cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 295   296   297   298   299 
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA ATAS OBJEK JAMINAN BERUPA PIUTANG YANG DIJAMINKAN ULANG (Studi di Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember) Desinta Bio Kopakanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desinta Bio Kopakanti,Dr. Sihabudin, S.H., M.H.,Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : desintabio@gmail.com   ABSTRAKSI Skripsi ini membahas perjanjian kredit antara Bank Niaga selaku Kreditur dan BPR selaku debitur dengan jaminan fidusia. Tema skripsi ini dipilih dikarenakan sesuai dengan berjalannya waktu kebutuhan manusia dalam memenuhi kehidupan ekonominya semakin meningkat. Objek jaminan dari perjanjian kredit tersebut berupa piutang. Piutang yang dimaksud adalah hutang-hutang dari debitur BPR atau orang-orang yang berhutang kepada BPR. Permasalahan muncul, saat debitur atau BPR melakukan wanprestasi. Saat terjadi wanprestasi atau terjadi kredit macet terhadap Bank CIMB Niaga, objek jaminan berupa piutang tersebut harus dicairkan, dengan dicairkannya objek jaminan tersebut diketahui bahwa ternyata piutang-piutang telah dijaminkan terhadap beberapa Bank Umum lain. Masalah terjadi karena data yang diberikan BPR berupa Nomor PK, Koleksibilitas atau keterangan lancar atau tidak lancarnya kredit dan lain-lain hanya diketahui pihak BPR saja. hal itu dilakukan dengan alasan tidak repot atau, piutang lancar mereka hanya terbatas dalam daftar fidusia piutang lancar yg diserahkan kepada Bank Umum tersebut. Karena sisa piutang end user yang lainnya ada indikasi pembayaran tidak lancar. Sedangkan para Bank Umum yang memperoleh daftar penjaminan Fidusia dari BPR, tidak punya kewenangan atau tidak mengetahui secara mendalam apakah daftar tersebut juga pernah dijaminkan di bank lainJadi, Bank CIMB Niaga juga tidak tahu atau tidak memiliki kewenangan bahwa data yang diberikan oleh pihak BPR valid atau tidak. Peraturan perundang-undangan juga belum mengatur terkait pengecekan objek jaminan sebelum dilaksanakannya perjanjian kredit.     Kata kunci : Perlindungan Hukum Kreditur, Fidusia, Piutang Yang Dijaminkan Ulang       ABSTRACT   Thesis discussed a credit agreement between Bank Niaga as creditors and BPR as debtors with fiduciary security.The theme thesis were chosen because in accordance with the passing of time of the needs in fulfilling economic life increase .Object the assurance from a credit agreement are in the form of credit .Receivable referred to are debt from a debtor bpr or for those in debt to BPR. Problems arise, when debtors or BPR do broken promises .When this broken promises on Bank CIMB Niaga , the object of credit security has to be withdrawn , with insurance disbursed object it is known that it was receivable has pledged to some banks other public. Problems happened because the data provided were bprs number of a credit agreement , koleksibilitas or description smoothly or not the smooth credit and others only known to the bpr just . It is done because the no hassle or , receivable smoothly they only limited in the list of fiduciary receivable smoothly the handed over to bank of the general .As the remaining receivable end user the other there are indications unspecified payment smoothly .Whereas the bank general who obtaining the list of BPR fiduciary insurance , have no authority or did not know for deep do this list also had pledged in another bank. So , Bank CIMB Niaga do not know or has no authority that the data that was provided by the BPR valid or not.Legislation also not managed related checking object security before implementation of a credit agreement .   Keywords: The Legal Protection of Creditor, Fiduciary , Credit Object Of The Pledged To
PENERAPAN PASAL 37 AYAT (2) HURUF C PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DIKABUPATEN KEDIRI Binti Maskurun
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BINTI MASKURUN, LUTFI EFFENDI,S.H., M.Hum., AGUS YULIANTO,S.H.,M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Bintimaskurun@ymail.com ABSTRAK Peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik yang diperlukan masyarakat. Pemerintah Daerah berperan penting dalam bidang pelayanan publik khusunya penerbitan IMB Perizinan merupakan bagian penting dalam pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Dalam kehidupan saat ini berbagai pembangunan yang dapat menunjang aktivitas kehidupan manusia, khususnya bangunan gedung pelaksanaan pembangunan tersebut tidak menimbulkan masalah atau hambatan perlu adanya rencana tata ruang yang baik dan sarana perangkat perizinan yang memadai. Izin mendirikan Bangunan (IMB) merupakan standar penyesuaian bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Mendirikan bangunan dengan terencana akan menjamin kondisi lingkungan yang menjamin segala aktivitas. Banyak bangunan yang telah berdiri namun masih belum memiliki izin yang sah dari pemerintah. Di Kabupaten Kediri terdapat beberapa bangunan gedung yang belum memiliki izin mendirikan bangunan dari pemerintah setempat, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurusi izin mendirikan bangunan. BPM-P2TSP Kabupaten Kediri yang telah diberi mandat oleh pemerintah daerah berperan penting dalam pengurusan perizinan khususnya penerbitan IMB. BPM-P2TSP Kabupaten Kediri memiliki visi Terwujudnya Kemudahan Berinvestasi Melalui Pelayanan Perizinan Yang Cepat, Mudah, Transparan, Pasti Dan Terjangkau. Peneliti mengangkat permasalahan tentang Penerapan Pasal 37 Ayat (2) Huruf C  Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Tentang Bangunan Gedung Di Kabupaten Kediri studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP) Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, metode pendekatan yuridis sosiologis, dan pengambilan data menggunakan wawancara. Dari hasil penelitian dan analisis maka penulis memperoleh hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan yaitu: (1) penerapan pasal 37 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Kediri. (2) hambatan dan upaya dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dalam menerapkan pasal 37 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Kediri. Hambatan umum Sumber Daya Manusia yang masih kurang sedangkan hambatan khusus pemohon IMB banyak yang tidak melengkapi berkas permohonan, waktu penerbitan IMB tidak sesuai SOP, tidak transparan untuk pemungutan biaya pembuatan IMB. Solusi untuk menyelesaikan menambah saran prasarana, menambah sumber daya manusia dan melakukan sosialisasi terkait IMB. Kata Kunci :Izin Mendirikan Bangunan, Penerapan Pasal 37 Ayat (2) Huruf C  Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Tentang Bangunan Gedung Di Kabupaten Kediri   THE ENACTMENT OF ARTICLE 37 PARAGRAPH (2) LETTER C OF THE KEDIRI REGIONAL REGULATION NUMBER 6 YEAR 2011 CONCERNING BUILDINGS IN KEDIRI REGENCY BINTI MASKURUN, LUTFI EFFENDI,S.H.,M.Hum., AGUS YULIANTO,S.H.,M.H Faculty of Law Universitas Brawijaya Email : Bintimaskurun@ymail.com ABSTRACT The role of government in realizing prosperity for the society is done by providing facilities and infrastructureof public service needed. Local goverment has an important role in the sector of public service especially in the issuance of building permit. Permission is an important aspect in public service. Now adays, buildings are important or human activities. Thus, in order that the buildings do not cause problems, proper permission is required. Building Permitis a standard of adjustment of building with its surroundings. Well planned building will guarantee the conditio of the surroundings. Well planned building will guarantee the conditio of the surroundings including the activities in it. Many buildings have been built but they did not have legitimate permission from the local gorvernment due to lack of awarenessof the society on the matter. Investment and Integrated Licensing Services Board (IILSB) of Kediri Regency has been given a mandate as afasilitator in the issuance of permission especially the Building Permit. IILSB of Kediri regency has a vision in realizing the ease in investment through fast, easy, transparent, assured and affordable permission services. Thus, this research investigated the enactment of article 37 paragraph (2) letter C of Kediri Regional Regulation on Building Construction in Kediri Regency. This was conducted in the Investment and Integrated Licensing Services Boardoffice of Kediri Regency. This research used empirical juridical method with sosiological juridical approach. The data was collected by administering interview. The researchwas conducted to investigate : (1) the enactment of article 37 paragraph C of Kediri Regional Regulation number 6 year 2011 on Building Construction in Kediri Regency, (2) the osbtacles experienced and offorts made by the Investment an Integrated Licensing Services Board in Kediri Regency in Implementing article 37 paragraph (2) letter C of Kediri regional Regulation number 6 year 2011 abaout building constructions in Kediri Regency. It was found out that the general problem experienced was on the lack of human resource. The specific problems were many  of the Building Permit applicants did not complete the documents needed, the time required for issuing the documents was not in accordance with the SOP, and the lack of tranparency in the fee collection for Building Permit. The solution offered was improving the facilities and infrastructure, improving the human resource, and doing sosialization about Building Permit Keyword : Building Permit, enactment of Article 37 paragraph (2) letter C og Kediri Regional Regulation number 6 year 2011 about Building constructions in Kediri Regen
KEABSAHAN TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH MUNAKAT (KONFLIK NORMA) Hasyim Fahmi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

NAMA : HASYIM FAHMI DOSEN PEMBIMBING I : WARKUM SUMINTRO. S.H., M.H. DOSEN PEMBINGBING II : Dr. SUWNADI. S.H., M.H. Masalah perceraian menurut Hukum Islam dengan Hukum Positif terdapat perbedaan. Perceraian atau jatuhnya talak dalam Hukum Islam seperti, suami yang sengaja atau tidak sengaja melontarkan kata-kata yang mengandung unsur talak, dapat dinyatakan menjatuhkan talak kepada istrinya. Akan tetapi, meskipun secara Hukum Islam kata-kata itu telah sah, secara yuridis belum dikatakan sah, karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dikatakan sah secara yuridis apabila dilakukan di depan Pengadilan, dan setiap putusan Pengadilan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap atau sah. Dengan adanya perceraian di bawah tangan menyebabkan keabsahan diragukan serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Upaya dalam menyelesaikan permasalahan perceraian di bawah tangan yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara bawah tangan, kemudian ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama harus terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah, apabila telah mendapat ketetapan, maka selanjutnya dilakukan itsbat sekaligus perceraian untuk mengesahkan perceraian tersebut. Kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya mengesahkan perceraian tersebut secara hukum, tetapi juga untuk memeriksa perkara tersebut. Keywords: Keabsahan Jatuhnya Talak, perceraian, Hukum Islam, Hukum PositifDivorce issue according to Islamic Law with Positive Law there are differences. Divorce or the fall of divorce in Islamic Law such as, the husband who deliberately or unintentionally throws words containing the elements of divorce, can be declared dropped divorce to his wife. However, even though the Islamic Law is legally valid, it is not legitimately legitimate, because according to Law No. 1 of 1974 on Marriage, divorce is legally valid if it is done before the Court, and every Court decision must have the power Laws that are permanent or legitimate. With the divorce under the hand causes the validity of doubt and do not have the power of law. Efforts to resolve divorce issues under the hand that had previously held a marriage under the hands, and then wanted to propose a divorce to the Religious Court must first apply for marriage marriage, if it has been awarded, then the next thing done and divorce divorce to legalize the divorce. The authority of the Religious Courts not only legitimately endorses the divorce, but also to examine the case.Keywords: Validity of Divorce, divorce, Islamic Law, Positive Law 
TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN OBLIGASI DAERAH TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM PADA INVESTOR ATAS RISIKO GAGAL BAYAR Putri Ayu Mutsiratu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putri Ayu Mutsiratu, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., M.Zairul Alam, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang Email : putrimutsiratu@gmail.com   ABSTRAK Salah satu sumber pembiayaan yang menarik untuk dikembangkan terkait dengan Pemerintah Daerah adalah mengenai penerbitan Obligasi Daerah. Obligasi daerah adalah hal yang sangat berguna bagi derah yakni sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dan sebagai alternatif investasi bagi masyarakat. Pilihan untuk mengembangkan Obligasi Daerah dilandasi oleh kecilnya anggaran pembangunan di daerah membuat pelayananan  kepada masyarakat dapat terabaikan. Pemerintah Daerah menurut peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimungkinkan untuk menerbitkan Obligasi Daerah untuk pembiayaan sarana dan prasarana (infrastruktur). Dalam hal ini penulis meneliti bagaimana pengaturan gagal bayar dan proses penerbitan obligasi daerah serta bagaimana perlindungan hukum bagi investor dalam hal gagal bayar.  Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur penerbitan Obligasi Daerah adalah, Perencanaan penerbitan Obligasi Daerah oleh Pemerintah Daerah, Pengajuan usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah dari Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan c.q Dirjen Perimbangan Keuangan, Penilaian oleh Menteri Keuangan dan Persetujuan oleh DPRD, Pengajuan pernyataan pendaftaran penawaran umum Obligasi Daerah oleh Pemerintah Daerah kepada Otoritas yang ada di pasar modal, dan Penerbitan Obligasi Daerah di pasar modal Domestik. Serta, aturan yang masih dipakai saat ini adalah aturan lama dari BAPEPAM-LK. Serta bentuk perlindungan hukum preventif bagi investor apabila terjadi gagal bayar yakni salah satunya dengan spesifikasi persyaratan penerbitan Obligasi Daerah yang sangat rumit, namun belum ada pengaturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum apabila terjadinya gagal bayar atas pelunasan Obligasi Daerah, karena peraturan hanya mengatur apabila dana hutang pokok, bunga dan denda Obligasi Daerah melebihi dari dana hasil pendapatan kegiatan yang dibiayai oleh Obligasi Daerah.     Kata Kunci :Penerbitan Obligasi Daerah, Risiko Gagal Bayar. JURIDICAL REVIEW ON THE ISSUANCE OF REGIONAL BOND RELATED TO LEGAL PROTECTION FOR INVESTOR ON DEFAULTED RISK Putri Ayu Mutsiratu, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., M.Zairul Alam, SH., MH. Law Faculty Of Brawijaya University, Malang Email : putrimutsiratu@gmail.com   ABSTRACT One of costing resources that interesting to be developed related to the Regional Government is about publication of Regional Bond. Regional Bond is a thing that very useful for a region, as a costing resource for regional government and also as an alternative investment for society. The choice of developing Regional Bond was based upon how small the development budget in a region which makes service toward society can be slighted. Regional Government, based on legislation rules that prevail, that is Ordinance Number 23 Year 2014 About Regional Government and Ordinance Number 33 Year 2004 About Propoffionality of Financial between Central Government and Regional Government, be feasible to publish Regional Bond for financing the tools and infrastructures. Meanwhile, the writer does a research about how the arrangement and the publication’s process of regional bond and also how law patronages for investor in case of disbursing failure. Then, the writer makes a conclusion that publication’s procedures of Regional Bond are, publication’s strategy of Regional Bond by Regional Government, Proposal submission of publication’s strategy of Regional Bond from Regional Government toward Financial Ministry c.q Director General of Financial Propoffionality, Assessment by Financial Ministry and Agreement by DPRD, Declaration submission about general bid enrollment of Regional Bond by Regional Government to the authority that in capital market, and Publication of Regional Bond in Domestic capital market. And also, rule that still be used nowadays is an old rule from BAPEPAM-LK. Also the form of law patronage preventively for the investors in case of disbursing failure, one of these by requirement’s specification in publication of Regional Government that is very complicated, but there is no rules that control toward the law patronage yet in case of disbursing failure above sinking fund of Regional Bond, because rules just control in case the main obligation fund, interest and fine of Regional Bond exceed the income fund of ardor that has been expensed by Regional Bond. Keyword: Publication of Regional Bond, default risk
REKONSTRUKSI LEMBAGA PENGELOLAAN HUTAN DESA (LPHD) DALAM TATA KELOLA HUTAN DESA Mohamad Rif’an
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mohamad Rif’an, Herlin Wijayanti., SH., MH, Dr. Imam Koeswahyono, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAK Kajian sejarah yang mengarahkan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat desa baik sekitar maupun dalam hutan melalui pemindahan konsep pengelolaan hutan berbasis Negara (State Base Developement) menjadi pengelolaan hutan berbasis desa (Communitiy Base Developement) melahirkan bentuk Perhutanan Sosial (Social Foresty) yang mencoba mengambil peran untuk mengakomodir keinginan, hasrat dan harapan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Bentuk dari perhutanan social ini salah satunya adalah hutan desa, namun sayangnya pengaturan terkait dengan hutan desa khususnya LPHD dianggap masih terjadi disharmonisasi serta kekaburan dalam subtansinya yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan LPHD maupun bagaimana proses pembentukan LPHD sendiri. Maka penulis melalui metode penelitian normative berusaha memberikan gambaran rekonstruksi pemilihan anggota lembaga pengelolaan hutan desa (LPHD) dan bentuk rekonstruksi kedudukan LPHD.   Kata Kunci : Hutan Desa, LPHD, Masyarakat Desa   RECONSTRUCTION OF VILLAGE FOREST MANAGEMENT INSTITUTION (VFMI) IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FOREST Mohamad Rif’an, Herlin Wijayanti., SH., MH, Dr. Imam Koeswahyono, SH., MH. Faculty Of Law Brawijaya University ABSTRACT Historical review leaning to the fulfilment the needs of village residents residing around or inside the forest through the shift from state-based development to communite based development brings out the form of social forestry which serves to accommodate the ecpectation and desire of the communitu on managing the forest. One of the forms of social forestry is village forest. Unfortunately, the regulation concerning village forest especially VFMI is stil bague and mismatches in its sibtance which lead to the onscurity of the VFMI’s position and the establishment of the reconstruction of the election for the member of VFMI and the form of position reconstructuin in VFMI. Keywords: Village Forest, VFMI, Village Resident
FAKTOR ALASAN HAKIM MENGABULKAN UPAYA HUKUM VERZET DAN MEMBATALKAN PUTUSAN VERSTEK PADA PERKARA NOMOR : 595/Pdt.G/2013/PA.Mlg Dian Fitriana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dian Fitriana, Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H., Fitri Hidayat, S.H.,M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-mail: vivinanno@yahoo.co.id ABSTRAK Pada penelitian ini bertitik tolak dari latar belakang Kewenangan Hakim dalam Mengabulkan dan Memutuskan Perkara. Permasalahan pada putusan ini, hakim memutus perkara yang pada kenyataannya bukan kewenangan dari Pengadilan Agama Malang, melainkan kewenangan dari Pengadilan Agama Batam. Pada putusan ini hakim yang sama telah memutus perkara awal dengan putusan verstek, kemudian hakim yang sama juga pada pengadilan yang sama telah membatalkan putusan verstek dan mengabulkan upaya hukum verzet. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Faktor apa yang menjadi alasan hakim dalam membatalkan putusan verstek dan mengabulkan  upaya hukum verzet dalam Putusan No. 595/Pdt.G/2013/PA.Mlg. ? dan Apakah terdapat hambatan pada pelaksanaan Putusan verstek pada perkara Nomor 595/Pdt.G/2013/PA.Mlg.? Sebagai penelitian hukum (legal research), karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan dengan cara menganalisis tindakan hakim yaitu  dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara. Bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Jawaban atas permasalahan sebagai temuan hasil penelitian dengan metode diatas, bahwa faktor yang mengakibatkan dikabulkannya gugatan secara verstek adalah tidak hadirnya tergugat (sekarang pelawan) yang sudah dipanggil secara sah dan patut. Putusan verstek tersebut kemudian dibatalkan oleh putusan verzet yang diajukan oleh pelawan, dimana putusan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu alamat tergugat yang terdapat dalam gugatan tidak benar (salah) dan ketidak wenangan Pengadilan Agama Malang untuk memutus perkara dalam gugatan, sehingga tidak ada alasan Hakim untuk mengabulkan gugatan tersebut. Hambatan pada pelaksanaan Putusan Verstek pada perkara tersebut adalah adanya identitas palsu pihak tergugat terutama alamat palsu tergugat dalam pendaftaran gugatan.     Kata Kunci: Faktor Alasan Hakim, Upaya Hukum Verzet, Putusan Verstek     THE JUDGE’S REASONS IN GRANTING THE VERZET LEGAL EFFORT AND REVOKING THE VERSTEK VERDICT IN CASE NUMBER : 0595/Pdt.G/2013/PA.Mlg, Dian Fitriana, Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H., Fitri Hidayat, S.H.,M.H Faculty of Law Brawijaya University E-mail: vivinanno@yahoo.co.id   ABSTRACT In this study starts from a background in the Granting Authority Judge and Decide Case. Problems on this ruling, the judge deciding the case, which in reality is not the authority of the Religious Court of Malang, but the authority of the Religious Court Batam. In this decision the same judge was deciding the case beginning with the decision verstek, then the same judge also on the same court has overturned the verdict and granting remedies verstek verzet. Based on this, this paper raised the formulation of the problem: What factors were the reason for the judge overturned the verdict and granting remedies verstek verzet in Decision No. 595 / Pdt.G / 2013 / PA.Mlg. ? and Are there any obstacles to the implementation of Decision verstek in case No. 595 / Pdt.G / 2013 / PA.Mlg.? As the study of law (legal research), this paper uses juridical methods of empirical sociological juridical approach is to analyze the actions of judges in a manner that is in check, consider and decide the case. Primary legal materials, secondary, tertiary obtained by the author will be analyzed using qualitative descriptive technique. The answer to the problem as research findings to the above method, the factor that led to the granting of the lawsuit is verstek is not the presence of the defendant (now fighting) that have been called legally and worth. Decision verstek is then canceled by a decision verzet proposed by the fighting, in which the decision was influenced by factors that address the defendant contained in the lawsuit is not correct (wrong) and lack handedness Religious Court of Malang for deciding the case in the lawsuit, so there is no reason for Judge to grant such claims. Barriers to implementation Verstek verdict on the case is the false identity of the defendant is mainly false addresses a defendant in the lawsuit is filed.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DISANGKAL OLEH ORANG TUANYA (BAPAKNYA) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN ANAK Ryela Ria Prisandi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ryela Ria Prisandi, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H.,M.S., Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas S.H.,LL.M. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya rilla.prisandi@gmail.com Abstrak Latar belakang dari artikel ini adalah adanya ketentuan yang memberikan hak kepada suami untuk menyangkal anak yang dikandung atau telah dilahirkan istrinya yang terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan dan 102 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami dapat mengingkari anak yang dikandung istrinya selama ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah melakukan perzinahan dan anak yang dikandung tersebut merupakan hasil dari perzinahan tersebut. Penyangkalan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang pastinya menimbulkan suatu akibat. Namun, tidak satupun pasal di atas menyebutkan apa akibat hukum yang timbul setelah adannya penyangkalan anak terhadap hak-hak anak. Selain itu, Undang-Undang belum secara komprehensif mengatur bagaimana bentuk perlindungan anak setelah ia disangkal oleh orang tuanya sendiri. Berangkat dari hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus untuk memperoleh jawaban atas akibat hukum yang ditimbulkan dari penyangkalan anak dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak setelah anak disangkal oleh bapaknya. Kata Kunci; Penyangkalan Anak, Akibat Hukum, Hak-Hak Anak.       LEGAL PROTECTION ON CHILDREN WHO ARE DENIED BY THEIR PARENT (THE FATHER) AS VIEWED FROM THE CHILDREN PROTECTION LAW AND CHILDREN WELFARE LAW Ryela Ria Prisandi, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H.,M.S., Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H.,LL.M. Law Faculty, Brawijaya University rilla.prisandi @gmail.com Abstract The background of this article is there are provision that gives the husband the right to deny the child his wife conceived or had been born that is contained in Article 44 of the Marriage Law and 102 Compilations of Islamic Law. Article 44 of the Marriage Law and Article 102 of the Compilation of Islamic Law states that the husband can deny the child his wife conceives as long as he can prove that his wife has committed adultery and the child conceived is the result of such action. The denial of the child is a legal action that has a judicial implication. However, none of the above clause mentions what legal consequences arise after the denial of the child in the terms of the rights of the child. In addition, the Act has not yet comprehensively regulated how child protection should be provided after he/she was denied by his/her own parents. From those, the author uses normative research methods with conceptual, legislation and cases approaches to obtain answers of the legal consequences of child repudiation and how the form of legal protection provided to the child after the child is denied by his/her father. Keywords: Denial of the Child, Legal Implications, Rights of Child.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN No. 62/Pid.B/2009/PN.Kdr TENTANG PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Neno Nestira
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Neno Nestira, Dr. Lucky Endrawati, SH., MH. Eny Harjati, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: nenonestira@gmail.com     ABSTRAK   Penelitian ini mengambil permasalahan mengenai: (1) apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam putusan Nomor 62/Pid.B/2009/PN.Kdr? (2) apakah putusan Nomor 62/Pid.B/2009/PN.Kdr sudah memenuhi tujuan hukum? Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dengan teknik tersebut peneliti mengelola bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Kota Kediri Nomor 62/Pid.B/2009/PN.Kdr dan bahan hukum sekunder yaitu literatur (Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan topik yang diteliti). Tahap terakhir adalah memberikan solusi dan mengambil kesimpulan. Bahwa dalam dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 365 ayat (2) antara saksi dan barang bukti tidak saling berkaitan sehingga unsur perbuatan mengambil tidak terpenuhi, sedangkan dalam dakwaan alternatif kedua pasal 368 ayat (1) unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain supaya membuat hutang dan menghapuskan piutang tidak terpenuhi dalam diri terdakwa. Putusan Nomor 62/Pid.B/2009/PN.Kdr sudah mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis skripsi dengan judul Analisis Yuridis Putusan No. 62/Pid.B/2009/PN.Kdr Tentang Putusan Bebas Perkara Tindak Pidna Pencurian Dengan Kekerasan.   Kata Kunci: Putusan Bebas, Tindak Pidana Pencurian   JURIDICAL ANALYSIS ON THE DECREE NO. 62 / Pid.B / 2009 / PN.Kdr ABOUT ACQUITTAL OR VRIJSPRAAK ON THEIVERY WITH VIOLENCE   Neno Nestira, Dr. Lucky Endrawati, SH., MH. Eny Harjati, SH., MH. Faculty of Law Universitas Brawijaya Email: nenonestira@gmail.com   ABSTRACT The research problem formulated for this study were: (1) what are the basis of judge’s consideration in imposing acquittal decree as contained in the decree number 62 / Pid.B / 2009 / PN.Kdr?  (2) has the decree Number 62 / Pid.B / 2009 / PN.Kdr complied with the ojective of law? This study employed normative juridical method with statute and case approaches. This study employed primary data which was the decree of Kediri’s Court number 62/pid.b/2009/PN.Kdr and secondary data which was the literature (legislation and other book srelated with the topic discussed). The last stage of the study was to provide solutions and conclusion. In the first alternative charge that was article 365 paragraph (2), there was not any relation between the witness and the evidence so that the act did not meet the criteria of taking possesion. Meanwhile, the second alternative charge which was the article 368(1) refering to the intention of benefiting oneself or others by violating the law, forcing someone using violence or threating someone using violence to hand over the possesion of someone’s else in whole or partiallyin order to be in debt or dismiss credit was not proven. The decree number 62/Pid.B/2009/PN.Kdr has reflected justice, expediency, and law assurance. Triggered by the afore-mentioned problems, this study was conducted with the title the Juridical Analysis on the decree no. 62/pid.B/2009/PN.Kdr about acquittal or vrijspraak on the thievery with violence. Keywords: acquittal, theivery
PENERTIBAN REKLAME BERDASARKAN PASAL 20 PERATURAN WALIKOTA KOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME (Studi di Kantor SATPOL PP Kota Kediri) Jimi Indra Aldila
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jimi Indra Aldila, Lutfi Effendi, SH.M.Hum., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.,   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : hukum@ub.ac.id (indra_jimi@yahoo.com) ABSTRAK Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penertiban reklame pada pasal 20 Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2013, serta Menganalisis hambatan dan upaya penertiban reklame, dengan dilatar belakangi masih banyaknya reklame liar dan juga tidak memiliki izin. Dari latar belakang tersebut ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana pelaksanaan penertiban reklame berdasarkan pasal 20 Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2013, serta hambatan dan upaya dalam pelaksanaan penertiban reklame berdasarkan pasal 20 peraturan wali kota kediri no 7 tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris  yaitu penelitian yang melihat objek penelitian sebagai kesatuan yang terintegrasi, yang penelaahannya kepada satu kasus dan di lakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Kata Kunci: Penertiban, Perizinan, Izin Usaha, Reklame   ABSTRACT This study aimed at investigating the implementation of bilboards control based on article 20 od Kediri’s Mayor Regulation number 7 year 2013, and investigating the obstacles encountered and solutions offered. This study was conducted in response to the fact that many illegal billboard have been installed. Thus, the research problems formulated were how was the implementation of billboard control based on the article 20 of Kediri’s Mayor Regulation number 7 year 2013, as well as the obstacles encountered and solutions offered in the billboard control. This study was empirical juridical by design which meant that this study viewed the object of the study as an integrated unity and the analysis was focused on one case and was done intensively, thoroughly, detailed, and comprehensively. Keywords : control, permission, business permit, billboard
PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP BANGUNAN TANPA IZIN DI BANTARAN SUNGAI BRANTAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi Kantor SATPOL PP Kota Kediri) Dyah Nur Azizah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dyah Nur Azizah, Agus Yulianto S.H., M.H., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.,   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : hukum@ub.ac.id (dyah.nola@gmail.com) ABSTRAK Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sanksi administratif terhadap bangunan tanpa izin di bantaran Sungai Brantas berdasarkan pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 7 tahun 2010 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan serta hambatan dan upaya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, dengan dilatar belakangi masih banyaknya bangunan tanpa izin di bantaran Sungai Brantas Kota Kediri. Dari latar belakang tersebut ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana pelaksanaan sanksi administratif terhadap bangunan tanpa izin di bantaran Sungai Brantas berdasarkan pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 7 tahun 2010 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan oleh Satpol PP Kota Kediri serta apa hambatan dan upaya dalam pelaksanaan sanksi administrasi terhadap bangunan tanpa izin di bantaran Sungai Brantas berdasarkan pasal 53 Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 7 tahun 2010  tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan oleh Satpol PP kota Kediri dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Penulis dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum Yuridis-Emperis, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa pelaksanaan sanksi administratif terhadap bangunan tanpa izin di bantaran Sungai Brantas berdasarkan teori pengawasan sudah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, namun bangunan tanpa izin kembali dibangun setelah di lakukannya penggusuran, hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri.   Kata Kunci : Pelaksanaan, Sanksi Administratif, Izin Mendirikan Bangunan   ABSTRACT This study aimed at investigating the implementation of administrative sanction imposed to building without building permit along the Brantas river bank based on article 53 of Kediri Regional Regulation number 7 year 2010 on Retribution and Building Permit as well as the obstacles encountered and solutions offered by the Municipial Police of Kediri. This study was triggered by the fact that many buildings along the river bank of Brantas did not hace building permit yet. Thus the research problems formulated were how was the implementation of administrative sanction toward buildings without building permit based on article 53 of Kediri Regional Regulation number 7 year 2010 on Retribution and Building Permit bu the Municipal Police of Kediri and what solution was offered to overcome the osbtacles. This study used empirical juridical method which was a procedure used to solve the problem by firstly analyzing secondary data before continued with investigating the primary data in the field. The resuld of the study shows that the implementation of administrative sanction toward buildings without building permit along the river bank of Brantas based on the supervision theory has already been done in accordance with the law. However, buildings are re-erected without building permit after being demolished, it all happends due to the lack of awareness in the society. Kеywords: implеmеntation, Administrativе Sanctions, Building Pеrmit

Page 297 of 563 | Total Record : 5629

 295   296   297   298   299 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue