cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 207   208   209   210   211 
PENERAPAN PASAL 47 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERKAIT EFISIENSI PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH Reza Raditya Hameru
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reza Raditya Hameru, Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: rezahameru@gmail.com  ABSTRAK Artikel ini menganalisis mengenai pemeliharaan aset dalam tingkat daerah khususnya kendaraan dinas yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis sosiologis sehingga memperoleh kesimpulan bahwa dalam pemeliharan kendaraan dinas perlu adanya regulasi yang dijalankan dengan baik serta diawasi dengan baik pemeliharaan kendaraan dinas agar dapat digunakan secara baik dalam jangka panjang. Peraturan Pemerintah Pasal 47 Tahun 2014 Nomor 27 Ayat 2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Pemakaian Kendaraan Dinas, Pengelolaan Penggunaan Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Dinas, dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batu bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas yang sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pemeliharaan Aset, Kendaraan Dinas   ABSTRACT   This article analyzes the maintenance of assets at the regional level, especially government vehicles used by the relevant Regional Work Units. Through the use of sociological juridical research methods, the conclusion is that in maintaining official vehicles there needs to be well-run regulations and well-monitored maintenance of government vehicles so that they can be used well in the long run. Government Regulation Article 47 of 2014 Number 27 Paragraph 2 is further regulated in the Mayor Regulation of Batu City Number 3 of 2016 Article 18 Regarding the Use of Government Vehicles, Management of the Use of Oil Fuels for Official Vehicles, and Maintenance of Government Vehicles in Batu City Government. maintenance of government vehicles in accordance with government regulations.   Keywords: Regional Regulations, Asset Maintenance, Government Vehicle
BATASAN MAKNA KEPENTINGAN UMUM PADA PERBUATAN PERSEROAN YANG MENJADI DASAR KEJAKSAAN MEMBUBARKAN PERSEROAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 260/PDTP/2012/PN.GS DAN PUTUSAN NOMOR1797K/PDT/2015) Faruqi Satya Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faruqi Satya PratamaFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: ukyfaruqi59@gmail.com ABSTRAKPenelitian ini mengkaji tentang batasan kepentingan umum yang dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis normatif dapat ditarik poin penting yaitu: 1) Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara sertamasyarakat luas. Perseroan Terbatas dapat menciderai kepentingan umum apabila melakukan suatu perbuatan hukum yang diwijudkan dalam a. Perbuatan Melanggar Hukum Pidana, b. Perbuatan melanggar hukum administrasi negara, c.Perbuatan melawan hukum perdata, dan d. Wanprestasi. Perseroan terbatas erat kaitannya dengan kepentingan umum sebagai subyek wajib pajak dan turut membangun perekonomian nasional. 2) Putusan Nomor 260/Pdtp/2012/Pn.Gs dan Putusan Nomor1797k/Pdt/2015 dapat menjadi yurisprudensi bagi putusan selanjutnya. Cara hakim mengkaji dan menginterpretasi kepentingan umum sesuai dan sejalur dengan undang – undang yang berlaku yang menjelaskan kepentingan umum yaitu Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan  Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara.Kata Kunci: Batasan Kepentingan Umum, Perseroan Terbatas dan Kepentingan Umum, Analisis Putusan ABSTRACTThis  research studies  definition scope of common  interest  referred by attorney to submit the proposal concerning close-down of an Ltd company. Several important points, based on normative- juridical research method, are highlighted as follows: 1) common interests are defined as state and society interests. Limited company (Ltd) through its conduct could violate the common interests if it involves any of the following: a. a tort against criminal law, b. a tort against state administrative law, c. a tort against civil law, and d. breach of contract. Ltd companies are closely related to common interests since they are seen  as taxpayers  and  as  to  contribute  to  national economic  development,  2)  Decision Number 260/Pdtp/2012/Pn.Gs and Decision Number 1797k/Pdt/2015 could serve as jurisprudence on which following decision is based. It was found that the procedure the judge took to interpret common interests was in line with existing regulations and laws concerning common interests, which involves Act Number 16 of 2004 concerning Attorney, Act Number 17 of 2000 concerning Tax, and Act Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development for the sake of Common Interests, Act Number 32 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, Act  Number 28 of 1997 concerning Indonesian National Police, and Act Number 5 of 1986 concerning Administrative Court. Keywords: definition  scope  of  common  interests,  Ltd  company  and  common interests,  analysis  of decision
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA (Studi Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah) Ahmad Fairuz Zazily
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ahmad Fairuz Zazily Fakultas Hukum Univeristas Brawijaya Malang Email: afizahmadfairuz@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas seberapa efektif implementasi master plan untuk pengelolaan sampah domestik dalam kaitannya dengan Pasal Paragraf Peraturan Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Faktanya, volume sampah domestik meningkat dan tempat pembuangan akhir di Kabupaten Gresik di luar kapasitas. Volume limbah yang berasal dari rumah tangga sangat besar, dan ini gagal memenuhi keseimbangan antara peraturan yang ada, penegak hukum, fasilitas dan infrastruktur, masyarakat, dan rencana induk. Latar belakang tersebut menjadi landasan penelitian ini yang difokuskan pada efektivitas Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Domestik terkait rencana induk. Selain itu, penelitian ini juga menggali lebih dalam faktor-faktor yang menghambat yang menghambat pelaksanaan rencana induk dan keefektifan artikel. Metode yuridis empiris bersama dengan pendekatan sosial-yuridis digunakan, di mana penelitian berlangsung di Pengelolaan Limbah Badan Lingkungan Hidup di Kabupaten Gresik. Data melibatkan bahan primer dan sekunder, di mana yang pertama diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan informan, sedangkan yang kedua dilakukan dengan mempelajari literatur yang tersedia yang berasal dari hukum, para ahli dan sumber dari Internet, diikuti oleh analisis kualitatif-deskriptif dari data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peraturan tersebut belum diimplementasikan secara efektif mengenai rencana induk pengelolaan limbah domestik, karena beberapa faktor yang berasal dari penegakan hukum, fasilitas dan infrastruktur yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan budaya telah menyebabkan ketidakefektifan implementasi. Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik, Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.   ABSTRACT This research discusses how effective the implementation of master plan for domestic waste management is in regard to Article Paragraph of Government Regulation of the Regency of Gresik Number 5 of 2017 on Waste Management. In fact, the volume of domestic waste is mounting and the landfill  in the Regency of Gresik is out of capacity. The volume of the waste coming from household is quite huge, and this fails to meet the  balance beetwen the existing regulation, law enforcers, facilities and infrastructure, society, and the master plan. The aforementioned background serves as the groundwork of this research which is focused on the effectiveness of Article 7 Paragraph (2) letter a of Regional Regulation of the Regency of Gresik Number 5 of 2017 concerning Domestic Waste Management in regard to the master plan. Moreover, this research also digs out deeper to the impeding factors that hamper the master plan execution and the effectiveness of the article. Empirical juridical method along with socio-juridical approach was employed, in which the research took place in Waste Management of Environment Agency in the Regency of Gresik. The data involved both primary and secondary materials, where the former was obtained by conducting direct interviews with  informants, while the latter was conducted by studying available relevant literature coming from legal, experts and sources from the Internet, followed by qualitative-descriptive analysis of the data. The research result reveals that the regulation has not been effectively implemented regarding the master plan of domestic waste management, as some factors coming from law enforces, facilities and infrastructure that support law enforces, society, and culture have mainly caused the ineffectiveness of the implementation. Keywords: effectiveness, regional regulation of the Regency of Gresik, master plan for domestic waste management.
UPAYA CAMAT DALAM PELAKSANAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK ( Studi Pelaksanaan Pasal 10 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan ) (studi di Kantor Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Agus Iswahyudi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agus Iswahyudi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email:@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang tentang pelaksanaan koordinasi mengenai upaya melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum. Di dalam pelaksanaan tersebut yang mempunyai peran sentral adalah seorang Camat sebagai poros koordinator pelaksanaan ketertiban dan ketentraman umum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis Kata Kunci: Camat, Ketertiban, Ketentraman Umum   ABSTRACT This study discusses about the implementation of coordination regarding efforts to realizing security and public order. In this implementation, a central role is a Sub-district head (Camat) as the coordinator of the implementation of security and public order. This study used empirical legal research using descriptive analytical approach. Keywords: Sub-district head (Camat), Security, Public Order
IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DI KOTA MALANG (Studi di Dinas Sosial Kota Malang) Ferdian Imanullah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ferdian Imanullah, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, Nurdin, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya   ABSTRAK Dalam penelitian ini membahas mengenai Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Di Kota Malang, dalam hal ini peneliti akan membahas tentang Pengumpulan Uang Atau Barang yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh Kalangan Masyarakat Umum dalam rangka membantu secara sosial apabila ada masyarakat lain yang membutuhkan, maka dari itu diperlukan ketegasan dalam melakukan kegiatan Pengumpulan Uang Atau Barang/ Penggalangan Dana. Di Kota Malang sendiri banyak ketidak tertiban dalam pengadaan kegiatan Pengumpulan Uang Atau Barang/ Penggalangan Dana tersebut, yang dimaksud tidak tertib adalah banyaknya kegiatan Pengumpulan Uang Atau Barang di Kota Malang yang tidak menggunakan izin dalam pelaksanaanya yang menyebaban resahnya pihak masyarakat lain dengan adanya kegiatan Pengumpulan Uang Atau Barang. Disini peneliti melihat bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Malang dalam mengImplementasikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Di Kota Malang. Kata Kunci: Upaya, Implementasi   ABSTRACT In this study discusses the Implementation of Article 2 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1961 concerning Collecting Money or Goods in Malang City, in this case the researcher will discuss about Collecting Money or Goods which is basically an activity often carried out by In the general public in order to help socially if there are other communities in need, therefore firmness is required in carrying out activities for collecting money or goods / fundraising. In Malang City, there was a lot of disorder in the procurement of money or goods / fundraising activities, which meant that there was a large amount of money or goods collection activities in Malang City which did not use permits which caused the restlessness of other communities with the Money Collection activities. Or goods. Here the researcher looks at the efforts of the Malang City Social Service in implementing Article 2 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1961 concerning Collecting Money or Goods in Malang City. Keywords: Efforts, Implementation
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT IKLAN JASA KURSUS YANG MEMUAT JAMINAN ATAU GARANSI TERTENTU Putu Bela Aprilia Tamara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putu Bela Aprilia Tamara, Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya putubelaapriliatamara@gmail.com   ABSTRAK Undаng-Undаng Nomor 8 Tаhun 1999 tentаng Perlindungаn Konsumen (UUPK) diterbitkan untuk dijаdikаn аcuаn hukum bаgi permаsаlаhаn konsumen. Namun faktanya, masalah perlindungan konsumen masih terus dibicarakan bahkan terasa semakin kompleks. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh konsumen di Indonesia adalah mengenai adanya jaminan atau garansi tertentu pada iklan jasa kursus yang diberikan oleh pelaku usaha. Banyak dijumpai iklan jasa kursus yang memberikan jaminan kepada konsumen jasa kursus bahwa mereka akan memperoleh nilai yang tingi serta kemampuan yang baik. Pelаku usаhа menyebаrluаskаn iklаn jаsа kursus tersebut kepаdа mаsyаrаkаt umum tаnpа meninjаu terlebih dаhulu bаkаt dаn kemаmpuаn cаlon konsumen. Pаdаhаl kemаmpuаn mаsing-mаsing individu sudаh pаsti berbedа, sehinggа sudаh dаpаt dipаstikаn bаhwа semuа konsumen jаsа kursus tersebut tidаk аkаn mencаpаi tingkаt kemаmpuаn tertentu dаlаm wаktu yаng sаmа. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kerugian Konsumen, Iklan, Jasa Kursus, Jaminan. ABSTRACT Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection exists as a legal reference concerning issues that affect consumers. However, the reality is that the protection is still in debate and getting more complicated. Nowadays, advertisements emphasising result guaranteed after attending course program are on the rise, some organisations giving related services even guarantee their students will pass the required score. Business practitioners seem to unstoppably disseminate their promise to the society without being aware of the fact that each individual has his own capability and capacity, and mostly the program ends up with disappointment of the consumers when they find out they cannot meet high scores as promised. Keywords: liability, disadvantaged consumers, course program, guarantee
PENERAPAN PASAL 4 PERPRES NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG KEWENANGAN BPOM DALAM PENGAWASAN PEREDARAN PRODUK SUSU KENTAL MANIS DI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN PANGAN (Studi di Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya) Meliz Yulinar Girsang
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meliz Yulinar Girsang, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H, Ranintya Ganindha, S.H., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya melisyulinar@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan terkait Penerapan Pasal 4 Perpres Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Kewenangan BPOM dalam Pengawasan Peredaran Produk Susu Kental Manis di Daerah dalam Mewujudkan Keamanan Pangan. Latar belakang dipilihnya tema tersebut untuk mengetahui sejauh mana Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya melaksanakan kewenangannya terhadap peredaran produk Susu Kental Manis di masyarakat yang telah melanggar keamanan pangan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan Pasal 4 Perpres Nomor 80 Tahun 2017 terkait kewenangan BPOM dalam mengawasi peredaran produk susu kental manis di daerah dalam mewujudkan keamanan pangan? (2) Apa hambatan yang dihadapi oleh BPOM Surabaya dalam pengawasan peredaran produk susu kental manis di daerah dalam mewujudkan keamanan pangan? (3) Apa upaya untuk mengatasi hambatan dalam pengawasan BPOM Surabaya terkait peredaran produk susu kental manis di daerah dalam mewujudkan keamanan pangan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis kemudikan dilakukan analisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pasal 4 Perpres No.80 Tahun 2017 belum terlaksana secara efektif dikarenakan terdapat hambatan yang dihadapi BPOM terkait pelaksanaan Perpres tersebut yaitu (1) Pelaku Usaha (2) Konsumen (3) Pemerintah (4) BPOM itu sendiri. Maka dari itu upaya untuk menyelesaikannya dengan cara melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat, melakukan penindakan secara tegas kepada pelaku usaha yang melanggar keamanan pangan, memperbanyak lokasi berdirinya BPOM tidak hanya di kota/provinsi, perlunya dibuat Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kebebasan BPOM untuk menjalankan kewenangannya tanpa campur tangan pihak lain. Kata Kunci : Penerapan Pasal, Kewenangan BPOM, Susu Kental Manis   ABSTRACT This research aims to investigate the issue regarding the implementation of Article 4 of Presidential Decree Number 80 of 2017 concerning Authority of National Agency of Food and Drug Control (hereinafter BPOM) regarding sweetened condensed milk for safe consumption. It is essential to figure out to what extent has the BPOM used its authority to control the product circulated in society, which is believed it has breached the regulation of the safety of consumption. The issue has led to the following research problems: (1) how is Article 4 of Presidential Decree Number 80 of 2017 implemented regarding the authority of BPOM to control the circulation of sweetened condensed milk to support safe consumption? (2) What impeding factors are encountered by BPOM Surabaya regarding the control over the product circulation? (3) What measures are to be taken by the BPOM to control the circulation of sweetened condensed milk to support safety of consumption? The research employed socio-juridical method, and primary and secondary data were obtained and analysed in descriptive and qualitative methods. It is concluded that the Article has not been effectively implemented since there are several impeding factors coming from entrepreneurs, consumers, government, and BPOM per se. It is, therefore, essential to get into the society and impose sanction for those failing to abide by the law. There should be more centres of BPOM which should not only be restricted to municipality/province. There is an urgency where the new regulation, which regulates the execution of the authority without any intervention from other external parties, must be formed. Keywords: implementation of Article, authority of BPOM, sweetened condensed milk.
IMPLIKASI YURIDIS PENARIKAN DIRI SEPIHAK NEGARA AMERIKA SERIKAT SEBAGAI PESERTA PARIS AGREEMENT DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL Muhammad Audi Prasetyo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Audi Prasetyo, Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum., Nurdin, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya audipstr@gmail.com  ABSTRAK Paris Agreement merupakan perjanjian guna meminimalisir pemanasan global dikarenakan setiap Negara memiliki permasalahan yang sama terkait hal tersebut. Gagasan ini merupakan produk hukum yang bertujuan untuk masa depan yang lebih baik. Ditinjau dari beberapa perjanjian sebelumnya, perjanjian paris merupakan perjanjian yang paling terbaru dan sangat mendukung dunia untuk meminimalisir pemanasan global yang terjadi saat ini. Berkaitan dengan penarikan diri sepihak yang dilakukan oleh Amerika Serikat merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Pasalnya, Amerika Serikat dapat melakukan penarikan diri ketika sesuai dengan article 28 dalam Paris Agreement yaitu pada tahun 2020, sedangkan Amerika Serikat melakukan penarikan diri pada tahun 2017 dimana melanggar perjanjian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait Implikasi yuridis penarikan diri sepihak Negara Amerika Serikat sebagai peserta Paris Agreement ditinjau dari hukum internasional. Hasil yang ditemukan terhadap impikasi yuridis bahwa Prosedur ini diakhiri dengan pengadopsian rekomendasi oleh Komite yang ditujukan kepada Negara yang melanggar, yang menyarankan langkah-langkah untuk diadopsi guna mematuhi kewajiban perjanjian tersebut karena sebuah pengunduran diri secara sepihak yang menjadikan Amerika Serikat tetap terikat dan berjalan dalam roda Paris Agreement sebagaimana pada pasal 28 ayat 3 yang telah disebutkan bahwa setiap pihak yang mengundurkan diri dari Konvensi akan dianggap juga tetap ditarik dari Perjanjian ini. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap ikut dalam Paris Agreement akan tetapi pihak Amerika Serikat harus tetap ikut terhadap tindakan atau kegiatan apapun terkait dengan Paris Agreement. Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Paris Agreement, Hukum Perjanjian Internasional  ABSTRACTParis Agreement is an agreement to minimize global warming because every country has the same problem related to it. This idea is a legal product aimed at a better future. Judging from a number of previous agreements, the Paris agreement is the most recent agreement and strongly supports the world to minimize global warming that is currently happening. In connection with unilateral withdrawal carried out by the United States it is an act that is not permitted. Because, the United States can make withdrawals when in accordance with article 28 in the Paris Agreement, namely in 2020, while the United States withdraws in 2017 which violates the agreement. The type of research used in this paper is normative juridical research, namely reviewing and analyzing relevant laws and regulations. The juridical implications of United States unilateral withdrawal as a Paris Agreement participant are viewed from international law. The results found on the juridical implications that this Procedure ended with the adoption of recommendations by the Committee aimed at violating States, which suggested steps to be adopted to comply with the treaty obligations due to a unilateral resignation that kept the United States bound and running on wheels The Paris Agreement as stated in Article 28 paragraph 3 has stated that each party who withdraws from the Convention will also be deemed to be withdrawn from this Agreement. This shows that the United States continues to participate in the Paris Agreement but the United States must continue to participate in any actions or activities related to the Paris Agreement. Keywords : Juridical Implications, Paris Agreement, International Agreement Law
PENERAPAN HAK EKONOMI PENCIPTA DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU (Studi di UB Press dan Intrans Publishing) Aulia Rahmah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aulia Rahmah, Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD, Moch. Zairul Alam, SH., MH. Fakultas Hukum,Universitas Brawijaya auliarahmah@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya dan hambatan dalam penerapan hak ekonomi pencipta dalam perjanjian penerbitan buku di UB Press dan Intrans Publishing serta perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Dalam perjanjian penerbitan buku terdapat klausul yang mengatur terkait hak ekonomi pencipta khususnya mengenai royalti serta pengalihan hak. Akan tetapi klausul perjanjian penerbitan buku serta dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta serta belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hak cipta. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Digunakan data primer dan sekunder sebagai sumber penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara serta studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) Untuk mengetahui upaya serta hambatan dalam penerapan hak ekonomi pencipta dalam perjanjian penerbitan buku di UB Press dan Intrans Publishing. 2) Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap hak ekonomi pencipta adalah perlindungan preventif. Kata Kunci : Perjanjian, Hak Cipta, Hak Ekonomi, Buku.   ABSTRACT This research seeks to study measures and hampering factors in terms of implementation of economic rights of a creator in agreement of book publishing in UB Press and Instrans Publishing and to study protection for economic rights of the creator. The agreement contains clausal which regulates the economic rights especially regarding royalty and right conveyance. However, the clausal does not seem to protect the economic rights owned by the creator and it is not relevant to the provisions regulated in Act concerning Copyright. The author employed empirical juridical research method along with socio-juridical approach. Primary and secondary materials were obtained from interviews, literature reviews and documentation, followed by descriptive qualitative analysis of the materials, aimed to provide easier data interpretation and to allow easier understanding of the data. The aims of this research based on the research problems are to 1) find out measures and impeding factors regarding implementation of economic rights of creator in publication book agreement in UB Press and Instrans Publishing, 2) reveal that legal protection given to economic rights of the creator is preventive one. Keywords: agreement, copyright, economic rights, book
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM GAGAL SERAH TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) DI INDONESIA Herdina Kusumasari Saputro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Herdina Kusumasari S., M. Zairul Alam, S.H, M.H., Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : herdinakusumasari@gmail.com Pasar modal adalah salah satu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mempercepat perkembangan di zaman ini, dan transaksi Repurchase Agreement yang dalam bahasa berarti Perjanjian Pembelian Kembali (selanjutnya disebut REPO) lebih disukai. Transaksi REPO adalah jenis transaksi di pasar modal di mana kepemilikan saham ditransfer berdasarkan perjanjian pembelian kembali. Mekanisme ini mirip dengan gadai yang tidak membutuhkan jaminan tertentu. Dalam REPO, orang yang mentransfer sahamnya setuju untuk membeli kembali saham yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Banyak pihak terutama perusahaan besar telah menjalankan praktik ini untuk mendapatkan modal tambahan untuk membantu mengembangkan bisnis mereka. Dengan meningkatnya jumlah transaksi, perselisihan tentang REPO menjadi semakin jelas seperti halnya kegagalan dalam menyampaikan REPO. Itu karena beberapa pembeli saham memutuskan untuk menjual kembali saham karena harga yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih tinggi yang bisa mereka dapatkan meskipun REPO seperti yang dibuat sebelumnya. Ketika mendekati tanggal jatuh tempo, penjual gagal membuktikan stok dalam transaksi, yang berakibat pada  kegagalan transaksi REPO. REPO yang berkembang masih tidak sejalan dengan peraturan dan perlindungan hukum yang jelas, sehingga menempatkan investor, terutama asing, dalam bahaya untuk terlibat dalam transaksi. Penelitian ini terutama difokuskan pada transaksi REPO. Kata kunci: perlindungan hukum, transaksi REPO, bursa efek   ABSTRACT Capital market is one of economic activities aimed to speed up the development in this era, and Repurchase Agreement (henceforth REPO) is mostly preferred. Repurchase Agreement is a type of transaction in capital market where share ownership is transferred under the repurchase agreement. The mechanism is similar to that of pawn not requiring particular collateral. In REPO, the one who transfers his/her shares agrees to repurchase the shares as agreed by the parties involved. A lot of parties especially big companies have run this practice to gain additional capital to help develop their businesses. With the increasing amount of transaction, disputes over REPO are getting more obvious like the case in failure to deliver in REPO. It is because several stock buyers decide to resell the stocks due to higher price and higher profits they can get despite the REPO as made earlier. When it approaches the due date, the seller fails to prove the stocks in transaction, leading to a sequence of REPO. The growing REPO is still not in line with the regulation and clear legal protection, putting investors, especially foreign ones, in jeopardy to get involved in transaction. This research is mainly focused on REPO transaction. Keywords: legal protection, REPO transaction, stock exchange

Page 209 of 563 | Total Record : 5629

 207   208   209   210   211 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue