cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 296   297   298   299   300 
PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ASET DAERAH BERUPA BATU BULU MACAN (BASALTIC GLASS) (Studi Di Kabupaten Lumajang) Moch Choirun Nasir
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Choirun Nasir, Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S; Luthfi Effendi, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email : choirunnasir03@gmail.com ABSTRAK Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Setiap daerah di Indonesia mempunyai hasil bumi dan pertambangan yang berbeda-beda. Hasil bumi dan juga pertambangan dapat menyumbang devisa untuk daerah dan juga negara. Sebagai sumber hukum tertinggi dalam melakukan pengelolaan dan pengusahaan terhadap Sumber Daya Alam di Indonesia adalah pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal tersebut yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Bahan galian tambang merupakan salah satu kekayaan yang terkandung dalam bumi dan dalam air. Dalam bumi diartikan sebagai di permukaan atau di bawah bumi. Di dalam air diartikan berada di bawah air, yaitu di atas atau di bawah bumi yang berair (sungai, danau, laut, dan rawa), Oleh karena itu, pengertian bahan galian harus diartikan baik yang diperoleh dengan menggali maupun dengan cara-cara mengambil di bagian permukaan bumi termasuk permukaan bumi yang ada di bawah air. Permasalahan tambang yang terjadi di lumajang sendiri bukan hanya tentang penambangan liar batu bulu macan yang semakin tidak terkendali dan juga tentang kasus pertambangan liar batu bulu macan yang mengganggu area pabrik gula. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah memberikan win-win solutions antara kedua belah pihak, baik untuk para penambang maupun pabrik gula jati roto. Pada kenyataannya ini aktifitas penambangan di kabupaten lumajang adalah 100% penambang illegal karena sama sekali tidak memiliki ijin, susahnya mengurusi ijin dan kurangnya sosialisasi terkiat dengan hukum di masyarakat membuat masyarakat enggan untuk mengurusi ijin pertambangan batu akik bulu macan ini. Kata Kunci: perlindungan hukum pemerintah daerah, kabupaten lumajang, aset daerah batu bulu macan (basaltic glass).                         PROTECTION OF LOCAL GOVERNMENT LAW AGAINST THE REGIONAL ASSETS IN THE FORM OF TIGER FUR (BASALTIC GLASS) ABSTRACT Indonesia is a country rich in natural resources. Each region in Indonesia has different crops and mining. Crops as well as mining can contribute foreign exchange to regions as well as countries. As the highest legal source in the management and exploitation of natural resources in Indonesia is article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. In that article which reads "The earth and water and natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people ". Minerals and coal as natural resources contained in the earth is a non-renewable natural resource, its management needs to be done optimally, efficiently, transparently, sustainably and environmentally sound, and equitable in order to gain the maximum benefit for the people's prosperity in a sustainable manner. Minerals are one of the riches contained in the earth and in the water. In the earth is defined as on the surface or under the earth. In water is defined to be under water, ie above or below the watery earth (rivers, lakes, oceans and swamps), Therefore, the definition of minerals must be interpreted both obtained by digging and by means of taking in the surface of the earth including the surface of the earth that is under water. The mining problem that occurred in Lumajang itself is not just about illegal mining of tiger rocks that are getting out of control and also about the case of illegal mining of tiger fur which disturbs the sugar factory area. But more important is how the government provides win-win solutions between both parties, both for the miners and roto teak sugar factory. In fact, this mining activity in Lumajang district is 100% illegal miners because they have no permit, difficulty in handling permits and lack of socialization with the law in society makes people reluctant to take care of this tiger fur mining license. Keywords: legal protection of local government, lumajang district, basaltic glass asset (basaltic glass).
REKONSTRUKSI LEMBAGA PENGELOLAAN HUTAN DESA (LPHD) DALAM TATA KELOLA HUTAN DESA Mohamad Rif’an
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mohamad Rif’an, Herlin Wijayanti., SH., MH, Dr. Imam Koeswahyono, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAK Kajian sejarah yang mengarahkan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat desa baik sekitar maupun dalam hutan melalui pemindahan konsep pengelolaan hutan berbasis Negara (State Base Developement) menjadi pengelolaan hutan berbasis desa (Communitiy Base Developement) melahirkan bentuk Perhutanan Sosial (Social Foresty) yang mencoba mengambil peran untuk mengakomodir keinginan, hasrat dan harapan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Bentuk dari perhutanan social ini salah satunya adalah hutan desa, namun sayangnya pengaturan terkait dengan hutan desa khususnya LPHD dianggap masih terjadi disharmonisasi serta kekaburan dalam subtansinya yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan LPHD maupun bagaimana proses pembentukan LPHD sendiri. Maka penulis melalui metode penelitian normative berusaha memberikan gambaran rekonstruksi pemilihan anggota lembaga pengelolaan hutan desa (LPHD) dan bentuk rekonstruksi kedudukan LPHD.   Kata Kunci : Hutan Desa, LPHD, Masyarakat Desa   RECONSTRUCTION OF VILLAGE FOREST MANAGEMENT INSTITUTION (VFMI) IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FOREST Mohamad Rif’an, Herlin Wijayanti., SH., MH, Dr. Imam Koeswahyono, SH., MH. Faculty Of Law Brawijaya University ABSTRACT Historical review leaning to the fulfilment the needs of village residents residing around or inside the forest through the shift from state-based development to communite based development brings out the form of social forestry which serves to accommodate the ecpectation and desire of the communitu on managing the forest. One of the forms of social forestry is village forest. Unfortunately, the regulation concerning village forest especially VFMI is stil bague and mismatches in its sibtance which lead to the onscurity of the VFMI’s position and the establishment of the reconstruction of the election for the member of VFMI and the form of position reconstructuin in VFMI. Keywords: Village Forest, VFMI, Village Resident
TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PENEMPATAN TKI SWASTA ATAS PENEMPATAN TKI DI NEGARA TUJUAN Lai'in Meidia Hastuti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lai’in Meidia Hastuti, Ikaningtyas, SH., LLM., Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, SH., LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya iinmeidia@gmail.com Judul Penelitian ini adalah “Tanggung Jawab Pelaksana Penempatan TKI Swasta Atas Penempatan TKI Di Negara Tujuan”. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada di dalam negeri, bekerja keluar negeri merupakan salah satu solusi untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup. Berkaitan dengan hal ini, kerap terjadi pelanggaran dan kelalaian terhadap penempatan tenaga kerja keluar negeri. Salah satunya adalah prosedur dalam pelaporan TKI atas kedatangannya di negara tujuan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta. Pelaporan kedatangan TKI di negara tujuan ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.       Kata Kunci : Tanggung jawab PPTKIS, Penempatan TKI, Negara Tujuan.   THE RESPONSIBILITY OF THE PRIVATE ORGANIZER OF MIGRANT WORKERS’ PLACEMENT OVER THE PLACEMENT OF MIGRANT WORKERS IN COUNTRY OF DESTINATION ABSTRACT Lai’in Meidia Hastuti, Ikaningtyas, SH., LLM., Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, SH., LLM. Faculty of Law Universitas Brawijaya iinmeidia@gmail.com This study is entitled ‘The Responsibility of the Private Organizers of Migrant Workers’ Placement over the Placement of Migran Workers in Country of Destination. This study was normativ law by design. The limited job vacancy in the country has led people to work abroad to make a living. In this case, there are many violations and negligence cases in the placement of migrant workers abroad. One of them is the procedure in reporting upon the arrival of migrant workers in the country of destination by the private organizers of migrant workers’ placement. The report on the arrival of the migrant workers in the country of destination is regulated under Law number 39 year 2004 about Legal Protection for Indonesian’s Migrant Workers working abroad.     Keywords: The Responsibolity of Private Organizers of Migrant Workers Placement, Migrant Workers’ placement, country of destination.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENGGUNA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENANGGULANGAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL Alivia Indah Lukitasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alivia Indah Lukitasari, Dr. Bambang Sudjito, S.H.,M.Hum Dan Alfon Zakaria S.H, LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya aliviaindahlukitasari@gmail.com ABSTRAK Upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk meniadakan kegiatan eksploitasi seksual komersial dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomer 3 tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seks Komersial. Peraturan tersebut mengatur sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh PSK, dalam hal ini PSK bukanlah satu-satunya pemikul tanggung jawab akan tetapi pihak pengguna jasa PSK juga dikenakan sanksi dalam peraturan tersebut. Penerapan terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta oleh penegak hukum Kota Surakarta diharapkan mengurangi adanya kegiatan seksual komersial khusunya memberikan efek jera bagi pengguna jasa pekerja seks komersial selain dengan aturan dalam Peraturan Daerah yang memberikan efek jera bagi pengguna jasa PSK terdapat pula aturan lain yaitu dengan putusan pengadilan dimana putusan ini bersumber dari Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh penyidik sekaligus sebagai penuntut umum. Dalam Penggunaan norma yang tertuang dalam putusan Nomor 276/TPR/2015/PN.Skt, Nomor 278/TPR/2015/PN.Skt dan Nomor 78/TPR/2016/PN.Skt tidak sesuai dengan norma yang ada serta tidakterpenuhinya unsur objektif dalam perumusan peraturan. Jenis penelitian yang di gunakan adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undang dan pendekatan kasus. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pengguna jasa bukan Sekedar pembalasan melainkan bersifat pembinaan agar pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi. Kata Kunci: Putusan Hakim, Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial THE ANALYSIS ON JUDGE’S DECISION GIVEN TO THE CUSTOMERS’ OF COMMERCIAL SEX WORKERS BASED ON SURAKARTA REGIONAL REGULATION NUMBER 3 YEAR 2006 ABOUT THE TERMINATION OF COMMERCIAL SEX EXPLOITATION Alivia Indah Lukitasari, Dr. Bambang Sudjito, S.H.,M.Hum Dan Alfon Zakaria S.H, LLM Law Faculty of Brawijaya University aliviaindahlukitasari@gmail.com ABSTRACT   The effort of Surakarta City Government to negate the commercial sexual exploitation activity is by issuing Surakarta City Regulation Number 3 of 2006 about Commercial Sex Exploitation Countermeasures. The regulation governs the sanctions against Commercial Sex Workers’s actions, in which case Commercial Sex Workers are not the only bearer of responsibility but the users of the service is also subject to sanctions in the regulation. Implementation of Surakarta City Regulation by Surakarta law enforcement is expected to reduce the commercial sexual activity, especially to give deterrent effect to the users of Commercial Sex Workers service. In addition there is other rule namely the court ruling where the decision comes from Minutes of Criminal Act made by the investigator as well as the public prosecutor. The norm used set forth in Decision Number 276 / TPR / 2015 / PN.Skt, Number 278 / TPR / 2015 / PN.Skt and Number 78 / TPR / 2016 / PN.Skt is  not in accordance with the existing norms and do not meet the objective element in the formulation of regulation. The researcher uses normative juridical method with legislation and case approach. Judge consideration basics in deciding cases against the service users is not just retaliation but its coaching, so that in the future they will not do the action again. Keywords: Judge’s Decision, the customers of commercial sex workers
PENERAPAN PASAL 61 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DALAM PUTUSAN NO 269 K/PDT.SUS-HKI/2015 ANTARA RUSLAN KASIM VS MURNIATY WAN Muchamad Abdul Hafid
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

THE ENANCTMENT OF ARTICLE 61 LETTER (B) OF LAW NUMBER 15 YEAR 2001 ABOUT BRAND IN THE DECREE NUMBER 269 K/PDT.SUS-HKI/2015 BETWEEN RUSLAN KASIM VS MURNIATY WAN   Muchamad Abdul Hafid, Afifah Kusumadara, SH., LLM.SJD, Moch. Zairul Alam., SH., MH.   Faculty of Law Universitas Brawijaya   Email: hafidrrr@gmail.com   Abstract The use of brand must be in accordance with what is being registered. This is regulated in article 61 letter (b) of Law number 15 year 2001 about brand which states that brand can be cancelled is it is not suitable with what is registered. In reality, many companies use different brands from what they have registered. It also happened in the case between Ruslan Kasim againts Murniaty Wan. Ruslan Kasim as the owner of Singa Aceh Brand for soysauce accused Murniaty Wan as the owner of Bola Singa’s brand for sauce use significantly different brand than what she had registered. This case already got the legal decision by The High Court  number 269 K/Pdt.Sus-HKI/2015. The result of the study show that the judgemade the wrong decision in the case of brand between Ruslan Kasim againts Murniaty Wan because the interpretation of the third party in article 63 of Law year 2001 did not have specific explanation and there was indication there was a cassing of in the registration of brand by Murniaty Wan. Besides there were different perceptions on what decision to make in settling the case between Ruslan Kasim and Murniaty Wan is the decision on the case was based on Law number 15 year 2001 about brand and Law number 20 year 2016 about brand and geographical indication.   Keyword: brand, brand deletion
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MULTINATIONAL CORPORATION (MNC) ATAS KETERLIBATANNYA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Jazau Elvi Hasani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jazau Elvi Hasani, Dr. Hanif Nur Widhiyanti S.H M.Hum , Prof. Masruchin Ruba’I S.H M.S Fakultas Hukum Universitas Barwijaya e-mail: jazauelvi17@gmail.com ABSTRAKSI   Kegiatan pembangunan, terkadang disertai pelanggaran hukum yang berlaku. Keterlibatan korporasi dalam pembangunan terkadang diiringi oleh kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang seperti penyuapan, korupsi, gratifikasi. Adapun contoh kasus keterlibatan korporasi atau Multinational Corporation (MNC) sebagai anak perusahaan dalam kasus tindak pidana korupsi  di Indonesia yakni kasus penyuapan oleh Marubeni.corp, MAXpower Group Pte Ltd dan Rolls Royce. Di Indonesia Perusahaan-perusahaan tersebut tidak dikenakan hukuman pidana apapun. Perusahaan tersebut malah  dihukum oleh Otoritas asing seperti US Departement of Justice sebagai otoritas Amerika Serikat dan otoritas inggris dan dikenakan regulasi asing seperti FCPA (Foreign Corrupt Practises Act) dan UK Briberly Act 2010. Pada dasarnya, Regulasi indonesia telah diatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana penyuapan (bribery) yang termasuk korupsi. Namun, terdapat kelemahan, karena masih belum memberikan signifikasi subjek hukum korporasi Multinational Corporation (MNC) dalam UU Tipikor. Menurut UU Tipikor, subjek hukum Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang” yaitu “Setiap orang” dan “Korporasi” yang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah indonesia. Selama ini keterlibatan Multinational Corporation (MNC) dalam tindak pidana korupsi di wilayah Indonesia dengan pelaku warga negara asing malah ditangani oleh otoritas hukum asing dengan regulasi asing. Apabila terdapat regulasi asing yang diterapkan bagi Multinational Corporation (MNC) yang berkedudukan di wilayah Indonesia. Maka, perlu untuk mengetahui terlebih dahulu dan menghormati yurisdiksi hukum pemerintah Indonesia. Jenis penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Beberapa pendekatan  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang – undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah Jenis-jenis Multinational Corporation (MNC) yang dapat dikenakan UU Tipikor adalah sebagai berikut: (1) Multinational Corporation (MNC) yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.(2) Multinational Corporation (MNC) yang tidak didirikan di Indonesia tetapi berkedudukan di wilayah Indonesia. Serta (3)Multinational Corporation (MNC) yang tidak didirikan dan juga tidak berkedudukan di Indonesia tetapi melakukan kegiatan perekonomian di Indonesia.   Kata Kunci : Multinational Corporation (MNC), FCPA (Foreign Corrupt Practises Act, UK Briberly Act. “THE CRIMINAL LIABILITY OF MULTINATIONAL CORPORATION (MNC) ON ITS INVOLVEMENT IN CORUPTION” Jazau Elvi Hasani, Dr. HanifNurWidhiyanti S.H M.Hum , Prof. MasruchinRuba’I S.H M.S Faculty of Law Universitas Barwijaya e-mail: jazauelvi17@gmail.com ABSTRACT   Development process is usually accompanied with legal violation. The involvement of corporations in development usually involves activities that are against the law such as bribery, corruption, and gratification. One of the examples of the involvement of corporations or Multinational Corporation (MNC)  as subsidiaries in corruption in Indonesia is the case of bribery by Marubeni corp, MAXpower Group Pte Ltd  and Rolls Royce. In Indonesia, those companies are not subjected with any legal sanctions. Instead, those companies are given sanctions by foreign authorities such as  US Department of Justice as United States’ Authority and also by the Authority of the United Kingdom. They are also charged with foreign regulations such as FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) and UK Bribery Act 2010. Basically, Indonesian Regulation has regulated the issues on criminal liability for corporations which commit bribery including corruption. Basicaly, Indonesian’s regulations have regulated criminal liability done by corporation which commit bribery  including corruption. However, there is weakness in the law since it has not given legal subject significance for Multinational Corporation (MNC) in the Corruption Act. According to Corruption Act, legal subject for corruption is ‘every one’ and ‘corporations’ that commit corruption in Indonesian territory. So far, the involvement of Multinational Authority (MNC) in corruption in Indonesia with foreigners as the subjects is handled by foreign authorities using foreign regulations. If there are foreign regulations enacted to the Multinational Corporation (MNC) in Indonesia, they have to conform and respect the legal jurisdiction of Indonesian government. This research was normative juridical by design using statute and case approaches. The results of the study show that several kinds of Multinational Corporations (MNC) that are charged with Corruption Act are: (1) Multinational Corporations (MNC) eastablish and in are in operation in Indonesia, (2) Multinational Corporations (MNC) which are not established in Indonesia but are located in Indonesia, and (3) Multinational Corporations (MNC) which are not established and nor located in Indonesia but do economic activities in Indonesia.   Keywords: Multinational Corporation (MNC), FCPA (Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act.
ANALISIS YURIDIS TERKAIT SITA JAMINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM PERKARA KEPAILITAN (Studi Normatif Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Arini Ulfa Mawaddaty
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arini Ulfa Mawaddaty, Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH., MH., Mohammad Hamidi Masykur, SH., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: arinium13@gmail.com   Abstrak Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tepatnya pada Pasal 10 mengatur tentang sita jaminan. Akan tetapi terdapat kekaburan hukum mengenai pengaturan sita jaminan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3). Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait dengan batasan perlindungan hukum kreditor sebagai acuan dikabulkan atau ditolaknya sita jaminan dan makna jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan di dalam perkara kepailitan. Batasan perlindungan hukum kreditor sebagai acuan dikabulkan atau ditolaknya sita jaminan adalah bersifat eksepsional, hal mana berarti jika terdapat permohonan dari Kreditor untuk melakukan sita jaminan maka seluruhnya merupakan kewenangan dari Hakim untuk mempertimbangkan dan menetapkan keputusannya. Makna jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan dari kedua belah pihak yaitu debitor dan kreditor.   Kata Kunci : Perlindungan Hukum Kreditor, Jaminan yang Dianggap Wajar oleh Pengadilan         JURIDICAL ANALYSIS ON COLLATERAL FORECLOSURE AS LEGAL PROTECTION FOR CREDITOR IN THE CASE OF BANKRUPTCY (A Normative Study on Article 10 Paragraph (2) and (3) of Law Number 37 year 2004 on Bankruptcy and Debt Payment Delay) Arini Ulfa Mawaddaty, Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH., MH., Mohammad Hamidi Masykur, SH., M.Kn. Faculty of Law, Brawijaya University Email: arinium13@gmail.com   Abstract Article 10 of Law number 37 year 2004 on Bankruptcy and Delay of Debt Payment regulates the collateral foreclosure. Hoever there is legal obscurity regarding paragraph (2) and paragraph (3). Therefore, the research problems formulated were related with the boundary of legal protection given to creditor as a reference to the refusal or acceptance of collateral foreclosure and the meaning of security that is considered reasonable by the Court in case of bankruptcy. The boundary of legal protection to creditor used as reference of refusal or acceptance of the collateral foreclosure is exceptional which indicates that there is a request from the creditor for a collateral foreclosure, that is the authority of the judge to consider and issue the decree. Security is considered to be reasonable by the court is an effort to maintain balance between the interest of both he creditor and debitor.   Keywords: Legal protection for Creditor, Security that is considered reasonable by Court.
EFEKTIVITAS PASAL 24 AYAT 2 TERKAIT OBJEK PAJAK REKLAME PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto) R. Oki Ilham Wardana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

R. Oki Ilham Wardana, Dr. Iwan Permadi, SH., MH., Agus Yulianto, SH., MH   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: + 62-341-553898, Fax: +62-341-566505 Email : radenoki8@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 1)bagaimana Efektivitas pelaksanaan Pasal 24 Ayat 2 Terkait Objek Pajak Reklame Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah; 2)apa Hambatan dalam pelaksanaan Pasal 24 Ayat 2 Terkait Objek Pajak Reklame Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah; 3) bagaimana solusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mengatasi hambatan dalam Pasal 24 Ayat 2 Terkait Objek Pajak Reklame Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Penelitian Yurudis Empiris ini mengambil lokasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto karena lembaga tersebut merupakan pelaksana dari program tersebut dengan pendekatan yuridis sosiologis dan populasi pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojoketo serta teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa : 1) Efektivitas Pasal 24 Ayat 2 tersebut belum optimal karena terdapat penunggakan pembayaran & pemasangan reklame yang dilakukan oleh penyelenggara reklame; 2) hambatan dalam pelaksanaan tersebut penyelenggara reklame langsung memasang reklame tanpa mendaftar dan menunggak pembayaran pajak; solusi dari permsalahan tersebut harus diberi sanksi yang tegas yang memberikan efek jera bagi penyelenggara reklame.   Kata Kunci : Efektivitas, Objek Pajak Reklame, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto   ABSTRACT This research has a purpose to know, identify and analyze 1) how effectiveness of implementation of Article 24 Paragraph 2 Related Object of Reklame Tax of Regulation of Regency of Mojokerto Number 1 Year 2011 About Regional Taxes; 2) what Obstacles in the implementation of Article 24 Paragraph 2 Related Object Tax Reklame Regional Regulation Mojokerto Regency Number 1 Year 2011 About Regional Taxes; 3) how the solution of Mojokerto District Revenue Agency overcome obstacles in Article 24 Paragraph 2 Related Object Tax Reklame Regional Regulation Mojokerto Regency Number 1 Year 2011 About Local Taxes. This Empirical Jurisdiction Study takes place in the Regional Revenue Board of Mojokerto Regency because the institution is the implementer of the program with the sociological juridical approach and the employee population of the Mojoketo Regional Revenue Board as well as the purposive sampling technique. Based on the results of the interview can be explained that: 1) The effectiveness of Article 24 Paragraph 2 is not optimal because there are delinquent payments & installation of advertisements made by the advertisers; 2) obstacles in the implementation of the advertisers directly billboard advertisement without registering and delinquent tax payments; The solution of the problem must be strictly sanctioned which gives a deterrent effect to the advertiser. Keywords: Effectiveness, Object of advertisement tax, Income Board of Mojokerto regency
PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PT ASKES YANG DIALIHKAN HUBUNGAN HUKUMNYA MENJADI PEGAWAI BPJS KESEHATAN Larasati Amalia Hanum
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Larasati Amalia Hanum, Dr. Budi Santoso, SH, LLM, Ratih Dheviana P.H.T., SH, LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Larasatiamaliahanum96@yahoo.com   Abstrak Latar belakang penelitian ini ialah adanya kekosongan hukum karena tidak diaturnya pengalihan hubungan hukum pegawai PT ASKES (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan (badan hukum publik) di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksananya serta belum adanya ketentuan yang mengatur tentang badan hukum publik. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undang dan teknik interpretasi gramatikal serta interpretasi sistematis untuk menganalisi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan hukum yang lahir setelah pegawai PT ASKES menjadi pegawai BPJS Kesehatan adalah hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga perlindungan hukumnya selain melalui perjanjian kerja dan peraturan direksi juga melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. kata kunci: pegawai, hubungan hukum, PT ASKES, BPJS Kesehatan Abstrak The background of this research is the existence of legal vacuum due to non-regulation of legal relationship of employees of PT ASKES (Persero) to become employees of BPJS Health (public legal entity) in law number 24 year 2011 on Organizers Council of Social Security and its implementing regulations and there is no provision which regulates public legal entities. This research uses normative juridical research with statuta approach method and grammatical interpretation technique as well as systematic interpretation to analyse primary, secondary, and tertiary legal materials. The result of the research shows that the legal relationship that was created after the employees of PT ASKES became the employee of BPJS of Health is the working relationship according to Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower that its legal protection other than through the employment agreement and the regulation of directors also through Law Number 13 Year 2003 on Manpower Law Number 24 of 2011 on the Organizers Council of Social Security. Keywords: employees, legal relationships, PT ASKES, BPJS Health
PELAKSANAAN PASAL 19 PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN UMUM KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN TERKAIT PEMBINAAN TERHADAP TUNA SOSIAL (Studi di Dinas Sosial Kota Bekasi) I Gede Agung Laksmana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

I Gede Agung Laksmana; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-Mail: gedeagung94@gmail.com   Abstrak Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya ketidakefektifan terkait pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan terkait pembinaan terhadap tuna sosial. Menurut Pasal 19, Dinas Sosial memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan keterampilan terhadap para tuna sosial. Tetapi, pada pelaksanaannya, tuna sosial yang tertangkap razia hanya ditaruh di dalam sel atau rumah singgah, kemudian setelah beberapa hari dilepaskan kembali ke jalanan. Apabila melihat dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan tuna sosial tersebut, jika ditinjau menggunakan perspektif efektivitas hukum, maka ada ketidaksesuaian antara peraturan dan pelaksanaannya di lapangan. Kata Kunci: Pembinaan, Tuna Sosial THE ENACTMENT OF ARTICLE 19 OF BEKASI REGIONAL REGULATION NUMBER 10 YEAR 2011 ABOUT GENERAL PROVISION ON ORDER AND CLEANLINESS RELATED TO TRAINING FOR SOCIALLY-DEPRIVED PEOPLE (A Study in Department of Social of Bekasi) Abstract This study was triggered by the ineffectiveness of implementation of Article 19 of Bekasi Regional Regulation Number 10 Year 2011 on the Provision of Order and Cleanliness related to the training for socially-deprived people. According to Article 19, Department of Social is obliged to provide coaching in the forms of education and skill training to the socially-deprived people. In the implementation, the socially-deprived people who are caught are put in the lain or a house to be freed back to the street couple of days later. The obstacles encountered in the implementation of coaching to socially-deprived people, viewed from the perspective of effectiveness of law, show the missmatch between the regulation and its implementation Keywords: Coaching, Socially-Deprived

Page 298 of 563 | Total Record : 5629

 296   297   298   299   300 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue