cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 235   236   237   238   239 
PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PASAL 31 HURUF C PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 (Studi di Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem,Kabupaten Kediri) Firdaus Jonathan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firdaus Jonathan, Agus Yulianto, SH., MH., Lutfi Effendi, SH., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: frdaus jonathan@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini mengambil permasalahan mengenai: (1) Bagaimana pengawasab pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawratan Desa Karangrejo? (2) Apa kendala dan upaya dalam pengawasab pengelolaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Karangrejo?Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dengan teknik itu peneliti mengola data primer dan data sekunder hasil penelitian di lapang dibandingkan dengan peraturan perundang – undangan. Tahap terakhir adalah memberikan solusi dan mengambil kesimpulan. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah sebuah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD mempunyai fungsi sebagaimana yang diatur dalam. Kata Kunci: Pelaksanaan, Badan Permusyawaratan Desa   ABSTRACT This study takes the issue related to: (1) How is the supervision of village fund management by Karangrejo Village Consultative Body? (2) What are the obstacles and efforts in supervising the village fund management by the Karangrejo Village Consultative Body? The author used an empirical legal method with a sociological juridical approach. This study uses qualitative descriptive research as a technique of data analysis. By using this technique, the author uses primary and secondary data from the results of field studies, comparing with legislations. The last step is to provide solutions and draw conclusions. The Village Consultative Body is an institution for realizing democracy in order to implement village governance. The Village Consultative Body has a function which is stipulated in Article 31 of Permendagri Number 110 of 2016 to discuss and agree on Draft Village Regulation along with the Village Head; obtain and share their aspirations of the Village community; and supervise the performance of the Village Head. The implementation of village government in Karangrejo village, Ngasem Sub-district, Kediri Regency related to the functions of the Village Consultative Body as supervisor of village fund management in the context of supervision of village head performance still cannot be implemented well. Based on the that problem, the author raised a research entitled Supervision of Village Fund Management Conducted by Village Consultative Body in Implementing Article 31 letter c of Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 110 of 2016 on Village Consultative Body Keywords: Supervision of Village Fund Management, Village Consultative Body
PENYIDIKAN TERHADAP PEREDARAN GELAP NARKOTIKA “TEMBAKAU GORILLA” MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009 DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2017 (Studi di Badan Narkotika Nasional Pusat) Nur’Aini Nur’Aini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nur’Aini, Dr. Ismail Navianto, SH.,MH., Eny Harjati, SH.,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: nuri.javaad@yahoo.com  ABSTRAK Tembakau Gorilla merupakan jenis NPS (New Psychoactive Subtances) yang berbentuk seperti tembakau pada umumnya atau sudah dikemas dalam bentuk lintingan rokok yang cara pemakaiannya seperti pemakaian rokok pada umumnya yang setelah dihisap memberikan efek halusinogen yang menyebabkan badan terasa kaku seakan ditindih oleh seekor Gorilla, tertawa terbahak-bahak, perasaan euforia yang berlebihan dan efek halusinogen lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017, maka Tembakau Gorilla masuk ke dalam Narkotika Golongan I yang penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan hanya untuk kepentingan ilmu  pengetahuan dan teknologi. Penyidikan terhadap perdagangan tembakau gorilla melalui media sosial menjadikan masalah tersendiri yang membutuhkan perhatian dan strategi khusus bagi aparat penegak hukum khususnya Badan Narkotika Nasional dalam memberantas perdagangan tembakau gorilla melalui media sosial Instagram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis serta menggunakan teknik pengumpulan data purposive sampling dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi penyelidikan dan penyidikan serta menganalisis kendala-kendala dalam mengungkap peredaran gelap narkotika jenis tembakau gorilla melalui media sosial Instagram yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan fungsi dan tugas dalam pemberantasan kejahatan Narkotika yang upaya-upaya serta kendala-kendala dalam penanganan kasus adalah berbeda dengan penanganan kasus Narkotika pada umumnya. Strategi penyidikan dari Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu untuk menghentikan dan/atau memberantas kejahatan Narkotika terkait NPS (New Psychoactive Subtances) di Indonesia yang peredarannya melalui media online. Kata Kunci: Penyidikan, Peredaran Gelap, Tembakau Gorilla   ABSTRACT Tobacco with the brand Gorilla is categorised into New Psychoactive Substances (NPS). It looks like tobacco in general or packed in cigarette shape. This type of cigarette is smoked like other common cigarettes, but it gives hallucinogenic effect after smoking where the smoker feels stiff like carrying a gorilla on his/her shoulder, laugh out loud; it gives excessive euphoria effect and other hallucinogenic symptoms. In reference to Health Minister Number 2 of 2017, tobacco Gorilla is categorised into narcotic type I whose distribution can only be performed by certain pharmacies to certain science centres and only aimed for science and technology. The probe into the case of this tobacco traded on social media deserves attention and special strategies for law enforcers, especially for Indonesian National Narcotics Agency to eradicate this tobacco trade on Instagram. This research employed empirical legal method and socio-juridical approach, in which the data was collected based on purposive sampling technique, followed by qualitative-descriptive analysis method. This research is aimed to analyse the strategy of the investigation and enquiry into the case and to analyse impeding factors to reveal illegal tobacco dealing on social media like Instagram under the authority of Indonesian National Narcotics Agency to run functions and tasks to eradicate drug crime, where the solution and measures taken are different from what is taken to tackle general drug issues. The strategy proposed by the agency is expected to stop and/or eradicate drug crime especially the New Psychoactive Substances in Indonesia and its distribution on online media. Keywords: enquiry, illegal drug distribution, Tembakau Gorill
Kepastian Hukum Sanksi Kepada Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Indonesia (Analisis Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal) Beatriz Debora Simanjuntak
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Beatriz Debora Simanjuntak, Dr. Siti Hamidah, S.H.,M.M., Shinta Puspita Sari, S.H.,M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya bea_debora@yahoo.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendekripsikan, dan menganalisis Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Dikarenakan Pasal 4 telah diundangkan, maka Pasal 4 bersifat dwigenrecht (memaksa) dan tentunya harus memiliki sanksi bagi produk yang tidak bersertifikat halal. Namun pada kenyataannya, tidak terdapat peraturan mengenai sanksi dari Pasal 4 UUJPH. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Sanksi Yang Berkepastian Hukum Terhadap Produk Yang Tidak Bersertifikat Halal di Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan perbandingan guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, terdapat 3 sanksi yang dapat diterapkan yaitu, sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Kata Kunci : Kepastian Hukum, Sanksi, Sertifikat Halal   ABSTRACT This research is aimed to identify, describe, and analyse Article 4 of Act Number 33 of 2014 concerning Guarantee of Halal Products: “the products received, distributed, and traded within Indonesia must be halal certified.” Since Article 4 is stipulated, this is deemed dwigenrecht (forcing) and, thus, it can impose sanction on products not provided with halal certificate. However, there is no regulation regarding the sanction in Article 4 of Act concerning Guarantee of Halal Products. The research problem is mainly aimed to study what sanction with legal certainty is to be imposed on products with no halal certificate in Indonesia. Normative juridical method with statute and comparative approaches was employed. From the study, it is found that there are three sanctions that can be applied: administrative, civil, and criminal sanctions. Keywords: legal certainty, sanction, halal certificate
TINJUAN YURIDIS PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM OPERASI MILITER SELAIN PERANG DILUAR YURISDIKSI NASIONAL Rizqi Bekti Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rizqi Bekti Pratama, Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D., Nurdin, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya rizqibektu@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis pasal 7 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dimana pasal tersebut menjelaskan tentang Operasi Militer Selain Perang, tetapi dalam pasal tersebut tidak dijelaskan tentang pengaturan kewenangan wilayah OMSP. OMSP memiliki beberapa kegiatan yang memang sudah diatur dalam perjanjian-perjanjian antar pihak yang menjelaskan tugas pokok dan kegiatan OMSP di luar yurisdiksi nasional, tetapi dalam hal mendesak aturan perundang-undangan negara Indonesia tidak mengatur secara detail mengenai kewenangan dari OMSP sendiri. Ketidakjelasan dari aturan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana kewenangan dan penerapan OMSP di luar yurisiksi nasional bagi beberapa pihak. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang mengacu pada norma-norma yang berlaku. Penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kewenangan yang diatur oleh undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia tentang OMSP diluar yurisdiksi nasional, dimana untuk tindakan OMSP memerlukan persetujuan Panglima TNI dan Keputusan Presiden yang disetujui oleh DPR, terutama untuk OMSP yang melakukan kontak senjata dan berhubungan dengan organisasi lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan TNI dala melakukan OMSP diluar yurisdiksi nasional karena tidak diatur dalam Undang-undang No, 34 Tahun 2004. Mengetahui kurangnya peraturan yang mengakomodir tentang kewenangan wilayah OMSP dalam hukum nasional, perlu dilakukannya tambahan untuk kajian kewenangan wilayah OMSP bagi TNI dalam hukum nasional. Kata kunci: OMSP diluar Yurisdiksi Nasional, Tentara Nasional Indonesia   ABSTRACT This research studies juridical review of Article 7 of Act Number 34 of 2004 concerning Indonesian Armed Forces, where the law explains military operations other than war but does not include details on authorities over territory where military operations other than war (hereinafter MOOTW) take place. The military operations deal with several activities regulated in agreements for parties, which is aimed to elaborate the main tasks and activities of MOOTW outside national jurisdiction. However, certain regulations in Indonesia still do not include any details on authorities of the MOOTW per se. This lack of clarity raises a question over authorities and implementation of MOOTW outside national jurisdiction for several parties. This is a normative research employing statute approach that refers to existing norms, in which it is based on legal studies. This research is basically aimed to find out the authorities regulated in Act Number 34 of 2004 concerning Indonesian Armed Forces regarding MOOTW outside national jurisdiction, in which all activities of MOOTW require the approval of Indonesian Armed Forces Commander and Presidential Decree approved by the House of Representatives (DPR), especially for MOOTW involving exchanging fire and related to other organisations. This research is also intended to seek into the authorities of Indonesian National Forces to conduct MOOTW outside national jurisdiction because it is not regulated in Act Number 34 of 2004. Since the authorities of MOOTW in the territory of national law are not well accommodated, it is important that the study on authorities of the MOTW within the national law territory for Indonesian Armed Forces be extended. Keywords: MOOTW outside national jurisdiction, Indonesian Armed Forces
UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH NARAPIDANA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang) Noorliza Maulidya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Noorliza Maulidya, Dr. Ismail Navianto, SH., MH., Fines Fatimah, SH., MH. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya lizamaulidya.nm@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh Lembaga Permasyarakatan Klas 1 Malang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh narapidana di dalam lapas. Bahwasanya, masih terdapat tindakan penyalahgunaan narkotika dalam berbagai modus yang dilakukan oleh narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang memandang hukum sebagai fenomena sosial. Penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa upaya dan penanggulangan aparat lembaga pemasyarakatan dalam mencegah penyelundupan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang adalah: melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, dan yang paling penting yaitu dilakukan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan narapidana oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu lembaga pemasyarakatan menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat kepada narapidana yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkotika berdasarkan Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Kendala yang dialami oleh aparat lembaga pemasyarakatan dalam mencegah penyelundupan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang adalah: Sarana dan prasarana, Mutu dan jumlah SDM aparat lapas yang kurang memadai. Kata kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Penyalahgunaan Narkotika   ABSTRACT This research is aimed to identify measures taken by Department of Corrections Class 1 in Malang to prevent narcotic abuse among inmates behind bars. In reality, drug offenders are still found among inmates in the Department of Corrections class 1 Malang. This is an empirical research with socio-juridical approach where law is seen as a social phenomenon, and this is addressed to study the existing phenomenon according to legal studies. The research reveals that preventive action can be performed by every element, and most importantly, the department of corrections is mainly responsible for preventing drug offenders behind bars. Moreover, repressive action can be performed by imposing severe sanction on inmates dealing with the drug behind bars based on Regulation of Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 concerning Public Order in Department of Corrections and State Detention House. However, poor facilities and infrastructure and lack of human resource required in the department are considered as the main issues hampering the prevention against drug smuggling into the Department of Corrections. Keywords: department of corrections, inmate, narcotic abuse
ANALISIS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PENYELENGGARAAN IZIN USAHA TOKO MODERN MINIMARKET DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA Revina Ariandini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Revina Ariandini,  Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya revinaariandinis@gmail.com  ABSTRAK Dalam proses pengaturan tentu saja tidak dapat hanya memperhatikan beberapa aspek saja, khsusnya mengenai kegiatan usaha. Di dalam melakukan kegiatan usaha tidak dapat dipungkiri akan terjadinya persaingan, dan bahkan ada kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Dan dengan adanya Komisi Persaingan Usaha ini sebagai bukti bahwa di Indonesia memiliki kepedulian yang cukup aka terjadinya persaingan usaha yang sehat. Dan bahkan produk hukum yang dikeluarkan oleh Komisi Persaingan Usaha ini pun dapat dijadikan sebagai landasan analisa suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan/ Rancangan Peraturan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan/ Peraturan Kebijakan di Sektor Ekonomi. Prinsip yang ada pada persaingan usaha pun tidak luput dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan kesesuaian dengan persaingan usaha yang sehat. Selain itu peraturan yang lebih tinggi yaitu Praturan Presiden selanjut Kementrian Perdagangan pun juga turur mengatur bagaimana terjadinya suatu kegiatan usaha. Dan sudah semestinya peraturan yang berada pada dibawah tingakatan selanjutnya turut mengikuti peraturaan atau menyesuaikan dengan peraturan diatasnya, dan di sesuaikan dengan keadaan di wilayanya. Kata Kunci: Usaha Toko Modern Minimarket, Usaha Pasar Tradisional, Penataan dan Penyelenggaraan, Persaingan Usaha   ABSTRACT In the regulatory process, of course, one cannot only pay attention to a number of aspects, especially regarding business activities. In conducting business activities there is no denying that competition will occur, and there is even the possibility of unfair competition. And with the existence of this Business Competition Commission as evidence that in Indonesia has a concern that there will be enough fair business competition. And even the legal products issued by the Business Competition Commission can be used as a basis for analyzing a Draft Legislation / Draft Regulations on Policies or Regulations / Regulations / Regulations in the Economic Sector. The principles that exist in business competition are also not escaped can be used as material for consideration of conformity with fair business competition. Besides the higher regulations, namely the Presidential Regulation, the Ministry of Trade also regulates how business activities occur. And the rules that should be under the next level should also follow regulations or adjust to the rules above, and be adjusted to the conditions in the region. Keywords: Modern Minimarket Shop Business, Traditional Market Business, Structuring and Administration, Business Competition
HAMBATAN PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN PINJAMAN KOPERASI (Studi di Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya) Ringgit Aprimitha Kresnanienalla
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ringgit Aprimitha Kresnanienalla, Warkum Sumitro, S.H., M.H, Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ringgitnggit@yahoo.co.id   ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai Hambatan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pinjaman Koperasi di Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi karena dalam pemberian pinjaman di Koperasi Setia bhakti Wanita Surabaya belum optimal dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian pinjaman. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman koperasi, menganalisis hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman koperasi, serta menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman koperasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa di Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya dalam pelaksanaanya dalam pemberian pinjaman telah menerapkan prinsip kehati-hatian, akan tetapi pada kenyataanya di lapangan belum semuanya berjalan dengan baik. Sebab adanya hambatan dalam pelaksanaan dalam pemberian pinjaman koperasi yaitu peraturan mengenai prinsip kehati-hatian kurang lengkap, petugas koperasi mengabaiakan persyaratan, anggota koperasi yang melakukan pinjaman memberikan data yang kurang sesuai. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu pembuatan SOP koperasi yang lebih tegas dan jelas, memberikan pengarahan dan pembinaan kepada petugas survey dan calon peminjam, perlunya pengawasan yang lebih terhadap petugas survey dalam melaksanakan survey dan analisis data calon peminjam, dan calon peminjam diharap dapat bekerjasama dengan baik dengan pihak koperasi dengan memberikan data-data yang sesuai dan akurat. Kata kunci: Prinsip Kehati-hatian, Koperasi, Pemberian Pinjaman   ABSTRACT The title of this research embarks from loan provision by Koperasi Setia Bhakti Wanita in Surabaya, where the implementation is not optimal especially in terms of applying precautionary principle in giving lending service. This research seeks to analyse the implementation of precautionary principle of the cooperative in providing loan, to analyse impeding factors in the implementation of the principle, and to analyse measures taken to settle the impeding factors in the implementation of the principle. The research found out that precautionary principle was implemented but it was not fully appropriate due to several factors that hampered the implementation, such as the fact that it was not implemented accordingly, the negligence of requirement by the cooperative, and irrelevant personal data of the cooperative members. As a reference to those impeding factors, standard operational procedure needs to be precisely and assertively reinforced. Moreover, more training also needs to be delivered for surveyors and applicants of the cooperative members; more control over the work of surveyors need to be delivered; the applicants are expected to be cooperative, in which personal data given must be relevant and accurate. Keywords: precautionary principle, cooperative, loan service
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang) Rivaldhy Cahya Laskar Mahardhika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rivaldhy Cahya laskar Mahardhika, Dr. Herman Suryokumoro, SH., M.S., Lutfi Effendi, SH., M.Hum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya rivaldhycahya@gmail.com  ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang isinya adalah setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran, khususnya bagi penduduk yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, melalui pendekatan sosiologis dengan cara mewawancarai beberapa sampel dari seluruh populasi penelitian yakni penduduk di wilayah Kabupaten Malang, pejabat dari instansi berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Serta penulis menganalisis hal tersebut dengan peraturan yang terkait yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil penelitian, hingga tahun 2017 masih banyak penduduk Kabupaten Malang yang belum mempunyai akta kelahiran, padahal sudah dilakukan sosialisasi dan diberi fasilitas oleh Dispendukcapil agar memudahkan penduduk yang akan mencatatkan kelahiran. Kata Kunci : Efektivitas, Pelaksanaan, Pencatatan Kelahiran.   ABSTRACT This research is aimed to find out the extent of the effectiveness of implementation of Article 27 Paragraph 1 of Act Number 24 of 2013 concerning Amandement to Act Number 23 of 2006 concerning Population Administration suggesting that birth must be reported to local authority in the regency of Malang within 60 days after birth. This research employed empirical method through sociological approach conducted by interviewing several samples from total research population in Malang Regency and officials of Population and Civil Registry Office in Malang Regency. The issues was analysed by referring to Presidental Regulation Number 25 of 2008 and Act Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The research reveals that several people do not have birth certificate up to the year of 2017 in Malang Regency despite emcouragement given to society and the facilities provided by Population and Civil Registry Office. Keywords: effectiveness, implementation, birth registration
IMPLEMENTASI PASAL 44 HURUF D PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK DENGAN PENGGUNAAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI (Studi di Dinas Perh Mochamad Bian Chaidir Rusli
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mochamad Bian Chaidir Rusli, Arif Zainudin, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, SH., M.HumFakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAKPasal 44 huruf D yang berbunyi “perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), wajib; mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai dengan golongannya.” Pada kenyataannya sebagian besar pengemudi transportasi online hanya memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) kendaraan bermotor perseorangan dan tidak memiliki SIM kendaraan bermotor Umum. Permasalahan dalam penelitian ini terkait implementasi Pasal 44 huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek terkait penggunaan aplikasi berbasis tekonologi informasi di Kota Malang, dan kendala dalam implementasi Pasal 44 huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tersebut agar dapat berjalan dengan efisien, khususnya di kalangan pengemudi taksi online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yuridis sosiologis, data primer berupa wawancara dengan pengemudi dan pemilik perusahaan jasa taksi online di Kota Malang serta data sekunder berupa dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, notulensi, risalah, perjanjian dan lain – lain yang berhubungan dengan ketentuan Pasal 44 huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang, serta dianalisis dengan teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis guna menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 44 huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek terkait penggunaan aplikasi berbasis tekonologi informasi di Kota Malang khususnya terhadap status kepemilikan SIM A Umum adalah dengan memenuhi syarat umur dan syarat administrasi untuk mendapatkan SIM A Umum. Hambatan yang terjadi adalah tidak adanya aturan hukum yang menunjang keberlakuan dari taksi online, tidak adanya koordinasi dengan pihak kepolisian dalam pengawasan yang dilakukan terhadap transportasi online, dan banyaknya penyedia jasa transportasi online yang berstatus sebagai perusahaan penyedia aplikasi bukan sebagai perusahaan transportasi. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah menghimbau pengemudi taksi online dengan mengganti dan mengantongi status SIM A golongan umum, melakukan sosialisasi dan seminar-seminar, sosialisasi dan seminar ini dimaksudkan agar mendorong konsumen untuk memahami hak dan kewajiban para driver online, dan dengan melakukan himbauan kepada penyedia jasa transportasi online yang masih berstatus sebagai perusahaan penyedia aplikasi untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan transportasi. Kata kunci: angkutan orang, kendaraan bermotor, teknologi  ABSTRACT Article 44 letter D implies that owners of public transports as intended in Article 37 Paragraph (1) are required to hire drivers with driver’s licence according to its type. However, online-based transport drivers only hold general driver’s licence, not the public transport driver’s licence. This research looks into the implementation of Article 44 letter d of Regulation of Indonesian Transportation Ministry Number 108 of 2017 concerning For-people Motorised Land Transports not categorised in Designated Route Transports with Technology-based Application in Malang and the impeding factors in the implementation of Article 44 letter d of the Regulation of Indonesian Ministry of Transportation Number 108 of 2017, expected that the implantation can be efficiently enforced especially among online taxi drivers. This research employed normative-juridical method and socio-juridical approach. The primary data was obtained from interviews with drivers and online taxi owners in Malang, while the secondary data was from documents consisting of archives, reports, minutes, agreements, and others related to the provisions in Article 44 letter d of Ministry Regulation Number 108 of 2017. The data was analysed based on legal descriptive analysis to find out the problems. The research result concludes that in reference to Article 108 of 2017, an applicant can be granted driver’s licence type A General when he/she meets age and administrative requirement. The impeding issue is that there is not law supporting the existence of online taxi, no police coordination to supervise online transport, and the fact that several online-based transport providers hold the status as application providers, not transport providers. Moreover, Online transport providers with their status as application providers should also be encouraged to transfer their status to transport providers.Keywords: people motorised land transport, technology
EFEKTIVITAS PASAL 13 AYAT 1 DAN 2 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 13 TAHUN 2017 (Studi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang) Rizky Arif Firmansyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rizky Arif Firmansyah, M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn, Shanti Riskawati, S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email:arif.firmansyah2067@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang efektivitas Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Di dalam pelaksanaan efektivitas tersebut, penulis akan melihat bagaimana Badan Pertanahan Nasional melaksanakan salah satu fungsi untuk pencatatan blokir dan sita. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis Kata Kunci: Blokir, Efektivitas, Badan Pertanahan Nasional   ABSTRACT This study discusses about the effectiveness of Article 13 paragraph (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Number 13 of 2017 concerning Procedures for Blocking and Seizure. In implementing this effectiveness, the author will look at how the National Land Agency performs one of the functions for blocking and seizureregistry. This study applies an empirical legal research using a descriptive analytical approach Keywords: Blocking, Effectiveness, National Land Agency

Page 237 of 563 | Total Record : 5629

 235   236   237   238   239 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue