cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 210   211   212   213   214 
AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso) Faizal Aditya Wicaksana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faizal Aditya Wicaksana, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.Si., Alfons Zakaria, S.H., LL.M. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya faizallladitya@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum putusan pengadilan di bawah batas minimum khusus pada perkara Tindak Pidana Korupsi. Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, hakim menganggap bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU TP Korupsi, yang menentukan bahwa batas minimum khusus pidana penjara adalah empat tahun. Namun hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama satu tahun. Kemudian pada Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso, hakim menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU TP Korupsi, dimana pada Pasal 3 UU TP Korupsi ditentukan bahwa batas minimum khusus pidana penjara adalah satu tahun. Namun hakim justru menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama enam bulan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa putusan dengan penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum yang tentunya akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap putusan tersebut. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akibat hukum putusan pengadilan di bawah batas minimum khusus pada perkara Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian menghasilkan suatu temuan bahwa akibat hukum putusan pengadilan di bawah batas minimum khusus dalam perkara Tindak Pidana Korupsi adalah Putusan dapat dibatalkan demi hukum berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f dan Ayat (2) KUHAP dan Putusan Pengadilan tetap dianggap sah secara hukum dan memperoleh kekuatan hukum berdasarkan Pasal 195 KUHAP. Disamping itu putusan tersebut akan inkracht ketika tidak ada pengajuan upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa maupun penuntut umum dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kata Kunci: Alasan Penjatuhan Pidana, Batas Minimum Khusus Tindak Pidana Korupsi, Akibat Hukum Putusan   ABSTRACT This research is focused on legal consequences as a result of Decision of District Court of Jakarta Number 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, where the Judge decides that the conduct of the defendant is relevant to the statement in Article 2 of Act concerning Criminal Corruption, determining that the minimum punishment that could be delivered in this case is four year imprisonment. On the contrary, Decision of District Court of Poso Number 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso, the Judge argues that the conduct is relevant to the substance of Article 3 of Act concerning Criminal Corruption, which implies that the minimum punishment for corruption is one year. Surprisingly, the Judge delivered the defendant six-month jail sentence. The act of giving verdict under the minimum punishment is considered irrelevant to the provisions in the Act and to the legality and legal certainty principles, which certainly leads to legal consequences. This research, therefore, is aimed to analyse the legal consequences caused by the decision. This legal research was conducted based on both statute and case approaches. The result reveals that the verdict given under minimum punishment in criminal corruption cases can be regarded as invalid from the outset based on Article 197 Paragraph (1) letter f and Paragraph (2) of Criminal Code Procedure. However, the court decision is still seen lawfully valid and legally binding according to Article 195 of Criminal Code Procedure. The decision will remain incracht when there is no further legal remedy coming from the defendant or from general prosecutors within the period as regulated by the Law. Keywords: reason behind a verdict, minimum punishment in criminal corruption cases, legal consequences of Decision
PELAKSANAAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PENJUAL BENSIN ECERAN (POM MINI) (Studi Kasus di Wilayah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pacitan) Dewi Kurniawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewi Kurniawati, Agus Yulianto, S.H., M.H., dan Arif Zainudin, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: krniadewi333@gmail.com   Pada saat ini sudah banyak fenomena di dalam masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan usaha niaga di bidang minyak dan gas bumi yang mempunyai kontribusi penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaan dan penyelenggaraannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran serta kesejahteraan bagi rakyat, salah satunya adalah penjualan bensin eceran dengan label Pom Mini yang ada di Kabupaten Pacitan. Untuk dapat melakukan kegiatan usaha niaga tersebut harus memiliki Izin Usaha Niaga yang di atur dalam Pasal 23 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan hal tersebut  maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Pelaksanaan Pasal 23 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Penjual Bensin Eceran (Pom Mini) di Kabupaten Pacitan serta kendala yang dialami Penjual Bensin Eceran (Pom Mini) di Kabupaten Pacitan dalam membuat Izin Usaha Niaga. Kata Kunci: Pom Mini, Kegiatan Usaha, Izin Usaha Niaga   ABSTRACT The number of people involved in commerce in oil and gas is increasing since its contribution is essential in the state economy. The management and implementation should also be optimised for the sake of the welfare of the societies. It is noticeable that more and more people retail gasoline commonly known as Pom Mini (mini service station) in Regency of Pacitan. This type of commercial activity should hold business permit as regulated in Article 23 Paragraph (2) letter d of Act Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. This growing business activity triggers the author to look deeper into the implementation of Article 23 Paragraph (2) letter d of Act Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas to regulate those involved in retailing gasoline in the Regency of Pacitan. Moreover, the impeding factors in the issuance of the permits were also studied. Keywords: mini service station, business activities, business permits in commerce.
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 242/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan) Yuni Puspitasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yuni Puspitasari, Agus Yulianto, S.H., M.H., Bahrul Ulum Annafi, SH., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya erlanggayuni81@gmail.com  ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan dimana untuk mengetahui hambatan  dalam pelaksanaan peraturan menteri keuangan dan memberikan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Hal ini dilatarbelakangi dengan diberlakukannya sistem pembayaran dan penyetoran pajak secara elektronik dengan menggunakan e-biling. Mengingat  dalam pelaksanaannya diharapkan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan penyetoran pajak.  namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan ini masih terdapat beberapa wajib pajak yang masih belum memahami akan penggunaan e-billing. Sehingga permasalahan terkait pelaksanaan pembayaran pajak secara elektronik dapat dianggap ringan apabila terdapat sosialisasi dari instansi tersebut terhadap wajib pajak terdaftar mengenai pemahaman dan penggunaan e-billing dalam melakukan pembayaran dan penyetoran pajak secara elektronik. Kata Kunci : pelaksanaan, wajib pajak, e_billing  ABSTRACT In writing of this thesis, the author discusses about the implementation of Minister of Finance Regulation Number 242/PMK.03/ 2014 concerning Procedures of Payment and Tax Deposit conducted at Pratama Pamekasan Tax Service Office which aimed to understand obstacles in the implementation of Minister of Finance Regulation and its solution to overcome those obstacles.  It was motivated by the enactment of payment and deposit system using e-billing. Considering that the implementation was expected to facilitate taxpayers in making payment and deposit of taxes.  In reality, however, this implementation shows that some taxpayers still did not understand how to use e-billing. Therefore, the obstacles related to the implementation of tax payment electronically can be understandable if there is a socialization from the institution towards registered tax payers related to understanding and using e-billing in order to handle payment and deposit of taxes electronically. Keywords: implementation, taxpayer, e-billing
TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG DALAM JUAL BELI RUMAH SUSUN KOMERSIAL MELALUI SISTEM PRE PROJECT SELLING Komang Debi Evita Sari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komang Debi Evita Sari, Dr. Budi Santoso, SH., LL.M. Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Debbyevita06@gmail.com  ABSTRAK Maraknya pembangunan rumah susun komersial beberapa tahun terakhir ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat dalam menarik pembeli. Dampaknya adalah timbul cara yang praktis dan cepat untuk menjual properti baik yang berupa perkantoran, perumahan maupun apartemen oleh para pengembang terutama oleh divisi marketing (pemasaran) yang dikenal dengan sistem pre project selling. Pre-project selling dimungkinkan selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Konsep pre project selling sebenarnya merupakan suatu test pasar untuk mengetahui bagaimana reaksi konsumen terhadap produk properti yang dipasarkan. Sistem Pre Project Selling ini sebetulnya bisa menjadi persoalan yang serius bagi pembeli apabila dari pihak pengembang (developer) yang bersangkutan itu tidak bertanggung jawab Kata kunci: Tanggung Jawab, Rumah Susun, Pre Project Selling.   ABSTRACT The growing number of commercial development of multi-storey housing or apartments in recent years has created high competitive business atmosphere that manages to attract more buyers. This situation triggers business players including developers and marketing staff to sell properties such as office buildings, houses, or apartments faster, and this urgency is commonly known as pre project selling as long as it meets the regulation in Act Number 20 of 2011 concerning multi-storey housing. The concept of pre project selling is actually a market testing to find out consumers’ reaction to the properties. This pre project selling can trigger an issue especially when developers are not fully responsible for the project. Keywords: responsibility, multi-storey housing, pre project selling
PENYELESAIAN SENGKETA ASET DESA ANTARA PEMERINTAH DESA TUGUREJO KECAMATAN NGASEM DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI (Studi Implementasi Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Badan Pengelelola Keuangan dan Aset Desa Kabupat Yusti Merilistia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yusti Merilistia, Prof. Dr. Sudarsono, S.H. M.S., Herlin Wijayati, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yustiyustia@gmail.com  ABSTRAK Pemerintah Desa memiliki kekayaan/ Aset untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahannya. Kekayaan atau aset desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Aset desa semakin beragam dan banyak, sehingga alternatif sumber penerimaan desa pun juga semakin banyak. Seiring dengan berlakunya UU tentang Desa dan adanya pengakuan dari UUD NRI 1945, kedudukan Desa yang berubah menjadi lebih kuat, diharapkan desa akan lebih mandiri untuk menuju kepada kemandirian desa. Berdasarkan paparan tersebut membuat Pemdes yang ada di Kediri bersengketa dengan Pemda Kab Kediri karena kekayaan/aset yang digunakan dan telah diserahkan kepada Pemda Kab Kediri sebelumnya, untuk dikembalikan kepada desa. Dilatar belakangi karena fenomena sengketa kekayaan/aset pada desa inilah yang menyebabkan  permasalahan, sengketa. Dan untuk mengetahui serta meneliti penyelesaian sengketa tersebut melalui upaya seperti apa yang diterapkan oleh kedua belah pihak dalam  memilih penyelesaian sengketa terkait aset desa tersebut. Adapun penelitian  ini digunakan adalah Yuridis Sosiologis yang mengkaji Implementasi antara hukum di lapangan, Bahan hukum primer, dan sekunder yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, aset desa, pemerintah desa   ABSTRACT Village governments have their own assets coming from local revenues to support the development of their regions. The village assets are getting more varied and so are the sources of the revenues. Since the implementation of Act concerning Village and the recognition of the regulation by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, villages are getting stronger. It is expected that villages could be more independent. However, this condition has brought the local government of the Regency of Kediri and the village government of Kediri to dispute over village assets since the authorities given to the local government of the Regency over the assets should now be given back to the village Head. This research studies the measures that should be taken to settle the dispute, which employed socio-juridical method that looks into the implementation of the law in the field. Primary and secondary legal materials obtained were analysed in qualitative descriptive method. Keywords: dispute Settlement, village assets, village govenrment
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR START UP PEER TO PEER LENDING SYARIAH DENGAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP RISIKO BISNIS Lia Fandika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lia Fandika, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Diah Pawestri Maharani, S.H.,M.H.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaE-mail: lia.fandika@gmail.com ABSTRAKPenyelenggaraan Peer to Peer Lending Syariah pada ketentuannya dapat menggunakan akad mudharabah yaitu akad dimana seluruh modal penyelenggaraan pembiayaan disediakan oleh investor yang pembagian keuntungannya dibagi sesuai nisbah namun apabila terjadi kerugian, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh investor. Adapun hingga saat ini tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai Peer to Peer Lending Syariah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Penelitian ini bertujuan mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis tentang Perlindungan Hukum Bagi Investor Start Up Peer to Peer Lending Syariah dengan Akad Mudharabah Terhadap Risiko Bisnis. Pada ketentuannya OJK telah menerbitkan POJK Nomor  77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam MeminjamUang Berbasis Teknologi Informasi sebagai landasan penyelenggaraan Peer to Peer Lending yang mana tidak mengatur mengenai penyelenggaraan Peer to Peer Lending Syariah dan mitigasi risiko hanya terfokus pada mitigasi risiko pada teknologi yang digunakan. Sedangkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariahpada kedudukannya tidak memiliki kekuatan mengikat secara memaksa sehinggaberdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan Peer to Peer Lending Syariah masih rawan untuk menimbulkan risiko bisnis.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Peer to Peer Lending Syariah, AkadMudharabah, Risiko Bisnis. ABSTRACTSharia peer to peer lending is based on mudharabah, a contract where the fund is provided by investors in which the profit is shared based on ratio (nisbah), but when the loss occurs, it is borne by the investors. However, there have not been any provisions issued by authorized body and specifically regulating sharia peer to peerlending. This research is aimed to find out, describe, analyse legal protection for startup investors in sharia peer to peer lending with Mudharabah in case of business risk. Financial Service Authority has issued Regulation Number 77POJK.01/2016 concerning Information Technology-based Lending Services as the basis for peer topeer lending. However, it does not regulate sharia peer to peer lending, while the riskmitigation is only focused on technology used. Advice (fatwa) DSN-MUI Number117/DSN-MUI/II/2018 concerning information technology-based lending services according to sharia principles is not legally binding, meaning that sharia peer to peer landing still has a room for business risk.Keywords: legal protection, sharia peer to peer lending, mudharabah, business risk
IMPLEMENTASI PASAL 16 AYAT 1 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TERKAIT PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA MALANG TAHUN PELAJARAN 2018/2019 (Studi di SMP Negeri 3 Malang, SMP Negeri 6 M Novia Putri Juana Purba
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Novia Putri Juana Purba, Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum, Dr. Nur Chanifah, S.Pd. I,M.Pd.I. Fakultas Hukum Univesitas Brawijaya noviaputri097@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini mambahas mengenai implementasi Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru terkait Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Malang Tahun Pelajaran 2018/2019 yang belum di implementasikan dengan sesuai di SMP Negeri 3 Malang, SMP Negeri 6 Malang dan SMP Negeri 12 Malang terutama dalam ketentuan daya tampung penerimaan calon peserta didik baru berdasarkan zona radius terdekat atau sistem zonasi. Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis dengan teknik memperoleh data dilakukan dengan wawancara kepada pihak sekolah. Pembahasan dalam penelitian ini meliputi bagaimana implementasi Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomoe 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Malang pada tahun pelajaran 2018/2019, bagaimana hambatan dan solusi dalam implementasi Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Malang pada Tahun Pelajaran 2018/2019 serta membahas apa dampak dari implementasi Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Malang pada Tahun Pelajaran 2018/2019. Kata Kunci : Implemetasi, Penerimaan Peserta Didik Baru, Sistem zonasi   ABSTRACT This research discusses the implementation of Article 16 Paragraph 1 of Regulation of Ministry of Education and Culture Number 14 of 2018 concerning New Student Admission in regard to New Student Admission to Schools in Malang Academic Year 2018/2019 which has not been properly implemented in the following secondary schools: SMP Negeri 3 Malang, SMP Negeri 6 Malang, and SMP Negeri 12 Malang especially related to the capacity for new students based on zonation system. This research employed socio-juridical approach in which the data was obtained from interviews with school representatives. This research looks into the implementation of Article 16 Paragraph 1 of Regulation of Minister of Education and Culture Number 14 of 2018 and the impeding factors and solution in the implementation of the regulation and it also discusses the impacts caused by the implementation of the regulation. Keywords: implementation, new student admission, zonation system
IMPLEMENTASI LARANGAN PENGGUNAAN LAMPU ISYARAT WARNA BIRU DALAM PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI MOBIL PRIBADI (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Malang) Yorda Imam Sutomo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yorda Imam Sutomo, Arif Zainudin, S.H., M.H., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yordasutomo@yahoo.co.id   Abstrak Penelitian ini membahas  mengenai larangan penggunaan lampu isyarat warna biru dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agi Mobil Pribadi (das sollen) dan  Pelanggaran penggunaan lampu isyarat warna biru oleh mobil pribadi (das sein). Berdasarkan  hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait  Implementasi larangan penggunaan lampu isyarat warna biru dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agi Mobil Pribadi dan Hambatan  dalam penindakan mobil pribadi yang menggunakan Lampu Isyarat Warna Biru. Hasil penelitian menunjukan bahwa bagi kendaraan khususnya mobil pribadi dilarang untuk memasang maupun menambahkan lampu isyarat warna biru, karena lampu isyarat warna biru tersebut di khususkan bagi kendaraan bermotor petugas kepolisian Negara Republik Indonesia.  Hambatan dalam penegakan terhadap larangan penggunaan lampu isyarat warna biru oleh satlantas polres malang kota bagi mobil pribadi diantaranya adalah kendala dari penegak hukum, kendala kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, kendala sarana dan prasarana yang kurang memadai. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yakni dengan melakukan penegakan hukum secara preventif dan represif, memberikan sanksi tegas kepada oknum yang melakukan pelanggaran, melakukan koordinasi dengan pihak lain, pemangku kepentingan lainnya serta dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk dapat mengatasi permasalahan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya terhadap pelanggaran penggunaan lampu isyarat warna biru. Kata Kunci: Implementasi, Lampu Isyarat Warna Biru,  Lalu Lintas, Mobil Pribadi   Abstract This research looks into the prohibition of using blue emergency light by civilians as regulated in Article 59 of Act Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transports (das sollen) and any breach of law regarding using emergency light by civilians (das sein). The issues discussed are related to the implementation of the prohibition of blue emergency light used by civilians as regulated in Article 59 of Act Number 22 of 2009 and the impeding factors in imposing sanction on the use of the light by civilians. The result of the research has found that civilians are not allowed to use blue emergency light on their cars and it is only restricted to the use by the police in Indonesia. The hampering factors to stop this practice come from law enforcers, lacks of infrastructure and facilities. Preventive and repressive actions need to be taken into account to enforce the law, and sanctions are to be imposed for those not abiding by the law regarding the prohibition of blue emergency lamp use by civilians where coordination with stakeholders, traffic police and other parties needs to be held. Keywords: implementation, blue emergency lamp, traffic, civilians
KONSEP LUKA BERAT OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN Frimy Mustika Lely Br Tarigan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Frimy Mustika Lely Br Tarigan, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Frimymt@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi karena hingga saat ini tidak ada suatu peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus mengenai konsep luka berat bagi tindak pidana KDRT, sehingga aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana KDRT merujuk konsep luka berat pada pasal 90 KUHP. Namun pada kenyataannya, dalam beberapa putusan pengadilan yang terdakwanya terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan luka berat, hasil visum et repertum korban tidak memenuhi pasal 90 KUHP sehingga menyebabkan kekaburan atau ketidakjelasan hukum mengenai konsep luka berat bagi UU PKDRT. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa Makna luka berat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap Pelaku Tindak Pidana KDRT Sebagai Upaya Untuk Memberi Perlindungan Terhadap Korban? dan (2) Bagaimana konsep luka berat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap Pelaku Tindak Pidana KDRT sebagai  Upaya Untuk Memberi Perlindungan Terhadap Korban kedepannya? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik analisis dengan metode interpretasi sistematis dan gramatikal. Dari hasil penelitian diatas, peneliti memperoleh jawaban bahwa makna luka berat yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan suatu tindak pidana KDRT yang menyebabkan luka berat adalah makna luka berat pada pasal 90 KUHP. Aparat penegak hukum menggunakan penafsiran ekstensif yang bertujuan untuk memperluas pemaknaan luka berat bagi UU PKDRT. Makna luka berat dalam pasal 90 KUHP berkaitan dengan penentuan derajat atau kualifikasi luka. Penentuan luka tersebut akan ditulis dokter dalam visum et repertum. Namun, konsep luka berat pasal 90 KUHP kurang tepat diterapkan pada tindak pidana KDRT mengingat UU PKDRT merupakan UU yang bersifat khusus (lex specialis) sehingga seharusnya konsep luka berat bagi UU PKDRT diatur pula secara khusus. Kata kunci: Luka Berat, Visum Et Repertum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga   ABSTRACT This research was conducted due to the fact that there has not been any regulation specifically concerning severe injury caused in domestic violence, leading to vague of norm in regard to the concept of severe injury for the Act concerning Domestic Violence. Specifically, this study seeks to find out the definition of severe injury as given by the General Prosecutors to press charges against the defendants of domestic violence as to give protection to the victims and to find out the concept of severe injury by the General Prosecutors. Normative juridical research method along with statute, conceptual, and case approaches was employed. Both primary and secondary materials were studied by employing systematic and grammatical interpretation. The research result reveals that the term severe injury refers to that stated in Article 90 of Criminal Code. The apparatuses refer to extensive interpretation aimed to give wider scope of definition of severe injury caused in domestic violence. The concept of the term severe injury in Article 90 of Civil Code is not appropriately applicable in the case of domestic violence recalling that the Act concerning Domestic Violence is categorised into lex specialis. Thus, the concept of severe injury as referred in the law should be specifically regulated. Keywords: severe injury, Visum Et Repertum, domestic violence
PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA SETELAH TERJADINYA PERLUASAN MAKNA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya) Ananda Frida Erlita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ananda Frida Erlita, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya anandaerlita14@yahoo.com ABSTRAK Keputusan Tata Usaha Negara merupakan salah satu faktor penting dalam Peradilan Tata Usaha Negara, makna dari Keputusan Tata Usaha Negara telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun dengan dikeluarkannya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perubahan makna. Penelitian ini memiliki rumusan masalah tentang bagaimana proses penyelesaian administrasi negara setelah dilakukannya perluasan makna konsep Keputusan Tata Usaha Negara, dan apa saja kendala teknis dalam proses penyelesaian sengketa administrasi negara di Pengadilan Tata Usaha Negara wilayah Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris, penelitian dilakukan dengan proses wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, diperoleh kesimpulan bahwa proses penyelesaian sengketa administrasi negara di PTUN setelah adanya perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak ada perubahan dalam proses penyelesaiannya, yang berbeda hanya makna dari KTUN yang menjadi lebih luas artinya. Kendala teknis yang dialami dalam penyelesaian sengketa administrasi negara di PTUN Kota Surabaya adalah banyaknya gugatan yang tidak bisa dieksekusi, ketidak patuhan tergugat dalam melaksanakan putusan, dan objek gugatan tidak jelas. Kata kunci: Penyelesaian sengketa, perluasan makna, Keputusan Tata Usaha Negara ABSTRACT The Decision made by State Administrative Court is one of essential factors in the court, and the definition of the Decision is regulated in Act Number 5 of 1986 concerning State Administrative Court. However, there is extended scope of definition after the issuance of Act Number 30 of 2014 concerning Government Administration. This research is aimed to study the process taking place in the settlement of state administration, following the extended scope of concept in State Administrative Court and some challenges faced in the state administrative dispute settlement process in State Administrative Court in Surabaya. This research employed empirical method whose data was obtained from interviews. The result concludes that there is no change in terms of the settlement process in State Administrative Court despite the extended scope of concept definition of state administration, while the change in meaning is only found in the definition of provisions of state administration which are wider. The challenge is that a number of lawsuits cannot be processed further in the dispute settlement. Moreover, defendants sometimes do not abide by the Decision and some objects of lawsuits are unclear. Keywords: dispute settlement, extended scope of definition, decision of state administration

Page 212 of 563 | Total Record : 5629

 210   211   212   213   214 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 More Issue