cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 234   235   236   237   238 
PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PINJAMAN KREDIT ANDALAN MASYARAKAT (K.A.M) (Studi Di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunung Ringgit Kepanjen) May Relasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

May Relasari, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U, Shanti Riskawati, S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mrelasari@gmail.com  ABSTRAK Kredit saat ini menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat bahkan perusahaan juga membutuhkan kredit untuk menunjang kelancaran usaha atau kebutuhan berlebih dari perusahaan tersebut. Kredit mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang semakin banyak. Dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak debitur dan kreditur maka debitur sudah dapat meminjam sejumlah uang guna kebutuhan modal tambahan atau untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Bank sebagai pemberi kredit harus teliti sebelum menyalurkan kredit kepada masyarakat atau sebuah perusahaan. Karena semakin besarnya kebutuhan masyarakat maka semakin besar pula pengeluaran masyarakat itu. Tidak jarang terjadi kredit bermasalah bahkan kredit macet karena besarnya kebutuhan masyarakat dan kurangnya modal pinjaman yang diberikan oleh Bank atau itikad tidak baik dari debitur. Mutu kredit dalam perbankan digolongkan menjadi 4 bagian. Yaitu kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Apabila suatau kredit tersebut tergolong kedalam kredit kurang lancar dan kredit diragukan maka dilakukan penyelematan kredit, apabila kredit tersebut sudah tergolong kedalam kredit macet maka dilakukan penyelesaian kredit macet. Kata Kunci: Kredit, Kredit Macet, Penyelesaian Kredit  ABSTRACTLoan has been part of the need of the society or even of companies to back up their enterprises or their supplementary needs. Loan provision has helped meet increasing needs. Along with terms and conditions agreed by a debtor and a creditor, the debtor can borrow some amount of money to support additional capital needed on daily basis. Banks as loan providers have to carefully distribute their money given as loan to society or companies. The higher need of the society leads to higher expenses. This situation also leads to the potential of bad credit due to bad faith of the debtor. Credit quality is divided into four: performing, substandard, doubtful, and non-performing or bad credit. When credit is still categorised as substandard or doubtful, the credit needs to be secured. When the credit is considered as bad credit, resolution to this issue is required. Keywords: credit, bad credit, credit settlement
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE PADA PERKARA KARTEL DI INDONESIA M.Rizky Andika P.P.E
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M.Rizky Andika P.P.E., Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., Ranintya Ganindha, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya rizkyandika.34@gmail.com   ABSTRAK Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membuktikan kartel berpedoman pada alat bukti pada Pasal 42 UU Nomor 5 Tahun 1999. Di berbagai belahan dunia, berkembang pula upaya pembuktian melalui bukti-bukti tidak langsung (circumstantial evidence). Dаlаm hаl menerаpkаn penggunааn аlаt bukti tidаk lаngsung (indirect evidence), Hakim Mahkamah Agung mаsih belum memiliki kesаmааn аlаsаn yаng jelаs yаng dаpаt dijаdikаn stаndаr pedomаn penerаpаnnyа dаlаm hаl pembuktiаn kаrtel. Penelitian hukum ini membahas tentang konsistensi pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam penggunaan alat bukti tidak langsung (indirect evidence) pada perkara kartel di Indonesia dan bagaimana seharusnya penggunaan alat bukti tidak langsung (indirect evidence) oleh Hakim Mahkamah Agung) pada perkara kartel di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitik.  Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) Mahkamah Agung dalam memberikan putusan terhadap penggunaan alat bukti tidak langsung masih tidak konsisten karena masih belum diaturnya alat bukti tidak langsung sebagai alat bukti yang sah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan 2) Masih tidаk adanya dasar persepsi yаng sаmа yаng bisа digunаkаn sebagai pedoman dаlаm memutus perkаrа kаrtel dengаn menggunаkаn аlаt bukti tidаk lаngsung yаng berаkibаt inkonsistensi dаsаr pertimbаngаnnyа. Kata Kunci: Kartel, Indirect Evidence, Bukti Komunikasi, Bukti Ekonomi, Konsistensi, Mahkamah Agung   Abstract Business Competition Supervisory Commission (KPPU) argues that cartel complies with evidence regulated in Article 42 of Act Number 5 of 1999. In several cases, another sort of circumstantial evidence is also used. In terms of the use of indirect evidence, Supreme Court Judges do not present equal reasons as the standard of the implementation guidelines on which the evidence over cartel-related issues should be based. This legal research is aimed to discuss the consistence of Supreme Court Judges’ consideration in presenting indirect evidence in the matter in Indonesia and this research is also emphasised on how the indirect evidence is used by the Supreme Court Judges in the issues. To respond to the research problems, this research employed normative method along with statute, case, and analytical approaches. The research result concludes: 1) in terms of using indirect evidence, the decisions made by the judges are not consistent due to the absence of equal perception on which the guidelines for settling the dispute in the matter can be based, and this situation leads to the inconsistence in the base of the considerations, 2) There has not been any equal perception on which the settlement of the issue involving indirect evidence can be based. Keywords: cartel, indirect evidence, communication evidence, economic evidence, consistence, Supreme Court
CONSENT DECREE SEBAGAI SALAH SATU CARA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA ( Perbandingan dengan Negara Amerika Serikat) Muhammad Fadil Imaddudin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

CONSENT DECREE SEBAGAI SALAH SATU CARA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Perbandingan dengan Negara Amerika Serikat) M Fadil Imaddudin, Dr. Sukarmi, SH.,M.Hum., Moch. Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: fadilimaddudin@gmail.com  ABSTRAK Consent Decree adalah perjanjian yang disetujui para pihak (dalam penegakan hukum persaingan usaha adalah penegak hukum dengan terduga pelanggar) yang berisikan kesepakatan dari terduga untuk menghentikan dugaan pelanggarannya dan didalamnya terdapat campur tangan hakim sebagai perintah dari pengadilan, metode ini merupakan penyelesaian perkara di Amerika yang dilakukan diluar persidangan. Metode ini digunakan oleh Federal Trade Commission (FTC) dan Departement of Justice (DOJ) dalam penyelesaian perkara persaingan usaha. Metode consent decree dapat memberikan efisensi dalam hal SDM dan biaya serta dapat mempercepat penanganan kasus persaingan usaha. Penggunaan consent decree di Amerika telah menjadi suatu alat penegakan hukum persaingan usaha yang sangat penting. KPPU memiliki kendala-kendala yang membuat penegakan hukum persaingan usaha tidak maksimal. KPPU dapat menggunakan metode consent decree sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Saat ini KPPU memiliki metode menyerupai consent decree yang bernama Perubahan Perilaku yang diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019, namun dasar penggunaan metode tersebut masih belum diatur dalam undang-undang. Perubahan Perilaku  yang saat ini diatur dalam Perakom Nomor 1 Tahun 2019 memiliki perbedaan-perbedaan dengan consent decree. Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis mengkaji mengenai urgensi pengaturan consent decree di Indonesia kemudian membandingakan pengaturan dan analisis perbedaan antara consent decree dengan perubahan perilaku. Kata Kunci: Consent Decree, KPPU, Perubahan Perilaku   ABSTRACT Consent Decree is an agreement that is approved by the parties and in which there is a judge's interference as an order from the court, this method is a settlement of cases in America carried out outside the trial. This method is used by the Federal Trade Commission (FTC) and the Department of Justice (DOJ) in resolving business competition cases. The consent decree method can provide efficiency in terms of human resources and costs and can speed up the handling of cases of business competition. The use of consent decree in America has become a very important business competition law enforcement tool. The Business Competition Supervisory Commission as a business competition law enforcement agency has obstacles that make law enforcement of business competition not optimal. KPPU can use the consent decree method as a solution to the problems faced. At present KPPU has a consent decree-like method called Behavior Change. Behavior changes currently regulated in Perkom Number 1 of 2019 have differences with consent decree. Based on this matter, in this thesis the author examines what constitutes the urgency of the adoption of consent decree in Indonesia and then comparisons and consent decree analysis with behavioral changes.     Keywords: Consent Decree, KPPU, Behavior Change
HARMONISASI HUKUM PENGATURAN DATA PRIBADI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEPRIBADIAN (Kajian Dari Aspek Keperdataan) Martina Febyola Sihaloho
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Martina Febyola Sihaloho, Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya martinasihaloho@gmail.com   ABSTRAK Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana bentuk harmonisasi bentuk harmonisasi hukum pengaturan data pribadi sebagai upaya perlindungan hukum hak kepribadian serta bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap hak keribadian yang dilanggar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bahwa bentuk harmonisasi hukum peraturan perundang-undangan tentang data pribadi yaitu harmonisasi horizontal dengan diterapkan asas Lex Specialist Delogat legi Generalis yaitu penerapan harmonisasi horizontal guna membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai bentuk dan karakteristik khusus dan berbeda (sui generis) karena  aturan-aturan tersebut tersebar dan belum ada pada satu Undang-Undang, Indonesia belum memiliki aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan terkait informasi pribadi. sehingga diperlukan pengaturan khusus tersendiri mengenai perlindungan informasi pribadi guna menciptakan suatu kepastian hukum. Wujud perlindungan huku  terhadap hak yang dilanggar secara umum telah diatur dalam pasal 48 UU ITE terkait sanksi pidana penjara, pidana denda serta hak bagi seseorang yang dilanggar privasinya bisa melakukan gugatan perdata Kata Kunci: harmonisasi hukum, data pribadi, hak kepribadian   ABSTRACT This research is aimed to analyse the form of legal harmonisation in regulating personal data as a measure to provide legal protection for personality rights and to analyse the manifestation of the legal protection for personal rights that are violated. This is a normative juridical-based research employing conceptual, statute, and comparative approaches. The research result reveals that the legal harmonisation is related to horizontal harmonisation in which Lex Specialist Delogat legi Generalis principle is applied. This application is intended to form a regulation that comes with form and specific and different characteristics (sui generis) since the related regulation is spread and has not been stipulated in Act. Indonesia has not had any specific regulation governing protection concerning personal information. This indicates that an independent specific regulation concerning protection for personal information is required to provide legal certainty. The form of legal protection concerning the violated rights is generally governed in Article 48 of Act concerning Electronic Information and Transactions over jail sentences and fine. Moreover, those whose rights are violated may deliver a civil lawsuit. Keywords: legal harmonisation, personal data, personality rights
PELAKSANAAN DISKRESI GUBERNUR DKI JAKARTA TERKAIT PENUTUPAN JALAN JATIBARU TANAH ABANG DALAM PERSPEKTIF DAN PELAKSANAAN PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 (Studi Kasus Penutupan Jalan Jatibaru) Anggia Dwi Ananda Leo Dwi Ananda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu untuk memаhаmi dаn mengаnаlisis kesesuаiаn diskresi gubernur DKI Jаkаrtа dengаn Pаsаl 24 Undаng – Undаng Nomor 30 Tаhun 2014, serta mengetаhui fаktor kendаlа pаdа diskresi Gubernur DKI Jаkаrtа terkаit dengаn penutupаn jаlаn Jаtibаru dаn membuаt sebuаh solusi terkаit dengаn kendаlа yаng dihаdаpi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitiаn ini аkаn dilаksаnаkаn di Pemprov DKI Jаkаrtа, khususnyа pаdа kecаmаtаn Jаti Bаru kаrenа yаng mengаtur sertа mengetаhui аlаsаn yаng lebih jelаs terkаit dengаn pelаksаnааn diskresi tersebut yаitu Pemprov DKI jаkаrtа, sedаngkаn pihаk kepolisiаn Jаtibаru memiliki kontrol terhаdаp lаlu-lintаs setelаh аdаnyа pelаksаnааn diskresi tersebut. Аnаlisis dаtа menggаmbаrkаn pelаksаnааn dаn interpretаsi dаtа sehinggа menghаsilkаn kаseimpulаn-kesimpulаn tertentu. Teknik yаng аkаn digunаkаn dаlаm penelititаn ini аdаlаh dengаn deskriptif  аnаlisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mаsih аdаnyа ketidak sesuaian dengan konsep diskresi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 24 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014. Yaitu masih adanya sebuаh konflik kepentingаn, dаn diskresi Gubernur DKI Jakarta tersebut melаnggаr аtаu menyimpаng dengan beberapa ketentuan peraturan perundang - undangan lаinnyа seperti Undаng-Undаng Nomor 22 Tаhun 2009 tentаng Lаlu Lintаs dаn Аngkutаn Jаlаn, Perаturаn Pemerintаh Nomor 34 Tаhun 2006 tentаng Jаlаn, dаn Perаturаn Dаerаh DKI Jаkаrtа Nomor 8 Tаhun 2007 tentаng Ketertibаn Umum. Selаin itu, pаdа Pаsаl 46 аyаt (1) Perаturаn Dаerаh Nomor 5 Tаhun 2014 tentаng Trаnsportаsi yаng menyаtаkаn bаhwа Pemerintаh Dаerаh menyediаkаn fаsilitаs pejаlаn kаki yаng аmаn dаn nyаmаn di setiаp ruаs Jаlаn sesuаi dengаn Ketentuаn Perаturаn Perundаng-undаngаn. Berdasarkan itu, Diskresi Gubernur DKI Jakarta telah melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang – undangan. Kendаlа yаng terjаdi yаitu bаnyаknyа dаri berbаgаi pihаk seperti stаkeholder yаng merаsа rugi аkаn dibukаnyа sebuаh аkses PKL di Jаlаn Jаti Bаru, dengаn ditutupnyа sebuаh jаlаn Jаti Bаru, mаkа аkses lаlu lintаs аkаn menjаdi terhаmbаt, аktifitаs pejаlаn kаki terhаmbаt kаrenа diаmbil oleh pаrа pedаgаng kаki limа, sertа belum membuаt rаncаngаn induk jаngkа pаnjаng.Kata Kunci:  Diskresi, Penutupan Jalan, Tanah AbangABSTRACTThe objective of this research is to understand and analyse the relevance of the Jakarta Governor’s discretion to Article 24 of Act Number 30 of 2014, to find out impeding factors of the discretion in closing jalan Jatibaru, and to provide a solution to the issue. This research employed empirical juridical method and socio-juridical approach, conducted in Provincial Government of Jakarta, especially in the District of Jatibaru since Jakarta is in charge of regulating the discretion and is considered to be clearly aware of the discretion. The police of Jatibaru also hold control over traffic following the implementation of the discretion. Data analysis reveals the implementation and interpretation of the data, leading to a certain conclusion. The technique employed involves descriptive analysis. The research result reveals that there is irrelevance of the discretion concept to Article 24 of Act Number 30 of 2014, in which there is still conflict of interests, and the discretion violates other provisions of other legislations such as Act Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Road Transport, Government Regulation Number 34 of 2006 concerning Road, and Local Regulation of DKI Jakarta Number 8 of 2007 concerning Public Order. Moreover, Article 46 Paragraph (1) of Local Regulation Number 5 of 2014 concerning Transportation implies that the Local Government has provided safe spaces for pedestrians along roadsides according to Legislations. As a consequence, the discretion has violated several provisions in legislations. Several parties like stakeholders do not feel that the act of providing spaces for street hawkers along Jalan Jati Baru by closing Jalan Jati Baru benefits people; they argue that it hampers traffic, impedes pedestrians since street hawkers take the spaces, while relevant master plan has not been made.Keywords: discretion, street closedown, Tanah Abang
Penerapan Pasal 40 POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Mengenai Penyelesaian Pengaduan Pengguna Pembayaran Kredit Berbasis Fintech oleh Otoritas Jasa Keuangan Opi Lerionika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Opi Lerionika, Dr. Reka Dewantara, SH., MH., Diah Pawestri Maharani, SH., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: lerioniika@gmail.com ABSTRAK Era globalisasi saat ini memasuki era baru yaitu Era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan munculnya rekayasa intelegensia dan internet of thing. Financial technology salah satunya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Aturan tersebut berisi tentang pengaturan pinjam meminjam yang dilakukan secara online demi melindungi pihak-pihak yang terkait dalam pinjam meminjam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menarik rumusan masalah adalah (1) Bagaimana penerapan Pasal 40 POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) mengenai penyelesaian pengaduan pengguna pembayaran kredit berbasis Financial technology oleh Otoritas Jasa Keuangan, (2) Apa hambatan dan upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam Penerapan Pasal 40 POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) mengenai penyelesaian pengaduan pengguna pembayaran kredit berbasis financial technology oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Data diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang. PenyelesaianPenyelesaian pengaduan yang ditindak lanjuti oleh OJK akan berbeda antara platform ilegal dengan pengaduan dengan platform legal. Karena dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK. 01/2016 menyebutkan aturan yang mengatur pendaftaran, syarat, dan mekanisme pendaftaran platform di OJK dan memuat penyelesaian pengaduan apabila terjadi sengketa antara penyelenggara dengan pengguna. Mekanisme pengaduan pengguna di atur dalam peraturan lain yang terkait dengan penyelesaian sengketa pengguna fintech. Dalam beberapa peraturan tidak dijelaskan adanya legal standing untuk pihak diluar perjanjian. Peraturan menekankan bahwa yang dimaksud dengan pengguna yaitu pihak penyelenggara dan konsumen atau debitur. Pemerintah dengan Lembaga OJK dan lembaga lainnya dapat bekerjasama dalam hal pembuatan substansi hukum yang disesuaikan dengan perkembangan pada era Revolusi Industri 4.0 saat ini, struktur hukum yaitu lembaga terkait dapat menegakkan dan menjalankan kewajiban sesuai yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, serta adanya dukungan dari masyarakat baik dari pihak perusahaan yang berbasis fintech dan penggunanya, guna ikut meminimalisir adanya pelanggaran layanan keuangan dalam masyarakat. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Pengaduan, Peer to Perr Lending  ABTRACT Globalisation has entered a new era of 4.0 Industrial Revolution, marked by the emergence of intelligent engineering and Internet of thing. Financial technology is regulated in Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK. 01/2016 concerning Information and Technology-based Lending Services, where protection for parties involved in online-based loan process is encouraged. The above issue has led to the following research problems: (1) how is Article 40 of POJK No. 77/POJK.01/2016 concerning Information and Technology-based Lending Services in regards to settlement of dispute over grievance in financial technology-based loan implemented by Financial Services Authority? What are the impeding factors and the measures taken by the Financial Services Authority in the Implementation of Article 40 regarding the case?  This research was conducted based on empirical juridical methods, in which the data was obtained from Financial Services Authority of Malang city. The settlement in response to the grievance performed by the Financial Services Authority may be different between that settled through illegal platform and that through the legal one since the authority regulation mentioned earlier consists of the regulation dealing with registration, requirement, and mechanism required in the registration of platform in the financial authority. Moreover, the regulation is also concerning the settlement of grievance in case of disputes between the service providers and customers. The procedure of delivering grievance is also regulated in a different source regarding dispute settlement over fintech. In several regulations, however, legal standing for parties outside the agreement remains unexplained. The regulation emphasises that the user refers to service provider and the customer refers to debtor. The government, along with the Financial Authority Services and other bodies, can perform cooperative work to create substantial law relevant to the development of 4.0 industrial revolution era these days. Legal structure comprising related bodies could establish and perform their responsibilities that are mandatory according to the legislation. Moreover, participation coming from the society, either from the fintech-based companies and users, is also required to minimise any violation in the financial services among people. Keywords: dispute resolution , complaints , peer to peer lending
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NO. 111/PID.SUS/2017/PN.SAG TENTANG PEMIDANAAN PELAKU KEPEMILIKAN TANAMAN GANJA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS Sandi Permana Nugraha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sandi Permana Nugraha, Dr. Abdul Madjid, S.H., M.H., Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Permanasandy28@yahoo.com  ABSTRAK Narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, yang memiliki kandungan penurunan atau perubahan kesadaran bagi penggunanya. Di Indonesia sendiri penyalahgunaan narkotika yang sering kita jumpai adalah narkotika yang berbentuk tanaman yang biasa disebut dengan ganja. Penyalahgunaan ganja biasanya ditujukan pada generasi muda. Di Indonesia ada kasus yang sangat menarik untuk dibahas yang mana pelakunya bukan datang dari generasi muda, melainkan dari seorang pria paruh baya yang ingin mengobati istrinya yang sedang mengidap penyakit langka di Indonesia maupun di dunia. Penyakit istrinya adalah kista yang tumbuh di sumsum tulang belakang atau disebut juga dengan Syringomyelia. Fidelis Arie disini sudah mengupayakan berbagai macam cara agar istrinya tersebut dapat sembuh total dari penyakitnya. Namun, upaya Fidelis disini selalu menemui jalan yang terjal. Alhasil upaya terakhir yang dapat ia lakukan adalah dengan mencari informasi yang ada di internet dengan cara apa istrinya dapat sembuh dari penyakitnya tersebut dan yang ia dapatkan dari internet adalah pengobatan dengan menggunakan ekstrak ganja. Hasil akhir yang ia dapatkan atas perilakunya tersebut tertuang dalam Putusan No 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG, Majelis Hakim menyatakan Fidelis terbukti bersalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I dan divonis dalam pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Narkotika dan menghukum pidana penjara Fidelis dengan berdasarkan keadilan kemanusiaan dan bertujuan untuk memberikan pembelajaran. Kata kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Ganja, Pidana ABSTRACT Narcotics can be categorized as drug coming from plant or non-plant with substance that could affect or degrade consciousness of a person who consumes it. Cannabis is the most common drug abuse in young generation in Indonesia. However, this paper is focused more on exceptional case where a middle-aged man in Indonesia deliberately used cannabis to cure his wife developing a rare disease. In this case, his wife develops cyst in her bone marrow or known as Syringomyelia. Fidelis Arie had done several attempts to cure his wife’s disease although it ended up in vain. This desperation led him to seeking into medication that could help cure his wife, and surprisingly, the information he got from the internet led him to the use of cannabis extract as medicine. The last result concerning his act of using cannabis is stated in Decision Number 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG, and Fidelis was pleaded guilty since he was discovered illegally using narcotic type I and he was punished based on Article 116 Paragraph (2) of Act Number 35 of 2009 concerning Narcotic, and his punishment was delivered on the basis of delivering discipline according to justice which is aimed to deter the defendant. Keywords : narcotic abuse, cannabis, criminal  
KESESUAIAN PENGATURAN PEMBERIAN MANFAAT PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA SELAMA PENEMPATAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL Ismi Pratiwi Podungge
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ismi Pratiwi Podungge, Ratih Dheviana Puru HT, SH., LLM, Syahrul Sajidin, SH., M.H Fakulastas Hukum Universitas Brawijaya tiwipodungge@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengaturan pemberian manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di negara penempatan berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia dengan Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan dan melalui akses internet. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah intrepertatif sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan pemberian manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di negara penempatan sebagaimana di atur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia memiliki kesesuaian dengan 5 (lima) prinsip dari 9 (sembilan) prinsip yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004, yaitu Prinsip Kegotongroyongan, Prinsip Nirlaba, Prinsip Kepesertaan Wajib, Prinsip Dana Amanat, dan Prinsip Hasil Pengelolaan Dana. Kata Kunci : PMI, Jaminan Kecelakaan Kerja, Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial   ABSTRACT This research is aimed to study the relevance of the regulation concerning benefits gained from Insurance for Work Accident for Indonesian migrant workers during placement overseas according to the Regulation of the Ministry of Labours Number 18 of 2018 concerning Social Security for Indonesian Migrant Workers along with Social Security Enforcement Principles as regulated in Act Number 40 of 2004 concerning National Social Security System. Normative juridical method was employed along with statue and conceptual approaches. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data, all of which were obtained from literature review and the Internet, followed by data analysis based on systematic interpretation. The result reveals that the benefits given by Insurance of Work Accident for Indonesian Migrant Workers during their placement overseas, as regulated in Article 17 of Regulation of the Ministry of Labours Number 18 of 2018, is relevant to five out of nine principles regulated in Article 4 of Act concerning National Social Security System Number 40 of 2004: mutual work, non-profit, compulsory participation, trust-based fund, and fund management principles. Keywords: Indonesian Red Cross (PMI), Insurance for Work Accident, Social Security Enforcement Principles.
EFEKTIVITAS PASAL 2 HURUF B PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/PERMEN-KP/2016 TENTANG LARANGAN PENANGKAPAN DAN/ATAU PENGELUARAN LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus spp.) di Ivan Letsoin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ivan Letsoin, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-mail: letsoinivan93@gmail.com  Abstrak Penelitian ini difokuskan pada permasalahan  masih marak terjadinya Penangkapan baby lobster di Kabupaten Malang. Padahal dalam pasal 2 huruf b Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 penangkapan baby lobster tidak diperbolehkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknil pengumpulan data purposive sampling. Hasil penelitian ini adalah masih banyak penangkapan baby lobster sehingga pasal 2 huruf b Permen Kp Nomor 56 Tahun 2016 tidak efektif. Disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia di dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Kurangnya anggaran untuk melakukan pengawasan, penjatuhan sanksi pidana tidak pernah dilakukan hanya diberikan sanksi teguran dan peringatan. Kata kunci: Efektivitas hukum, Lobster, Indonesia, Kabupaten Malang   Abstract This study focuses on the problem of widespread occurrence of catching baby lobsters in Malang Regency. In fact, based on Article 2 letter b of Regulation of the Minister of Marine and Fisheries Number 56 of 2016, catching baby lobsters are prohibited. This research uses an empirical legal research method with a sociological juridical approach and purposive sampling as data collection techniques. The results of this study shows that there are still many baby lobsters were caught, so Article 2 letter b of Regulation of the Minister of Marine and Fisheries Number 56 of 2016 is not effective. It is because of lack of human resources in the Department of Marine and Fisheries of East Java Province, lack of budget to conduct supervision, the criminal sentencing never be executed and only be punished with administrative sanction. Keywords: Legal effectiveness, Lobster, Indonesia, Malang Regency
EFEKTIFITAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2009 PASAL 110 AYAT (4) TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API TERKAIT ADANYA KECELAKAAN DI PERLINTASAN KERETA API (STUDI DI WILAYAH KABUPATEN MALANG) Yosafat Holyseto Herdianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yosafat Holyseto Herdianto, Dr. Shinta Hadiyantina, SH., M.H. , Agus Yulianto, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yosafatholy1@gmail.com  ABSTRAK Pada skripsi ini mengankat tentang permasalahan efektifitas dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 110 Ayat (4) tentang lalu lintas dan angkutan kereta api. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang kereta api di lapangan yang masih belum adanya palang pintu di perlintasan sebidang kereta api. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Empiris. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena dilatar belakangi dengan adanya suatu kenyataan dilapangan terkait Perundang-Undangan yang terjadi berdampak kepada masyarakat disekitar. Dari hasil penelitian penulis memperoleh jawaban dari narasumber terkait masalah yang dirasakan dan yang membuat Perundang-Undangan terlihat tidak efektif adalah dari segi masyarakatnya sendiri bukan di karenakan dari segi Lebaga Negara atau Perundang-Undanganya yang tidak efektif. Kata Kunci: Peraturan Pemerintah, Dinas Perhubungan, Perlintasan Sebidang   ABSTRACT The research topic departs from accidents taking place at level crossings not equipped with gates. The research was conducted based on empirical juridical method. This research topic was considered due to the accidents that impact the society, and it concludes that, regarding the accidents, society seems to be the main cause of the ineffectiveness of the law made, not the state apparatuses or the legislation per se. Keywords: government regulation, department of transportation, level crossing

Page 236 of 563 | Total Record : 5629

 234   235   236   237   238 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue