cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 297   298   299   300   301 
PENAHANAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA TERHADAP ANAK ( Studi Kasus di Unit PPA Polres Malang kota ) I. Gusti Bagus Prasetya Hadiwijaya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

I.Gusti Bagus Prasetya Hadiwijaya, Dr. Nurini Aprilianda, SH., M.Hum, Dr. Bambang Sudjito, SH., M.Hum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya prasetya.hadiwijaya@gmail.com ABSTRACT Pasal 21 ayat 1 KUHAP mengatur tentang penahanan dapat dilakukan oleh penyidik  dengan  adanya kekawatiran pelaku melarikan diri,menghilangkan alat bukti dan mengulangi tindak pidana,selanjutnya didalam Pasal 21 ayat 4  mengatur penahanan dapat dilakukan apabila masa hukumannya minimal lima tahun penjara,sedangkan ada juga tindak pidana yang masa hukumannya dibawah lima tahun tetapi dapat dilakukan penahanan.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penahanan pelaku penganiyaan biasa terhadap anak serta untuk mengetahui alasan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Malang kota tidak melakukan penahanan terhadap pelaku penganiayaan biasa terhadap anak.Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Dari hasil penelitian telah diperoleh jawaban dari permasalahan  bahwa pelaksanaan penahanan pelaku penganiayaan biasa terhadap anak di Unit PPA Polres Malang kota tidak dilaksanakan,dikarenakan unsur objektif penahanan tidak terpenuhi.Selanjutnya alasan Penyidik Unit PPA tidak melakukan penahanan pelaku penganiayaan biasa terhadap anak, yang pertama yaitu Penyidik tidak dapat melakukan penahanan,dengan berdasarkan unsur subjektif, alasan yang kedua Penyidik tidak dapat melakukan penahanan pelaku penganiayaan biasa terhadap anak dengan berdasarkan unsur objektif penahanan.Selain itu penyidik memberlakukan peraturan wajib lapor terhadap pelaku,serta penyidik memberikan saran agar Pasal 80 ayat 1 Jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dimasukan kedalam Pasal 21 ayat 4 huruf b Kata Kunci : Penahanan, pelaku, penganiayaan biasa               THE ARREST OF THE PERPETRATOR OF CHILD ABUSE (A Study in Protection for Women and Children Unit in Police Resort of Malang) I.Gusti Bagus Prasetya Hadiwijaya, Dr. Nurini Aprilianda, SH., M.Hum, Dr. Bambang Sudjito, SH., M.Hum Faculty of Law, Universitas Brawijaya prasetya.hadiwijaya@gmail.com ABSTRACT Article 21 paragraph 1 of Criminal Procedure Code regulates the arrest that can be performed by investigator in order to prevent the perpetrator from escaping, losing the proof, and repeating the same crime. Further, article 27 paragraph 4 regulates that arest can be done if the term of punishment lasts for 5 years imprisonment at minimum. However, there is a case where arrest can be done even though the term of punishments is under five years of imprisonment. This study was inteded to know and analyze the implementation of arrest to the perpetrators of child abuse and to know the reasons of investigator of the Protection for omen and Children Unit in Police Resort of Malang for not arresting the perpetrators of child abuse. This study used empirical juridical method with sociologal juridical approah. The results of the study show that the arrest to the perpetrators of child abuse was not performed by the Protection for Women and Child Unit in Polce Resort of Malang because the objective element of arrest could not be met. The reasons for the investigator in the Protection for Women and Children Unit of Police Resort of Malang was the subjective and objective elements of arrest. Besides, investigator require the perpetrator to report regularly. Investigator also suggests that article 80 paragraph 1 Jo article 76C of Law for Child Protection be included into article 21 paragraph 4 letter b. Keyword: arrest, perpetrator, abuse
PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA) Eka Aditya Darmawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eka Aditya Darmawan, Dr. Prija Djatmika, SH.MS., Eny Harjati, SH.MHFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: eka.aditya.d@gmail.comABSTRAKSistem pembuktian terbalik merupakan tata cara pembuktian ditingkat pemeriksaan sidang pengadilan yang diatur dalam undangundang pencucian. Sistem ini sering tidak diterapkan dalam setiappemeriksaan perkara pencucian uang disidang pengadilan. Dalamprakteknya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya sistempembuktian terbalik belum diterapkan secara maksimal disetiapperkara pencucian uang yang masuk kepengadilan. Penyebabbelum dapat diterapkannya sistem pembuktian terbalik adalahketiadaan hukum acara sistem pembuktian terbalik saat prosespemeriksaan disidang pengadilan dan ketiadaan aturan yangmemaut sanksi jika sistem pembuktian terbalik tidak dilakukanoleh terdakwa. Padahal kewajiban bagi hakim untuk menerapkansistem pembuktian terbalik pada setiap perkara tindak pidanapencucian uang. alasan hakim pada pengadilan Tipikor Surabayatidak menerapkan sistem pembuktian terbalik bertentangan denganasas praduga tak bersalah dan terdakwa sendirilah yang menolakdilakukannya pembuktian terbalik.Kata Kunci: Penerapan, Pembuktian Terbalik, Pencucian UangTHE IMPLEMENTATION OF REVERSE VERIFICATION IN THE COURTRULING FOR MONEY LAUNDERING   (A STUDY IN COURT OF CORRUPTION ACT OF SURABAYA)Eka Aditya Darmawan, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Eny Harjati, S.H., M.HFaculty of Law Universitas BrawijayaEmail: eka.aditya.d@gmail.comABSTRACTReverse verification is a system of proofing in the examinationlevel in court that is regulated under the law of laundering. Thissystem is often time not applied in the examination of oneylaundering in court. In practice, the court for corruption act inSurabaya has not applied reverse verification maximally for everymoney laundering case applied to the court. It is due to the absenceof procedure law for reverse verification dring the examinationprocess in the court and the absence of regulation poviding sanctionif the reverse verification is not done by the defendant. It is actuallythe obligation for the judge to implement reverse verification inevery case of money laundery case. The judge’s reason for notimplementing the reverse verification is because it contradicts theprinciples of presumption of innocence and the defendant himselfrefuses the reverse verification to be implemented.Keywords: implementation, reverse verification, money laundery
KEWENANGAN PENYIDIK TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANTARA POLISI REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Yoga Teguh Santoso
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yoga Teguh Santoso, 2017. KEWENANGAN PENYIDIK TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANTARA POLISI REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Tindak pidana narkotika yang semakin meningkat dengan bentuk kejahatannya yang semakin terorganisir, membuat pemerintah melakukan perubahan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 14 September 2009 dengan kebijkan politik hukum pidana dalam pemberantasan narkotika dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). Pemberian kewenangan terhadap penyidik BNN dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menimbulkan konflik norma (conflict of norm) antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan menimbulkan tumpang tindihnya kewenangan dalam pemberantasan narkotika oleh BNN dan POLRI. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh pemahaman: lembaga BNN semula adalah lembaga koordinator yang mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional mengenai penanggulangan narkotika dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkotika yang kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lembaga BNN menjadi salah satu lembaga penegak hukum, tetapi  dalam pemberian kewenangan dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan dengan tegas batasan-batasan kewenangan penyidik BNN dan POLRI sehingga menyebabkan tumpang tindihnya kewenangan dan menimbulkan konflik peraturan (conflict of norms). Dari kesimpulan tersebut dapat disampaikan beberapa rekomendasi antara lain: Kewenangan penyidik yang diberikan kepada BNN haruslah dipertegas dengan menentukan subyek hukum dan obyek hukum, pemberian kewenangan penyidikan harus memperhatikan kewenangan  penyidikan yang diberikan kepada POLRI sebagai penyidik utama sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP.   Kata Kunci : Narkotika, BNN, tindak pidana narkotika, konflik norma ABSTRACT Yoga Teguh Santoso, 2017. THE AUTHORITY OF CRIMINAL INVESTIGATOR   ON INDONESIA’S POLICE AND NNA (Based on The Code of Criminal Procedure Law Number 8 Year 1981 and Law Number 35 Year 2009 About Narcotics) The increased narcotic crime with growing form of organized crime, has made the government to conduct a change by enacting Law No. 35 Year 2009 on Narcotics on 14 September 2009 with the political development policy in combating narcotics criminal law then established the National Narcotics Agency (NNA). Provision of authority to the NNA investigator in Law Number 35 Year 2009 on Narcotics pose a conflict of norms (conflict of norm) of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics with Law No. 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure ( Criminal Procedure Code) and give rise to overlapping authority in combating narcotics by NNA and police. Law research used in this study is normative, ie a study deductively starting from an analysis of the provisions in the legislation that regulates problems in this study. Based on the results of research and discussion obtained comprehension: NNA is originally the coordinating institution for coordinating the relevant government agencies in the formulation and implementation of national policies on counter-narcotics and coordinate the implementation of national policies counter-narcotics later with the enactment of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics, NNA institution became one of the law enforcement agencies, but the granting of authority in the Constitution does not specify explicitly the limits of NNA investigator and police that resulted in overlapping and conflicting regulatory of authority (conflict of norms). From these conclusions it can be submitted several recommendations, among others: The authority given to the NNA investigator that must be confirmed by determining the legal subjects and objects of law, the provision of investigative authority must consider the investigative authority given to the Police as the principal investigator referred to in the Criminal Procedure Code.   Keywords : Narcotics, The increased narcotic crime, NNA, conflict of norm
PENERAPAN PASAL 44 KUHAP OLEH KEJAKSAAN MELALUI PENYIMPANAN BARANG BUKTI BERBASIS SISTEM TEKNOLOGI DAN INFORMASI (Studi di Kejaksaan Negeri Surabaya) Fachrurizka Maulidatul Chasanah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fachrurizka Maulidatul Chasanah, Eny Harjati, SH., MH., Alfons Zakaria, SH., LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya rizkafachrurizka@gmail.com ABSTRAK Fachrurizka Maulidatul Chasanah, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2017, PENERAPAN PASAL 44 KUHAP OLEH KEJAKSAAN MELALUI PENYIMPANAN BARANG BUKTI BERBASIS SISTEM INFORMASI (Studi di Kejaksaan Negeri Surabaya), Eny Harjati, SH., MH., Alfons Zakaria, SH., LLM. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 44 KUHAP berbasis Sistem Informasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya tidak menyalahi aturan yang terdapat dalam KUHAP. Inovasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Surabaya adalah sebagai bentuk pengelolaan sebaik-baiknya terhadap barang bukti. Terdapat hambatan-hambatan yaitu belum ada peraturan resmi dari Kejaksaan Agung untuk menggunakan sistem informasi dalam pengelolaan barang bukti, tidak adanya anggaran dari pemerintah untuk membuat sistem QR code dalam pengelolaan barang bukti, sistem QR code yang belum online sehingga belum dapat diakses oleh aparat penegak hukum lain, sumber daya manusianya yang tidak semua paham teknologi, seringnya terjadi gangguan pada server, kurangnya staf TI, sistem QR code yang belum sempurna, dan kebiasaan di dalam kejaksaan yang setiap kebijakannya bergantung pada pimpinan. Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya yaitu mengupayakan agar dibentuk Perja tetang tersedianya sistem administrasi penanganan perkara berbasis sistem teknologi dan informasi oleh Kejaksaan Agung, mengupayakan untuk mengonlinekan sistem QR code barang bukti dengan mengintegrasi lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, akan terus memberikan pemahaman dan sosialisasi terhadap sumber daya manusianya, melakukan perbaikan terhadap server pada saat mengalami gangguan yang dilakukan oleh staf TI, melakuakn open recruitmen untuk staf TI, akan terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem QR code, mengupayakan agar sistem QR code ini tetap terlaksana dengan baik meskipun berganti kepemimpinan. Kata Kunci : penerapan pasal 44 KUHAP, penyimpanan barang bukti, penyimpanan barang bukti berbasis sistem informasi Implementation Of Article 44 Criminal Code By Attorney Through the Storage of Evidence Based On Information System (Study at Surabaya State Attorney) Fachrurizka Maulidatul Chasanah, Eny Harjati, SH., MH., Alfons Zakaria, SH., LLM. Faculty of Law, University of Brawijaya rizkafachrurizka@gmail.com ABSTRACT Fachrurizka Maulidatul Chasanah, Criminal Law Faculty of Law University of Brawijaya, May 2017, IMPLEMENTATION OF ARTICLE 44 CRIMINAL CODE BY ATTORNEY THROUGH THE STORAGE OF EVIDENCE BASED ON INFORMATION SYSTEM (Study at Surabaya State Attorney), Eny Harjati, SH., MH., Alfons Zakaria, SH., LLM. The foundings of this research show that the implementation of article 44 Criminal Code based on the Information System that’s been done by Surabaya State Attorney doesn’t transgress the regulations as based on the Criminal Law Procedural Code. The inovation made by Surabaya State Attorney is one of the best possible form of the management of the evidence. There are several obstacles faced by Surabaya State Attorney, such as there is yet no official regulation from the General Attorney to use information systems in the management of evidence, the absence of budget from the government to create a QR code system in the management of evidence, the QR code system that has not been online so it can’t be accessed by other law enforcement officers, the human resources that aren’t all easily adaptable to technology, Frequent server interruptions, lack of IT staff, the imperfect QR code system, and customs in the attorney whose policies tend to depend on the leader. The efforts made by Surabaya State Attorney are to seek for the formation of General Attorney rules about the availability of administration system for IT-based cases-handling by the General Attorney, to seek for the efforts at putting evidences QR code system into online in integrating law enforcement institutions such as police, to keep giving comprehensions and socializations toward its human resources, to repair the server whenever there’s any disruptions, to do the open recruitment for IT staffs, to keep developing and upgrading the QR code system, to seek for the well sustainability of the QR code system although there might be any changes in leadership. Keyword : The implementation of article 44 Criminal Code, storage of the evidence, storage of evidence based on information systems
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Studi Di Kabupaten Gresik ) Desy Kurniasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desy Kurniasari, Dr.Shinta Hadiyantina,SH.MH., Herlin Wijayati,SH.,MH. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Desykurniasari604@gmail.com ABSTRAK Orang atau badan dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari wajib mematuhi peraturan ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan pemerintah daerah agar dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, tentram, aman, dan teratur. Bagi orang atau badan dalam menjalankan aktifitasnya kedapatan melanggar peraturan ketentraman dan ketertiban umum, maka dapat dikenakan sanksi administrasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pasal 28 Ayat (1) menjelaskan bahwa pelanggaran pada Pasal 4 Ayat (5), Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 21 dapat dijatuhi sanksi administrasi oleh Bupati atau pejabat yang berwenang. Adapun jenis sanksi dijelaskan pada Pasal 28 Ayat (2) yaitu peringatan lisan/tertulis, penghentian/penutupan kegiatan secara sementara maupun tetap, pembongkaran atau pengosongan dan pemindahan. Adanya peraturan daerah yang dibuat masih banyak masyarakat yang masih belum menjalankan dan mentaati peraturan daerah tersebut. Masih banyak masyarakat Kabupaten Gresik yang melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis dimana melihat suatu peraturan hukum kemudian dikaitkan dengan realita dan kebiasaan didalam masyarakat. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan diatas bahwa dapat dikatakan belum efektif dan belum berjalan sebagaimana mestinya karena masyarakat Kabupaten Gresik masih banyak melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dan kurangnya teknik atau cara pembinaan yang komunikatif dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, belum dapat menekankan sanksi denda karena belum ada peraturan yang mengaturnya, kurangnya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Gresik atas perbuatan yang mereka lakukan dengan melakukan pelanggaran hukum ketentraman dan ketertiban umum. Kata Kunci: pengenaan sanksi administrasi, pelanggaran, ketentraman dan ketertiban umum IMPOSITION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON BREACHES OF PUBLIC ORDER AND PEACE ( Study In Gresik District ) Desy Kurniasari, Dr.Shinta Hadiyantina,SH.MH., Herlin Wijayati,SH.,MH. Faculty Of Law, Brawijaya University Desykurniasari604@gmail.com ABSTRACT Persons or bodies on carrying out their daily activities shall comply with the rules of tranquility and public order. To create a situation and conditions that are safe and conducive that are safe and conducive for the community and local government in order to perform activities and duties of government in an orderly, peaceful, safe and orderly manner. For any person or entity in carrying out its activities is found to be violoating public order and order regulations, it may be subject to administrative sanction. It is regulated in Article 28 Paragraph (1) And (2) of Gresik Regency Regulation No. 15 of 2013 on Peace and Public Order. Article 28 Paragraph (1) And (2) of Gresik Regency Regulation No. 15 of 2013 on Peace and Public Order. Article 28 Paragraph (1) explains that a violation of Article 4 Paragraph (5), Article 5, Article 11, Article 12, Article 13, Article 14, Article 15, Article 17, and Article 21 may be subject to administrative sanction by the regent or an authorized officer. As for the type of sanction described in Article 28 Paragraph (2) ias a verbal warning/written, termination/closure, temporary, e,ptying and displacement. The existence of localregulations that made still many people who still have nt run and the local regulations. There are still many people of Gresik Regency who commited a violation of peace and public order. The author uses a kind of juridical-empirical research. The approach method used by the writer is sociological jurisdiction where seeing a rule of law is then associated with reality and habit in society. From the results of the study, the authors obtion answer from the above problems that can be said not yet effective and has not run properly because the people of Gresik Regency still a lot of violations of tranquality and public order. Obstacles encountered is the lack of socialization and techniques or ways of fostering communicative of Civil Service Police Unit Gresik, can not be stressed fined because there are no regulations that government, for doing what they do with the violation of the law of peace And public order.   Keywords : administrative sanction, violation, peace and public order.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERKAIT EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL LABUHAN KERATON YOGYAKARTA TERHADAP PASAL 38 AYAT 2 UU No. 28 TAHUN 2014 (Studi Empiris di Kraton Yogyakarta) Maulana Zakki Syabbani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maulana Zakki Syabbani, Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S., M. Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: maulanazakki7@gmail.com   Abstrak Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional Labuhan Keraton Yogyakarta terhadap pasal 38 ayat 2 Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang lahir dari keanekaragaman budaya masyarakat di dalamnya. Salah satunya adalah tradisi upacara Labuhan Keraton Yogyakarta. Tradisi upacara ini sudah berlangsung sejak nenek moyang dan hingga saat ini terus dilestarikan oleh generasinya secara turun – temurun. Tradisi upacara ini perlu untuk dilindungi dan dilestarikan sebagai keanekaragaman asli milik Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya peluang dari negara – negara lain untuk mengambil alih pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional milik Indonesia, yang kemudian diklaim dan dieksploitasi tanpa sepengetahuan bangsa Indonesia tanpa memberikan keuntungan bersama atas perbuatan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Tradisi Upacara Labuhan Keraton Yogyakarta termasuk dalam obyek perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam hukum kekayaan intelektual, serta bagaimana hambatan dan upaya perlindungan yang dilakukan oleh Kraton Yogyakarta maupun Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pengelolaan hak ekonomi tradisi upcara labuhan milik Kraton Yogyakarta. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan apakah tradisi upacara Labuhan Keraton Yogyakarta merupakan obyek perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional menurut pasal 38 ayat 2 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014, serta untuk mengetahui upaya dan hambatan pemerintah Provinsi Yogyakarta dalam melakukan perlindungan terhadap tradisi upacara Labuhan Keraton Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.   Kata Kunci : Perlindungan Hak Cipta, Ekspresi Budaya Tradisional, Labuhan Keraton Yogyakarta. COPYRIGHT PROTECTION RELATED TO FOKLORE OF YOGYAKARTA PALACE TOWARDS ARTICLE 38 PARAGRAPH 2 OF LAW NUMBER 28 YEAR 2014 (Juridical Study at Keraton Yogyakarta) Maulana Zakki Syabbani, Dr. Bambang Winarno, S.H., M.S., M. Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: maulanazakki7@gmail.com   Abstract   This research discuss about the protection of copyright towards the traditional culture in Labuhan Keraton Yogyakarta Palace towards Article 38 Paragraph 2 of Law Number 28 Year 2014. Indonesia has great knowledge regarding folklore Which born from the numbers of cultures within the society such as Labuhan Keraton Yogyakarta. This ceremonial tradition applied since ancestors’ era until today’s generation, it can be said that it is a familial tradition. Moreover, this tradition should be protected and preserved as one of Indonesia’s native diversity. This prevention is required in order to minimize opportunities of taking over Indonesia’s culture and tradition that might be done by other countries, which then they claimed and exploited it without permission. Thus, this action will no longer provide mutual advantages. The issues within this paper are “Did the ceremonial traiditon Labuhan Keraton Yogyakarta include as one of ascept protected by the folklore ?” and “What are the barriers and how do Kraton Yogyakarta as well as The Government of Daerah Istimewa Yogykarta protect the Labuhan tradition?”   This study aims at determining and explaining whether the ceremonial tradition Labuhan Keraton Yogyakarta is protected by culture and tradition’s law as mentioned in article 38 (2) Law No.28, 2014. Furthermore, it also to find out the efforts and limitation faced by government of Yogyarkarta in securing the tradition. Juridical empirical and sociological juridical are the two approaches appied in examining the paper.   Keywords: Copyright protection, Traditional Culture Expression, and Labuhan Keraton Yogyakarta.
PENJATUHAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (Studi di Pengadilan Negeri Malang) Muhamad Zaka Dwi Arifta
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhamad Zaka Dwi Arifta : Prof. Masruchin Rubai S.H., M.S. : Dr. Bambang Sugiri S.H., M.S. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-mail : el.ariefta@gmail.com     Abstrak Penyalahgunaan narkotika merupakan hal yang berbahaya dan dapat merusak bangsa dan negara. Terdapat banyak kasus kasus tentang Narkotika yang terus meningkat dari tahun 2010-2016 di Pengadilan Negeri Malang, terutama dalam hal penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Sehingga dalam menangani permasalahan sosial ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang sering menjatuhkan putusan penjara daripada rehabilitasi, bahkan tenggang waktu pelaksanaan pidan penjara tersebut berjangka pendek, dengan kata lain hanya beberapa bulan saja dan tidak lebih dari satu tahun, meskipun tidak ada ketentuan minimum khusus. Hal ini disebabkan karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendeskripsikan secara jelas mengenai kriteria korban penyalahgunaan narkotika. Hakim selaku pihak utama dalam persidangan harus dapat menentukan kriteria pecandu, penyalahgunan dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga pada akhirnya dapat menjatuhkan putusan penjara atau rehabilitasi terhadap mereka. Hakim juga dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi diluar ketentuan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.   Kata kunci: Pidana penjara, Penyalahgunaan narkotika   Abstract Drugsabuse is dangerous deed and can cause destruction to the nation. There were increasing cases of drugs filed during 2010-2016 in Distric Court of Malang, especially self inflicted drugs abuse. Consequently, the board of judges of District Court On Malang often imposed imprisontment sentence rather than rehabilitation and the imprisonment sentence imposedwas short-term. It means that the imprisontment lasted for several months and not exceeding a year period. This is because the Act Number 35 Year 2009 about Narcotics didn’t clearly describe the criteria for the victim of drugs abuse. The judges had to be capable of defining the criteria of drugs addict and the victim of drugs abuse to be able to impose eityher inprisontment or rehabilitation. Judge could also impose rehabilitation. Judge could also impose rehabilitation outside the provision of Act. Number.35 year 2009 about Narcotics. Keywords: imprisonment, drugs abuse
AKIBAT HUKUM SUKSESI NEGARA TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS SUKSESI NEGARA DI TIMOR LESTE) Dewi Pursita Audriana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewi Pursita Audriana, Dr.Patricia Audrey Roeslijanto S.H,MKn, Agis Ardhiansyah, S.H,LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: audriana.dewipursita@gmail.com ABSTRAK Suksesi negara merupakan peristiwa peralihan kedaulatan dari suatu negara ke negara lainnya yang menimbulkan beberapa akibat hukum termasuk terhadap perjanjian internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah mengalami peristiwa suksesi negara ketika Timor Leste memutuskan untuk memisahkan diri pada tahun 2002. Hukum internasional memberi petunjuk mengenai akibat hukum terhadap perjanjian internasional lewat Konvensi Wina 1978. Dalam kasus Indonesia-Timor Leste terdapat dua perjanjian yang beralih ke Timor Leste yakni perjanjian batas wilayah Timor Gap dan perjanjian hutang Indonesia-Amerika Serikat. Namun konsekuensi hukum kedua perjanjian tersebut berbeda meskipun keduanya beralih ke Timor Leste. Suksesi negara juga dikenal menimbulkan dua subjek dalam peristiwanya yakni predecessor state dan successor state. Namun berdasarkan definisi secara umum serta beberapa kasus mengenai negara melakukan suksesi negara, successor state diartikan sebagai negara yang mewarisi hak dan kewajiban dari predecessor state secara penuh dan hal tersebut tidak terjadi kepada Timor Leste. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk memberi jawaban tentang penggunaan kata successor state bagi Timor Leste serta memberikan analisa mengenai perbedaan konsekuensi hukum antara dua perjanjian internasional Indonesia yang beralih ke Timor Leste. Kata kunci: Perjanjian Internasional, Akibat Hukum, Suksesi Negara Timor Leste LEGAL CONSEQUENCES OF STATE SUCCESSION TOWARD INTERNATIONAL AGREEMENTS (THE CASE STUDY OF SUCCESSION STATE IN TIMOR LESTE), Dewi Pursita Audriana, Dr.Patricia Audrey Roeslijanto S.H,MKn, Agis Ardhiansyah, S.H,LLM Faculty of Law Universitas Brawijaya Email: audriana.dewipursita@gmail.com ABSTRACT State succession is the replacement of one State by another in the responsibility that causes several legal consequences, including towards international agreeements. Indonesia is one of state that once had experienced state succession when Timor Leste decided to separate themselves from Indonesia in 2002. The international law has given the guidance about the legal consequences toward international agreement through Vienna Convention 1978. This convention contains the guidance about which agreements that can be changed over. In the case of state succession between Indonesia-Timor Leste, there were two agreements that changed over Timor Leste which is Timor Gap Treaty and Loan Agreements between Indonesia-USA. But the legal consequences between those agreements is different although they both changed over Timor Leste. Beside causing several legal consequences, state succession also causes two new subjects which are predecessor state and successor state. But based on general definition and based on several cases about state succession, successor state is defined as state that fully responsible for rights and obligations from predecessor state and Timor Leste is clearly not defined as that. This is a normative juridical research which aim is giving the clear answer about the use of the word successor state for Timor Leste and giving clear analyst about the difference of legal consequences between two Indonesia international agreements that changed over Timor Leste. Keywords: International agreements, legal consequences, succession state in Timor Leste
PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN INKLUSIF OLEH UNIVERSITAS BRAWIJAYA (Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Ting Bintang Ibrahim Nur
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bintang Ibrahim Nur, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Dr.Shinta Hadiyantina, S.H. M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: bintangibrahimnur@gmail.com   ABSTRAK   Terdapat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi tentang standart pelayanan pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Diseluruh Indonesia, Universitas Brawijaya merupakan pelopor yang menerima mahasiswa penyandang disabilitas. Hal ini didukung dengan adanya Pusat Studi dan Layanan Disabilitas. Pelaksanaan Standar Pendidikan Inklusif Yang Diselenggarakan Di Universitas Brawijaya yakni Universitas Brawijaya sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia telah melaksanakan pendidikan inklusif sejak tahun 2012, tepatnya sejak dikeluarkan SK REKTOR Nomor 135/SK/2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Kendala yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya dalam pelaksanaan pendidikan inkulusif adalah: kurangnya kepahaman dari orangtua mahasiswa disabillitas dalam menggunakan media sosial untuk mengakses pendaftaran, Pendamping yang keseluruhannya merupakan mahasiswa di UB sendiri juga memiliki jadwal kuliah tertentu, apalagi di saat tertentu antara pendamping dan teman teman disabilitas memiliki jadwal kuliah yang sama, sehingga dalam hal ini tidak bisa selalu mendampingi teman-teman disabilitas, masih ada beberapa fasilitas yang tidak disediakan, bangunan gedung yang tidak aksesibilitas ataupun belum dapat dikatakan ramah terhadap penyandang disabilitas, persoalan terkait dana dan birokrasi.     Kata Kunci: Disabilitas, Pendidikan Inklusif           IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION STANDARDS BY BRAWIJAYA UNIVERSITY FOR DISABILITIES STUDENTS (Implementation of Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Regulation No. 46 of 2014 on Special Education, Special Service Education and / or Special Service Learning in Higher Education) Bintang Ibrahim Nur, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Dr.Shinta Hadiyantina, S.H. M.H Law Faculty of Brawijaya University Email: bintangibrahimnur@gmail.com ABSTRACT There is a Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 46 Year 2014 on Special Education, Special Service Education and / or Special Service Learning in Higher Education about the standard of educational services for students with disabilities.Throughout Indonesia, Universitas Brawijaya is a pioneer that accepts students with disabilities. This is supported by the Center for Disability Studies and Services. Implementation of Inclusive Education Standards Conducted in Brawijaya University, Brawijaya University as one of the universities in Indonesia has been implementing inclusive education since 2012, precisely since the issuance of SK REKTOR Number 135 / SK / 2012 on the Formation of Organizational Structure and Personnel of Study Center and University Disability Services Brawijaya. Constraints faced by Brawijaya University in the implementation of inclusive education are:the lack of understanding of parents of students disabillitas in using social media to access the registration, companion who overall is a student in Brawijaya University itself also has a specific lecture schedule, especially at a certain time between companion and friends disabilitas have the same schedule of college, so in this case can not always accompanying friends of disability, there are still some facilities that are not provided, buildings that are not accessibility or can not be said to be friendly to people with disabilities, issues related to funds and bureaucracy. Keywords: Disability, Inclusive Education
ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEBARUAN (NOVELTY) DALAM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI PADA PUTUSAN NOMOR : 11/HAKI/2016/PN NIAGA SBY Andryawan Perdana Dista Agara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andryawan Perdana Dista Agara, Dr.Bambang Winarno, SH., MS., M. Zairul Alam SH., MH.   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya   andryawanperdana@yahoo.com   Penerapan Prinsip Kebaruan (novelty) dalam Perlindungan Desain Industri pada Putusan Nomor: 11/HAKI/2016/PN NIAGA SBY memperlihatkan bahwa dalam proses penerapan prinsip kebaruan (novelty) menganut ketentuan yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan desain industri diberikan untuk desain industri yang baru dan desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Sehingga, desain dari pihak tergugat tidak dianggap melanggar hak desain industri yang telah dimiliki pihak penggugat karena terdapat modifikasi sedikit dari desain yang telah ada sebelumnya. Jadi, desain milik tergugat ini dapat dinyatakan sebagai desain industri yang memiliki unsur kebaruan. Ketentuan inilah yang berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam TRIPs yang menjelaskan bahwa didalam menilai unsur kebaruan yaitu suatu produk desain industri dianggap baru atau asli apabila berbeda secara signifikan. Sehingga, terjadi ketidakpastian hukum pada penerapan prinsip kebaruan (novelty) dalam perlindungan desain industri di Indonesia.   Kata Kunci : Kebaruan (novelty), Perlindungan Desain Industri                                   ABSTRACT   ANALYSIS OF NOVELTY ASSESMENY IN INDUSTRIAL DESIGN PROTECTION IN SUPREME COURT JUDGMENT NO : 11/HAKI/2016/PN NIAGA SBY Andryawan Perdana Dista Agara, Dr.Bambang Winarno, SH., MS., M. Zairul Alam SH., MH.   Law Faculty, Brawijaya University   andryawanperdana@yahoo.com   Novelty Assesment in Industrial Design Protection in Supreme Court judgment no: 11/HAKI/2016/PN NIAGA SBY showcases that the process of novelty assesment aligns to Law no. 31 of 2000 in article 2 section 1 and 2 regarding Industrial Design stating that The Right of Industrial Design shall be granted for an industrial design that is novel or new and an industrial design shall be deemed new if on the filling date, such industrial design is not the same as any previous disclosures; so that, the design from the respondent is not considered violating the right of industrial design due to the modification out of the preceding design. It means that the design of the respondent is an industrial design which is novel or new. Such requirements are different from TRIPs stating that an industrial design is considered as novel or new only if it is significantly different. Hence, legal uncertainty in terms of novelty assesment occurs in industrial design protection in Indonesia   Key word : novelty, protection designs industry, legal protection

Page 299 of 563 | Total Record : 5629

 297   298   299   300   301 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue