnishing anything representing the brand. In other words, dilution creates confusion over whether brands of goods or services genuinely exist. Brand parody affects the uniqueness of a famous brand, meaning that the clothing products violate the principles of trademark dilution. Specifically, such a brand parody practice infringes the principles of dilution categorised into tarnishment. Keywords: brand parody, trademark dilution, famous brand  
TESTAMENT ERFSTELLING PADA ANAK ANGKAT YANG DITUNJUK SEBAGAI AHLI WARIS SATU SATUNYA (Studi Kasus Surat Wasiat No 4 Tanggal 13 Juli 1996 di Tebing Tinggi, Deli ) Admin Student Journal
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Unggar Pramita Sari, Prof. Suhariningsih, SH., MS, Diah Pawestri Maharani, SH.,MH Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: Ung.pramita@gmail.com   ABSTRAK   Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor faktor yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya testament erfstelling pada anak angkat yang ditunjuk sebagai ahli waris satu satunya sebagaimana kedudukan hukum atas anak angkat tersebut terdapat dalam Staatblad No. 129 Tahun 1917. Tidak dapat dilaksankannya testament erfstelling tersebut berangkat dari testament No 4 Tanggal 13 Juli 1996 , yang dibuat di hadapan Notaris di Tebing Tinggi, Deli, tidak dapat dijadikan surat tanda bukti ahli waris dalam melakukan perbuatan hukum balik nama aset tanah sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 42 ayat (3) PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (satute approach) yang hasilnya dapat disimpulkan bahwa testament erfstelling No. 4 Tanggal 13 Juli 1996 tidak dapat dilaksanakan karena ahli waris yang ditunjuk dalam testament tidak dapat membuktikan kedudukan hukumnya sebagai ahli waris yang sah dan terdapat kecacatan hukum secara prosedural dalam testament erfstelling tersebut. Sehingga dengan adanya penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa testament erfstelling pada anak angkat yang ditunjuk sebagai ahli waris satu satunya dapat dilaksanakan apabila tidak ada kecacatan hukum dalam testament dan ahli waris yang ditunjuk tersebut dapat membuktikan kedudukan hukumnya sebagai anak angkat. Kata Kunci : Testament erfstelling , anak angkat , ahli waris  ABSTRACT This research is aimed to analyse the impeding factor hindering testament erfstelling regarding an adopted child appointed as the only heir in which the legal standing of the child is stated in Staatblad Number 129 of 1917. The hindrance to the testament erfstelling started from testament Number 4 on July 13th 1996, made in the presence of a notary in Tebing Tinggi, Deli. The testament could not be provided as evidence for an heir in terms of conducting legal act of title transfer of an asset of land as stated in the provision of Article 42 Paragraph (3) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. This research employed normative method with statute, conceptual, and case approaches. The research result revealed that testament erfstelling Number 4 on July 13th, 1996 could not be executed since the appointed heir in the testament failed to prove his/her legal standing as a valid heir and the testament erfstelling was found to be legally insufficient. Keywords : Testament erfstelling , adopted children, inheritor
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI “ELECTRONIC VILLAGE BUDGETING” BERDASARKAN PASAL 48 AYAT (1), (2) dan (4) PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 15 TAHUN 2015 (Studi Di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi) AFFAN Student LAZUARDI
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Affan Lazuardi, Agus Yulianto, S.H,.M.H, Herlin Wijayanti, S.H,.M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : affanlazuardi@gmail.com Abstrak Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repulik Indonesia. Pemberian kewenangan kepada pemerintah desa berimplikasi pada bertambahnya kewajiban pemerintah desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Adapun kendala yang masih ditemui yaitu jumlah penduduk dan wilayah bervariasi, kompetensi aparat desa yang beragam, tingginya potensi korupsi di desa dengan jumlah anggaran pembangunan desa yang relatif besar dan diberlakukannya sistem teknologi informasi pada pengelolaan keuangan desa menuntut desa untuk terlebih dahulu menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sehingga untuk menghindarkan adanya penyimpangan-penyimpangan penggunaan anggaran dana oleh aparatur desa serta mewujudkan stabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Banyuwangi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mengembangkan system berbasis teknologi informasi yang disebut dengan Electronic Village Budgeting (E-VB) yang memiliki tujuan untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Kata Kunci : Electronic Village Budgeting (E-VB), Pengelolaan, Keuangan Desa. Abstract Delegating authorities to village government just adds up to the pile of tasks that has to be performed by the government to help meet the need of the society. The impeding factors are varied ranging from varied population and areas, varied competence of village apparatuses, huge potential of corruption since funding for village development is also huge, to the new policy regarding the introduction of information technology in budgeting, which demands the village to calculate Village Budget. Information technology-based budgeting called Electronic Village Budgeting (E-VB) applied in the regency of Banyuwangi is aimed to stabilize village budgeting and to provide training and supervision according to Article 48 of Regent Regulation of the Regency of Banyuwangi Number 15 of 2015. Keywords: Electronic Village Budgeting (E-VB), management, village finance 
URGENSI PENGATURAN HUKUM ATAS GERAK (MOTION) SEBAGAI MEREK DI INDONESIA (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Tantang Merek Di Indonesia dan Jepang) Nadhila Wanda Parwati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nadhila Wanda Parwati, Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD., Moch. Zairul Alam, SH.,MH. Fakultas Hukum,Universitas Brawijaya nadhilawp@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan hukum atas gerak sebagai merek di Indonesia. Hal tersebut dilatar belakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi yang menciptakan berbagai inovasi kreatif dan menghasilkan jenis merek baru, yakni merek non-tradisional yang terdiri dari dua belas jenis merek, salah satunya adalah merek gerak. Sudah banyak negara yang mengatur dan melindingi merek gerak, salah satunya Jepang sebagai negara maju dalam bidang industri teknologi dan kreatif di Asia. Namun, Indonesia masih belum memiliki peraturan hukum yang mengatur gerak sebagai merek. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan metode penelitian bersifat analisa deskriptif menggunakan interpretasi gramatikal dan analisis untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa gerak telah memenuhi fungsi suatu merek dalam perdagangan, memenuhi unsur-unsur daya pembeda suatu merek baik inherently maupun functional, serta pengaturan merek gerak dianggap semakin penting mengingat adanya perdagangan bebas lintas negara diikuti kekosongan hukum yang memungkinkan adanya persaingan tidak sehat. Perbandingan ketentuan hukum tentang merek di Indonesia dan Jepang juga dilakukan guna mendapatkan gambaran jelas mengenai tata cara pengaturan merek gerak dan unsur pembeda antara merek gerak yang satu dan lainnya. Kata Kunci : Merek, Non-Tradisional, Merek Gerak, Jepang. ABSTRACT This research seeks to find out the urgency of regulation aimed for motion graphic for branding in Indonesia, embarking from vast development of technology that has come up with a number of creative innovations and produced new brands consisting of non-traditional of twelve types of brands, one of which is motion graphic branding. Several countries have set regulation for their moving brands, one of which is Japan as one of developed countries leading in industries of creative technology in Asia, but not for Indonesia that has not regulated the moving brands. This research employed normative legal method along with statute and comparative approaches. Legal materials were obtained from documentation and literature, followed by a descriptive analysis of data through grammatical and analytical interpretation to find the solution to the problem. This research reveals that moving brands run their function in trade brands and have distinguishing features both inherently and functionally. Regulating moving brands is considered essential since the trends of free trade across countries are growing while absence of law can lead to unhealthy business competition. A comparative study between legal provisions in Indonesia and those in Japan was carried out to find out vivid description concerning procedures needed for regulating moving brands and distinguishing features among moving brands. Keywords: brand, non-traditional, motion graphic branding, Japan. 
DAMPAK HUKUM PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP PENGAWASAN ORANG ASING DI INDONESIA (Studi di Direktorat Jenderal Imigrasi) Melliana Student Priscillia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 DAMPAK HUKUM PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP PENGAWASAN ORANG ASING DI INDONESIA (Studi di Direktorat Jenderal Imigrasi) Melliana Priscillia, Herlin Wijayati, S.H,.M.H, Ibnu Sam Widodo, S.H,.M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : mellmelliana27@gmail.com Abstrak Perаturаn Presiden Nomor  21 Tаhun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2015. Pada Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 terdapat penambahan 84 negara hinggа tercаtаt lаh negаrа penerimа Bebаs Visа Kunjungаn menjаdi 169 negаrа, hal tersebut menimbulkan berbagai dampak yang terjadi salah satunya terhadap pengawasan Orang Asing di Indonesia dimana Direktorаt Jendrаl Imigrаsi merupаkаn lembаgа yаng mempunyаi tugаs merumuskаn sertа melаksаnаkаn kebijаkаn dаn stаndаrdisаsi teknis di bidаng imigrаsi. Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikаsi dаn mengаnаlisis dаmpаk Perаturаn Presiden Nomor 21 tаhun 2016 Tentаng Fаsilitаs Bebаs Visа Kunjungаn terhаdаp Pengаwаsаn Orаng Аsing di Indonesiа, serta Untuk mengetаhui bаgаimаnаkаh pengаwааsаn yang di lakukan oleh Direktorаt Jendrаl Imigrаsi terhadap orаng аsing yаng dаtаng menggunаkаn fаsilitаs Bebаs Visа Kunjungаn. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah di lakukan, penerapan Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 menimbulkаn beberаpа dаmpаk yаng terjаdi bаik positif mаupun negаtif, diantaranya adalah peningkatan pelanggaran keimigrasian yang di sebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah kurang maksimalnya pengаwаsаn yаng di lаkukаn oleh pihаk Imigrаsi, dikarenakan kurangnya dukungan baik dari segi internal maupun eksternal. Disamping itu beberapa upaya telah di lakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meminimalisir pelanggaran yang di lakukan oleh Orang Asing. Kata Kunci : Imigrasi, Peraturan Presiden, Bebas Visa, Orang Asing. Abstract Presidential Decree Number 21 of 2016 concerning Visa-free Regulation for Foreign Supervisors in Indonesia is an amendment of Presidential Decree Number 104 of 2015. The former adds 84 countries not requiring visa application, making a total of 169 countries able to visit Indonesia without a visa. This policy has led to several implications regarding supervision over foreigners in Indonesia, in which the Directorate General of Immigration is a body responsible for formulating and implementing the immigration-related policy and technical standardisation. This research seeks to identify and analyse the impacts of Presidential Decree Number 21 of 2016 concerning Visa-free Regulation for Foreign Supervisors in Indonesia and supervision conducted by the Directorate General of Immigration over foreigners coming under visa-free policy. This research employed empirical-juridical method along with socio-juridical approach. The data was obtained from interviews and observation. The result finds out that the implementation of the Presidential Decree Number 21 of 2016 has triggered both positive and negative impacts due to several factors, one of which is the lack of proper supervision given by immigration due to the lack of both internal and external aspects. However, several measures have been taken by the Directorate General of Immigration to help minimise potential of law violation by foreigners Keywords: immigration, Presidential decree, Visa-Free, Foreign.
PELAKSANAAN PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TERKAIT RETRIBUSI TANAH TAMBAK GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Jalu Prabowo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jalu Prabowo, Dr. Tunggul Anshari S.N., S.H.,M.Hum., Agus Yulianto, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341 553898, Fax: +62-341 566505 Email : jaluprabowo29@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis: 1) bagaimana pelaksanaan pasal 2 peraturan daerah Kabupaten Lamongan nomor 18 Tahun 2010 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, 2) apa saja kendala yang dihadapi oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten lamongan dalam melaksanakan peraturan daerah Kabupaten Lamongan tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, 3) bagaimana upaya yang dilakukan oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan peraturan daerah Kabupaten Lamongan tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. Penelitian ini menggunakan medote yuridis-empiris, adapun sumber dan jenis data yang digunakan adalah data – data primer dan sekunder. Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aaset Daerah Kabupaten Lamongan karena lembaga tersebut merupakan pelaksana dari program tersebut dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan populasi pegawai badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Lamongan serta teknik purposive sampling. Kata kunci: Implementasi, Retribusi Tanah Tambak, Pendapatan Asli Daerah, Badan Pengelolaan dan Aset Daerah ABSTRACT This research seeks to find out, identify, and analyse: 1) the implementation of Article 2 of Local Regulation of the Regency of Lamongan Number 18 of 2010 concerning levies imposed on regional property use, 2) impeding factors faced by Regional Assets and State Audit Agency in the Regency of Lamongan regarding the implementation of local regulation in the Regency of Lamongan over levies imposed on regional property use, 3) measures taken by Regional Assets and State Audit Agency of the Regency of Lamongan to implement the Local Regulation of the Regency of Lamongan concerning levies imposed on regional property use. This research employed empirical-juridical research method with the data stemming from both primary and secondary data. The research took place in Regional Assets and State Audit Agency in the Regency of Lamongan since the agency is responsible for the implementation. This research was supported by socio-juridical, and the population of the staff working in the agency was studiedas samples by means of purposive sampling. Keywords: implementation, levies imposed on fishpond, District Own Source Revenue 
ANALISIS YURIDIS BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM DI WILAYAH LAUTAN INDONESIA Akordiono Student Journal
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Akordiono, Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2018, ANALISIS YURIDIS BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM DI WILAYAH LAUTAN INDONESIA, Dhiana Puspitawati S.H.,LLM.,Ph.D, Diah Pawestri Maharani, S.H.,MH. Letak Geografis yang stategis membuat Indonesia sering dilalui sebagai jalur perdagangan di era Abad 15. Tidak jarang kapal tidak sampai ke tujuan dengan beberapa permasalahan. Hanyut, perang dan kamar bisa menjadi sebab. Keuntungan yang diperoleh adalah Benda berharga asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Tercatat dari 464 titik lokasi kapal tenggelam, memiliki nilai ekonomi sekitar 127,6 Triliun. Potensi itulah yang kemudian perlu dikelola dengan baik dan benar sehingga kejadian pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam secara melawan hukum tidak terjadi lagi seperti tahun 2010. Analisis peraturan diperlukan dengan tujuan mengetahui problematika dan mengetahui permasalahan hukum yang terjadi dalam pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam. Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah normatif dengan jenis  penelitian yuridis normatif, dan peraturan perundang-undangan sebagai pendekatan penelitian. Hasil Penelitian yang ditemukan adalah Tidak Sinkron antara Undang-Undang dan Peraturan Dibawahnya sehingga terjadi tumpang tindih antara undang-undang sekaligus pelaksanan. Selanjutnya Tidak ada aturan spesifik tentang warisan budaya bawah air dalam hal ini BMKT sehingga membuat ragu antar instansi untuk proses pengelolaan Benda Muatan Kapla Tenggelam. Dari hasil temuan yang didapat penulis, maka penulis dapat memberikan saran maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 dengan mengintegrasikan seluruh peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pelestarian warisan budaya bawah air, mengingat peraturan perundang-undangan yang ada masih mengalami tumpang tindih serta benturan antar peraturan, Menerbitkan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya agar undang-undang ini dapat berlaku efektif, Pemerintah perlu menyusun peraturan khususs mengenai warisan budaya bawah air/BMKT mengingat pengelolaan warisan budaya di darat dan dilaut berbeda. Kata Kunci: Pengelolaan, Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Perundang-Undangan Abstract     Akordiono, Agrarian Law, Faculty of Law Brawijaya Univercity, October 2018, JURIDICIAL ANALYSIS OF SUNKEN TREASURE IN THE DEPTH OF INDONESIAN OCEAN, Dhiana Puspitawati S.H.,LLM.,Ph.D, Diah Pawestri Maharani, S.H.,MH Geographically strategic location of Indonesia attracted people to trade in the area back in the 15th century. Several ships used to trade failed to complete their journey due to being swept away be sea current, war, or even sinking. The sinkeing ships have left treasure in the bottom of the sea, where there were 464 location of sunken ships with the sunjen treasure worth as much as 127,6 trillions Rupiahs. This potensial requires proper management and lifting the sunken treasure illegally must ot take place like in 2010. Analysis on the regulation in required to find out problems and other legal issues involved in the management of sunken treasure. This article is categorised as a normative research which employrd normative judicial methods along with statue approach. The research result has found irrelevance between the law and regulation under the law, leading to overlapping of the  two regulations and their implementation. Furthermore, the absence of specific rules regarding treasure sinking to the bottom of the sea creates doubt for authorities to lift and manage the sunken treasure. The author comes with several recommendations where it is imperative that Government revise Act concerning Cultural Heritage Number 11 of 2010 by integrating all existing laws and regulation in preserving the cultural heritage found under water sice the existing regulations are overlapping and in conflict. Moreover, the Government should also issue Government Regulation stemming form Act Number 10 fo 2010 concerning Cultural Heritage. This is aimed to make the existing Act run more effectively. The Govenment should set a specific regulation concerning under water cultural heritage recalling that there is difference between the heritage found on shore and under the ocean. Keywords: Management, sunken treasure, Laws and regulation 
TOLOK UKUR PELANGGARAN HAK INTEGRITAS BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP KARYA FOTOGRAFI, LUKISAN DAN GAMBAR Talitha Nuroini Ahdianitasary
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Talitha Nuroini Ahdianitasary, Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD., Moch. Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya talitha.nuroini22@gmail.com ABSTRAK Hak integritas di Indonesia diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang memberikan hak kepada pencipta untuk “mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”. Penerapan pasal tersebut dalam analisis kasus diperlukan tolok ukur terlebih dahulu. Tetapi hingga saat ini belum ada putusan pengadilan tentang pelanggaran hak integritas yang dapat menjadi acuan tolok ukur Pasal 5 ayat (1) huruf e. Secara tidak langsung, permasalahan ini berpengaruh pada banyaknya tindakan pengubahan atau perusakan ciptaan yang dilakukan dan disebarluaskan pada sosial media, khususnya karya fotografi, lukisan dan gambar. Pada penelitian yuridis normatif ini, penulis akan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan hak cipta dan hak integritas untuk mengetahui tolok ukur tersebut. Penulis juga membandingkan pengaturan hak integritas serta tolok ukur pelanggaran hak integritas di Indonesia dengan di negara-negara Uni-Eropa. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan kasus. Kesimpulannya adalah bahwa tolok ukur pelanggaran hak integritas dititik beratkan pada kehormatan diri dan reputasi pencipta. Pembuktian adanya kerugian reputasi dapat dilihat dari kerugian pelaksanaan hak ekonomi atau penurunan pendapatan pencipta yang bersumber dari ciptaan yang diubah. Kemudian, hasil perbandingan menunjukkan bahwa pengaturan dan tolok ukur pelanggaran hak integrtas di negara-negara Uni-Eropa berbeda-beda, begitupun di Indonesia. Sehingga, tolok ukur yang berlaku di suatu negara tidak dapat diterapkan di negara lain. Kata Kunci: Hak Cipta, Tolok Ukur, Pelanggaran, Hak Integritas. ABSTRACT Moral rights are regulated in Article 5 Paragraph (1) letter e of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright, enabling creators to keep their rights in case of creation distortion, creation mutilation, creation modification, or anything that can harm dignity or reputation of the creators. However, the implementation of the Article in regard to analysis of the cases requires scope or benchmark, and there has not been any court decision that regulates violation of moral rights for the reference of Article 5 Paragraph (1) letter e. Indirectly, this issue affects the incidence of modification or distortion of creation that may be made viral on social media, especially for photography, paintings, or images. This research is aimed to analyse theories related to copyright and moral rights to find out the scope. The author also made a comparison between moral rights and the extent of violation of moral rights in Indonesia and those in European Union. With statute, comparative, and case approaches, this research reveals that the violation of moral rights is emphasised on dignity and reputation of the creators, where both are reflected from the loss in economic implementation and falling profit gained by the creators stemming from modified creation. Moreover, the regulation and scope in terms of the violation of moral rights in European Union are varied, so is in Indonesia, meaning that the scope applying in a country is not applicable in another country. Keywords: Copyright, Scope, Violation, Moral Rights   

Page 213 of 563 | Total Record : 5629

 211   212   213   214   215 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue