cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 233   234   235   236   237 
PERALIHAN KEWAJIBAN MENANGGUNG UTANG PEWARIS YANG TELAH DIHUKUM SEBAGAI SEORANG KORUPTOR KEPADA AHLI WARISNYA Fahmi Widi Waspada
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fahmi Widi Waspada, Prof.Dr. Suhariningsih, SH., SU., Shanti Rizkawati, SH., MKn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl.MT.Haryono 169 Malang fahmiwidi2@gmail.com  ABSTRAK Perikatan secara normative lahir dari perjanjian dan undang-undang. Perjanjian utang piutang merupakan perikatan yang lahir dari perjanjianyang objeknya prestasi, namun perikatan yang lahir karena undang-undang juga mempunyai kewajiban dalam utang-piutang ketika ada perbuatan yang harus dilakukan dan kewajiban yang menghendakinya. Kewajiban yang berbentuk utang merupakan bagian dari harta peninggalan yang demi hukum beralih hak dan kewajibannya kepada ahli waris setelah kematian pewaris dalam waris perdata. Warisan berupa utang sebagai passiva harta peninggalan merupakan harta yang diwarisan kepada ahli waris yang dikenal dalam waris perdata. Putusan Pengadilan dari Tindak Pidana Korupsi (tipikor) dalam gugatan perbuatan melawan hukum terhadap ahli waris tipikor yang telah inkracht berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berperkara. Maka berkenaan pada utang dari arti luas sebagai perkatan yang lahir dari perjanjian atau undang-undang, dapatlah diinterpretasikan secara restriktif bahwa utang dari putusan pengadilan dapat diklasifikasikan sebagai utang yang lahir dari undang-undang. Sehingga, upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dengan gugatan perdata kepada ahli waris sebanyak harta hasil korupsi. Peralihan kewajiban menanggung utang pewaris didasarkan pada hak saisine yang demi hukum beralih kepada ahli warisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan peralihan kewajiban menanggung utang pewaris akibat uang pengganti diinterpretasikan utang dari perkara perdata yang telah inkracht karena kewajiban yang ditentutakan dalam rangkaian kalimat hukum yang ditentukan dalam undang-undang sesuai Pasal 1100 KUHPerdata. Ahli waris berkewajiban menanggung utang pewaris yang beban utangnya sejumlah harta hasil korupsi. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwasannya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagimana pendapat dari ahli hukum Samsuddin Nurseha yang menyatakan bahwa korupsi bukan hanya kejahatan kriminal biasa, melainkan sudah masuk kejahatan kemanusiaan. Sehingga dari penjelasan diatas menolak waris yang berlaku surut dan dapat menjadi optioanal tidak dapat dibenarkan untuk dilakukan. Kata kunci : Uang Pengganti, Pembagian Utang, Waris Perdata.   ABSTRACT Normative engagement stems from an agreement and law. Agreement under which debts are made comes from performance but the engagement made based on law also has something to do with debts when there is an act that has to be performed and the responsibility underlying it. The responsibility that takes debts is part of inheritance whose rights and obligations are legally transferred to an heir/heiress upon the death of testator in civil case regarding inheritance. The debts as passive asset left by testator are known in civil case of inheritance. Court decision over Criminal Corruption regarding the charge on tort against the heir/heiress charged for corruption that is declared inkracht is deemed a law for all parties concerned. Therefore, in term of debts in wider scope of definition as engagement stemming from an agreement or law, it can be interpreted restrictively that the debts based on court decision can be considered as debts made based on the law. Measures to return the money due to financial loss caused by corruption may be taken. The transfer of responsibility to bear the debt of the testator is based on saisine right that is legally passed to the inheritor. This research is based on empirical juridical method supported by socio-juridical approach. The research result reveals that the transfer of responsibility to bear the debts of the testator due to compensation is interpreted as debts from civil case that is declared inkracht because of the responsibility determined in legal sentences stipulated in Act Article 1100 of Civil Code. An heir/heiress is entitled to bear the debts of his/her testator in which the debts are equal to the amount of asset embezzled in corruption. Article 4 of Act Number 39 of 1999 concerning Human Rights explains that the right not to be charged based on applicable law can be excluded in terms of serious violation against human rights, which is categorised as a crime against human. The notion of Samsuddin Nurseha implies that corruption is not only a crime, but it threatens humanity. Therefore, rejecting inheritance stipulated in a written statement and optional is not acceptable to do. Keywords: compensation, debt distribution, inheritance
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT HAK EKONOMI DAN HAK MORAL ATAS KARYA SINEMATOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Dinda Famela
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinda Famela, Moch Zairul Alam, S.H., M.H, Ranitya Ganindha S.H. M.H Email : dindafamela11@yahoo.com  ABSTRAK Perkembangan teknologi dan akses internet memberikan kemudahan untuk mengakses apapun yang ingin dicari. Internet memberikan dampak positif juga memberikan dampak negative seperti pembajakan di situs online. Penggunaan Karya cipta tanpa izin tersebut melanggar hak pencipta khususnya pencipta karya sinematografi. Dan merugikan pencipta dikarenakan karyanya didistribusikan tanpa seizin pencipta untuk meraup keuntungan, apalagi pembuatan sinematografi mengeluarkan banyak dana. Permasalahan dari tulisan ini adalah perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi dan upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi pencipta karya sinematografi apabila digunakan tanpa seizin pencipta. Metode penulisan hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan melalui pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penulisan ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum yang di berikan pencipta karya sinematografi serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi si pencipta. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pengaturan mengenai karya sinematografi terdapat dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai hak ekslusif dimana hak eksklusif yang didapatkan pencipta adalah hak ekonomi dan hak moral. Pencipta harus lebih memberikan upaya perlindungan atas ciptaannya agar tidak mudah digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kata Kunci: hak cipta, hak ekonomi, hak moral, sinematografi,   ABSTRACT The development of technology and internet access makes it easy to access whatever you want to find. The internet has a positive impact and also has a negative impact such as piracy on online sites. The use of copyrighted works does not violate the rights of the creator, especially the creator of cinematographic works. And harming the creator because his work is distributed without the permission of the creator to make a profit, especially making cinematography costs a lot of money. The problem of this paper is the legal protection of the creators of cinematographic works and the efforts that can be made in protecting the creators of cinematographic works when used without the author's permission. The method of legal writing used is normative juridical research through the Legislation approach and case approach. This writing aims to understand the legal protection provided by the creator of cinematographic work and to know the efforts that can be made to protect the creator. The results of this study are the settings regarding cinematographic works contained in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright concerning exclusive rights where the exclusive rights obtained by the creator are economic rights and moral rights. The creator must provide more protection efforts for his creation so that it is not easily used by irresponsible parties.Keywords: copyright rights, legal protection, cinematography, economic rights, moral rights
ANALISIS YURIDIS DELIK ADAT GAMIA GAMANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL Rosa Intan Faradibha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rosa Intan Faradibha, Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya rosaintanfd@gmail.com  ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis membahas terkait pengaturan dan penyelesaian delik adat Gamia Gamana dengan hukum pidana nasional yang dianalisis dalam beberapa putusan yaitu Putusan No.199/Pid.Sus/2014/PN.Sgr, Putusan No.325/Pid.Sus/2013/PN.Sgr, Putusan No.691/Pid.Sus/2013/PN.Dps yang memutuskan mengenai perkara yang sama yaitu tindak pidana incest atau delik adat Gamia Gamana. Walaupun ketiganya memutuskan perkara yang sama namun sanksi yang dijatuhkan berbeda dikarenakan beberapa pertimbangan hakim salah satunya pertimbangan hukum adat yang dijatuhkan pada terdakwa. Dari hasil penelitian yang telah dianalisis penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu: (1)  Delik adat Gamia Gamana yang merupakan delik adat dapat dikenakan Pasal 76D jo Pasal 81 UU Perlindungan Anak dan pasal lain dalam KUHP yaitu Pasal 285 dan 287 KUHP namun pengaturan yang paling tepat dan unsur-unsurnya terpenuhi yaitu dalam Pasal 76D jo Pasal 81 UU Perlindungan Anak dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan antara subyek dan obyek yang merupakan ciri dari delik adat ini dan (2) Sanksi Adat yang dijatuhkan kepada pelaku delik adat Gamia Gamana secara tidak langsung dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa. Sanksi Adat secara tidak langsung mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana penjara sehingga terdakwa menerima sanksi yang lebih ringan. Eksistensi Hukum Adat dalam Hukum Nasional dapat mempengaruhi penerapannya dalam hukum pidana nasional yang berlaku. Kata Kunci: Gamia Gamana, Incest, Hukum Adat, Delik, Sedarah, Semenda   ABSTRACT This research discusses regulation and settlement of customary offense of Gamia Gamana based on national criminal law, in which Decision Number 199/Pid.Sus/2014/PN.Sgr, Decision Number 325/Pid.Sus/2013/PN.Sgr, Decision Number 691/Pid.Sus/2013/PN.Dps regarding the same crime of incest or customary offense of Gamia Gamana were studied. Despite the same decisions, the sanctions delivered were different due to the considerations of judges, especially related to the consideration of customary law delivered to the defendant. The research result leads to the following results: (1) the offense of Gamia Gamana is punishable by law based on Article 76D jo Article 81 of Act concerning Child Protection and Article 285 and 287 of Criminal Code. However, more relevant elements are in Article 76D jo Article 81 of Act concerning Child Protection due to family ties between a subject and an object, in which the ties meet the characteristic of customary offense, and (2) customary sanction imposed on the culprit of the Gamia Gamana can indirectly affect judges’ consideration and sanction imposed on the defendant. Customary sanction can indirectly affect jail sentence delivered, causing the defendant to receive more lenient punishment. The existence of customary law in national law could impact the application of existing national criminal law. Keywords: gamia gamana, incest, customary law, offense, sibling, related by marriage
MAKNA MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DALAM PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 265/PID.SUS/2017/PN.MTR. DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMO Alif Hartama Harahap
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nadhilla Prijanka Adryani, Alfons Zakaria, S.H., LL.M, Fines Fatimah, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya E-mail: alifharahap75@gmail.com   ABSTRAK Pada masa sekarang, kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Media elektronik  mempunyai peranan penting dalam hal berkomunikasi dan berbagi informasi, mulai dari mencari dan menyebarkan berita, ilmu pengetahuan, bahkan berkomunikasi di media sosial. Pasal 27 Ayat (1) Undaang-Undang ITE menjadi tameng bagi para korban Tindak Pidana kesusilaan melalui media elektronik. Pada tahun 2017  kasus di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat dimana seorang guru honorer SMA bernama Baiq Nuril dianggap mendistribusikan atau mentransmisikan rekaman pembicaraan yang bermuatan kesusilaan. Dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr Majelis Hakim berpendapat bahwa Baiq Nuril tidak terbukti melakukan penyebaran yang bermuatan kesusilaan tersebut, sehingga Baiq Nuril bebas dari tuduhan tersebut. Kemudian Penuntut Umum melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung yang dimana majelis hakim dalam putusannya Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang menyatakan Baiq Nuril bersalah karena dianggap mendistribusikan dan /atau mentransmisikan rekaman tersebut. Maka dari itu, penelitian ini membahas mengenai makna mendistribusikan dan /atau mentransmisikan yang tepat untuk kasus Baiq Nuril. Kata Kunci: Makna, Mendistibusikan, Mentransmisikan, Informasi Elektronik, Pelanggaran Kesusilaan   ABSTRACT These days, the development of information technology, electronic media, and globalisation apply to almost all facets of life. Electronic media has played a significant role in communication and information, ranging from obtaining and disseminating news, knowledge, to even communicating in social media. Article 27 Paragraph (1) of Act concerning Electronic Information and Transactions serve as protection for the victims of indecency through electronic media. Back in 2017, a hired teacher in a high school named Baiq Nuril in Mataram of West Nusa Tenggara was alleged to have transmitted a recorded talk containing indecency. In Decision Number 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, the panel of judges decided that there was no proof that Baiq Nuril committed any wrongdoing, and this decision set the concerned party free from the charge. Following the Decision, General Prosecutors appealed to Supreme Court that declared that Baiq Nuril was found guilty because the party was deemed to distribute and/or transmit the recording. From the situation, this research seeks into the relevant definition of distributing and/or transmitting in Baiq Nuril’s case. Keywords: definition, distribute, transmit, electronic information, criminal indecency
DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK MENETAPKAN PERBUATAN PENELANTARAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Wino Fajar Pradita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wino Fajar Pradita, Dr. Abdul Madjid, SH, M. Hum, Eny Harjati, SH, MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya winopradita@gmail.com   ABSTRAK Berbаgаi kendаlа dаlаm pengungkаpаn kаsus penelаntаrаn rumаh tаnggа ini menjаdi persoаlаn yаng cukup serius dаlаm hаl penegаkаn hukum terhаdаp Penаlаntаrаn dаlаm rumаh tаnggа. Tindаk pidаnа kekerаsаn ekonomi jikа dibаndingkаn dengаn tindаk pidаnа Kekerasan Dalam Rumah Tangga yаng lаin memiliki suаtu keunikаn tersendiri. Sehinggа dаlаm hаl pengungkаpаn penyidik hаrus lebih jeli dаlаm mencаri аlаt bukti dаn dаsаr pertimbаngаn dаlаm menetаpkаn аpаkаh suаtu tindаkаn itu termаsuk pidаnа kekerаsаn dаlаm rumаh tаnggа аtаukаh tidаk. Dаsаr yаng dijаdikаn penyidik dаlаm menetаpkаn suаtu tindаkаn penelаntаrаn dаlаm rumаh tаnggа аdаlаh penelаntаrаn yаng dilаkukаn oleh seorаng suаmi dengаn tidаk memenuhi kewаjibаnnyа untuk memberi nаfkаh terhаdаp istri dаn аnаk, penelаntаrаn аnаk oleh keduа orаngtuа yаng ditinggаlkаn tаnpа pemenuhаn kewаjibаn untuk memberi nаfkаh dаn melаksаnаkаn kewаjibаn sebаgаi orаngtuа. Bukti permulааn yаng digunаkаn sebаgаi bаhаn pertimbаngаn аdаlаh keterаngаn sаksi dаn penjelаsаn dаri sаksi аhli. Kendаlа yаng diаlаmi oleh penyidik dаlаm penаngаnаn tindаk pidаnа penelаntаrаn rumаh tаnggа аdаlаh pаdа sааt pengumpulаn аlаt bukti. Penyidik seringkаli kesulitаn kаrenа terkendаlа sаksi yаng kurаng kooperаtif dаn kendаlа di sumberdаyа mаnusiа di penyidik sendiri. Upаyа yаng dilаkukаn untuk mengаtаsi kendаlа sulitnyа pengumpulаn bukti-bukti penyidik biаsаnyа mendаtаngkаn sаksi аhli untuk melengkаpi аlаt bukti keterаngаn sаksi. Selаin itu untuk meningkаtkаn kаpаsitаs penyidik dilаkukаn dengаn cаrа mengаdаkаn pelаtihаn internаl terkаit penаngаnаn mаsаlаh penelаntаrаn rumаh tаnggа. Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Penyidik, Penelantaran, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga   ABSTRACT Some issues hampering investigation into the case of domestic neglect are present as serious problems faced in law enforcement in neglect-related case in households. Economic violence, in comparison to domestic violence, has its own uniqueness, and it requires an inquirer to more observantly garner evidence and to decide whether related act should be deemed the case of domestic violence. The main consideration of the inquirer to decide the case of domestic neglect is based on whether this neglect includes the condition where a husband fails to meet the needs of his wife and his child or where both parents fail to fulfil their responsibility to meet the needs of their child. Preliminary evidence that can be provided comes from testimonies of witnesses and expert witnesses. Garnering evidence by the inquirer commonly faces problem since witnesses sometimes are not fully cooperative and there is also an issue in the inquirer per se. Expert witnesses are commonly sent in to complete evidence gathered from witnesses’ testimonies. Internal Keywords: Enquirer’s main consideration, neglect, criminal violence
BENTUK PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA MALANG TERHADAP BANGUNAN MAL YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (Studi Implementasi Pasal 123 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung) Arba Hashfi Nur Afdi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arba Hashfi Nur Afdi, Dr. Shinta Hadiyanti, S.H., M.H., Dr. Istislam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: arbahashfi@gmail.com  Abstrak Skripsi ini dilatar belakangi oleh Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, Pasal 123 tentang kewenangan pemerintah Kota Malang dalam mengawasi bangunan gedung. Di Kota Malang, cukup banyak bangunan gedung khusunya mall yang belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi. Oleh karena itu pemerintah Kota Malang wajib mengawasi bangunan gedung mall tersebut yang belum memliki Sertifikat Laik Fungsi karena ditakutkan bangunan tersebut tidak memenuhi standart dan bisa memunculkan bahaya. Berdasarkan hal di atas, penulis mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang terhadap bangunan mall yang belum memliki Sertifikat Laik Fungsi, lalu yang kedua adalah bagaimana penerapan sanksi terhadap bangunan mall yang belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah masih kurangnya peran pemerintah Kota Malang untuk mengawasi bangunan mall tersebut dan belum tegasnya pemerintah Kota Malang dalam pemberian sanksi yang sudah ada. Kata kunci: Sertifikat Laik Fungsi, Mall, Cipta Karya Abstract This research was conducted in reference to the Local Regulation of Malang Number 1 of 2012 concerning Building, Article 123 concerning Local Government’s Authority to supervise building development. Several buildings, especially malls, are found without the Certificate of Building Proper Function. This issue has triggered government to keep watching the buildings without the certificate in case of failure in meeting the standards, which could lead to further hazard. Based on the issue, this research is mainly focused on the form of supervisory measure taken by the local government of Malang over mall buildings having no Certificate of building Proper Function and imposition of sanction on mall buildings with no Certificate of Building Proper Function. Empirical juridical research method and socio-juridical approach were employed. The research reveals that the involvement of the local government in terms of the supervision over the mall buildings is considered minimum and the sanctions have not assertively been imposed by the local government. Keywords: Certificate of Building Proper Function, mall, Cipta Karya
WUJUD PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB KERJA DARI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH ALIH DAYA KEPADA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH LAINNYA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX-2011) Ayu Imas Rizki Hanjaya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ayu Imas Rizki Hanjaya, Dr. Budi Santoso, SH., LLM., Ratih Dheviana Puru Hita, SH., LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  ABSTRAK Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pengalihan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh alih daya kepada perusahaan penyedia pekerja/buruh alih daya lainnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi wujud pengalihan tanggung jawab dan untuk menganalisis akibat hukum pengalihan tanggung jawab dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh alih daya kepada perusahaan penyedia lainnya. Jenis metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 yang dikembangkan dengan mencakup asas-asas hukum, teori-teori, norma hukum tertulis yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu wujud dari pengalihan tanggung jawab kerja dan implikasi pengalihan tanggung jawab kerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lainnya. Kata kunci: Wujud Pengalihan, Implikasi Pengalihan, Putusan Mahkamah Konstitusi   ABSTRACT This research is aimed to identify the form of work transfer and the legal consequence of the work transfer from one company providing labour service to another. Normative method was used in this research where the Constitutional Court Decision Number 27/PUU-IX/2011 was analysed, involving legal principles, legal theories, written norms regarding the issue studied. The result of this research obtained the form of the work transfer and its implication. Keywords: form of work transfer, implication of work transfer, constitutional court decision
AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN ANULASI DARI PENGADILAN GEREJAWI Maria Andrieta Praneswulan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maria Andrieta Praneswulan, Prof. Suhariningsih, SH., SU., Shanti Riskawati, SH., MKn Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya sayainimary@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Putusan Anulasi dari Pengadilan Gerejawi di Indonesia dan Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Berdasarkan Putusan Anulasi dari Pengadilan Gerejawi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan Analitis (Analytical Approach). Jenis dan sumber bahan hukum meliputi Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan library research. Perkаwinаn merupаkаn sаlаh sаtu bаgiаn dаri ibаdаt, corаk religiusitаs nаmpаk dаlаm ketentuan mengenаi syаrаt sаhnyа perkawinan. Konsekuensi yаng dihаrаpkаn dаri pemаknааn tersebut аdаlаh sedаri mulаinyа perkаwinаn, berlаngsungnyа, hinggа аpаbilа perkаwinаn berаkhir hаruslаh sesuаi dengаn hukum аgаmа аtаu setidаk-tidаknyа tidаk bertentаngаn dengаn hukum аgаmа, sehinggа perkаwinаn yаng merupаkаn sаlаh sаtu ibаdаt itu tidаk pudаr kesаkrаlаnnyа. Agama Kаtolik sendiri tidak mengenal adanya konsep perceraian, yang ada adalah pembatalan perkawinan atau yang disebut dengan Anulasi. Gerejа memiliki mekаnisme sendiri dаlаm mengаdili perkаrа terkait putusnya  perkawinan. Proses Anulasi hаnyа bisа dilаkukаn melаlui proses perdаtа dalam Pengadilan Gerejаwi. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengangkat rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana Kedudukan Putusan Anulasi oleh Pengadilan Gerejawi di Indonesia? 2) Apa akibat hukum berakhirnya perkawinan tanpa Putusan Anulasi yang dikeluarkan Pengadilan Gerejawi? Kata Kunci : Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Anulasi, Putusnya Perkawinan, Pengadilan Gerejawi, Tribunal Perkawinan   ABSTRAK This research is aimed to find out the position of Decision of Annulment made by an Ecclesiastical Court in Indonesia and its legal consequence of annulled marriage due to annulment made by the Ecclesiastical Court. Normative juridical methods were employed, supported by conceptual, statute, and analytical approaches. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data obtained from library research. Marriage is part of religious activity, symbolising religious characteristic, clearly reflected in the provisions regarding the valid requirement of marriage. The consequence of the definition is that the beginning of the marriage, during the marriage, or how the marriage ends must comply with religious rules or at least it should not violate the rules. From this understanding, it is expected that the marriage as a form of religious activity does not ruin the sacredness of the marriage. The Catholic do not recognise divorce, but the term commonly referred to is the cancellation of marriage or annulment. Churches have their own way to adjudicate cases regarding the marriage annulled. The process of annulment can only be enforced based on civil process in ecclesiastical courts. In reference to the above issue, this research is aimed to study the following research problems: 1) what is the position of Decision over Annulment by an Indonesian ecclesiastical court? 2) What is the legal consequence of ended marriage not based on the Decision of Annulment issued by an ecclesiastical court?  Keywords :  marriage, marriage annulment, annulment, Catholic marriage Decision, ecclesiastical court, marriage tribunal
PENERAPAN PASAL 4 ANGKA 5 TENTANG KELENGKAPAN PROSES PENDAFTARAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK OLEH ADVOKAT BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG NO 271/DJU/SK/PS01/4/2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERMA NO 3 TAHUN 2018 Satrio Haryo Yudanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Satrio Haryo Yudanto, M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn, Shanti Riskawati, SH., M.Kn Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya satriohyudanto@gmail.com  ABSTRAK Perkembangan hukum, baik pada skala nasional maupun global, dipengaruhi oleh perkembangan sains dan teknologi. Teknologi baru artinya muncul permasalahan-permasalahan baru. Kemajuan teknologi juga harus dibarengi dengan sumber daya manusia yang mumpuni agar teknologi dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya. Penerapan pasal 4 angka 5 tentang pengisian data pihak di berbagai daerah tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Di Surabaya contohnya penerapan sistem e-court masih belum efektif dengan ditemukannya pelanggaran-pelanggaran pada tahap pendaftaran perkara khususnya pada pengisian data pihak. Untuk menjawab permasalahan diatas peneliti memilih metode penelitian hukum empiris guna mengetahui hambatan dan upaya advokat dalam penerapan pasal 4 angka 5 tersebut dengan metode pendekatan penelitian kualitatif dimana peneliti turun langsung ke lapangan dan dimana fokus peneliti tertuju pada prilaku advokat sebagai pengguna terdaftar. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan : 1) Faktor yuridis yang terdapat pada pasal 4 angka 5 masih membingungkan yang menyebabkan adanya permasalahan dalam pendaftaran perkara secara elektronik. 2) Faktor ketidakpahaman advokat mengenai sistem e-court karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan juga menjadi penyebab adanya permasalahan dalam penerapan sistem e-court ini. Kata Kunci : Peraturan Mahkamah Agung, Pengacara, Teknologi   ABSTRACT Law develops along with science and technology either at national or global level, but emerging new technology offers issues. Therefore, the development of technology should occur hand in hand with competent human resource development to encourage the technology to run appropriately. However, the implementation of Article 4 point 5 concerning data entry in several regions has not run well. E-court system in Surabaya, for example, has not been well implemented regarding registration of cases where data has to be filled by the parties involved in a particular case. To give answer to the issue, this research employed empirical study to find out obstacles and to figure out measures taken by advocates in terms of implementation of Article 4 point 5. The research was also conducted based on qualitative approach which demands the research participant to directly get involved in the field, and it is mainly focused on the behaviour of the advocate as a registered user. The result of the study finds that the juridical factor in both Article 4 and 5 is not clear, leading to electronic case registration-related issue, and lack of information on how to work with e-court Keywords: Supreme Court Regulations, Lawyers, Technology
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BAHAN BAKAR MINYAK YANG DIBELI DARI POMPA BENSIN MINI (Studi Efektivitas Pasal 8 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Alamsyah Pratama Aji
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alamsyah Pratama Aji, Dr. Siti Hamidah S.H., M.M., Ranitya Ganindha S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : alamshah051@gmail.com  Abstrak Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai efektivitas dari pasal 8 ayat (1) huruf C UU Perlindungan Konsumen dalam kaitannya dengan kegiatan usaha jual beli BBM menggunakan pompa bensin mini yang ada di Kecamatan Lowokawaru Kota Malang, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penyaluran bahan bakar minyak yang belum dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat menyebabkan masyarakat berinisatif untuk melakukan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak. Penyaluran oleh masyarakat tersebut biasa dilakukan dengan menggunakan botol maupun menggunakan pompa bensin mini. UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagankan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan ukuran/takaran menurut hitungan yang sebenarnya. Kegiatan usaha jual beli BBM menggunakan pompa bensin mini yang ada di masyarakat dapat dikatakan tidak legal, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam UU Migas. Peralatan yang digunakan tersebut belum pernah dilakukan uji tera oleh badan metrologi. Sedangkan Dinas Perdagangan Kota Malang tidak dapat melakukan uji tera pada pompa bensin mini yang ada di Kota Malang dikarenakan belum adanya payung hukum yang mengatur. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Takaran, Bahan Bakar Minyak. Abstract This research is aimed to discuss the effectiveness of Article 8 Paragraph (1) letter C of Act concerning Consumer Protection in relation to Petrol retails run in mini service station located in the District of Lowokwaru Malang, supporting factors of the implementation of the law, and the impeding factors. Empirical juridical method and socio-juridical approach were employed. Limited central service stations that still fail to extend to certain regions have triggered people to initiate their own petrol retails to distribute petrol further. This distribution is usually facilitated with bottles or mini service stations. Act concerning Consumer Protection regulates that retailers are strongly forbidden to distribute goods and/or services not relevant to standard size/proportion as set. Petrol retails through mini service stations are deemed illegal, since this business practices fail to meet the requirement as regulated in Act concerning Oil and Gas. The tera test has never been conducted for the devices operated to sell the petrol due to the absence of legal protection that controls the regulation. Keywords: consumer protection, proportion, fuel

Page 235 of 563 | Total Record : 5629

 233   234   235   236   237 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue