cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 232   233   234   235   236 
PELAKSANAAN PASAL 86 UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Malang dan POLRES Malang) Iqbal Fajar Iman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Iqbal Fajar Iman, Dr. Yuliati SH, LLM., Dr. Abdul Madjid SH, M.Hum., Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya iqbalfajariman@gmail.com yuliaticholil@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa mengenai pemidanaan terhadap pelaku pemasungan di Kabupaten Malang. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pasal 86 Undang –Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan jiwa dan apakah kendala yang dialami POLRES Malang dalam Melaksanakan Pasal 86 undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Untuk menjawab masalah tersebut maka metode yang penulis gunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Berdasarkan pembahasan  maka dapat disimpulkan, kepolisian resort Malang belum dapat melaksanakan pemidanaan terhadap pelaku pemasungan di wilayah hukum Kabupaten Malang sesuai dengan pasal 86 Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, karena penyidik belum mengetahui ketentuan hukum tersebut serta belum adanya laporan dari masyarakat mengenai tindak pidana pemasungan yang terjadi di lingkungan nya. Kepolisian resort Malang mendapat kendala untuk melaksanakan pasal 86 Undang-undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yakni kurang nya pengetahuan penyidik terhadap ketentuan hukum pemidanaan pelaku pemasungan, kurang nya pengetahuan dan budaya hukum masyarkat, serta kurang sinerginya antara instansi-instansi yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus pemasungan di Kabupaten Malang. Kata  Kunci: Pemasungan, Pemidanaan, Undang-Undang Kesehatan JiwaABSTRACT This research is aimed to seek into the implementation of Article 86 of Act Number 18 of 2014 concerning Mental Health over Punishment delivered to a person locking someone in the stocks in Malang Regency. This issue raises the question how is the Article 86 of Act Number 18 of 2014 concerning Mental Health implemented and what impeding factors are faced by the Sub-Regional Police Department (POLRES) of Malang in the implementation of the law? To resolve the research problems, empirical juridical method was employed. The research concludes that the police department cannot impose the punishment on the person delivering the stocks punishment in the jurisdiction of Malang regency according to Article 86 concerning Mental Health because the enquirer has not figured out the provision of law and because there is no report coming from the society concerning the delivery of this punishment. Some impeding factors get in the way to the implementation of the law where there is lack of knowledge about the law that should be imposed on the stocks punishment and lack of knowledge, lack of the culture of law in society, and lack of synergy among institutions that hold authorities to handle the case in Malang Regency. Keywords: the stocks, punishment, Act concerning Mental Health 
Alasan Penyidik Tidak Melakukan Penyidikan Terhadap Website Penyedia Layanan Unduh Proprietary Software Secara Gratis (Studi di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) Yuniar Dwi Andriastini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yuniar Dwi Andriastini, Alfons Zakaria, S.H., LL.M., Fines Fatimah, S.H., M.H. Faculty of Law, Universitas Brawijaya ydandrias@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai alasan Penyidik tidak melakukan Penyidikan terhadap website penyedia layanan unduh Proprietary Software secara gratis. Permasalahan tersebut yaitu  berkaitan dengan Pelanggaran Hak Cipta yaitu berupa pemanfaatan teknologi melalui media komputer dan jaringan telekomunikasi, sehingga termasuk dalam Kejahatan Siber (Cybercrime). Proprietary Software yang disediakan oleh website secara gratis tergolong dalam Pelanggaran Hak Cipta berupa Pembajakan (piracy). Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara kepada narasumber yaitu Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa alasan mengapa Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tidak dapat melakukan Penyidikan terhadap website penyedia layanan unduh Proprietary Software secara gratis, baik berdasarkan wewenang maupun kebijakan internal. Kata Kunci: hak cipta, cybercrime, proprietary software, website, gratis, Penyidik Kementerian Komununikasi dan Informatika. ABSTRACT This research is aimed to find out the reason why an enquirer did not perform any enquiry to the website providing free proprietary software download. This issue is related to breach of copyright regarding the utilisation of technology on computer and in telecommunication, and this case is deemed cybercrime. Proprietary software provided by a website for free is categorised as piracy. This study employed empirical juridical research method with socio-juridical approach. The data was obtained from interviews with enquirer as a civil servant of Informatics and communication ministry of Indonesia. The data analysis involved qualitative-based analysis of descriptive method. The result reveals that no enquiry was performed into the website due authority-related and internal policy factors. Keywords: copyright, cybercrime, proprietary software, website, free, enquirer of informatics and communication ministry  
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN JANGKA WAKTU TINDAKAN SUSPENSI TERHADAP EFEK PERUSAHAAN TERCATAT DALAM PERATURAN PASAR MODAL INDONESIA (Studi Perbandingan Hukum Peraturan Bursa Efek Indonesia dengan Rules Governing the Listing of Stocks on Shanghai Stock Exch Bilkis Zakiyah Medika Haqi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bilkis Zakiyah M. H., M. Zairul Alam, S.H, M.H., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Email : haqi.bilkis@gmail.com   ABSTRAK Tindakan suspensi merupakan tindakan penghentian sementara perdagangan efek suatu perusahaan tercatat di BEI. Selain itu, tindakan suspensi juga merupakan salah satu bentuk sanksi yang dikenakan oleh BEI terhadap perusahaan tercatat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan bursa. Dilakukannya tindakan suspensi seharusnya dapat menjadi bentuk perlindungan yang dilakukan oleh bursa terhadap investor, namun dalam pelaksanaannya, tindakan suspensi justru menimbulkan permasalahan baru, yakni terjadinya suspensi berkepanjangan terhadap efek perusahaan tercatat. Suspensi berkepanjangan akan sangat merugikan investor hal ini dikarenakan investor tidak dapat melakukan transaksi sebagaimana mestinya di pasar modal dalam jangka waktu yang sangat lama. Berbeda dengan Indonesia, setelah melakukan pembaharuan terhadap  Rules Governing the Listing of Stocks on Shanghai Stock Exchange, tindakan suspensi terhadap efek perusahaan tercatat justru menjadi suatu tindakan yang mampu meningkatkan kualitas pasar modal Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pembaharuan pengaturan yang dilakukan oleh CSRC  terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Republik Rakyat Tiongkok (RRT), sehingga semakin banyak investor yang ingin melakukan investasi di Shanghai Stock Exchange. Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis mengkaji bagaimana pengaturan jangka waktu tindakan suspensi terhadap efek perusahaan tercatat dalam peraturan pasar modal di Indonesia dan bagaimana bentuk pengaturan jangka waktu tindakan suspensi terhadap efek perusahaan tercatat yang dinilai memadai dan mampu mengatasi permasalahan suspensi yang berkepanjangan. Kata kunci: Pasar Modal, Suspensi, Efek, Perusahaan Tercatat   ABSTRACT Suspension is defined as temporary termination of stock exchange of a company as it is listed in Indonesian Stock Exchange. Moreover, suspension is a sanction imposed by Indonesian Stock Exchange on companies violating the law applied in the exchange. Suspension is supposed to be intended for protection provided by the stock exchange for investors, but, in its practice, the suspension leads to another issue, where the suspension can be lengthy for the listed companies. Lengthy suspension disadvantages investors since it bans investors from performing transaction in capital market for quite a long time. Unlike In Indonesia, following the revision of Rules Governing the Listing of Stocks on Shanghai Stock Exchange, the suspension on the stocks of listed companies improves the quality of capital market in China. This revision is proven to be able to raise the confidence of the people in capital market in China, which means it manages to attract more investors to invest their money in Shanghai Stock Exchange. Therefore, this research is aimed to study how suspension period imposed on stocks of listed companies is regulated in the regulation of capital market in Indonesia and what form of sufficient and capable regulation is intended for the time required to deliver suspension on the stocks of listed companies, which is deemed capable of tackling lengthy suspension issues. Keywords: capital market, suspension, stock, listed companies
ANALISIS PENGUASAAN TANAH TIMBUL (Aanslibbing) OLEH MASYARAKAT DI WADUK KARANGKATES KABUPATEN MALANG Ganesa Kurniansyah Alam
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ganesa Kurniansyah Alam, Prof. Dr. Mochammad Bakri, S.H., M.H, Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email : ganesa.alam@gmail.com  Abstrak Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data didapat dari hasil wawancara yang tidak terstruktur terhadap subyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penguasaan tanah timbul (Aanslibbing) yang di lakukan oleh masyarakat di Waduk Karangkates tidak didasarkan pada dasar yang jelas karena hak pengelolaan tanah timbul di Waduk karangkates dikuasai oleh Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I selaku pihak yang ditunjuk untuk mengelola Waduk Karang Kates berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 56/PRT/1991 tentang Kebijaksanaan Umum Pengelolaan Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta. Mengingat besarnya peran pemahaman kebiasaan masyarakat mengenai pemanfaatan tanah timbul di sekitar Waduk Karangkates serta adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa tanah timbul dari hasil sedimentasi dan perubahan cuaca adalah merupakan tanah pemerintah. Maka polemik mengenai pemanfaatan tanah timbul tersebut dapat berpotensi untuk menimbulkan masalah yang diakibatkan oleh konflik kepentingan antara Jasa Tirta I dan warga sekitar. Apabila kondisi tersebut dibiarkan, maka dapat berpotensi untuk menimbulkan konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta I berkaitan dengan penguasaan ilegal tanah timbul Masyarakat adalah dengan melakukan himbauan dan edukasi kepada masyarakat terkait prosedur pengajuan izin pengelolaan tanah timbul. Kata Kunci: Penguasaan, Tanah Timbul, Waduk Karang Kates. Abstract This research employed empirical method and socio-juridical approach. The data was obtained from unstructured interviews with informants. The research result shows that the pattern involved in the control of no man’s land (Aanslibbing) by the local people living at Karangkates reservoir does not have any clear base since the land management at the reservoir is held by Public Company (PERUM) Jasa Tirta I as the agency appointed to manage the reservoir under the Regulation of the Ministry of Public Company Number 56/PRT/1991 concerning General Policies of Management of Jasa Tirta. Recalling that apparent awareness of the people regarding the use of this land at the reservoir is essential, and that there is legislation stating that the land formed by a process of sedimentation and climate change is owned by the government, this could bring to further issue raised between the interests of Jasa Tirta I and the locals, or it could even take both the government and people in conflict. Measures are to be taken by, for example, encouraging and educating people regarding the proposal for permit to allow them to manage the land. Keywords: control, no man’s land, Karangkates Reservoir
Kontribusi Penelitian Balai Pemasyarakatan Terkait Fungsi Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan Terhadap Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di kantor Balai Pemasyarakatan Klas Subhan Alamta Ilma Ahsana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Subhan Alamta Ilma Ahsana, Dr. Nurini Aprilianda, SH., M.H, Dr. Lucky Endrawati, SH.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Subhanalamta@yahoo.co.id  ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya data dari Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak. Ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk dan kontribusi penelitian Balai Pemasyarakatan terkait fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Untuk menjawab penelitian tersebut, digunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penulis menggunakan metode Purposive Sample berdasarkan alasan objektif penulis terhadap responden yang secara pengalaman, pengetahuan mengenai pelaksanaan penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang guna pemenuhan hak-hak anak dengan macam-macam bentuk penelitian kemasyarakatan, sehingga kontribusi yang diberikan dari adanya penelitian tersebut adalah berupa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang paling tepat bagi anak kepada penegak hukum baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan. Kata Kunci : Penelitian Kemasyarakatan, Pemenuhan hak-hak anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana.   ABSTRACT This research begins with the study of the data obtained from Department of Corrections Class 1 of Malang that conducts a community-based participatory research related to children. The objective of this research is to find out and analyse research types and contribution given by Department of Corrections regarding the functions of the community-based participatory research, supervision, control over and escorting for children as measures to fulfil their rights when they are involved in criminal offenses. To answer the problem, empirical juridical method and socio-juridical approach were employed. Purposive sample was taken according to objective reasons of the researcher, supported by the researcher’s experience and knowledge about the community-based participatory research conducted by the Department of Corrections Class 1 of Malang, to the respondents. Because the research conducted by the Department comprises several types of research, the contribution given also involves relevant recommendations for children to law enforcers at educational, prosecution, and court level. Keywords: community-based participatory research, fulfilling children’s rights, children as criminal offenders
TINJAUAN YURIDIS PASAL 182 HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERKAIT HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA (Studi Perspektif Etika Hukum) Atika Maharani Budiman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Atika Maharani Budiman. Dr. Abdul Madjid, SH., M.Hum. M. Dahlan, SH., MH. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya atikamaharani777@gmail.com  ABSTRAK Pada skripsi ini penulis membahas tentang permasalahan antara hak politik mantan narapidana dilihat dari perspektif sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terkait dengan persyaratan pemilihan umum legislatif yaitu DPD Perseorangan yang diatur dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 258 ayat (2) huruf c dilihat dari perspektif etika hukum. Dari hasil penelitian yang telah dianalisis penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu: (1) Dilihat dari perspektif etika hukum, ketentuan dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah tidak tepat karena seorang mantan narapidana adalah orang yang pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan moral, dimana dari segi etika akan menimbulkan akibat buruk; dan (2) setelah dilihat dari perspektif etika hukum, maka ketentuan dari Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7  Tahun 2017 akan bertentangan dengan ketentuan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 karena dengan adanya kedua aturan tersebut seperti tidak mempercayakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Kata Kunci: Kepastian hukum, etika, mantan terpidana Putusan MK No 42/PUU/XIII/2015, Undang-undang No 7 Tahun 2017   ABSTRACT This thesis discusses issues between political right of an ex-convict from the perspective of the system set by the Department of Corrections as regulated in Act Number 12 of 1995 concerning Corrections and Requirement of legislative general election for personal Regional Representative Council as regulated in Article 182 letter g and Article 258 Paragraph (2) letter c from the perspective of legal ethics. The research result concludes that (1) from the perspective of legal ethics, the provision in Article 182 letter g of Act Number 7 of 2017 is not relevant since an ex-convict is deemed a person once involved in a conduct against norms of law and moral values; in terms of ethics, it could lead to bad consequences; and (2) in the perspective of legal ethics, the provision of Article 182 letter g of Act Number 7 of 2017 is irrelevant to correctional system as regulated in Act Number 12 of 1995 since the existence of both regulations seems to imply that the provision in Act Number 12 of 1995 is doubted. Keywords: legal certainty, ethics, ex-convict based on Decision by Constitutional Court Number 42/PUU/XIII/2015, Act Number 7 of 2017
PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA BAGI ANAK (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar) Juniar Kintam Priyastu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Juniar Kintam Priyastu, Dr. Nurini Aprilianda, SH., MHum., Eny Harjati SH., MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: juniarkintam@ymail.com   Abstrak Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pelaksanaan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda bagi anak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Untuk menjawab penelitian tersebut, digunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan 1) Pelaksanaan Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Bagi Anak ini diketahui belum berjalan efektif karena fakta pelaksanaannya masih belum memperhatikan kesejahteraan anak dan aparat penegak hukum hanya lebih mementingkan kepastian hukum saja. 2) Kendala dari pelaksanaan pelaksanaan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda bagi anak yaitu belum adanya Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur pelaksanaan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda bagi anak dan terbatasnya sarana prasarana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Pelatihan Kerja, Pengganti Pidana Denda   Abstract This research is aimed to understand and analyzing the implementation of job training as a replacement of fine penalty for children in accordance with Article 71 jo Article 78 of Law Number 11 Year 2012 concerning the Criminal Justice System of Children which is conducted at Class I of Blitar Special Children’s Development Institution. To answer this research, empirical legal research and sociological juridical approach are used. The results showed that 1) the implementation of job training as a replacement of fine penalty for children does not run effectively because the implementation does not consider child welfare and the officer only prioritize legal certainty. 2) The obstacles of the implementation of job training as a replacement of fine penalties for children, namely the Government Regulation that specifically regulates the implementation of job training as a replacement of fine penalty for children still does not exist and limited infrastructure in Class I of Blitar Special Children’s Development Institution Keywords: Criminal Justice System of Children, Job Training, Replacement of
PEMERIKSAAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Polres Kota Blitar) Diana Fatmawati Suwarno
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diana Fatmawati Suwarno, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Eny Harjati, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dianafatmawati12@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pemeriksaan saksi penyandang disabilitas terkhusus retardasi mental yang menjadi korban dalam tindak pidana pencabulan. Untuk menjawab penelitian tersebut, digunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan 1) pemeriksaan saksi penyandang disabilitas (retardasi mental) dalam tindak pidana pencabulan dilakukan beberapa tahapan, mulai dari tahap pelaporan/pengaduan dari pihak korban, tahap pemanggilan saksi, tahap pemeriksaan saksi di kantor Kepolisian Resort Kota Blitar sampai dengan pemeriksaan saksi di rumah yang didasarkan oleh alasan yang memungkinkan dan diperbolehkan oleh Undang-Undang, dan pemeriksaan saksi di depan muka persidangan sebagai suatu alat bukti yang sah. 2) hambatan dalam pemeriksaan saksi penyandang disabilitas (retardasi mental) yaitu penyampaian jawaban yang terbata-bata, bercerita terlalu panjang, tidak adanya pendampingan dari psikolog dan tidak adanya alat peraga. Sehingga ada beberapa upaya yang diusahakan dari pihak penyidik sebagai aparat yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap saksi penyandang disabilitas untuk mengatasi beberapa hambatan yang ada. Kata Kunci: Pemeriksaan Saksi, Penyandang Disabilitas, Tindak Pidana Pencabulan.   ABSTRACT This research is aimed to find out and analyse the investigation delivered to a witness with disability, especially with mental retardation, who is involved in a criminal case of molestation. Empirical juridical method was employed along with socio-juridical approach to answer the research problem. The research result reveals that 1) investigating a witness suffering from mental retardation over molestation is performed in several stages, ranging from report from the victim, sending witnesses in, investigating witnesses in Sub-Regional Police Department of Blitar, to investigating witnesses at his/her residence as long as it is allowed by law and investigating witnesses in court as a form of valid evidence. 2) The obstacles to investigation involve stammering, too long a story told by the witness, unavailability of a psychologist and necessary aid. Therefore, it is essential that several measures be taken to tackle those existing issues. Keywords: investigation of witnesses, disabled person, criminal case of molestation
KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Mohammad Azhar Tito Afifudin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mohammad Azhar Tito Afifudin, Ratih Dheviana Puru HT, SH., LLM, Syahrul Sajidin, SH., MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Azhartito666@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum pengaturan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja migran Indonesia pasca Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. kepastian hukum pengaturan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja migran Indonesia pasca Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 29tidak mencerminkan kepastian hukum jaminan sosial pekerja Indonesia. Sehingga wujud kepastian hukum denga dipastikannya dengan keberadaan Coordiation of Benefit (CoB). Untuk resiko yang termuat dalam jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintahan atau swasta. Manfaat koordnasi merupakan proses dua atau lebih penganggung yang menanggung orang yang sama untun benefit asuransi kesehatan yang sama. Kata Kunci: Kepastian hukum, jaminan sosial ketenagakerjaan, Pekerja Migran Indonesia  ABSTRACT This research is aimed to study the legal certainty regarding the regulation of social security for Indonesian migrant workers following Act Number 18 of 2017 concerning Protection for Indonesian Migrant Workers. The legal certainty concerning the case after Article 29 of Act Number 18 of 2017 took into effect does not reflect any legal certainty related to social security for Indonesian workers. Therefore, the manifestation of the legal certainty should be relevant to the existence of Coordination of Benefit (CoB). Referring to the risks stipulated in social security, Social Security Administrative Body (BPJS) for Workers can work in partnership with government institutions or private sectors. The coordination is intended for the process for two or more insurers responsible for the same persons under the same health insurance. Keywords: legal certainty, social security for workers, Indonesian migrant workers
KEKUATAN MENGIKAT KONTRAK POLITIK DALAM KAMPANYE PEMILIHAN CALON GUBERNUR (Studi Kontrak Politik Calon Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 dan Kontrak Politik Calon Gubernur DKI Jakarta 2017-2022) Zakia Nur Rasyida
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zakia Nur Rasyida, Ratih Dheviana Puru HT, SH., LL.M, Setiawan Wicaksono,S.H., M.Kn. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya zakianr@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan mengikat dari kontrak politik yang disepakati antara masyarakat dengan Calon Gubernur. Kontrak tersebut dibuat pada masa kampanye pemilihan Calon Gubernur sebagai janji-janji politik yang dituangkan dalam bentuk tertulis untuk dilaksanakan apabila nantinya terpilih. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisa substansi peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Serta menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan interpretasi gramatikal dan interpretasi analogis. Bahan hukum yang digunakan terdapat tiga macam, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kontrak politik tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana kontrak dalam kacamata perdata. Kontrak politik tidak memenuhi unsur-unsur perikatan maupun syarat sah perjanjian yang diatur menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Kontrak politik tidak dapat dilakukan gugatan wanprestasi selayaknya isi kontrak yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Kata Kunci: Kontrak politik; Perikatan; Perjanjian   ABSTRACT This research is aimed to find out the binding power of political contract agreed by people and a governor candidate. The contract was made during the political campaign over governor election regarding promises written in the contract and the promises are subject to implementation when one rules. This study is a normative juridical research intended to analyse the substance of legislation of the related issue supported by conceptual, statute, and case approaches. The data obtained was interpreted with grammatical and analogical methods. The materials studied involved primary, secondary, and tertiary data. The research result reveals that political contract is not binding, unlike the contract seen from the perspective of civil matter because political contract does not meet any legality or validity of an agreement as regulated in Article 1320 of Civil Code. Political contract does not hold any power where lawsuit over breach of contract can be submitted as in most agreements when one fails to meet his/her responsibility.   Keywords: political contract, contract, agreement

Page 234 of 563 | Total Record : 5629

 232   233   234   235   236 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue