cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 231   232   233   234   235 
ANALISIS YURIDIS UNSUR DENGAN RENCANA DALAM PASAL 340 KUHP TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 88/PID.B/2012/PN.TRK DAN PUTUSAN NOMOR 89/PID.B/2012/PN.TRK) Rafidah Mia Andina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rafidah Mia Andina, Alfons Zakaria S.H. LL.M., Fines Fatimah S.H. M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya andinaraf@gmail.com   ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis membahas terkait permasalahan unsur dengan rencana yang tidak dipertimbangkan hakim dalam Putusan Nomor 88/PID.B/2012/PN.TRK, sedangkan dalam Putusan Nomor 89/PID.B/2012/PN.TRK menyatakan bahwa terdapat skenario rencana pembunuhan. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan penjatuhan pidana yang sangat jauh. Dari hasil penelitian yang telah dianalisis penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 88/PID.B/2012/PN.TRK menjatuhkan putusan bebas karena tidak terbuktinya unsur sengaja. (2) Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 89/PID.B/2012/PN.TRK menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun karena terbukti tujuh unsur yang ada pada Pasal 365 ayat (4) KUHP, akan tetapi perbuatan terdakwa juga tidak memenuhi satu unsur yang ada pada Pasal 365 ayat (4) KUHP yaitu tidak terbuktinya unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. (3) Perbuatan kedua terdakwa berdasarkan kronologi kasus terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, akan tetapi hakim dalam Putusan Nomor 88/PID.B/2012/PN.TRK tidak mempertimbangkan adanya unsur dengan rencana, sehingga mengakibatkan hasil Putusan Nomor 88/PID.B/2012/PN.TRK dan Putusan Nomor 89/PID.B/2012/PN.TRK terjadi perbedaan yang signifikan meskipun kedua putusan tersebut merupakan satu kasus. Kata Kunci : Unsur Dengan Rencana, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Orang. ABSTRACT This research is aimed to discuss the matter of premeditation not considered by the judge in the Decision Number 88/PID.B/2012/PN.TRK, while the Decision Number 89/PID.B/2012/PN.TRK highlights that there is scenario in premeditated murder. This underlies two different types of punishment delivered. Based on the analysis of the research, this research is mainly focused on: (1) the basic consideration of the judge in the Decision Number 88/PID.B/2012/PN.TRK set the defendant free from all charges since no intentionality was found. (2) The Judge’s consideration in the Decision Number 89/PID.B/2012/PN.TRK to deliver fourteen years’ imprisonment since the seven points of matter in the Article 367 were relevant to the crime, but the crime committed failed to meet one element in Article 365 Paragraph (4) of Criminal Code in which it found no evidence that it was committed by two or more people teamed up. (3) The second attempt of crime based on the case chronology was proven, as regulated in Article 340 of Criminal Code, but the judge through the Decision Number 88/PID.B/2012/PN.TRK did not consider any element of premeditation. This situation has led to significant inconsistency in both the decisions. Keywords: premeditation matter, premeditated murder, theft accompanied with violence causing death of a person 
ANALISIS YURIDIS LARANGAN IMPOR HUAWEI DAN ZTE (ZHONG XING TELECOMMUNICATION EQUIPMENT COMPANY LIMITED) DARI CINA OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA MENURUT HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL Elgha Kusuma Mahardhika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elgha Kusuma Mahardhika, Dr. Sukarmi S.H., MHum., Dr. Hanif Nur WidhiyantiS.H., M.Hum.Fakultas Hukum, Universitas Brawijayaelghakusuma97@gmail.com ABSTRAKPenulis membahas terkait kasus larangan impor penyediaan layananjaringan 5G oleh Pemerintah Australia terhadap Huawei dan ZTE (Zhong XingTelecommunication Equipment Company Limited). Pemerintah Australiamengeluarkan kebijakan untuk melarang perusahaan penyedia layanantelekomunikasi Australia untuk membeli peralatan jaringan 5G dari “perusahaansubjek ekstradisi dari pemerintah luar negeri yang bertentangan dengan hukumAustralia.” Larangan tersebut tidak secara terang-terangan menyebut Huawei danZTE, namun kedua perusahaan tersebut diberitahu oleh pegawai pemerintahanAustralia terkait kebijakan larangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia.Dari hasil penelitian yang telah dianalisis oleh penulis, penulis menemukanjawaban terhadap rumusan masalah sebagai berikut: (1) Ditemukan tiga potensipelanggaran, dimana potensi pelanggaran prinsip Most Favoured Nation danprinsip Menahan Diri untuk Tidak Merugikan Negara Lain tergolong sebagaipotensi pelanggaran hukum ekonomi internasional publik, serta potensipelanggaran Perbuatan Melawan Hukum tergolong sebagai sebagai potensipelanggaran hukum ekonomi internasional privat. (2) Implikasi yuridis terhadaphukum ekonomi internasional publik ialah Security Exceptions dan keluar dariWTO, dengan upaya penyelesaian melalui: (a) konsultasi; (b) konsiliasi, jasa baik,dan mediasi; dan (c) pembentukan panel. Sedangkan untuk potensi pelanggaranhukum ekonomi internasional privat implikasi yuridisnya ialah ganti rugi, denganupaya penyelesaian berupa: (a) konsultasi, (b) arbitrase sebagaimana diatur dalamperjanjian bersangkutan, dan (c) diajukan ke arbitrase ICSID dan UNCITRAL.KataKunci: Larangan Impor, Hukum Ekonomi Internasional, Prinsip-prinsipHukum Ekonomi Internasional ABSTRACTThis research studies ban on import of 5G network services by AustralianGovernment against Huawei and ZTE (Zhong Xing TelecommunicationEquipment Company Limited). The government has issued the policy intended toban purchase of 5G coverage support devices by Australian telecommunicationservice providers from companies as extradition subject since this does notcomply with Australian law. It is true that it was not clearly mentioned that theban was addressed to Huawei and ZTE, but the two companies were informed byAustralian Government staff regarding the policy over the ban set by theAustralian Government.The research result reveals that (1) there are three potentials of violation,where the violation potential of the Most Favoured Nation principle and theprinciple to refrain from disadvantaging another state are categorised asviolation of public international economic law and the tort is categorised asviolation of private international economic law. (2) The juridical implication onpublic international economic law is Security Exceptions and it is not included inWTO, with the following attempts of settlement: (a) consultation; (b)conciliation, good service, and mediation; and (c) panel formation, while thejuridical implication of the potential of violation of private internationaleconomic law involves compensation, with the following attempts of settlement:(a) consultation, (b) arbitration as regulated in related agreement, and (c) isdelivered to ICSID and UNCITRAL arbitral tribunal.Keywords: Ban on Import, International Economic Law, The Principles ofInternational Economic Law
PENАFSIRАN HАKIM TERHАDАP BATASAN FRАSА “ISTRI TIDАK DАPАT MENJАLАNKАN KEWАJIBАN SEBАGАI ISTRI” PАDА PUTUSАN NOMOR 089/Pdt.G/2010/PА.GM DАN NOMOR 433/Pdt.G/2013/PА.LBT (PERSPEKTIF FIQIH) Nаbilа Аzzаhrа
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nаbilа Аzzаhrа, Dr. Rаchmi Sulistyаrini, SH., MH, Rumi Suwаrdiyаti,SH., M.Kn. Fаkultаs Hukum, Universitаs Brаwijаyа Emаil : аzzаhrа.nаbilаh30@gmаil.com ABSTRAK Penelitiаn ini bertujuаn untuk mengetаhui batasan mengenаi penаfsirаn Frаsа “istri tidаk dаpаt menjаlаnkаn kewаjibаnnyа sebаgаi istri” menurut pаrа hаkim, perspektif fiqih, perspektif Undаng-Undаng No 1 Tаhun 1974 tentаng Perkаwinаn, dаn menurut Kompilаsi Hukum Islаm. Аgаr kekаburаn dаn kekurаng jelаsаn dаri frаsа tersebut dаpаt diketаhui lebih jelаs mengenаi ketidаk dаpаtnyа istri dаlаm melаkukаn kewаjibаn yаng seperti аpа. Аdаpun jenis penelitiаn yаng digunаkаn penulis аdаlаh jenis penelitiаn normаtif dengаn metode penelitiаn yurisis normаtif yаng dilаkukаn dengаn suаtu prosedur ilmiаh untuk menemukаn kebenаrаn berdаsаrkаn logikа keilmuаn dаri sisi normаtifnyа yаng diobjeknyа аdаlаh hukum itu sendiri. Аnаlisis dаtа yаng digunаkаn penulis menggunаkаn metode Interpretаsi grаmаtikаl dengаn cаrа penjelаsаn yаng pаling sederhаnа untuk mengetаhui mаknа ketentuаn perаturаn perundаng-undаngаn dаn mengurаikаnnyа menurut bаhаsа, susuаn kаtа аtаu bunyi, аrti аtаu mаknа ketentuаn perаturаn perundаng-undаngаn dijelаskаn menurut bаhаsа sehаri-hаri yаng umum. Berdаsаrkаn hаsil penelitiаn ini mаkа dаpаt diketаhui bаhwа frаsа “istri tidаk dаpаt menjаlаnkаn kewаjibаn sebаgаi istri” mаsih belum jelаs mаksud dаri ketidаk dаpаtnyа seorаng istri dаlаm menjаlаnkаn kewаjibаnnyа. Kаtа Kunci: Penаfsirаn, istri, tidаk dаpаt menjаlаnkаn, kewаjibаn istri.   ABSTRACT This research is aimed to study the scope of phrase ‘wife fails to serve as a responsible wife’ based on the judge, the perspective of fiqih and Act Number 1 of 1974 concerning Marriage, and Islamic Law Compilation to clarify the murky definition regarding which responsibilities wives should have. This study is based on normative juridical method conducted based on scientific procedures employed to reveal truth based on logic of knowledge from the normative side where the law serves as object. The data was analysed based on grammatical interpretation with the simplest form of explanation to find out the provisions in legislation and the definition of the provisions of legislation and elaborate it in general structure of language. The study concludes that the scope of the phrase is not clearly defined and still questionable. Keywords: interpretation, fail to be responsible, wife’s responsibility.
ANALISIS SENGKETA PENUNTUTAN PENGEMBALIAN HAK GUNA USAHA TANAH PERKEBUNAN DARI KELOMPOK TANI REMAJA KEPADA PT. TASK III (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPIT NO.12/Pdt.G/2015/PN.Spt.) Herlinda Wati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Herlinda Wati, Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.H., M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : herlindaaira@gmail.com Abstrak Sengketa yang terjadi di Desa Simpur Kota Sampit Kalimantan Tengah, merupakan sengketa antara Kelompok Tani Remaja dengan PT.TASK III. Sengketa tersebut timbul karena Kelompok Tani Remaja merasa PT.TASK III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan kegiatan pada tanah perkebunan yang dianggap miliknya (kelompok tani remaja) tanpa diketahui oleh Kelompok Tani Remaja. Merasa dirugikan, Kelompok Tani Remaja menuntut penyelesaian konflik yang terjadi hingga memperoleh hak yang adil dari PT. TASK III. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Kelompok Tani Remaja dan PT.TASK III telah melalui proses musyawarah maupun mediasi akan tetapi tidak menemukan kata sepakat sehingga akhirnya kasus ini diselesaikan melalui jalur peradilan di Pengadilan Negeri Sampit. Namun, Putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa obyek tanah sengketa adalah milik PT.TASK III atas dasar Hak Guna Usaha yang didapatkan dari Pemerintah Daerah setempat. Dengan demikian, Kelompok Tani Remaja berada pada pihak yang kalah sehingga untuk mempertahankan tuntutannya Kelompok Tani Remaja mengajukan upaya Banding dan Kasasi hingga memperoleh hak yang adil dari PT. TASK III. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Hak Guna Usaha, Tanah Perkebunan Abstract The dispute that occurred in Simpur Village, Sampit Town, Central Borneo, was a dispute between “Remaja” Farmers Association and PT.TASK III. The dispute occurred because “Remaja” Farmers Association believed that PT.TASK III had breached the law by committing activities on the farming land believed as the belonging of the farmers association without the knowledge of the “Remaja” Farmers Association. Believing to be the party in damage, the “Remaja” Farmers Association demanded for a dispute settlement until gaining a fair distribution of right to exploit from PT.TASK III. To resolve the dispute, the “Remaja” Farmers Association and PT.TASK III had had deliberation and mediation, but it ended in a dead-end. Thus, the dispute was brought up to Sampit District Court to be resolved. Unfortunately, the judgment claimed that the object land of dispute belonged to PT.TASK III, based on the Right to Exploit they got from the local government. Therefore, the “Remaja” Farmers Association was the conquered party. Hence to maintain their demand, the “Remaja” Farmers Association filed an appellant until gaining fair distribution of right to exploit from PT.TASK III. Keywords : Dispute Settlement, Right of Exploit, Farming Land
SPLITSING PERKARA DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN BERSAMA SIPIL DAN MILITER (Studi di Oditurat Militer III-11 Surabaya) Rista Permatasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rista Permatasari, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Fines Fatimah, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Ristapermata_sari@yahoo.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan mekanisme Splitsing (Pemecahan) pada perkara pidana yang dilakukan bersama sipil dan militer, dan memperoleh pendapat terkait dengan alasan dilakukannya Splitsing (Pemecahan) perkara tersebut oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, dimana sesuai pada pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah diatur mengenai Acara Pemeriksaan Koneksitas untuk Perkara pidana yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan militer. selain itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Akibat Hukum dari Splitsing (Pemecahan) perkara terhadap Surat Dakwaan yang dibuat Oditur Militer. Metode pegambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada anggota Oditurat Militer III-11 Surabaya. Analisis Data menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan mekanisme Splitsing (Pemecahan) perkara pidana yang dilakukan bersama sipil dan militer adalah dikarenakan bentuk dari inisiatif Oditur Militer karena beberapa faktor, dan Akibat Hukum dari Pelaksaan Splitsing tersebut dapat mengakibatkan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum. Kata Kunci: Splitsing, Koneksitas, Sipil dan Militer. ABSTRACT This research is aimed to find out the implementation of the splitting (splitsing) mechanism over crime jointly committed by a civilian and a military person. Opinions concerning splitting over the case by the military prosecutors in military prosecutors Office III-11 (Oditurat Militer III-11) of Surabaya were also heard. Article 198 Paragraph (1) of Act Number 31 of 1997 concerning Military Court governs the inquiry procedure of interconnection for crime jointly committed by a civilian and a military person. Moreover, this research is also aimed to find out the legal consequence of splitsing in regards to indictment issued by the military prosecutors. The data was obtained from field observation in which interviews with military prosecutors from Oditurat Militer III-11 of Surabaya were conducted. The research result reveals that the splitsing was initiated by military prosecutors due to several factors, and the legal consequence of the splitsing could make the indictment invalid from the outset. Keywords: splitsing, interconnection, civil, military 
HAMBATAN PENYELESAIAN SENGKETA OLEH KREDITUR PASCA BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA PERJANJIAN KREDIT (Studi di Bank OCBC NISP Cabang Batam) Ratih Pusparani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ratih Pusparani, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn. e-mail : ratih.pusparanie97@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas Hambatan Penyelesaian Sengketa oleh Kreditur Pasca Berakhirnya Jangka Waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Pada Perjanjian Kredit (Studi Di Bank OCBC NISP Cabang Batam). Pilihan judul tersebut diambil berdasarkan adanya masalah dalam hal pelaksanaan pasca berakhirnya jangka waktu SKMHT pada Perjanjian Kredit di Bank OCBC NISP Cabang Batam. Dalam beberapa bulan terdapat masalah debitur yang tidak membuat SKMHT kembali, sehingga Kreditur tidak memiliki jaminan ketika SKMHT milik debitur telah gugur. Kreditur berusaha untuk menyelesaikan masalah atau sengketa terkait SKMHT tersebut akan tetapi ada hambatan yang membuat Kreditur terhambat untuk menyelesaikan masalah tersebut salah satunya adalah Debitur sulit untuk dihubungi kembali, kemudian biaya pembuatan SKMHT yang cukup mahal di Batam, proses roya yang belum terselesaikan, buku tanah yang hilang di Kantor Pertanahan. Metode penelitian penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris. Dari hasil penelitian tersebut, penulis memperoleh suatu kesimpulan dan jawaban bahwa Bank akan mencoba menyelesaikan masalah secara Non Litigasi atau negosiasi terlebih dahulu Bila upaya Non litigasi tersebut tidak tercapai maka Kreditur akan mengajukan Gugatan Perdata terkait Wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Kata Kunci: Hambatan, SKMHT, Perjanjian Kredit ABSTRACT This research discusses hindrance to dispute settlement by a creditor following expired term of Authorisation of Mortgage Right (hereinafter SKMHT) in loan agreement. The matter of this research started from the expiration of term in loan agreement in Bank OCBC NISP of branch office of Batam. After several months, it was found that the SKMHT was not returned, and the creditor held no security when the SKMHT went invalid. The creditor attempted to settle the dispute over the SKMHT but not without impeding factors. In this case, it was hard to contact the debtor. Other difficulties were that issuing the SKMHT was costly in Batam, that hypothec cancellation was unfinished, and that land deeds were misplaced in land office. This research employed empirical juridical method, and the research found that the bank would settle the dispute through non-litigation process. When this step fails to settle the issue, the creditor may sue the debtor by delivering the case to District Court over breach of contract. Keywords: hindrance, SKMHT, loan agreement
Implikasi Yuridis Penghentian Penyidikan Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Ditinjau Dari Pasal 109 KUHAP Agung Nugroho
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agung Nugroho, Alfons Zakaria, S.H., LL.M, Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan M.T. Haryono nomor 169 – Malang 65145 Telp ( 0341 ) 553989, Fax ( 0341 ) 566505 Email : agungnugz94@gmail.com  Abstrak Penelitian ini dimulai dari studi tentang Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE / 8 / VII / 2018 tentang Permohonan Peradilan Restoratif atas penyelesaian sengketa pidana, di mana pedoman disediakan untuk aparat kepolisian untuk menerapkan keadilan restoratif pada tahap menghentikan penyelidikan. Namun, penerapan keadilan restoratif berdasarkan Surat Edaran akan menimbulkan konflik norma. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode normatif, didukung oleh pendekatan patung. Bahan primer, sekunder, dan tersier dianalisis berdasarkan penelitian perpustakaan, yang melibatkan kutipan dari bahan yang tersedia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, melihat ke dalam Pasal 109 Prosedur Hukum Pidana dan penerbitan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE / 8 / VII / 2018 tentang Aplikasi Restorative Justrice atas penyelesaian sengketa pidana, konflik norma muncul antara dua peraturan dan ini bisa mencabut surat edaran dan surat itu tidak dapat diberlakukan untuk menghentikan penyelidikan. Namun, ketika penghentian penyelidikan didasarkan pada surat edaran, kesempatan untuk pra-sidang terbuka untuk pihak ketiga.Kata kunci: penghentian penyidikan, keadilan restoratif  Abstract This research started from the study of Circular Letter issued by the Head of Indonesian National Police Number SE/8/VII/2018 concerning Restorative Justice Application over criminal dispute settlement, in which guidlines were provided for police apparatuses to apply the restorative justice at the stage of ceasing the inquiry. However, the application of restorative justice based on Circular Letter will raise the conflict of norms. This research was conducted based on normative method, supported by statue approach. Primary, secondary, and tertiary materials were analysed based on library research, which involved citation from available materials. The study result reveals that, looking into Article 109 of Criminal Code Procedure and the issuance of Circular Letter of the Head of Indonesia National Police Number SE/8/VII/2018 concerning Restorative Justrice Application over criminal dispute settlement, conflict of norms arose between the two regulations and this could revoke the circular letter and the letter could not be enforced to cease the inquiry. However, when the ceased inquiry is based on the circular letter, a chance for pre-trial is open for the third party. Key words: ceased inquiry, restorative justice
KETERLIBATAN ANAK DALAM KEGIATAN KAMPANYE DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA) Sarah Student
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sarah Hasiani, Dr. Nurini Aprilianda, S.H.M.Hum, Herlin Wijayati, S.H.M.H.   Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Sarah_hasiani@yahoo.com   ABSTRAK Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita lindungi keberadaannya karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Konstitusi Indonesia dan konvensi Hak-hak anak mengatur telah mengatur mengenai hak asasi anak. Didalamnya, terdapat hak-hak anak yang dilindungi yaitu hak  untuk tetap hidup, bertumbuh, dan berkembang, hak untuk berpartisipasi, berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan yang mengancam kehidupan mereka dan diskriminasi. Perlindungan Anak adalah perlindungan terhadap bagian penting dalam kehidupan bermasyarakatan, berbangsa, dan bernegara, karena anak adalah penerus generasi bangsa yang diharapkan kehidupannya jauh lebih baik dari generasi saat ini Pasal 15 Huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap anak berhak untuk perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik (dalam hal ini kegiatan kampanye). Keterlibatan anak-anak di bawah umur  dalam kampanye politik, bertentangan   dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara khusus anak yang dimaksud  dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu  adalah anak yang belum memiliki hak pilih  dalam pemilu, yakni yang belum  berusia  17 tahun atau belum menikah. .  Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 248 kasus penyalahgunaan anak dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh partai politik Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2014. Permasalahan hukum yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam memberikan perlindungan bagi anak yang terlibat dalam kegiatan kampanye dan  hambatan apa yang dihadapi dan bagaimana upaya KPAI dalam memberikan perlindungan bagi anak yang terlibat dalam kegiatan kampanye. Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: Keterlibatan KPAI dalam kegiatan kampanye yang melibatkan anak 1) memberikan sosialisasi kepada masyarakat, penyelenggara Pemilu,partai politik, dan peserta Pemilu; 2) melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap keterlibatan anak dalam kegiatan kampanye; 3) evaluasi terhadap pelanggaran keterlibatan anak dalam kegiatan kampanye. Hambatan yang dihadapi KPAI: 1) struktur kelembagaan KPAI yang kurang memadai; 2) kurangnya SDM di tubuh KPAI dan KPAD; 3) isu perlindungan anak belum jadi perhatian yang  serius; 4) model kampanye masih memanfaatkan massa sebagai tolak ukur keberhasilan suatu kampanye; 5) tingkat kesadaran orangtua masih kurang. Kata Kunci: Anak, Perlindungan anak, Kampanye, Pemilu ABSTRACT Children are considered crucial part in society and in this country since they are the next generation expected to bring the country to a better life more than what the current generation can do. Article 15 letter a of Act Number 35 of 2014 concerning Child Protection states that every child has rights to protection from any political abuse (specifically from political campaigns). Involvement of manors in political campaigns violates Act Number 25 of 2014 concerning Child Protection. According to Indonesian Child Protection Commission, there are 248 cases over child abuse where children were involved in political campaigns by political parties of general election in 2014. The research problems observed are related to how Indonesian Child Protection Commission is involved in providing legal protection for children involved in political campaign, what impeding factors exist, and what measures are taken by the commission to provide the protection for children involved in the campaign. The research finds out that the Indonesian Child Protection Commission has spent time among society 1) giving further information on the related case, conducting general elections, approaching political parties, and voters; 2) supervising the involvement of children in political campaigns; 3) evaluating violation over the involvement of children in political campaigns. The impeding factors faced by the Indonesian Child Protection Commission involve: 1) inadequate structure of the commission; 2) lack of human resource in the commission and KPAD; 3) issues on child protection not receiving serious attention; 4) campaign model still referring to the number of campaign participants to decide the success of campaigns; 5) lack of parents’ awareness. Keywords: child, child protection, campaign, general election 
SIARAN LANGSUNG PROSES PERSIDANGAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PEMERIKSAAN SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM Putu Adhiyasa Mahendra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putu Adhiyasa Mahendra, Alfons Zakaria, S.H., LL.M, Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya putuam31@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ketidakjelasan makna persidangan terbuka untuk umum dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP apabila dikaitkan dengan siaran langsung proses persidangan melalui media elektronik. Hal tersebut terlihat dalam pengaturan yang berbeda pada persidangan Antasari Azhar dan Jessica Kumala Wongso yang disiarkan penuh melalui media elektronik sedangkan persidangan Setya Novanto dan beberapa kasus lainnya mendapatkan pembatasan untuk disiarkan secara langsung. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu pemeriksaan terbuka untuk umum dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP dapat diartikan juga disiarkan langsung melalui media elektronik. Kemudian pembatasan yang tepat untuk permasalahan siaran langsung proses persidangan melalui media elektronik meliputi tidak boleh berbuat gaduh selama persidangan, memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik, pembatasan siaran langsung pada tahap pembuktian, siaran langsung hanya pada kasus-kasus tertentu, dan pembatasan berdasarkan  penggolongan program siaran.Kata Kunci: Sidang terbuka untuk umum, siaran langsung, media elektronik ABSTRACT This research embarks from the ambiguity of intention of open court trial to public as in Article 153 Paragraph (3) of Criminal Code Procedure in connection to live broadcast of the trial on electronic media, where the trial of the cases of Antasari Azhar and Jessica Kumala Wongso were fully broadcast on electronic media while the live broadcast for the case of Setya Novanto and some other cases was restricted. This study was conducted based on normative method with statute and conceptual approach. The research result concludes that court trial open for public as in Article 153 Paragraph (3) of Criminal Code Procedure can be defined as the trial broadcast live on electronic media. The proper restriction should be addressed to rowdy courtroom and it should pay attention to journalistic principles; the restriction should take place when evidence is being presented in the trial; the restriction is applicable only on live broadcast for certain cases, and it should be made based on the category of broadcasting programs. Keywords: court trial open for public, live broadcast, electronic media 
TANGGUNG JAWAB BANK DALAM HAL PENYEBARLUASAN RAHASIA BANK OLEH MANTAN PEGAWAI Valentania Ratna Sari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Valentania Ratna Sari, Dr. Siti Hamidah, SH., MM., Shinta Puspita Sari, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: valentaniaratnasari@yahoo.com   ABSTRAK Penelitian ini di latar belakangi oleh tanggung jawab bank dalam hal penyebarluasan rahasia bank oleh mantan pegawai belum diatur secara jelas di dalam hukum positif Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran bagi pegawai aktif akan sangat mudah untuk menyelesaikannya dimana sudah diatur dengan jelas mengenai sanksi-sanksinya di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Namun, akan mengalami beberapa kesulitan untuk menyelesaikan sebuah kasus apabila yang melakukannya adalah mantan pegawai bank karena sanksi yang belum diatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji, mengidentifikasi dan menganalisis mengenai tanggung jawab bank dalam hal penyebarluasan rahasia bank oleh mantan pegawai dan untuk menjawab permasalahan tersebut maka metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan dari hasil penelitian, belum adanya aturan yang mengatur secara khusus bagaimana tanggung jawab bank dalam hal penyebarluasan rahasia bank oleh mantan pegawai, dimana mantan pegawai berpedoman pada tanggung jawab moralnya untuk memegаng teguh rаhаsiа bаnk berdаsаrkаn dengаn etikа profesi yаng аdа. Harus dibentuk suаtu perаturаn perundаng-undаngаn bаru yаng lebih khusus mengаtur tentаng ketentuаn hukum rаhаsiа bаnk bаgi mаntаn pegаwаi bаnk atau menambahkan aturan yang ada аgаr semаkin jelаs hаk dаn kewаjibаn mаntаn pegаwаi bаnk berkаitаn dengаn ketentuаn hukum rаhаsiа bаnk dаn аgаr memudаhkаn penyelesаiаn suаtu mаsаlаh yаng menyаngkut pelаnggаrаn ketentuаn rаhаsiа bаnk yаng dilаkukаn oleh mаntаn pegаwаi bаnk. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Rahasia Bank, Mantan Pegawai Bank. ABSTRACT This research is conducted based on the responsibility of a bank over bank’s confidentiality disseminated by a former banker, which has not been clearly regulated in Indonesian positive law. When the case involves an active bank employee, the dispute will be more easily settled according to Act Number 10 of 1998 concerning Banking. However, in several cases, there are issues to settle the problem when it involves an ex-banker due to the fact that the related sanctions have not been regulated yet. This research is aimed to study, identify, and analyse bank’s responsibility over the dissemination of confidential information by an ex-banker. To answer the problem, the author employed normative research method. The research result concludes that there has not been any specific regulation concerning bank’s responsibility over dissemination of bank’s confidential information committed by an ex-banker, in which an ex-former only clings on to his/her moral responsibility to keep confidential information of the bank based on professional ethics. It is imperative that a new legislation specifically concerning the legal provisions regarding bank’s confidential information in regards to an ex-banker be made and the existing regulation be improved for clearer obligations and rights of an ex-banker regarding the issue. This suggestion is also made to provide easier access to the settlement of the issue that involves an ex-banker. Keywords: responsibility, bank’s confidential, ex-banker. 

Page 233 of 563 | Total Record : 5629

 231   232   233   234   235 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue