cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 293   294   295   296   297 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DALAM PELAKSANAAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SERTA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN BOJONEGORO (Studi di Bagian SDA Setda Kabu Nur Ely Zulfy Umala
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nur Ely Zulfy Umala, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Agus Yulianto, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505 Email : elyzulfy24@gmail.com ABSTRAK Penerapan asas otonomi daerah dalam menyelenggarakan kebijakan Pemerintah Daerah menjadi peran utama untuk mencapai suatu keberhasilan. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah khususnya minyak dan gas bumi, yang memberikan kontribusi untuk peningkatan perekonomian, adanya kontraktor dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tentunya memberikan dampak positif dan negatif. Untuk mengatasi dampak negatif dari kegaitan tersebut maka perusahaan wajib melakukan program tanggung jawab sosial. terkait dengan dasar melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang telah diatur dalam pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten Bojonegoro. Melihat ketentuan tersebut penulis tertaik untuk melakukan penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten Bojonegoro, selain itu mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan guna mengurangi hambatan yang terjadi sehingga dapat memeberikan manfaat dalam melaksanakan peraturan tersebut. Kata Kunci : Pelaksanaan Peraturan Daerah, Minyak dan Gas Bumi. ABSTRACT The implementation of regional autonomy principle in organizing the Regional Government policy is a key to success. Bojonegoro regency is one of the regions which is rich natural resource especially natural oi and gas which contribute to the development in economy. The presence of contractors in natural oil and gas negative effects, the company must do corporate social responsibility related to 22 of Bojonegoro Regional Regulation number 23 year 2011 on the acceleration of regional economic growth in the activities of natural oil ang gas exploration, exploitation, and processing in Bojonegoro regency. Therefore, this research was focused in analiyzing the implementation of Bojonegoro Regional regulation number 23 year 2011 on the acceleration of Bojonegoro Regional Regulation number 23 year 2011 on the acceleration of regional economic growth in the activities of natural oil and gas exploration, exploitation, and processing in Bojonegoro regency. Besides, this research also tired to investigate the obstacles encountered and solution offered in the enactment of the regulation with the purpose of providing more benefits. Keywords : the enactement of regional regulation, natural oil and gas.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN MALANG ) Firman Sumantri Era Ramadhan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firman Sumantri Era Ramadhan, Prof. Masruchin Ruba’I, SH., MS., Dr. Lucky Endrawati, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : firmansumantriera@gmail.com ABSTRAK Artikel ilmiah ini membahas tentang perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada dasarnya, aturan mengenai kewajiban penyidik kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan surat penetapan perintah perlindungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataannya penyidik kepolisian hanya memberikan perlindungan sementara terhadap korban dan tidak pernah mengajukan surat penetepan perintah perlidunngan ke pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta menganalisis akibat hukum bagi penyidik kepolisian yang tidak memberikan perlindungan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau dapat dijadikan referensi dalam bidang hukum pidana terkait perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlidungan yang seharusnya diberikan oleh penyidik kepolisian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi kepolisian supaya dalam pelaksanaan perlindungan dapat maksimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Surat Penetepan Perintah Perlindungan Pengadilan. ABSTRACT This scientific article discusses the legal protection for victims of domestic violence based on the appointment letter of protection command from the Court. Basically, the rules regarding the obligation of the police investigator to provide protection for victims of domestic violence which is either temporary or based on the appointment letter of protection orders have been regulated in Act no. 23 of 2004 on the Demolition of domestic violence. However, based on the results of research, the police investigators only give a temporary protection for the victim and never filed an appointment letter of protection command to the Court. Based on that, as the author of this study, I will identify and analyse the mechanisms of legal protection for victims of domestic violence which are examined through the rules or regulations that exists in Indonesia, as well as analyzing the legal consequences for police investigators who does not provide necessary protection for the victims. The results of this research are expected to give a contribute to a fundamental thinking or it can be used as a reference in the field of criminal law related to legal protection for victims of domestic violence, as well as provide precise understanding to societies about the protection which is should be given by the police investigators for the victims of domestic violence. This research can also be used as a reference for the Police Department so that the implementation of actual protection can be given to the maximum according to the existing regulations. Keyword: Legal Protection, Victim, Domestic Violence, Court’s Appointment Letter of Protection Command.
ANALISA YURIDIS ARTICLE 54 PARAGRAPH (1) C UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION TENTANG PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN TERIKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA YANG BERLAKU DI INDONESIA Yurliza Ikhwana Astuti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yurliza Ikhwana Astuti,  Dr. Prija Djatmika, S.H.,M.H.,  Ardi Ferdian, S.H.,M.,Kn.   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: yurlizaikhwana04@gmail.com Abstrak   Penelitian ini membahas dan menganalisis secara yuridis tentang article 54 paragraph (1) c dalam United Nation Convention Against Corruption 2003, mengenai Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam rangka melawan serta memberantas tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan dengan motif ekonomi, yang dari hari ke hari makin banyak ragam serta motif didalamnya. Dimana Indonesia telah meratifikasi dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption 2003. Namun, walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tahun 2003 ini selama lebih kurang 8 tahun, belum adanya peraturan khusus terkait Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan. Masih saja dalam Naskah Rancangan Undang-Undang dari tahun 2012. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dirumuskan adalah, apa implikasi yuridis (akibat hukum) dengan berlakunya article 54 paragraph (1) c United Nation Convention Against Corruption 2003 dalam sistem hukum pidana di Indonesia; serta bagaimana perbandingan hukum dengan sistem hukum pidana negara lain yang sudah memberlakukan perampasan aset tanpa pemidanaan di negaranya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya Indonesia sebagai Negara Pihak yang telah meratifikasi United Nation Convention Against Corruption 2003 sudah seharusnya menerapkan prisip good faith, dengan melakukan penerapan dari isi/substansi United Nation Convention Against Corruption 2003. Serta, dengan adanya perbandingan antar negara yang telah memiliki peraturan khusus terkait berlakunya article 54 paragraph (1) c United Nation Convention Against Corruption 2003, terlihat bahwa Indonesia memiliki regulasi yang tidak memperlihatkan pentingnya dari penjatuhan pidana terkait Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dan kerugian negara yang dialami dari suatu tindak pidana korupsi belum dapat dikembalikan dengan baik.   ABSTRACT JURIDICAL ANALYSIS ON ARTICLE 54 PARAGRAPH (1) C OF UNITED NATION CONVENTION AGAINTS CORRUPTION ON THE NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE APPLICABLE IN INDONESIA YurlizaIkhwanaAstuti,  Dr. PrijaDjatmika, S.H.,M.H.,  ArdiFerdian, S.H.,M.,Kn.   Faculty of LawUniversitasBrawijaya Email: yurlizaikhwana04@gmail.com Abstract   This research juridically discussed and analyzed article 54 paragraph (1) c of United Nation Convention Against Corruption 2003, on the non-conviction based asset forfeiture in order to fight against and eradicate corruption which is a crime with the motive of economy with other more new motives. Indonesia has been ratified Law number 7 year 2006 on the ratification of United Nation Convention against Corruption 2003. Although Indonesia has ratified the United Nation Convention year 2003 for around 8 years, it does not have specific regulation concerning non-conviction based asset forfeiture as it is only contained in drafts of Bill from 2012. Therefore, the research problems formulated were what is the juridical implcation resulted from the enactment ofarticle 54 paragraph (1) c United Nation Convention Against Corruption 2003 in crime legal system in Indonesia; and how is the law applied in Indonesia compared to that of the law in other states appliying the non-conviction based asset forfeiture. The results of the study show that Indonesia as the state ratifying the United Nation Convention against Corruption 2003 is supposed to apply the principle of good faith by implementing the substance of the United Nation Convention against Corruption 2003. Besides, the compared to the states which have special regulation related to the enactment of article 54 paragraph (1) c United Nation Convention against Corruption 2003 indicates that Indonesia does not have regulation that emphasize the importance of sanction related to the non-conviction based asset forfeiture and the loss suffered by the state due to corruption has not been restored well.
TINJAUAN YURIDIS PASAL 7 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG ELEKTRONIK DAN JASA ATAS PELANGGARAN TANGGUNG JAWAB GARANSI OLEH PERUSAHAAN DI INDONESIA DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 Raden Pratiwi Anugrah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Raden Pratiwi Anugrah, Dr. Yuliati,SH, L L.M., Yenni Eta Widyanti, SH, M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: pratiwianugrah@gmail.com ABSTRAK Sejalan dengan berkembangnya zaman, kebutuhan manusia semakin hari semakin beragam, kebutuhan manusia terhadap barang-barang yang menjadi pemenuhan hidupnya membuat perkembangan dibidang perindustrian,perdagangan dan pelayanan jasa semakin pesat. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan banyak diproduksi berbagai macam variasi barang dan juga jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas yang terdapat adanya suatu klaim atau garansi yang dimana itu adalah hak seorang konsumen apabila membeli suatu barang dan jasa yang dipilihnya. Dizaman globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah dapat memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa untuk dapat melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan jasa yang akan ditawarkan menjadi beragam baik produksi dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dimana disini kedudukan konsumen itu sangat dijunjung tinggi dan konsumen itu harus dilindungi, karena seringkali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat daripada pelaku usaha, sehingga banyaknya konsumen yang tidak perduli dengan hak-haknya dikarenakan mereka tidak mengetahui secara jelas bahwasanya hak mereka dilindungi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang dimana kewajiban pelaku usaha yang baik ditujukkan dalam Pasal 7. Dan terdapatnya juga suatu kekaburan hukum karena dalam pasal tersebut garansi tidak diatur secara jelas dan spesifik sehingga di jelaskan secara jelas dalam.   JURIDICAL REVIEW ON ARTICLE 7 OF LAW NUMBER 8 YEAR 1999 ON CONSUMER PROTECTION ON LECTRONIC GOODS AND SERVICE AGAINTS THE VIOLATION OF GUARANTEE LIABILITY BY THE COMPANY Raden Pratiwi Anugrah, Dr. Yuliati,SH, L L.M., Yenni Eta Widyanti, SH, M.Hum. Faculty of Law Universitas Brawijaya Email: pratiwianugrah@gmail.com ABSTRACT Along with the development, human needs vary and increase that improve the development in the aspects of industry, trade, and service. It is obvious as nowadays there are so many varieties of goods and service that come with guarantee which becomes the right of the consumer upon buying the goods or service he prefers. Globalization and free trade suported by the advancement in technology has made the goods and service trnasaction reaching accross the boundaries of nations so that the goods and service on trade are both the products of domestic and overseas. Consumers position is respected and consumers must be protected because oftentime they are powerless against a stronger businessmen. Consequently, many consumers do not realize that they are protected by Law number 8 year 1999 and good businessmen are regulated under article 7. However there is legal uncertainty because the article does not specifically mention about guarantee. As a result, guarantee is regulated under the Minister of Industry and Trade’ Decree  number 547/MPP/Kep/7/2002 and has been renewed in the regulation of the minister of Trade number 19/MDAG/PER/5/2009 on the regristration of guarantee manual. However, many sellers still commit tort in transaction. Article 8 year 1999 as it provides protection for consumer. Government also need to socialize article 7 so that businessmen will become aware of the consequences from the violation they commit.
URGENSI MAJELIS KODE ETIK GURU YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PESERTA DIDIK Arfiani Nur Khotimah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arfiani Nur Khotimah, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.Si., Ardi Ferdian,SH.,MKn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : nii_arfia@yahoo.com   Abstrak Penelitian ini membahas mengenai urgensi dari pembentukan Majelis Kode Etik Guru yang memberikan perlindungan hukum bagi profesi guru serta batasan sanksi fisik yang diperbolehkan dalam pendidikan agar tidak terkualifikasi tindak pidana penganiayaan. Hal ini dilatar belakangi karena terdapat banyak kasus guru yang dilaporkan ke polisi karena telah memberikan sanksi fisik kepada peserta didiknya, sehingga diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap peserta didik tersebut. Dari hal tersebut kemudian diperlukan bentuk perlindungan hukum yang konkrit bagi guru serta batasan yang jelas dalam pemberian sanksi fisik bagi peserta didik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Kode Etik perlu dibentuk demi terciptanya perlindungan hukum bagi profesi guru serta untuk menghindari penggunaan sanksi pidana dalam penyelesaian perkara dugaan tindak pidana penganiayaan oleh guru ini, selain itu pemberian sanksi fisik oleh guru kepada peserta didiknya dibatasi dengan adanya beberapa peraturan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pedoman Kerja antara POLRI dan PGRI, Nomor: B/53/XII/2012 Nomor: 1003/UM/PB/XX/2012 tentang Mekanisme Penganganan Perkara dan Pengamanan Terhadap Profesi Guru, dan kode etik profesi guru itu sendiri.   Kata Kunci: Majelis Kode Etik Guru, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Penganiayaan.       THE URGENCY OF TEACHER’S CODE OF ETHIC WHICH PROVIDES LEGAL PROTECTION TO TEACHERS WHO ARE SUSPECTED OF ABUSING THE STUDENTS PHYSICALLY Arfiani Nur Khotimah, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.Si., Ardi Ferdian,SH.,MKn. Faculty of Law Brawijaya University Email : nii_arfia@yahoo.com Abstract This research discussed the urgency of the establishment of Teacher’s Code of Ethil Board which provides legal protection to teachers as well as sets the limitation on what physical sanction is allowed in education in order not to be qualified into a criminal act of persecution. This issue was brought up as many teachers have been reported for committing physical abuse to the students. Therefore, a more concrete legal protection for teachers and the boundary as to what extend physical sanction is allowed is needed. The result of the study show that Code of Ethic Board needs to established in order to provide legal protection for teachers and to avoid sanctions in settling the case of alleged physical abuse to students by teachers. Besides, sanction given by teachers to student is regulated under several regulations such as Regulation of Minister of Education and Culture Number 82 year 2015 on Prevention and Allevation of Abuse in Educational Area, Work Guildeline between Police Force of the Republic of Indonesia. And the Teacher Union of the Republic of Indonesia Number B/53/XII/2012 on the mechanism of case settlement and protection of teacher, and the teacher’s code of ethic. Keywords : Teacher’s Code of Ethical Board, Legal Protection, Physical Abuse
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR AKIBAT PELANGGARAN ATAS PENILAIAN JAMINAN DALAM PENGIKATAN KREDIT OLEH JASA PENILAI PUBLIK (STUDI DI PT. BANK CIMB NIAGA KABUPATEN JEMBER) Nia Marisa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nia Marisa, Dr. Bambang Winarno,SH.MS, Amelia Sri Kusumadewi, SH.,M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : niamarisa17@gmail.com   ABSTRAK Kegiatan utama Perbankan, selain mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau Kredit. Seperti kita tahu, bahwa kredit adalah kegiatan utama bank yang merupakan sebuah asset terbesar bank, memberikan pinjaman dana dalam bentuk kredit kepada nasabah juga memiliki resiko yang besar. Untuk meminimalisasi terjadi resiko kerugian Bank, pengikatan jaminan merupakan unsur penting dalam perjanjian pinjam meminjam. Jasa Penilai atau Appraisal dikenal sebagai Lembaga Penilai Independen yang memberikan jasanya kepada Bank dalam bentuk penilaian terhadap objek jaminan debitur. Penilaian tersebut bertujuan untuk menghindari adanya kerugian akibat kesalahan perhitungan nilai jaminan debitur yang dilakukan oleh Bank. Maka dari itu Penilai atau Appraisal mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa Laporan Penilaian yang dikeluarkannya bersifat akurat berdasarkan Nilai Pasar dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun hal ini berbeda dengan yang terjadi di Bank Cimb Niaga Kabupaten Jember, salah satu Jasa Penilai yang berkerja sama dengan Bank Cimb Niaga tersebut melakukan mark up pada Laporan Penilaian mengenai objek jaminan debitur. Nilai tersbut dibuat lebih tinggi dari nilai yang sesungguhnya. Akibatnya bank mengeluarkan plafond cukup tinggi, pada kasus yang terjadi di Bank Cimb Niaga ini debitur mengalami kredit macet, dan ketika bank hendak melelang jaminan debitur tersebut dengan harga yang tercantum dalam Laporan Penilaian, ternyata bank baru mengetahui bahwa nilai yang tertera dalam laporan penilaian tersebut telah di mark up. Hal ini jelas merugikan bank, karena hingga saat ini bank kesulitan melelang jaminan debitur yang seharusnya dapat digunakan untuk menutupi kekurangan hutang debitur.   Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kreditur, Pelanggaran, Jasa Penilai Publik   THE IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS TO VIOLATION OF THE BINDING GUARANTEE IN CREDIT ASSESSMENT BY THE ASSESSOR PUBLIC SERVICES (STUDIES IN PT BANK CIMB NIAGA KABUPATEN JEMBER) Nia Marisa, Dr. Bambang Winarno, SH., MS, Amelia Sri Kusumadewi, SH., M.Kn Faculty of Law Universitas Brawijaya Email : niamarisa17@gmail.com   ABSTRACT Besides collecting fund from society in the form of deposit, the main activity of banking is redistributing fund to the society in the form of loan or credit. As we know, credit is the main activity of banking which is the biggest asset of bank, providing loan funds in the form of credit to the customers also has a big risk. To minimize the risk of bank loss, binding the guarantee is the important unsure in the loan agreement. Appraisal Service or as known as an Independent Appraisal Institution which gives its service to the Bank in the form of assessment toward collateral object value of the debtor. This assessment aims to avoid the loss due to miscalculation of collateral object value of the debtor done by the Bank. Therefore, the Appraisal has a responsibiity to make sure that Assessment Report issued is accurate based on the Market Value and can be accounted for. However, this thing is different with what happened in Cimb Niaga Bank Jember Regency, one of the Appraisal Services that coorporated with Cimb Niaga Bank did mark up on the Assessment Report about collateral collateral object value of the debtor. That value was made become higher from the real value. Consequently, the bank issued high enough plafond, in the case that happened in this Cimb Niaga Bank, the debtor ran into bad credit, and when the bank will auction this debtor guarantee with price listed in Assessment Report, it turned out the bank just knew that the value shown in the assessment report had been marked up. This thing obviously harmed the bank, because until now the bank is facing difficulty to auction debtor guarantee which should be usable to cover the debtor’s debt.   Keywords : Law Protection, Creditor, Violation, Appraisal.
LARANGAN MASUK PENGUNGSI YANG MENGGUNAKAN PERAHU OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA DITINJAU DARI THE 1951 CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES Safira Dharmayanty
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Safira Dharmayanty, Ikaningtyas, SH, LLM. Agis Ardiansyah, SH, LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dharmayantysafira@gmail.com Abstraksi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi merupakan landasan utama dari perlindungan internasional terhadap pengungsi. Seorang pencari suaka yang sudah diakui statusnya sebagai pengungsi akan mendapatkan hak dan kewajiban penuh yang diatur dalam Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951, dan mendapatkan perlindungan di bawah prinsip non-refoulement yang telah secara spesifik diatur dalam Pasal 33 (1) dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Negara diwajibkan untuk tidak memulangkan para pencari suaka maupun pengungsi ke negara asal yang dimana kebebasan dan kehidupannya terancam dengan alasan apapun. Namun, pemerintah Australia menetapkan larangan masuk terhadap pengungsi yang menggunakan perahu dengan mengeyampingkan fakta bahwa para migran mengambil risiko kehilangan nyawa mereka dalam usaha untuk menyeberangi lautan dengan menggunakan kapal demi mencari perlindungan ke negara lain, kebijakan ini diusulkan sebagai salah satu upaya Australia menekan jumlah pengungsi ilegal yang ingin memasuki wilayahnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisis apakah larangan masuk pengungsi yang menggunakan perahu oleh pemerintah Australia sudah sesuai dengan ketentuan Konvensi Pengungsi 1951     Kata kunci: Pengungsi, Pencari Suaka, Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi   ENTRY BAN ON REFUGEES WHO TRAVEL BY BOAT BY AUSTRALIAN GOVERNMENT ACCORDING TO THE 1951 CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES Safira Dharmayanty, Ikaningtyas, SH, LLM. Agis Ardiansyah, SH, LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dharmayantysafira@gmail.com Abstract The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees is the cornerstone of international protection against refugees. An asylum seeker who has already acknowledged his status as a refugee will get full rights and obligations that are set forth in the 1951 Convention Relating to the Status of Refugee, and get protection under the principle of non-refoulement which have been specifically regulated in article 33 (1) of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees. No Contracting State shall expel or return ('refouler’) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened. However, the Government of Australia set the entry ban against a refugee boat while set aside the fact that migrants run the risk of losing their lives in the attempt to cross the sea by using the boat for the sake of seeking protection to another country, this policy was proposed as one of Australia’s efforts Australia to presses the number of illegal refugees who want to enter its territory. In this study, the author used the juridical-normative methods with the aim to analyze whether the entry ban on refugees who travel by boat by the Australian Government is in compliance according to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugee. Keywords: refugees, asylum seekers, the 1951 convention relating to the status of refugees
PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/ POJK.03/ 2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL DALAM PEREKRUTAN PERSONALIA BAGI BANK UMUM (Studi di PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kota Malang) Carnival Wijayanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Carnival Wijayanto, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2017, PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18 /POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL DALAM PEREKRUTAN PERSONALIA BAGI BANK UMUM (Studi Kasus di PT.Bank Rakyat Indonesia tbk. Kota Malang)Dr. Sihabudin, SH. MH., Dr. Reka Dewantara, SH. MH. Otoritas Jasa Keuangan pada 22 Maret 2016 menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko yang salah satu pasalnya mengatur mengenai tentang penerapan dalam manajemen resiko operasional. Pada Pasal 1 Ayat (7) menyebutkan bahwa Risiko Operasional adalah Risiko akibat adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Pengelolaan manajemen risiko untuk risiko operasional bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal. Disebutkan dalam POJK No. 18 pada pasal 1 angka 3 bahwa Manajemen Resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko. Namun dalam kenyataanya masih terdapat beberapa masalah terkait Manajemen Risiko Operasional dalam Perekrutan Sumber Daya Manusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk. Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut, Bagaimana penerapan POJK NOMOR 18 /POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko operasional oleh PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk Cabang Kawi Kota Malang dalam perekrutan personalia bank ?, Apa saja kendala dan upaya PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk Cabang Kawi Kota Malang dalam menerapkan POJK NOMOR 18 /POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko operasional dalam perekrutan personalia bank ?Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.     SUMMARY Carnival Wijayanto, Economics and Business Law, Faculty of Law, Brawijaya University, February 2017, THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL SERVICES REGULATION AUTHORITY /POJK.03/2016 NUMBER 18 ON THE APPLICATION OF OPERATIONAL RISK MANAGEMENT PERSONNEL RECRUITMENT FOR COMMERCIAL BANK (A Case Study in PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk . Malang) Dr. Sihabudin, SH. MH., Dr. Reka Dewantara, SH. MH. Financial Services Authority on March 22, 2016 establishes the Financial Services Authority Regulation No. 18 / POJK.03 / 2016 On Implementation of Risk Management one of the articles governing the implementation of the management of operational risk. In Article 1 Paragraph (7) states that operational risk is the risk due to the inadequacy and / or failed internal processes, human error, system failure, or external problems affecting the operations of the bank. Management of risk management for operational risk aims to minimize the possible negative impact of the inability of internal processes. Mentioned in POJK No. 18 in article 1 point 3 that Risk Management is a set of methodologies and procedures used to identify, measure, monitor, and control risks. But in fact there are still some problems related to Operational Risk Management in Human Resource Recruitment at PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk. Based on the above, as for the formulation of the principal issues raised in the writing of this study was formulated in the form of questions such as, How POJK No. 18 /POJK.03/2016 implementation of operational risk management by PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk Malang Kawi Branch in the recruitment of bank personnel ?, What are the constraints and efforts of PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk Malang Kawi Branch in applying POJK NUMBER 18 / POJK.03/2016 about the implementation of operational risk management in recruitment of bank personnel? This research is empirical law research. The research approach used is sociological juridical approach.
URGENSI PENGATURAN PERBUATAN STALKING SEBAGAI TINDAK PIDANA DI INDONESIA Yuniarinda Risandi Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yuniarinda Risandi Putri, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2017, URGENSI PENGATURAN PERBUATAN STALKING SEBAGAI TINDAK PIDANA DI INDONESIA, Eny Harjati, S.H., M.Hum., Alfons Zakaria,S.H.,LLM. ABSTRAK Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai urgensi pengaturan perbuatan stalking sebagai tindak pidana di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis, mendeskripsikan mengenai pengertian dan kriteria perbuatan stalking, dasar pertimbangan dan kajian urgensi upaya kriminalisasi perbuatan stalking, serta untuk menganalisis dan merumuskan norma pidana pengaturan perbuatan stalking ke dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana guna memberikan suatu solusi dan penyempurnaan dalam hukum pidana, selain itu untuk enghindari adanya kekosongan hukum terkait perbuatan stalking. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil dari penelitian ini yaitu urgensi kriminalisasi perbuatan stalking dan kebijakan formulasi perbuatan stalking dalam perspektif pembaruan hukum pidana. Kata kunci: Kriminalisasi, Stalking, Pembaruan Hukum Pidana. Yuniarinda Risandi Putri, Criminal Law, Fakulty of Law University of Brawijaya, May 2017, THE URGENCY OF REGULATION ON THE ACT OF STALKING AS A CRIME ACT IN INDONESIA, Eny Harjati, S.H., M.Hum., Alfons Zakaria,S.H.,LLM. ABSTRACT this research discussed the urgency of regulation on the act of stalking as a crime act in Indonesia. This research aimed at analyzing and describing the definition and criteria of act of stalking, the basic consideration and review on urgency of criminalization effort on the act of stalking, analyzing and formulating the norms of regulation on act of stalking into Penal Code draft in order to provide solution and improvement of Criminal Law, as well as avoiding legal vacuum related to the act of stalking. This research employed normative method with statue, conceptual and comparative approaches. The result of the study showed that there was urgency for criminalization of the act of stalking and the policy on formulation of the act of stalking in the perspective of the renewal of criminal law. Keywords: Criminalization, Stalking, the renewal of criminal law.
EFEKTIVITAS PASAL 6 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN BANGUNAN AIR, LOG POND DAN DOKUMEN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN (Studi di Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kotawari Azka Aulia Abdillah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Azka Aulia Abdillah, Dr. Iwan Permadi, SH,. MH. Lutfi Effendi, SH., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : azkaauliaabdillah@gmail.com   ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Efektivitas Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten  Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2003 dimana peraturan daerah ini mengatur mengenai hal bangunan air dan juga Izin Mendirikan Bangunan Air atau IBA. Bangunan air disini dikhususkan kepada bangunan air berupa dermaga ataupun pelabuhan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat tepatnya. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh semakin banyak bermunculannya bangunan air yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat tanpa memiliki IBA tersebut. Apabila bangunan air khususnya dermaga atau pelabuhan  tersebut tidak memiliki izin, maka pemerintah daerah selaku yang berwenang atas hal ini tidak dapat mengawasi apa saja yang dapat terjadi dalam proses transportasi dan angkutan dalam dermaga atau pelabuhan tersebut. Hal ini tentu berdampak pula kepada penyerapan retribusi daerah yang harusnya di dapatkan dari retribusi izin bangunan air tersebut. Pelaksanaan pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten  Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2003 masih belum efektif dikarenakan belum terlaksananya secara sempurna atas apa yang terkandung atau yang diperintahkan untuk ditaati dan dilakukan. Dengan adanya hambatan dari faktor tindakan pemerintah maupun faktor kondisi masyarakat membuat peraturan ini tidak efektif. Namun dari semua hal tersebut dapat diberikan solusi yaitu adanya peningkatan koordinasi antar dinas-dinas yang saling berkaitan.   Kata kunci : Efektivitas, Bangunan Air, Izin.                 THE EFFECTIVENESS OF THE ARTICLE 6 PARAGRAPH (2) OF THE WEST KOTAWARINGIN REGENCY REGIONAL LAW NO. 5 OF 2003 ABOUT THE LEVY WATER BUILDING PERMIT, LOG POND, AND SHIP’S DOCUMENT OF RIVERS’S TRANSPORT, LAKES, AND THE CROSSING (Studies in Integrated Services Office Licensing of West Kotawaringin) Azka Aulia Abdillah, Dr. Iwan Permadi, SH,. MH. Lutfi Effendi, SH., M.Hum. Faculty of Law, University of Brawijaya Email : azkaauliaabdillah@gmail.com   ABSTRACT   In this thesis, the author raised the issue regarding the effectiveness of article 6 paragraph (2) the West Kotawaringin Regency Regional Law No. 5 of 2003 where this regional law set about water building and also permits of established the water building or IBA. The water building here is devoted to water building that consist of dock or port of West Kotawaringin Regency. The reason of this theme became the choice og the author because of the emergence of growing number for water building that established without IBA. When the water building particular did not have permission, then the regional government is not able to keep an eye on what is happening in the process of transportation. It also has certainly had an impact to absorption of regional levy that got from to permit levy from water building. The effectiveness of article 6 paragraph (2) of the West Kotawaringin Regency Regional Law No. 5 of 2003 is still not yet  because the implementation is not yet completely. The existence of barriers of government’s  action factors as well as society condition factors makes this rule ineffective. But all of the solution is the improvement of coordination of every related departements services.   Keywords : Effectiveness, Water Building, Permit.

Page 295 of 563 | Total Record : 5629

 293   294   295   296   297 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue