cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 292   293   294   295   296 
IMPLIKASI HUKUM PENETAPAN HAK KOMUNAL TERHADAP TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT (Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Ta Ni Putu Kompiang Ratna Dewi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ni Putu Kompiang Ratna Dewi, Dr. Imam Koeswahyono, SH., MH., M. Hamidi Masykur, SH. M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: kompiangrd@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertolak dari lahirnya Permen ATR/KBPN No. 10/2016 yang mempersamakan masyarakat Adat dengan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu sebagai subjek hak komunal. Masyarakat Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu sesungguhnya memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Mempersamakan keduanya telah mengaburkan keberadaan hak ulayat sebagai hak pengelolaan, kepemilikan serta penguasaan tanah oleh Masyarakat Adat. Kaburnya hak pengelolaan, kepemilikan serta penguasaan tanah oleh Masyarakat Adat karena Permen ATR/KBPN No. 10/2016 tentu menimbulkan implikasi hukum. Implikasi Hukum Penetapan Hak Komunal Berdasarkan Permen ATR/KBPN No. 10/2016 Terhadap Masyarakat Adat atas Tanah Ulayatnya adalah: (a) Tidak jelasnya eksistensi hak ulayat dalam tatanan hukum Indonesia; (b) Tidak pastinya kedudukan hukum hak penguasaan, kepemilikan serta penguasaan tanah masyarakat adat. (c) Hak ulayat masyarakat adat yang dibingkai dalam bentuk hak komunal merupakan bentuk penyederhanaan terhadap hak ulayat. (d) Timbulnya potensi adanya tumpang tindih antara masyarakat Adat dengan masyarakat dalam Kawasan Tertentu pada satu objek yang sama. Untuk itu perlulah dibentuk suatu Undang-Undang Masyarakat Adat. Kata Kunci: Hak Ulayat, Hak Komunal, Masyarakat adat, Masyarakat yang berada dalam Kawasan tertentu, implikasi hukum   ABSTRACT This research is based on the released of Ministry Regulation of ATR / KBPN. 10/2016 which likens Indigenous peoples to communities within the Specific Area as subject of communal rights. Indigenous Peoples and Communities within Specific Areas basically have very different characteristics. Equalizing both has obscured the existence of ulayat rights as rights of management, ownership and control of land by indigenous peoples. Blurred rights of management, ownership and control of land by the public due to the presence of Ministry Regulation of ATR / KBPN No. 10/2016 certainly raises the legal implications. Legal Implication of the Establishment of Communal Rights Based on Ministry Regulation of ATR / KBPN 10/2016 Against Indigenous Peoples on their Ulayat Land are: (a) Unclear fate of customary rights in the legal order of Indonesia; (b) Uncertain legal status of tenure, ownership and control of customary land. (c) Customary rights of indigenous peoples that framed in the form of communal rights constitute a form of simplification of customary rights. (d) The emergence of potential overlap between Indigenous peoples and communities in Certain Regions on the same object. Therefore it is necessary to establish an Indigenous Peoples Act that specifically regulates Indigenous peoples as the foothold of any legislation regulating Indigenous peoples. Keywords: Ulayat Rights, Communal Rights, Indigenous Peoples, Communities within Specific Areas, Legal implications
EFEKTIVITAS PENERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL No 7 / DSN-MUI / IV / 2000 TENTANG PEMBIAYAN MUDHARABAH MENGENAI ANALISIS KELAYAKAN MUDHARIB DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI DI BANK SYARIAH (Studi di PT Bank BRI Syariah Cabang Banyuw Wahyu Arifma Hadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wahyu Arifma Hadi, Warkum Sumitro.,SH.,MH., Dr. Reka Dewantara., SH., MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Wahyuarif567.WA@gmail.com   Pembiayaan mudharabah (qiradh) yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Didalam permohonan pembiayaan mudharabah perlu adanya analisa kelayakan yang sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional no 7 / dsn-mui / iv / 2000 tentang pembiayan mudharabah, sehingga berjalan secara efektif sesuai dengan substansi, struktur dan budaya hukum. Ketentuan menurut teori dari efektivitas sangat disepelekan oleh pihak – pihak pada saat melakukan analisa kelayakan pembiayaan dan setelah pembiayaan tersebut berjalan. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian mengenai analisis kelayakan seorang mudharib dalam pembiayaan mudharabah dan hambatan serta upaya dari pembiayaan tersebut.   Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Analisa Kelayakan, Teori Efektivitas       ABSTRACT THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE FATWA OF NATIONAL SYARIA BOARD NO. 7 / DSN-MUI / IV / 2000 ON MUDHARABAH FUNDING CONCERNING THE FEASIBILITY ANALYSIS OF MUDHARIB IN THE MUDHARABAH FINANCING APPLICATION IN COOPERATION IN SYARIA BANK (A Study in PT Bank BRI Syaria of Banyuwangi Branch)   Wahyu Arifma Hadi, Warkum Sumitro., SH., MH., Dr. Reka Dewantara., SH., MH Faculty of Law Universitas Brawijaya   Wahyuarif567.WA@gmail.com   Mudharabah financing (qiradh) is ana business contract between two parties in which the first party (malik, shahib al-mal, LKS) provides the entire capital, while the second party ('amil, mudharib, nasabah) serves as the administrator, and the proft obtained is shared between them as agreed in the contract. In the mudharabah financing application, a feasibility analysis needs to be conducted in accordance with the fatwa of national syaria board no 7 / DSN-MUI / IV / 2000 on mudharabah financing so that it can be conducted effectively in accordance with the legal substance, structure, and culture. Regulation based on the theory of effectiveness is much neglected by parties whilst conducting financing feasibility analysis and when the financing is on progress. Therefore, the focus of this thesis was to analysing the feasibility of a mudharib in mudharabah financing and the obstacles encountered and solutions offered in the process   Keywords: Mudharabah Financing, Feasibility Analysis, Effectiveness Theory
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN DALAM PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri) Rony Kurnianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rony Kurnianto, Agus Yulianto, SH.,MH., Dr.Shinta, SH.,MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ronykurnianto92@gmail.com ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Dalam Pemberian Jaminan Sosial. Alasan penulis memilih judul tersebut karena penulis melihat masih banyak anak jalanan yang masih berkeliaran di jalanan. Kemudian dimana peran pemerintah yang seharusnya memberikan perlindungan hukum dengan cara memberikan jaminan sosial kepada anak jalanan tersebut. Dari sana penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak jalanan dalam pemberian jaminan sosial? 2) Apa hambatan yang di hadapi dan Upaya yang di tawarkan oleh Pemerintah Kota Kediri khususnya Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Kediri dalam menyikapi hal tersebut? Penulis menggunakan jenis penelitian yurudis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan data primer dan data sekunder yang diperoleh di analisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu metode menganalisis data yang di peroleh dari wawancara dan observasi dengan melihat kenyataanya secara langsung dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Pemerintah kota kediri memberikan jaminan sosial kepada anak jalanan berupa pendidikan, bimbingan moral dan ketrampilan. Hambatan yang di hadapi saat memberikan jaminan sosial yaitu terletak pada saat merazia, banyak anak jalanan yang masih melarikan diri dan upaya yang dilakukan yaitu dengan membawa anak jalanan ke panti penampungan dan di berikan arahan yang positif dan bermanfaat selama di panti penampungan.   Kata kunci : perlindungan hukum, anak jalanan, jaminan sosial,dinsosnaker Legal Protection for Street Children in Providing Them with Social Security Rony Kurnianto, Agus Yulianto, SH.,MH., Dr.Shinta, SH.,MH Faculty of Law Universitas Brawijaya Email : ronykurnianto92@gmail.com ABSTRACT This thesis discussed Legal Protection for Street Children in Providing them with Social Security. The government of Kediri is obliged to provide legal protection for street children found on the streets in the city because they are the poor that must be protected by the government. Therefore, the government of Kediri are responsible in providing them social facilities such as shelter for people with deprived form social welfare. In the shelter, those children will be given social security. Social and Labour Service Office of Kediri regency has done several ways to prosper the poor specially the street children. Several programs have been launched to help those street children. In shelters, the Social and Labour Service Office has provided facilities by giving them coaching to change their live to be better. The inhibiting factors encountered by the Social and Labour Service Office in providig legal protection for street children are that the streen children run away or resist when being raided, and there is overload in capacity when those street children are sent to the shelter. Keywords: legal protection, street children, social security, Social and Labour Service 
PELAKSANAAN KOORDINASI MANFAAT ANTARA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DENGAN PENYELENGGARA ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL (Studi di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Malang) Henry Dasdo Prawira Sinurat
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Henry Dasdo Prawira Sinurat, Budi Santoso, Ratih Dheviana Puru HT. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: henrydasdo@gmail.com   Abstrak Penulis mengangkat mengenai pelaksanaan koordinasi manfaat antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Penyelenggara Asuransi Kesehatan Komersial di Kota Malang dengan mengacu pada peraturan BPJS Kesehatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan koordinasi manfaat antara BPJS Kesehatan KCU Malang dengan penyelenggara asuransi komersial di Kota Malang?. (2) Bagaimana kendala dan upaya  yang dilakukan oleh BPJS KCU Malang dalam pelaksanaan  koordinasi manfaat di Kota Malang?. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis empiris dan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi manfaat di kota Malang belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini terkait dari banyaknya kendala yang dihadapi lapangan. Kata Kunci : Koordinasi Manfaat, BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan. Abstract This thesis discussed the implementation of benefit coordination in Social and Health Security Institution and in Commericial Insurance Companies in Malang by referring to the regulation of National Social Security System for Health number 04 year 2016 about the Techninal Guidance of the Implementation of Benefit Coordination. The research problems formulated were: (1) How is the implementation of benefit coordination  in National Social Security System for Health in main branch of Malang compared to that of commercial insurance companies in Malang?. (2) What are the obstacles faced and solutions offered in the implementation of benefit coordination in Malang?. This research used empirical juridical method with implementation of benefit coordination in Malang has not been well implemented due to the many obstacles faced in the field. Keyword : Benefit Coordination, National Social Security System, Health Insurance.
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PEMBERIAN INFORMASI HARGA GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN (Perbandingan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan Akta Perlindungan Pengguna Tahun 1999 Malaysia) R. Reza Bagus Budi Dharmawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

R. Reza Bagus Budi Dharmawan, Hanif Nur Widhiyanti, SH, Mhum., Ph.D, M. Zairul Alam, SH.,MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: rezabagus94@gmail.com ABSTRAK Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Pengaturan Pemberian Informasi Harga Guna Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen(Perbandingan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan Akta Perlindungan Pengguna Tahun 1999 Malaysia). Latar belakang penulisan skripsi ini diawali dengan banyaknya kasus mengenai getok harga yang merugikan konsumen. Kasus getok harga ini muncul karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia tidak memuat kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi harga. Masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan kasus getok harga yang kemudian dilakukan pembandingan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Malaysia berkaitan dengan pemberian informasi harga untuk mengetahui urgensi dari dimuatnya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi harga. Dalam penulisan skripsi ini lebih ditekankan pada Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (c) dan pasal 7 huruf (b) yang lebih spesifik dalam perumusannya, KUH Perdata dan Akta Perlindungan Pengguna Tahun 1999 Malaysia. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka, kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut disajikan secara deskriptif. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih belum memberikan perlindungan yang maksimal terhadap konsumen. Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 4 memuat hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga   Kata kunci: Perlindungan Konsumen, getok harga, konsumen, pelaku usaha                   ABSTRACT This thesis entitled review of the Juridical Arrangements Granting price information in order to provide protection against consumer (Comparative Law number 8 of 1999 on the protection of the Consumer Protection Act By User 1999 Malaysia). The background of the writing of the thesis begins with the large number of cases concerning the adverse consumer price pounding. The case arises because the price of pounding in the Consumer Protection Act does not contain an obligation for Indonesia businessmen to provide pricing information. Issues raised in the writing of graduation thesis of law consumer protection with regard to the case of pounding the rates then conducted benchmarking through consumer protection legislation with regard to granting Malaysia price information to know the urgency of it contains the obligation of the perpetrator attempts to provide pricing information. In the writing of this thesis emphasis on consumer protection legislation article 4 subparagraph (c) and article 7 subparagraph (b) which are more specific in their definitions, the book of the law of civil liability and the Consumer Protection Act 1999 Malaysia. This thesis writing using normative juridical method by means of researching library materials, then all data obtained from the studies of such libraries are presented in descriptive. That Act No. 8 of 1999 on the protection of Consumers still do not provide maximum protection against consumers. Should be in law number 8 of 1999 regarding consumer protection in article 4 contains the rights to consumers to get the right information, clear and honest about the price Keywords: consumer protection, pounding the price, consumers, businessmen
AKIBAT HUKUM NOTIFIKASI MENGENAI PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Aveto Bagasworo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aveto Bagasworo., Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: bagasworoa@gmail.com   ABSTRAK   Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mewajibkan pelaku usaha untuk menotifikasi penggabungan perseroan terbatas maksimal 30 (tiga puluh) hari telah berlaku efektif secara yuridis atau tepatnya setelah disetuju Menteri Hukum dan HAM. Kewenangan yang dimiliki KPPU sesuai pasal 47 yaitu menetapkan sanksi administratif berupa pembatalan atas penggabungan perseroan terbatas. KPPU akan melakukan penilaian terhadap notifikasi penggabungan perseroan terbatas dan apabila terdapat pelanggaran terhadap UU Anti Monopoli, KPPU sesuai kewenangannya dalam pasal 47 UU Anti Monopoli yaitu dapat menetapkan sanksi administratif berupa pembatalan atas penggabungan perseroan terbatas. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perseroan terbatas hasil penggabungan tersebut khususnya mengenai status hukum perseroan terbatas bersangkutan yang dibatalkan oleh putusan KPPU, sedangkan tindakan penggabungan tersebut sebelumnya telah sah secara hukum atas dasar persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Sistem notifikasi mandatory post-merger yang dianut Indonesia ini tidak efektif sebab dapat mengakibatkan status hukum sebuah perseroan terbatas yang menggabungkan diri tersebut harus kembali seperti keadaan semula, akan tetapi peraturan pedoman lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan penggabungan perseroan terbatas oleh KPPU belum ada hingga saat ini sehingga hal ini merugikan perseroan terbatas bersangkutan yang melakukan penggabungan serta menjadi sebuah ketidakpastian dan kekosongan hukum.   Kata Kunci: Notifikasi, Penggabungan Perseroan Terbatas, Pembatalan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.                         THE CONSEQUENCES OF LEGAL NOTIFICATION ON THE MERGER OF LIMITED LIABILITY COMPANY WHICH VIOLATED THE LAW NUMBER 5 YEAR 1999 ON THE PROHIBITION OF THE PRACTICE OF MONOPOLY AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION Aveto Bagasworo., Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn. Faculty of Law, Brawijaya University Email: bagasworoa@gmail.com   ABSTRACT   Article 29 Paragraph (1) of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition obliges business actors to notify the merger within maximum of 30 (thirty) days after been effective in juridical manner or exactly after approved by the Minister of Law and Human Rights. The authority possessed by KPPU pursuant to Article 47 is to impose administrative sanctions in the form of merger revocation of limited liability company. KPPU will conduct assessment on notification of merger of limited liability company and if there is violation to Anti-trust Law, KPPU according to its authority in Article 47 Anti-monopoly Law that can set administrative sanction in the form of merger revocation of limited liability company. This resulted in legal uncertainty for the limited liability company of the merger, especially concerning the legal status of the limited liability company which was revoked by KPPU decision, whereas the merger action was previously legally validated on the basis of the approval of the Minister of Law and Human Rights. This mandatory post-merger notification system adopted by Indonesia is ineffective because it may result in the legal status of a limited liability company which merges itself must be restored, but further guidance on the procedure of cancellation of merger of limited liability company by KPPU has not existed until now So that it is detrimental to the limited liability company that merges and becomes a legal uncertainty and void.   Keyword: Notification, Merger, Revocation, Business Competition Supervisory Commision.
ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PROTOCOL TO THE ASEAN CHARTER ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISMS 2010 Azhar Irfan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Azhar Irfan, Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, SH., Mkn., Setiawan Wicaksono, SH., Mkn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: 125010107111200@mail.ub.ac.id   Abstrak Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms 2010 merupakan protokol mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN dengan ruang  lingkup penerapan atau penafsiran dari Piagam ASEAN. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam protokol ini dapat ditempuh melalui 3 jalur, pertama yaitu melalui jalur konsultasi, jasa baik, mediasi dan konsiliasi. Kedua, apabila sengketa tidak terselesaikan maka sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. Ketiga, apabila sengketa tidak terselesaikan atau terjadi pelanggaran terhadap putusan arbitrase maupun perjanjian penyelesaian sengketa, maka sengketa dapat diajukan kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT ASEAN). Pasal 15 protokol ini menyatakan bahwa putusan arbitrase (arbitral award) bersifat final dan mengikat, namun tidak ada aturan yang menyatakan apa konsekuensi hukum yang timbul ketika terjadi pelanggaran putusan arbitrase. Lebih lanjut lagi, Pasal 16 protokol ini hanya mewajibkan para pihak untuk mematuhi dan menghormati putusan arbitrase atau perjanjian penyelesaian sengketa yang dihasilkan dari jasa-jasa baik, mediasi dan konsiliasi. Apabila sengketa kemudian diajukan kepada KTT ASEAN, tidak ada yang dapat menjamin bahwa putusan yang dihasilkan oleh KTT ASEAN adalah bersifat hukum daripada bersifat politik karena KTT ASEAN sendiri bukan merupakan suatu lembaga yudisial.   Kata kunci: Pelanggaran Putusan Arbitrase, Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN, Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms JURIDICAL ANALYSIS ON THE VIOLATION OF ARBITRAL AWARD IN THE PROTOCOL TO THE ASEAN CHARTER ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISMS 2010 Azhar Irfan, Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, SH., Mkn., Setiawan Wicaksono, SH., Mkn. Faculty of Law Brawijaya University Email: 125010107111200@mail.ub.ac.id   Abstrack   Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms 2010 is a protocol on the mechanism of dispute settlement in ASEAN using the implementation or interpretation of the ASEAN Charter.The mechanism of case settlement in this protocol can be done in 3 ways. First, through the consultation, good offices, mediation and conciliation. Second, if dispute is not resolved then the dispute can be resolved through the arbitration. Third, if dispute remains unresolved or any member state affected by non-compliance of the arbitral award or settlement agreements resulting from good offices, mediation or conciliation, the dispute may be submitted to the ASEAN Summit. According to the Article 15 of this protocol, provided that the arbitration award is final and binding. However, this protocol does not provide what will be the legal consequence if the losing party does not comply with the arbitration award. Furthermore, Article 16 of this protocol only obliges the losing party to comply with the decision of the arbitration or the settlement agreements resulting from good offices, mediation and conciliation. If the dispute is brought to the ASEAN Summit, no one can guarantee that the decision produced by the ASEAN Summit is base on legal solution rather than political solution, since the ASEAN Summit itself is not a judicial body.   Keynote: Arbitration Award Violation, the mechanism of ASEAN case settlement, Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms
EFEKTIVITAS PASAL 22 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PELESTARIAN BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA TERKAIT DENGAN PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN GRESIK Kirana Merry Mustika Agus
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kirana Merry Mustika Agus, Prof.Dr.Sudarsono,SH.MS,Dr.Shinta Hadiyantina,SH.MH Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Kiranamerry7@gmail.com ABSTRAK Pada Penelitian Skripsi ini, Permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah terkait sampai saat ini masyarakat yang memiliki bangunan Cagar Budaya masih belum ada yang mendaftarkan Bangunan Cagar Budaya milik mereka kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berada di Kabupaten Gresik atau pun mendaftarkannya secara online melalui situs resmi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id). Dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya di Kabupaten Gresik menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang memiliki bangunan, pendaftarannya pun tidak dipungut biaya apapun, serta masyarakat yang ingin mendaftarkan bangunan Cagar Budaya miliknya hanya melampirkan identitas pemilik; riwayat pemilikan bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya; dan jenis, jumlah, bentuk, serta ukuran bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya. Adanya peraturan daerah yang dibuat masih banyak masyarakat yang masih belum menjalankan dan mentaati peraturan daerah tersebut. Masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan Bangunan Cagar Budaya miliknya melalui pendaftar umum. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis yang dimana melihat suatu peraturan hukum kemudian dikaitkan dengan realita dan kebiasaan yang ada didalam masyarakat. Dari hasil penelitian penulis memperoleh dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan diatas bahwa dapat dikatakan belum efektif dan belum berjalan dengan semestinya dikarenakan masyarakat khususnya 20 pemilik Bangunan Cagar Budaya sampai saat ini masih belum mendaftarkan Bangunan bersejarah miliknya. Hambatan yang dihadapi adalah Adanya ketidak sesuaian mengenai ketentuan pidana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, Terkendalanya sosialisasi dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait pendanaan untuk melangsungkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, Pihak Petugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik belum tegas dalam memberikan sanksi administrasi kepada warga yang belum mendaftarkan Bangunan Cagar Budaya milik pribadi, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan bangunan Cagar Budaya miliknya, Kurangnya wawasan masyarakat terhadap perkembangan teknologi untuk mendaftarkan bangunan Cagar Budayanya secara online. Kata Kunci: efektivitas, pendaftaran, bangunan cagar budayaTHE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 22 OF GRESIK REGULATION NO. 27 IN 2011 ON THE PRESERVATION OF THE BUILDING AND/OR THE ENVIRONMENT OF CULTURAL HERITAGE RELATED TO THE PRESERVATION OF HERITAGE BUILDINGS IN GRESIK REGENCY Kirana Merry Mustika Agus, Prof.Dr.Sudarsono,SH.MS,Dr.Shinta Hadiyantina,SH.MH Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Kiranamerry7@gmail.com ABSTRACT   On the research of this Thesis, the problems raised in this study by author is related to the current community which has cultural heritage buildings and still not registered their Heritage Building belonging to the Department of tourism and culture located in Gresik or register online through the official website of the Ministry of education and culture (http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id). In article 22 of the Gresik Regulation Number 27 in 2011 about the preservation of buildings and/or Environmental Heritage in Gresik Regency explained that any society that has buildings, admission is not charged any fee, as well as people who want to register their cultural heritage building to just attach owner's identity; a history of the ownership of buildings and/or Environmental Heritage; and the type, number, shape, and size of buildings and/or Environmental Heritage. The existence of local regulations made there are still many communities that still have not execute and obey the rules. Still many societies that have yet to register his Heritage Buildings through public registries. The method that authors used is socio-juridical approach where the rule of law are then linked to the reality of existing customs and in the community. From the result of author's research obtained with the method above, the author obtained an answer from the the problem mentioned above that it can be said to be not yet effective and have not execute properly due to the community, especially 20 of Heritage Building owners who still haven't been register of historic buildings. Obstacles encountered is the existence of discrepancies regarding the criminal provisions that have been organized in Gresik Regulation Number 27 in 2011 about the preservation of buildings and/or Environmental Heritage with the Republic of Indonesia’s Law number 11 in 2011 about Cultural Heritage, Obstruction of socialization from the tourism and related Cultural funding to sustain activities of dissemination to the public, the officers of the Department of tourism and culture has not been assertive in Gresik Regency give sanctions the Administration to the citizens who have yet to register privately owned Heritage Buildings, lack of public awareness to register his Heritage buildings, the lack of insight into the community on the development of technologies for the Cultural Heritage in the building register online.   Key words: Effectiveness, Enrollment, Buildings of Cultural Heritage.
PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PADA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN (STUDI DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KEDIRI) Elok Dyah Pita Loka
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elok Dyah Pita Loka Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dyahelok45@ymail.com   Abstrak Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB Perkotaan) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kota kediri sejak 2013. Pemungutan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah  yang diwakili oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri. Pemungutan ini termasuk baru dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dikarenakan pelimpahan pemungutan pajak yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga masih sering terjadi masalah. Selain itu karena sering terjadinya perubahan SKPD tersebut yaitu merger atau penggabungan SKPD mengakibatkan Standart Operational Procedure (SOP) pada bidang PBB masih dalam proses penyusunan. Pemungutan PBB ini menimbulkan perselisihan atau perbedaan pendapat antara wajib pajak dan Dinas Pendapatan yang disebut sengketa PBB. Perselisihan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena pemberian sanksi administrasi, nilai bangunan atau nilai bumi dan lain-lain. Sehingga wajib pajak harus mengajukan keberatan dan setelahnya dinas pendapatan akan memproses penyelesaian sengketa administrasi yang terjadi. Namun karena tidak adanya SOP mengakibatkan kekosongan hukum dimana asas PBB terkait asas kepastian hukum tidak bisa tercapai. Sedangkan tujuan dari kepastian hukum adalah untuk mencapai keadilan, hal ini menyebabkan tidak tercapainya asas keadilan dalam pelaksanaannya. Pada beberapa kasus akan diselesaikan dengan cara yang berbeda dan hasilnyapun akan berbeda inilah yang menyebabkan asas keadilan pada penyelesaian sengketa  administrasi PBB Perkotaan tidak terpenuhi. Kata kunci: Sengketa Administrasi, PBB Perkotaan THE SETTLEMENT OF ADMINISTRATIVE DIPUTE IN THE FIELD OF URBAN LAND AND BUILDING TAX ( A STUDY IN THE LOCAL REVENUE OFFICE OF KEDIRI) Elok Dyah Pita Loka, Lutffi Effendi SH., M.Hum. Dr. Shita Hadiyantina SH., MH. Fakulty of Law Universitas Brawijaya Email: dyahelok45@ymail.com ABSTRACT Urban land and building tax is a tax that has been imposed by the government of Kediri since 2013. The tax collection is performed by Regional Work Unit which is the Local Revenue Office Of kediri. This duty is newly performed by the Local Revenue Office as it was previously done by central government. Consequenly, problems often arise. Besides, since there has been many changes on the Regional Work Unit (RWU) such as the merges of the RWU, the Standard Operational Procedure (SOP) of the land and building tax in the process of contruction. Tax collection causes dispute and argument between taxpayer and the Local Revenue Office which is called as land and building tax dispute. The dispute is causes by several factors such as administrative sanctions, the value of the land and building and etc. Thus, Taxpayer have to filen objection and then the local revenue office has to process the administrative dispute. The absence of SOP causes legal vacuum in which legal certainty related to the principle of land and the building tax is not realized. Meanwhile, the objective of law is to obtain justice. Therefore,the principle of justice is not relized in its implementation. Defferent cases will have different settlement and the result will be different accordingly so that the principle of justice in the administrative case settlement of urban land and building tax is not reached Keywords: administrative dispute, urban land and building tax
IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT (1) HURUF E PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Devi Wijayanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum Administrasi Negara, Devi Wijayanti, Dr. Iwan Permadi, SE.,SH.MH, Lutfi Effendi, SH. M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : devii.wijaya94@gmail.com ABSTRAK Keberhasilan daerah dalam pembangunan salah satunya ditentukan oleh kondisi keuangan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya bersumber dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, yang berasal dari bagian laba BUMD. Salah satu BUMD Kota Kediri yaitu PD. Pasar, yang merupakan penyumbang PAD Kota Kediri mulai tahun 2010. Dengan pengoptimalisasian pengelolaan kekayaan PD. Pasar, maka akan berdampak positif baik para pedagang maupun perusahaan bahkan bagi daerah Kota Kediri. Sehingga peneliti ingin mengetahui tugas Direksi dalam mengurus dan mengelola  kekayaan PD. Pasar yang penulis uraikan dalam rumusan masalah (1) Implementasi Pasal 9 Ayat (1) Huruf E Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri, (2) kendala serta (3) upaya yang dilakukan oleh PD. Pasar Kota Kediri dalam pengelolaan aset/kekayaan PD. Pasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pasal mengenai tugas Direksi dalam mengurus dan mengelola kekayaan PD. Pasar Kota Kediri, serta kendala dan solusi dalam masalah-masalah tersebut. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan meneliti mengenai penerapan hukum dalam masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terhadap Implementasi Pasal 9 Ayat (1) Huruf E Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri, sudah terimplementasi meskipun belum bisa dikatakan 100% maksimal karena adanya beberapa hambatan dalam pengelolaannya. Selain itu masalah dalam lingkuan pasar menyangkut beberapa pihak yaitu pengelola (PD. Pasar), pedagang dan para pembeli. Namun demikian pihak PD. Pasar telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pengelolaan   THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 9 PARAGRAPH (1) LETTER E OF KEDIRI REGIONAL REGULATION NUMBER 4 YEAR 2010 ON THE AMANDEMENT OF KEDIRI REGIONAL REGULATION NUMBER 2 YEAR 2009 ON THE REGIONAL COMPANY OF KEDIRI TRADITIONAL MARKET,   State Administrative Law, Devi Wijayanti, Dr. Iwan Permadi, SE.,SH.MH, Lutfi Effendi, SH. M.Hum.   Faculty of Law Universitas Brawijaya Email : devii.wijaya94@gmail.com   ABSTRACT The succes of a region is among others determined by its financial condition. Local Revenue is obatined from among others the admission of the management of local property and is obtained from the profit of Local-owned enterprise. One of the local-owned enterprisesin Kediri is traditional market which has provided contribution on the local revenue since 2010. Thus, traditional market will have positive impacts on the sellers and companies, even for the government of Kediri if well optimized.   Therefore, this research tried to analyzed the duties of management in managing the propery of regional traditional market. Thus, the research problems formulated were : (1) the implementation of article 9 paragraph (1) letter E of Kediri Regional Regulation number 4 year 2010 on the amandement of Kediri Regional Regulation number 2 year 2009 on the Regional Enterprise of Traditional Market of Kedri, (2) the obstacles faced, and (3) the sollutions offered by the traditional market. This thesis aimed at knowing and analyzing the implementation of the article concerning the duties of management in managing the property of the traditional market, as well as the obstacles faced and the solutions offered. The method employed was empirical juridical by analysing the implementation of law in the siciety. The result of the study show that article 9 paragraph (1) letter E of Kediri Regional Regulation number 4 year 2010 on the amandement of Kediri Regional Regulation number 2 year 2009 on the Regional Enterprise of Traditional Market has been implemented although it is not 100% due to some obstacles faced. Besides, the problems arising in the traditional market involve several parties which are the management of the market, sellers, and the buyers. However, the management of the traditional market has provided the solution to overcome those problems.         Keywords: Lokal Revenue, Regional-Owned Enterprise, Management

Page 294 of 563 | Total Record : 5629

 292   293   294   295   296 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue