cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 298   299   300   301   302 
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 13 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2014 TERKAIT LARANGAN-LARANGAN DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN POHON (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya) Jihan Wahyu Izatullah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jihan Wahyu Izatullah, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: jihanwahyuweb@gmail.com   ABSTRAK Pencemaran udara di Kota Surabaya saat ini termasuk dalam kategori pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, pencemaran udara di Surabaya perlu untuk dikendalikan, dikelola, dan diawasi dengan baik agar tidak berbahaya bagi kehidupan masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dikemudian hari. Salah satu upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan hidup atau dalam kasus ini pencemaran udara adalah dengan menjaga kelestarian pepohonan yang berada disekitar jalan raya karena pohon berfungsi untuk menyerap karbon dioksida yang ada diudara dan menggantinya dengan oksigen sehingga udara menjadi bersih dan aman untuk di hirup masyarakat. Dalam upaya untuk mengendalikan pencemaran udara tersebut maka Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan peraturan daerah guna melindungi kelestarian pohon yang ada saat ini agar tetap terjaga kelestariannya sehingga tujuan dari upaya untuk mengendalikan pencemaran udara dapat tercapai. Peraturan daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Pohon. Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 terdapat Pasal yang mengatur jelas tentang larangan bagi setiap orang atau badan agar tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak pohon dan menyebabkan pohon mati. Berdasarkan fakta, pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut masih terjadi hingga saat ini. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penerapan pasal 13 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 terkait larangan-larangan dalam melakukan perlindungan pohon serta untuk mengidentifikasi,  mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam efektivitas penerapan pasal 13 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 terkait larangan-larangan dalam melakukan perlindungan pohon dan upaya dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi hambatan tersebut.     Kata Kunci : Efektifitas, Pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014, Perlindungan Pohon.   THE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 13 REGULATION THE AREA OF A CITY SURABAYA NUMBER 19 YEARS 2014 RELATED BAN IN TO PROTECT TREE (The study done in Satuan Polisi Pamong Praja of Surabaya) Jihan Wahyu Izatullah, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Law Faculty of Brawijaya university Email: jihanwahyuweb@gmail.com   ABSTRACT Air pollution in Surabaya city now included in a category pollution of the living. Hence, air pollution in surabaya need to controlled, managed, and supervised well so harmless for social life and does not cause damage environment in the future. One effort to control pollution of the living or in this case air pollution is to preserve the trees are around the highway for the loss of serves to absorb carbon dioxide that is sky above us and replace it with oxygen so as to the air becomes clean and safe to in breathe the community. In an effort to control air pollution hence the government of the city of surabaya issue regulations regions sustainability in order to protect the tree which is currently to stay awake so the purpose of the effort to control air pollution can be achieved. A regional regulation which referred to are regulation the area of a city surabaya number 19 year 2014 on the protection tree. On regulation the area of a city surabaya number 19 year 2014 on the protection tree there are article that set clear on prohibition of for every person or body in order not to commit activities that may destructive to trees and caused a tree dead. Based on fact, a violation of the local regulations in question still happens until now. The purpose of this research , namely to describe and analyse the effectiveness of the application of article 13 regional regulations city surabaya number 19 year 2014 related prohibition in the conduct of trees as well as protection to identify , described and analyze factors that are obstacles in the effectiveness of the application of article 13 regional regulations city surabaya number 19 year 2014 related prohibition in the conduct of trees and protection efforts in addressing factors that these constraints.   Keywords: effectiveness, the application of article (25) paragraph (1) about governmental rule number 87 years 2014, Marital Age Growing
IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN ( Studi di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan P Muhammad Taufan Istiyanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Taufan Istiyanto, Agus Yulianto, S.H., M.H., Herlin Wijayanti, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : istiyantofan@gmail.com Abstrak Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang implementasi pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Penulis lebih menekankan pada pemberdayaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang. Hal ini di latar belakangi oleh kurangnya perhatian dari Dinas terkait terhadap pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Malang. Pemberdayaan pasar tradisional harus dilakukan sebab pemberdayaan dari Dinas terkait ini cukup mempengaruhi tingkat kualitas pasar dan pedagang. Hal tersebut dapat meningkatkan daya saing dengan pasar modern yang semakin banyak. Kata kunci : Implementasi, Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional THE ENACTMEN OF ARTICLE 5 SECTION (2) OF MALANG REGIONAL REGULATION NUMBER 3 YEAR 2012 ON THE PROTECTION AND EMPOWERMENT OF TRADITIONAL MARKETS AND THE MANAGEMENT AND CONTROL OF SHOPPING CENTRE AND MODERN STORES (A Study at Department of Industry, Trade, and Market of the Government of Malang Regency) Muhammad Taufan Istiyanto, Agus Yulianto, S.H., M.H., Herlin Wijayati, S.H.,M.H. Faculty of Law Universitas Brawijaya Email : istiyantofan@gmail.com Abstract This thesis discussed the implementation Of Article 5 Section (2) Of Malang Regional Regulation Number 3 Year 2012 On The Protection And Empowerment Of Traditional Markets And The Management And Control Of Shopping Centre And Modern Stores. This thesis was emphasize on the empowerment of traditional markets performed by the Department of Industry, Trade, and Market of the Government of Malang Regency. The writting of the thesis was triggered by of the lack of attention from the relevant office on the empowerment of traditional markets in Malang Regency. Traditional market empowerment should be done because the empowerment from the relevant office affects the level of market quality and traders quite significantly. It can increase competitiveness with increasingly modern markets. Keywords: Implementation, Protection and Empowerment of Traditional Market
PELAKSANAAN PASAL 186 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG TERKAIT RELOKASI BANGUNAN GEDUNG DI BANTARAN SUNGAI BRANTAS DI KOTA MALANG Made Faris Wina Raharja
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Made Faris Wina Raharja;Dr. Istislam, S.H., M.Hum; Lutfi Effendi, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-mail  : clops86@yahoo.com Abstrak Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya ketidakefektifan terkait pelaksanaan pasal 186 ayat (2) Peraturan Daerah no. 1 tahun 2012 tentang bangunan gedung terkait relokasi bangunan gedung di Kota Malang. Salah satu pemukiman di Kota Malang adalah kampung Warna-warni yang terletak di Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Fenomena yang terjadi bahwa kampung tersebut terletak di bantaran sungai, di bawah jembatan rel kereta api, dan pasar loak yang kumuh yang sekarang menjadi perbincangan dan salah satu tujuan wisata yang mengunjungi Kota Malang hanya untuk ber-selfie di kampung tersebut. Fenomena  yang terjadi adalah tidak satupun bangunan di kampung Warna-warni yang dibongkar oleh pemerintah Kota Malang, sehingga pasal tersebut kurang efektif pelaksanaanya. Kata Kunci : Peraturan Daerah, Bangunan Gedung, Relokasi Abstract Background rear of research this is their ineffectiveness related to the implementation of Article 186 paragraph (2) Regulation Region no. 1 year 2012 about the building of buildings related to the relocation of buildings of buildings in the city of Malang. One of the settlements in Malang is the hometown of colors which is located in the Village Jodipan , District of Blimbing , Malang. The phenomenon that occurs that the villages are situated on the banks of the river , at the bottom of the bridge rail train fire , and market flea that slums are now becoming the talk and one of the destinations tourist who visit Malang just to ber- selfie in the village that . The phenomenon that occurs is not a single building in the village colors were dismantled by the government of Malang, so that chapters are less effective implementation. Keyword: Local Regulation, Building, Relocation
KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK PRIVASI SELEBRITI ATAS PEMBERITAAN DI MEDIA SOSIAL OLEH AKUN ANONIM (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang- Kiane Assakina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

KIANE ASSAKINA, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 7 Juli 2017, Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Privasi Selebriti Atas Pemberitaan Di Media Sosial Oleh Akun Anonim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Afifah Kusumadara, SH.,LLM.SJD, M. Zairul Alam, SH.,MH. Selebriti berbeda dengan orang biasa karena informasi yang berkaitan dengan selebriti lebih bernilai ekonomis. Oleh sebab itu, banyak pihak yang berusaha mencari berita mengenai selebriti tanpa mempertimbangkan batasan-batasan privasi yang dimiliki oleh selebriti. Sama dengan orang biasa, selebriti memiliki hak atas privasinya. Setiap orang memilikinya karena hak privasi adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang merupakan hak yang yang melekat pada diri manusia didapatkan secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Namun, belakangan banyak sekali terjadi pelanggaran atas privasi selebriti oleh akun anonim terkait dengan pemberitaan di media sosial. Dalam karya tulis ini membahas mengenai kajian yuridis terhadap pelanggaran hak privasi selebriti atas pemberitaan di media sosial oleh akun anonim berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kajian yuridis didukung juga dengan bahan hukum sekunder yang terdiri dari penjelasan perundang-undangan, buku maupun jurnal yang berkaitan serta doktrin dari para ahli. Teknik Analisa Hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi dan menyusunnya secara sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akun anonim sulit untuk dikenakan pasal dalam Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Pers karena akun anonim bukan merupakan subjek hukum meskipun berbuatannya sudah memenuhi pasal dalam kedua undang-undang tersebut. Kata Kunci : Hak Privasi, Selebriti, Media Sosial, Anoni  ABSTRACT KIANE ASSAKINA, Economics and Business Law, Faculty of law, University of Brawijaya, July 7, 2017, Juridical Study of Privacy Rights On The Provision In Social Media By Anonymous Accounts Under The Law Number 19 Year 2016 About Amendment To Law Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transaction and Law Number 40 Year 1999 about Press, Afifah Kusumadara SH., LLM. SJD, M. Zairul Alam, SH., MH. Celebrities are different from ordinary people because information related to celebrities is more economical. Therefore, many parties are trying to find news about celebrities without limits the limits of privacy possessed by celebrities. As with ordinary people, celebrities have the right to privacy. Everyone has it because its right is a right of human rights which is a right which is owned by human being as grace of God Almighty. Nevertheless, to give up a lot of things happen on the privacy of celebrities by anonymous accounts related to social media coverage. In this paper discusses the juridical judgment on celebrity privileges for social media coverage by anonymous accounts under Law Number 19 Year 2016 on Amendment to Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions and Law Number 40 Year 1999 About Press. The type of research used is normative juridical research with approach of legislation. The juridical study is supported also with secondary legal material consisting of explanations of legislation, books and related journals as well as the doctrines of the experts. The technique of legal analysis is done by selecting legal material, then doing something and arranging it systematically. The result of this study is that anonymous accounts are difficult to subject to in the ITE Act and Press Law because anonymous accounts are not legal subjects whose actions have met the articles of the law. Keywords: Privacy Rights, Celebrities, Social Media, Anonymous
EFEKTIVITAS PASAL 4 DAN PASAL 5 PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI ALUN-ALUN KOTA BATU (Studi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Christian Ariando
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Christian Ariando Pembimbing : Lutfie Effendi, SH., MHum; Agus Yulianto, SH., MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: tianjowh@gmail.com ABSTRAKPermasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah efektivitas Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Kota Batu dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu serta bagaimana solusi yang bisa dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan  yuridis sosiologis. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bagian dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu serta para Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Alun-alun Kota Batu. Penentuan sampel berdasarkan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan penilaian subjektif dari penulis yang ditetapkan berdasarkan tujuan daripada penelitian yang dilakukan.Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis mengenai peraturan perundang-undangan secara keseluruhan pelaksanaannya kurang efektif. Hal ini dikarenakan aturan yang ada di dalam peraturan daerah hanya dilaksanakan sebagian. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memberikan arahan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Kota Batu seperti memberikan ruang usaha, jaminan yang pasti, sanksi, dan melakukan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) apabila telah melebihi kapasitas. Berbagai kendala dan hambatan dalam penertiban dan pembinaan adalah sulitnya memberikan penjelasan secara terperinci serta perilaku dari Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu mengambil berbagai solusi untuk kendala internal maupun eksternal yang ada.Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah, Pengaturan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima (PKL) ABSTRACT The issues raised in this research are the effectiveness of Article 4 and Article 5 of Regional Regulation Number 5 Year 2005 regarding Arrangement and Order of Street Traders in town square of Batu and constraints faced by Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Commerce Office of Batu and how solutions can be done in the face of these obstacles. This study uses empirical juridical research method with sociological juridical approach. Data are primary and secondary. The population in this study is all parts of the Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Commerce Office of Batu  and the street traders around town square of Batu. The selection of samples is based  on purposive sampling technique, that is the selection of the sample based on subjective judgment of the author determined by purpose rather than the research conducted. The data was obtained from Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Commerce Office of Batu. The analysis data is descriptive analysis method. The results of this study indicate that based on the results of the analysis of legislation as a whole the implementation is less effective. This is because the rules in the local regulations are only partially implemented. Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Commerce Office provide direction to street traders in Town Square of Batu such as providing business space, exact guarantee, sanction, and relocating of street traders if they have exceeded capacity . Various obstacles in the discipline and guidance is difficult to provide detailed explanations and behavior of the street traders themselves. Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Commerce Office of Batu take various solutions to existing internal and external constraints. Keywords: Effectiveness, Local Regulation, Arrangement, Order, Street Traders
KEKUATAN MATERIIL BERLAKUNYA KEWAJIBAN PEMBERIAN UANG PANAI DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS MAKASSAR (Studi di Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan) Theresia Velvina Ardhani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Theresia Velvina Ardhani, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU., Fitri Hidayat, SH., MH,. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya velvinatheresia@gmail.com   Masyarakat hukum adat di indonesia yang sampai saat ini masih tetap menggunakan cara adat dalam hal perkawinan adalah masyarakat suku Bugis-Makassar. Dalam prosesi perkawinan adat di suku Bugis-Makassar terdapat sebuah syarat adat yang disebut dengan uang panai, uang panai ini harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang ingin menikahi perempuan suku Bugis-Makassar. Adanya uang panai sebagai syarat adat dalam perkawinan ini bertujuan menjaga martabat dari seorang wanita suku Bugis-Makassar dan digunakan untuk mengetahui bahwa pihak laki-laki sanggup untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya kelak. Oleh karena itu sampai saat ini uang panai masih digunakan oleh masyarakat suku Bugis-Makassar, walau tidak semua proses penentuan uang panai dijalankan oleh masyarakat. Jika pihak laki-laki yang akan menikahi perempuan Bugis-Makassar tidak dapat memenuhi syarat uang panai, maka ia telah melakukan pelanggaran perkawinan adat dengan tidak membayar syarat adat. Karena sudah melanggar perkawinan adat dengan melakukan ingkar janji tentang uang panai, maka pihak laki-laki harus dikenakan sanksi adat.   Kata Kunci : Adat Bugis-Makassar, Uang Panai, Sanksi adat   ABSTACT THE POWER OF MATERIAL IN THE EFFECTUATION OF REQUIREMENT IN PROVIDING PANAI MONEY IN THE MARRIAGE OF BUGIS MAKASSAR CUSTOM (A Study in the District of Sumba Opu, Gowa Regency, South Sulawesi Regency) Theresia Velvina Ardhani, Prof.Dr. Suhariningsih.,SH.,SU,. Fitri Hidayat, SH.,MH,. Faculty of Law Universitas Brawijaya Velvinatheresia@gmail.com   Idigenous people in indonesia who still preserve the traditional system in marriage are those Bugis-Makassar people. In the traditional marriage of Bugis-Makassar there is a requirement to fulfill wich is called as panai money which has to be provided by the groom if he wishe to marry a woman from the Bugis-Makassar tribe. This panai money as the requirement is inteneded to maintain the dignity of Bugis-Makassar’s women and is used to see whether or not the men will be able to provide the needs of the wife and the children in the future. Therefore, panai money is still used by the people of Bugis-Makassar up to present although not all of the processes in deciding panai money are run. If the man wishing to mary a Bugis-Makassar’s woman fails to provide panai money, he is considered violating the tradional marriage rule. Consequently, the man is subjected to customary sanction.   Keywords : Bugis-Makassar Tradition, Panai Money, Customary Sanction.
TINJAUAN YURIDIS PRIVACY POLICY PADA ONLINE STORE TERKAIT PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN KETENTUAN DI NEGARA MALAYSIA DAN INDONESIA Mody Malinda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mody Malinda, Dr. Bambang Winarno Winarno, S.H., M.S., M. Zairul Alam, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: modymalinda95@gmail.com A. Abstrak Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan ruang lingkup ketentuan tentang perlindungan data pribadi pengguna  Online Store di Malaysia dalam  Malaysia Personal Data Protection Act 2010 dan di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan juga bertujuan untuk mengetahui analisa perlindungan data pribadi pengguna Online Store dalam privacy policy pada website Shopee, Lazada dan Qoo10 apabila dikaitkan dengan Malaysia Personal Data Protection Act 2010, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Jurnal ini disusun dnegan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang – Undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi pengguna Online Store dalam Malaysia Personal Data Protection Act 2010 lebih menjamin privasi pemilik data. Dari Online Store Shopee, Lazada dan Qoo10 dapat diketahui bahwa sebagaian besar sudah memenuhi standar ketentuan perlindungan data pribadi di negara Malaysia dalam Malaysia Personal Data Act 2010 dan ketentuan perlindungan data pribadi di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Kata Kunci: Informasi dan Transaksi Elektronik, Privacy Policy, Privasi, Perlindungan data pribadi, Data Pribadi. JURIDICAL REVIEW ON PRIVACY POLICY ON ONLINE STORE RELATED TO THE PROTECTION OF PERSONAL DATA BASED ON THE PROVISIONS IMPLEMENTED IN MALAYSIA AND INDONESIA.   Mody Malinda, Dr. Bambang Winarno Winarno, S.H., M.S., M. Zairul Alam, S.H., M.H   Faculty of  Law Brawijaya University   Email: modymalinda95@gmail.com ABSTRACT This research aimed at investigating the difference of provisions concerning the protection of personal data of the user of online in Malaysia’s Personal Data Act 2010 and that of Indonesia as contained in Law of the Republic of Indonesian 19 years on the  amendment of Law  number 11 year 2008 about Electronic Information and Transaction and Government Regulation Number 82 year 2012 about the administration of electronic systems and transaction. It also aimed at investigating the analysis of the personal data protection of the users  of online store in privacy policy on the websites of Shopee, Lazada and Qoo10 when compared with  Malaysia’s  Personal Data Protection Act  2010, The Law of The Republic of Indonesia number 19 year 2016 about the amandement of Law number 11 year 2008 on Electronic Information and transaction, and Goverment Regulation number 82 year 2012 about the administration of electronic system and transaction. The research design employed in this study was normative juridical with statute and comparative approaches. The result og the study shows that legal provision on the personal data protection of the online stores users in Malaysia Personal Data Protection Act 2010 gives  more privacy to the owner of the data. It is also found out that online stores such Shopee. Lazada and Qoo10  have met the standart of protection of personal data protection in Malaysia as contained in Malaysia Personal Data Act 2010. In Indonesia, the personal data protection is contained in The Law of the Republic of Indonesia number 19 year 2016 on the amandement of Law number 11 year 2008 on Electronic Information and Transaction the Goverment Regulation number 82 year 2012 on the Administration of Electronic System and Transaction Keywords: Electronic System and Transaction, Privacy Policy, Privacy, Personal Data Prtection, Personal Data
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH PEMERINTAH DESA Ni Nyoman Intan Pratiwi Rahmawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ni Nyoman Intan Pratiwi Rahmawati , Dr. Imam Koeswahyono, SH., MH., M. Hamidi Masykur, SH. M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : intanprahma@gmail.com ABSTRAK Pengelolan Barang Milik Daerah berupa tanah dapat dilakukan oleh pihak lain salah satunya Pemerintah Desa. Namun Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Desa belum secara tegas diatur oleh hukum positif di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kewenangan dan struktur kelembagaan pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Desa dan bentuk- bentuk sanksi yang dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran dalam tata kelolanya. Teknik analisis data yang digunakan adalah huermenetik dan sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah, Pemerintah Kabupaten Badung melakukan pelanggaran administratif yaitu kelalaian dalam penatausahaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan Desa Canggu dan Desa Cemagi semenjak tahun 1997. Sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Badung seharusnya dikenakan sanksi , namun bentuk sanksi yang sesuai belum diatur di Peraturan Perundang – undangan yang ada sehingga mengakibatkan kekaburan hukum. Kata Kunci : Barang Milik Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Kekaburan Hukum JURIDICAL ANALYSIS ON MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENT’S ASSETS BY THE VILLAGE GOVERNMENT Ni Nyoman Intan Pratiwi Rahmawati , Dr. Imam Koeswahyono, SH., MH., M. Hamidi Masykur, SH. M.Kn. Faculty of Law Universitas Brawijaya Email : intanprahma@gmail.com ABSTRACT The management of local government assets in the form of land can be done by other parties and one of them is village government. However, the magagement of local government assests by village government is not yet regulated by the positive law in Indonesia. This study aimed ata investigating the authority and institutional structure of local government assets management by village government and the form of sanctions that can be imposed for the if violations occur. The data was analyzed heurmeneticaly and systematically. The resuls of the study show that Badung Regency Government commit administrative violation in the form of negligence in the administration of local government assets that have been managed by Canggu village and Cemagi Village since 1997. Consequently, Badung Regency is subjected to be imposed with sanction. Unfortunately, the form of santion is not yet regulated under the legislation which leasd to legal obscurity. Keywords : Local Government Assets, Local Government Assets Management, Local Government, Village Government, Legal Obscuriy.
PELAKSANAAN PASAL 58 AYAT (1) PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (Studi Kasus Dr. Adjit Singh Melawan Partono Wiraputra di Kantor Pertanahan Kota Depok) Arif Rahman Nur Wahyudi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arif Rahman Nur Wahyudi, Prof. Dr. M. Bakri, S.H., M.S., M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. arifrahman_nurwahyudi@yahoo.co.id ABSTRAK Arif Rahman Nur Wahyudi, Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2017, PELAKSANAAN PASAL 58 AYAT (1) PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (Studi Kasus Dr. Adjit Singh Melawan Partono Wiraputra di Kantor Pertanahan Kota Depok). Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap oleh Kantor Pertanahan Kota Depok sebagaimana diwajibkan dalam pasal 58 ayat (1) Permen ATR/BPN No. 11/2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Pemilihan tema dalam penelitian ini bertolak dari kasus permohonan pelaksanaan putusan pengadilan milik Dr. Adjit Singh atas sebidang tanah di Kelurahan Ratu Jaya, Depok, yang pelaksanaannya memakan waktu begitu lama di Kantor Pertanahan Kota Depok. Dalam pelaksanaannya pada kasus Dr. Adjit Singh, pasal 58 ayat (1) Permen ATR/BPN No. 11/2016 dapat dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok, namun memakan waktu yang lama hingga terjadi keterlambatan dalam penerbitan surat keputusannya. Hal tersebut terjadi karena terdapat 4 (empat) hambatan dalam pelaksanaannya dan atas hambatan-hambatan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Depok telah melakukan 4 (empat) upaya untuk mengatasi seluruh hambatan yang ada.Kata Kunci: Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Pembatalan Hak Atas Tanah, Penyelesaian Kasus PertanahanABSTRACT Arif Rahman Nur Wahyudi, Agrarian Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, July 2017, THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 58 PARAGRAPH (1) OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF AGRARIAN AND SPATIAL PLANNING/HEAD OF NATIONAL LAND AUTHORITY NUMBER 11 YEAR 2016 ABOUT LAND CASE SETTLEMENT (A Study of the Case of Dr. Adjit Singh vs. Partono Wiraputra in the Land Registry Office in Depok). This study discussed the issue on the implementation of court’s decision wich has a fixed legal standing by the Land Registry Office of Depok as stated in article 58 paragraph (1) of the regulation of Minister of Agrarian And Spatial Planning/the Head of National Land Authority Number 11/2016 about the land case settlement. This topic was chosen based on the case of request on the implementation of court decision for Dr. Adjit Singh over a piece of land in Ratu Jaya sub-distric, Depok wicht took longer for the implementation in the Land Registry Office in Depok. In the implementation based on the case of Dr. Adjit Singh, article 58 paragraph (1) of the Regulation of Minister of Agrarian and Spatial Planning/the Head of National Land Authority Number 11/2016 could be resulted in the delay of the issuance of the decree. It happened because of 4 (four) obstacles encountered in the implementation the Land Registry Office had found 4 (four) solutions to over come the problems.Keywords: Cours Decision Implementation, Cancellation of Right Over Land, Land Case Settlement 
PENGANGKATAN WALI HAKIM DAN DASAR PERTIMBANGANNYA (Analisis Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2011/PA.Sby juncto Penetapan Nomor : 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby) Noersadha Wahyu Mardasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Noersadha Wahyu .M, Warkum Soemitro, S.H., M.H., Djumikasih, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : noersadhaweme@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim dan untuk mengetahui tentang keabsahan pengangkatan wali hakim serta untuk mengetahui kesesuaian dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali hakim sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 573/Pdt.P/2011/PA.Sby juncto Penetapan Nomor : 1220/Pdt.P/2012/PA.Sby. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat dalam rangka untuk melakukan analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan serta membandingkan dengan isi penetapan guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, dokumen, penetapan, dan arsip yang tersedia serta pengumpulan data melalui media elektronik. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode interpretasi teleologis/sosiologis, yaitu pemaknaan suatu aturan hukum yang ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut sehingga sebuah peraturan hukum dapat diterapkan sesuai keadaan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pembahasan dihasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu pertama penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim, apabila Wali Nasab yang berhak (ayah kandung Pemohon) terbukti tidak memenuhi syarat atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim. Kedua, kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan tersebut telah sesuai dengan kemaslahatan dalam hukum Islam, sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan dipandang tidak sesuai karena Pemohon dalam mengajukan penetapan tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Kata Kunci: Dasar dan Pertimbangan Hakim, Wali Adhal, Wali Hakim THE APPOINTMENT OF GUARDIAN OF THE BASIC REASONING AND JUDGE (Analysis Assignment Number: 573/Pdt. P/2011/PA.Sby juncto Assignment Number: 1220/Pdt. P/2012/PA.Sby) Noersadha Wahyu. M, Warkum Soemitro, S.H., M.H., Djumikasih, S.H., M.H. Faculty Of Law, University Of Brawijaya Email: noersadhaweme@gmail.com ABSTRACT This research aims to find out about the causes of the occurrence of mating with the guardian of the judge and to find out about the validity of the appointment of the guardian of the judge as well as to know the basic suitability of the legal reasoning used by the judge in granting the petition for determination of the guardian of the judge in accordance with the determination of the Court Religion Surabaya Number: 573/Pdt. P/2011/PA.Sby juncto Assignment Number: 1220/Pdt. P/2012/PA.Sby. This research includes the kind of normative legal research is in order to perform analysis of the clauses in the legislation as well as compare with the contents of the assignment to answer the legal issues at hand. The source of the data used include primary legal materials and legal secondary materials. Data collection techniques used through study of both libraries in the form of books, documents, assignments, and the archives are available as well as the collection of data through electronic media. Data analysis technique used is to use the method of interpretation teleologis/sociological, i.e., the definition of a legal rule that is interpreted based on the goal of making the rule of law so that a rule of law can be applied to suit the circumstances and needs of the community. The resulting discussion based on two conclusions: first, the cause of the occurrence of mating with the guardian of the judge, if the Guardian entitled forbidden (biological father of the applicant) proved to be not qualified or adhal, then the contract can take place with the Trustee of the judge. Second, the basic consideration of the suitability of the judges in the assignment application has been granted in accordance with the mutual relationship in the Islamic law, while in the Act of marriage is viewed is not appropriate because the applicant in filing the determination does not satisfy the terms of the provisions of the Act. Keywords : Marriage, Guardian of Judge, Adhal Guardian

Page 300 of 563 | Total Record : 5629

 298   299   300   301   302 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue