cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 314   315   316   317   318 
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENERIT PRODUK FINTECH TERHADAP PENGGUNA T-Cash SEBAGAI APLIKASI BERBASIS MOBILE PAYMENT ATAS KEHILANGAN SALDO DALAM PEMBAYARAN ONLINE Selly Kusuma Wardhani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selly Kusuma Wardhani, Yenni Eta Widyanti, S.H., M.H. , Dr.Reka Dewantara, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: sellykusuma11@gmail.com   ABSTRAK Pengaturan tanggung jawab pelaku usaha fintech terhadap aplikasi berbasis mobile payment (salah satu contoh T-Cash) atas kehilangan saldo belum dapat kita temui peraturannya secara spesifik, namun hal tersebut dapat di interpretasikan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/ 2014 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Sistem Pembayaran dan menghubungkannya dengan salah satu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Prinsip tanggung jawab ini dapat dituntukan karena terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha, kesalahan tersebut berupa kelalaian yang mengakibatkan hilangnya saldo milik pengguna. Selain itu bila dilihat dari segi perjanjian, maka pelaku usaha dapat dimintai tanggung jawab berdasarkan wanprestasi, karena pelaku usaha tidak memenuhi prestasinya untuk menjaga keamanan simpanan dari pengguna selaku konsumen Kata Kunci : tanggung jawab, fintech, mobile payment ABSTRACT The regulation of the responsibility of fintech business actors on mobile payments based applications (one example of T-Cash) for loss of balance has not been able to meet specific regulations, but it can be interpreted by using Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection and Bank Regulation Indonesia No. 16/1 / PBI / 2014 on Consumer Protection in the Service Sector of Payment System and relates it to one of the principles of responsibility based on the element of error. This principle of responsibility can be deducted because of mistakes made by the business actor, the error is a negligence that resulted in the loss of the user's balance. In addition, when viewed from the terms of the agreement, the business actor can be held responsible based on default, because business actors do not fulfill their performance to maintain the security of savings from users as consumers Keywords: responsibility, fintech, mobile payment
IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN STATUS KOTA BATAM MENJADI KAWASAN EKONOMI KHUSUS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM BERINVESTASI Selvy Anita Arisandy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selvy Anita Arisandy, Budi Santoso, Reka Dewantara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: selvyanitaarisandy@gmail.com   ABSTRAK Latar belakang dari penelitian ini yaitu Kota Batam merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 dalam praktiknya KPBPB Batam menyebabkan timbulnya masalah yang membawa dampak terhadap iklim investasi di Kota Batam yaitu dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Batam. Tahun 2016, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 yang menetapkan perubahan status Kota Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Perubahan Batam menjadi KEK menimbulkan pertanyaan apakah implikasi yuridis dari perubahan status Kota Batam menjadi KEK terhadap kepastian hukum berinvestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah  menganalisis implikasi yuridis dari perubahan status Batam menjadi KEK terhadap kepastian hukum berinvestasi. Penelitian ini menggunakan metode peneltian yuridis normatif. Penelitian menggunakan interpretasi sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan Batam sebagi KEK melalui Kepres membuat kepastian hukum berinvestasi di Kota Batam menjadi tidak terjamin bagi investor. Pasal 7 ayat (4) UU KEK mengatur bahwa penetapan KEK ditetapkan melalui PP Alasan kedua adalah penetapan status KPBPB Batam sebelumnya ditetapkan melalui PP. Kedudukan Kepres menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan PP. Kata Kunci:  Kawasan Ekonomi Khusus, Kepastian Hukum, Investasi ABSTRACT Batam is a Free Trade Zone and Free Port (FTZFP) under the Government Regulation Number 46 Year 2007 about Free Trade Area and Free Port that has been amended into Government Regulation Number 5 Year 2011. In realit,y the FTZFP Batam cause problem which affect the investment climate in Batam in the form of dualism in authorithy between Batam Local Goverment and Business Board of Batam. In 2016, President issued Presidential Decree number 8 year 2016 which stipulated the status of Batam to become Special Economic Zone (SEZ). It somehow raises question concerning the juridical implication due to the change of status from Batam City to become SEZ especially inm legal certaintly for investment. This study aimed atanalyzing the juridical implication on the change of status of Batam to become SEZ toward the legal certaintyfor investment. This study employed normative juridical method with systematic interpretation. The result of the study show that the changeof status of Batam into SEZ through the Presidential Decreedoes not guaratee legal certainty for investors in doing investment. Article 7 paragraph (4) of Law on SEZ states that SEZ appointment is stipulated through Presidential Decree and the status of FTZFP of Batam was peviously stipulated throgh Presidential Decree. The position of Presidential Decree in hierarchy based on the legislation that is regulated under article 7 paragrapg (1) of Law number 12 year 2011 about the Formulation of Legislation that is of lower position compared to that of Presidential Decree. Keywords: Special Economic Zone, Legal Certainty, Investment 
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN MESIN PRINTER TIGA DIMENSI (3D) SEBAGAI ALAT PENGGANDAAN SUATU KARYA CIPTA BERDASARKAN PASAL 9 DAN PASAL 46 UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Sony Hadi Kusuma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sony Hadi Kusuma, Afifah Kusumadara, SH.L.LM.SJD, Moch.Zairul Alam, SH.MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Sonyhadik@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan mesin printer 3D ditinjau berdasarkan pasal 9 dan pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait dengan tindakan penggandaan, dimana jika melihat dalam rumusan pasal 9 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa tindakan penggandaan merupakan salah satu bagian dari hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Tindakan penggandaan sendiri secara khusus merupakan bagian dari hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta, sehingga terdapat batasan yang harus dicermati oleh setiap orang. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui tentang keabsahan penggunaan mesin printer 3D terkait dengan aturan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan metode penelitian Yuridis normatif yang dilakukan dengan cara penelitian melalui Undang-Undang serta teori-teori yang berkembang terkait dengan analisis penggunaan mesin printer 3D ditinjau berdasarkan pasal 9 dan pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyangkut tindakan penggandaan. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa keabsahan penggunaan alat ini dapat dilakukan selama bukan untuk tujuan komersil dan penggunaannya sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh produsen atau penyedia desain serta tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Kata Kunci: Keabsahan, Penggandaan, Mesin Printer 3D ABSTRACT This study aimed at investigating the use of 3D printer based on article 9 and article 46 of Law number 28 year 2014 about Copyright related to the act of multiplication in which article 9 paragraph 1 letter b of Law number 28 year 2014 about Copyright states that multiplication is the exclsive right of the creator or the copyright holder. Multiplication is part of the economic right of the creator so that there is a limits to observe by others. This study aimed at investigating the legality the use of 3D printer related to the the rules contained in Copyright Law. This study was normative research using normative juridical method which was done by analyzing the Law and  the developing theories related to the analysis of the use of 3D printer seen from article 9 and article 64 of Law number 28 year 2014 about Copyright related to the act of multiplication. The results of the study show that the legality of the use od 3D printer can be done as long as it not for commercial use and it is done in accordance with the regulation setby the producers or design owner and as long as it does not violate the provision of Law number 28 year 2014. Keywords: legality, multiplication, 3D printer 
EFEKTIFITAS PASAL 8 AYAT (1) HURUF I UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN MADU TANPA LABEL (Studi di Kota Malang) Bambang Riko Bramantara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bambang Riko Bramantara, Dr. Bambang Winarno,SH.,MS, Yenny Eta Widyanti,SH.,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ricobramantara@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait peredaran madu tanpa label di Kota Malang. Dalam pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat. Penelitian ini dibuat untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dari pelaku usaha yang meredarkan produk usahanya khusunya madu yang tidak memasang label pada produk madu tersebut. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data dan informasi terkait efektifitas pasal 8 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa efektifitas pasal 8 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 8 1999 tidak dapat diterapkan secara efektif dikarenakan terhambat oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap pelaku usaha untuk memasang label pada produk usahanya, kurangnya pengawasanyang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Malang. Kata Kunci: Penerapan Pasal, Perlindungan Konsumen, Madu Tanpa Label ABSTRACT This study aimed at investigating the effectiveness of article 8 paragraph (1) letter i of Law no 8 year 1999 about Customer Protection related to the distribution of unlabelled honey in Malang. Article 8 paragraph (1) letter i of Law number 8 year 1999 explains that producers are forbidden from producing and/or selling goods and/or services without label or providing explanation containing name, size, nett weight, composition, directions for use, production date, contra indication of the products, name and the address of the producers, as well as other information on how to use the products. This study was conducted to increase the protection for customers from the producers who distribute their products especially unlabelled honey. This study was empirical using sociological juridical method which was done by direct research to obtain data and information related to the enactment og article 8 paragraph (1) letter I of Law number 8 year 1999 about Customers Protection. The results of the study show that article 8 paragraph (1) letter I of Law number 8 year 1999 cannot be effectively implemented due to some inhibiting factors such as the producers’ lack of information regarding the labelling of the products, lack of supervision from the Department of Trade of Malang Municipality. Keywords: the effectiveness of article, Customers Protection, Unlabelled honey 
IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN BURSA ATAS PELAKSANAAN KOREKSI TRADING-ID OLEH PERUSAHAAN EFEK AKIBAT TERJADINYA KETIDAKSESUAIAN NOMOR-ID NASABAH (Studi Empiris di PT Trimegah Sekuritas dan PT Mandiri Sekurit Sri Andini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sri Andini, Dr Bambang Winarno, SH.,MH., M Zairul Alam SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: sriandini242@gmail.com  Abstrak Banyaknya konflik yang terjadi atas pencampuran efek  milik Nasabah dengan milik Perusahaan efek menjadi salah satu faktor penghambat dalam menarik minat masyarakat untuk menginvestasikan dananya ke bisnis ini. Pada tahun 2011 semenjak dikeluarkannya Single Investor Identity (SID), Bursa Efek Indonesia selaku fasilitator melakukan banyak perubahan dengan mengeluarkan peraturan serta kebijakan agar sejalan dengan maksud dan tujuan dikeluarkannya SID. Salah satu kebijakan bursa yaitu Tentang pelaksanaan permohonan pengajuan koreksi Trading-Id. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk toleransi bagi Perusanaan Efek yang tercatat sebagai Anggota Bursa ketika melakukan kesalahan dalam mengelola kegiatan transaksi Nasabahnya. Namun pada prakteknya Kebijakan Bursa atas pelaksanaan koreksi Trading-Id ini di rasa masih memiliki banyak kendala serta faktor yang menghambat kemudahan bagi para Anggota dalam melakukan koreksi, ditambah lagi tidak tercerminnya Prinsip dalam bidang pasar modal ketika Perusahaan Efek melakukan pengalokasian Sub Rekening Account ketika adanya pemesanan pembelian Efek. Dalam Penelitian ini, peneliti memilih metode yuridis sosiologis dengan metode analisa deskriptif analisis dimana peneliti akan mendeskripsikan Prosedur Pengajuan koreksi Trading-Id dan menganalisis data yang diperoleh dilapangan kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Kata Kunci: Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek, Single Investor Identitiy (SID), Trading-Id, Perusahaan Efek, Anggota Bursa Abstract The number of conflicts that occurred on the mixing of Securities owned by the Client with the property of the Securities Company became one of the inhibiting factors in attracting the public to invest their money into this business. In 2011, since the issuance of Single Investor Identity (SID), the Indonesia Stock Exchange as facilitator made many changes by issuing regulations and policies to be in line with the purpose and objective of SID issuance. One of the stock exchange policies is on the implementation of the application for the correction of Trading-Id. This policy becomes a form of tolerance for Securities Companies registered as Exchange Members when making mistakes in managing their Client's transaction activities. In practice, however, the Exchange Policy on the implementation of the Trading-Id correction still has many obstacles as well as the factors that impede the ease for the Members in making corrections, plus the lack of reflection of the Principles in the capital market field when Securities Company allocates Sub Account Account when booking purchase of Securities. In this research, the researcher chose sociological juridical method with descriptive analysis method of analysis where the researcher will describe the Procedure of Filing of Trading-Id correction and analyze the data obtained in the field then drawn into a conclusion Keywords: Decree of Directors of PT Bursa Efek, Single Investor Identitiy (SID), Trading-Id, Securities Company, Exchange Member.
IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUT TERHADAP KEAMANAN BARANG (Studi PT. Tanto Intim Line Surabaya) Yolanda Putri Imammah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yolanda Putri Imammah, Yenni Eta Widyanti, SH.,M.Hum, Ranitya Ganindha, SH., MH., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : yolanda21619@gmail.com  ABSTRAK PT. Tanto Intim Line merupakan perusahaan swasta yang telah berpengalaman lebih dari 40 tahun di bidang pengiriman sehingga menjadi perusahaan pengiriman yang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang memenuhi standar keamanan dan perlindungan lingkungan. Implementasi Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Terkait Pertanggungjawaban Pengangkut Terhadap Keamanan Barang di PT. Tanto Intim Line Surabaya yang dilatar belakangi oleh suatu dilema yang berkenaan dengan perlindungan pengirim berhadapan dengan aspek pengembangan pelayanan jasa pengangkutan. Namun dalam peraturan tersebut tidak dicantumkan detail kapan saat diterima dan saat diserahkannya barang kepada pengangkut sehingga tidak jelas kapan periode dan batasan tanggung jawab itu bisa dilakukan walaupun didalam prakteknya atau di Perusahaan PT Tanto Intim Line ini tanggung jawab berlaku saat barang yang akan diangkut diterima diatas kapal sampai barang tersebut dibongkar. Kata kunci : Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, tanggung jawab pengangkut ABSTRACT PT. Tanto Intim Line is a private company that has been in business for more than 40 years in shipping sector that establishes it as a shipping company with knowledge and skills that meet the standard of safety and protection for environment. This study on the enactment of article 40 paragraph (1) of law number 17 year 2008 about cruise related to the accountability of carriers toward the safety of goods in PT. Tanto Intim Line Surabaya was tringgered by the dilemma concerning the protection of shipping on the aspect of the development of shipping service. That regulation does not contain the detail as to when the goods are received and handed to the shipper so that there is no clear information on the period and limitation of responsibility even though in PT.Tanto Intim Line responsibility applies since the goods to be shipped are received on board the ship until the goods are unpacked. Keywords: article 40 paragraph (1) of Law number 17 year 2008, the responsibility if the shipper   
KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS SEBAGAI PEMEGANG HAK KEBENDAAN DALAM HAL KEPAILITAN (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-VI/2008) Muhamad Hakim Sidqie
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhamad Hakim Sidqie, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya ABSTRAK Penelitian ini membahas terkait kedudukan hukum kreditur separatis sebagai salah satu kreditur dalam suatu proses kepailitan. Kedudukan dan penggolongan kreditur diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain dalam KUH Perdata, UU Ketenagakerjaan, UU Perpajakan, dan terkhusus UU Kepailitan dan PKPU. Dalam penelitian ini fokus pembahasan adalah mengenai salah satu jenis kreditur, yaitu kreditur separatis kaitannya dalam hal kepailitan. Selain berdasar pada undang-undang, pembahasan menggunakan fokus analisis putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 dan putusan MK No. 18/PUU-VI/2008. Terdapat pertentangan antara kedua putusan MK tersebut sehingga menimbulkan permasalahan hukum. Meskipun terhadap perihal yang sama, kedua putusan MK tersebut memberikan amar putusan yang memiliki implikasi hukum yang bertolak belakang. Terdapat konflik antara dua putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan adanya permasalahan hukum yang menarik untuk diteliti. Meskipun menyangkut perihal yang sama, kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan sebuah putusan yang memiliki implikasi hukum yang kontradiktif. Posisi kreditur separatis dalam putusan MK. 18/ PUU-VI/2008 tetap berada di atas dan mendahului hutang terhadap upah pekerja; bahwa dalam putusan MK. 67/PUU-XI/2013, kreditur separatis berada di bawah upah buruh yang tidak dibayar jika terjadi kepailitan. Hal ini berimplikasi pada salah satu pihak, yaitu kreditur separatis sebagai pemegang hak kebendaan yang timbul dari adanya jaminan khusus (terhadap benda-benda tertentu). Dalam lingkup yang lebih luas, hal itu juga menyebabkan perubahan pada norma dan esensi dasar hukum jaminan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab perbedaan antara kedua keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan melakukan analisis atas dasar argumentasi pertimbangan hakim dalam menentukan permohonan judicial review tersebut. Meski di satu sisi para pekerja membutuhkan perlindungan, akan tetapi putusan MK. 67/PUU-XI/2013 memberikan solusi pintas yang sebenarnya berdampak negatif di ranah hukum jaminan. Penulis lebih cenderung sepakat dengan putusan MK. 18/PUU-VI/2008 yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa terkait pembayaran upah pekerja jika terjadi kepailitan harusnya dilindungi melalui kebijakan sosial yang konkrit dengan memperbaiki peraturan mengenai  Ketenagakerjaan. Kata kunci: Kreditor Separatis, Perlindungan Hukum, Hukum Kepailitan. ABSTRACT This study discussed the legal position of the secure creditor law as one of the creditors in a bankruptcy process. The position and classification of creditor is regulated in several laws and regulations, including in the Civil Code, Employment Law, Taxation Law, and especially the Bankruptcy and PKPU Law. In this study the focus of the discussion was about one type of creditor, namely the secure creditor related to bankruptcy. Besides using the the law, the discussion used the focus of analysis on the Constitutional Court Decree number 67 / PUU-XI / 2013 and Decree No. MK. 18 / PUU-VI / 2008. There was a conflict between the two Constitutional Court decrees which resulted in interesting legal issue to examine. Although both were addressed for the same issue, the two Constitutional Court's decrees provide a verdict which has contradictory legal implications. The position of the secure creditor in the decision of the Constitutional Court. 18 / PUU-VI / 2008 remained positioned above and precedes the debt to the wages of workers; whereas in the decision of the Constitutional Court. 67 / PUU-XI / 2013, the secure lender is under the wage of unpaid laborers in the event of bankruptcy. This has impication  onbone party, namely the secure creditor as the holder of material rights arising from the existence of special guarantee (against certain objects). In wider scope it also causes changes to the basic norms and essences of the law of guarantee. Therefore, this study was conducted to determine the cause of differences between the two decisions of the Constitutional Court by conducting an analysis on the basis of argumentation of judges' consideration in deciding the two applications of judicial review. Although on the one hand the workers need protection, the decision of the Court. 67 / PUU-XI / 2013 provides a shortcut solution that actually has a negative impact in the realm of legal guarantees. The author is more inclined to argument on the decision of the Court. 18 / PUU-VI / 2008 which in conclusion suggests that the problem of paying the wage of workers in the event of bankruptcy is protected through concrete social policies by improving the regulation in the Employment Law.     Keywords: Secure Creditor, Legal Protection, Bankrupt Company. 
IMPLEMENTASI PASAL 147 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG YANG TIDAK TERANGKUT Sekar Ayu Annisa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sekar Ayu Annisa, Yenny Eta Widyanti, SH., M.Hum., Ranitya Ganindha, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: annisaissoi@gmail.com  ABSTRAK Transportasi udara saat ini berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi serta kebutuhan masyarakat terhadap pengguna jasa tersebut sehingga menimbulkan persaingan yang ketat antara jasa penyedia layanan transportasi dalam merebut hati konsumen yang terkadang mengabaikan kualitas pelayan (service) dan berkurangnya kualitas pemeliharaan pesawat (maintenance) sehingga memberikan dampak kurang baik terhadap keamanan dan kenyaman bagi para penumpang. Implementasi Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan merupakan kajian terhadap tanggung jawab pengangkut (maskapai penerbangan) terhadap penumpang yang tidak terangkut dengan alasan kapasitas pesawat udara (Denied Boarding Passenger) yang meliputi bagaimana Implementasi Pasal 147 tersebut terhadap penumpang yang tidak terangkut, hambatan yang terjadi serta upaya yang dilakukan pengangkut untuk mengatasi hambatan itu sehingga didapat solusi-solusi yang harus dilakukan  perusahaan maskapai penerbangan dalam memgimplementasikan Pihak masakapai wajib memberikan tanggung jawab dengan memberikan kompensasi kepada penumpang baik mengalihkan ke penerbangan lain dan/atau memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak ada penerbangan lain sesuai tujuan awal penumpang. Kata kunci : Tanggung Jawab Pengangkut, Denied Boarding Passenger, Hukum Pengangkutan Udara ABSTRACT Air transportation has advsnced due to the development of technology, economy and the increase on the needs of society. This leads to strict competition among transportation service providers to attract consumers which sometimes results in negligence on service and lack of airplane maintenance which affect the safety and comfort of the passangers. The enactment of article 147 of Law number 1 year 2009 about Aviation is an analysis on the responsibilities of carrier (airline) toward denied boarding passangers and the obstacles experienced as well as the solution offered to overcome the problems in enacting article 47 of Law number 1 year 2009. The airline is obliged to take the responsibilities by giving compensation to the passangers in the forms of diverting the passangers to other flight and/or providing consumption, accommodation, and transportation fee if there is no other flight that matches with the passangers initial destination so that passangers will not be harmed in using the service of the airline. Keywords: Carrier’s Responsibility, Avivation Law  
LEGALITAS SINGAPORE TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION ACT NO. 24 OF 2014 DITINJAU DARI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION Pungky Indriati Hasibuan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pungky Indriati Hasibuan, Nurdin SH., M.Hum., Agis Ardhiansyah SH., LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: pungkyindriati@gmail.com   Abstraksi Kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan polusi asap lintas batas negara telah terjadi di kawasan ASEAN sejak tahun 1977. Permasalahan polusi asap lintas batas yang terus terjadi setiap tahun akhirnya menggerakkan negara-negara ASEAN untuk membentuk ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang mengatur tentang pendistribusian tanggung jawab dan dan penanganan asap di kawasan ASEAN. Namun di tahun 2014 Singapura mengesahkan undang-undang nasional yaitu Singapore Transboundary Haze Pollution Act No. 24 of 2014. Pada pasal 4 Singapore Transboundary Haze Pollution Act No. 24 of 2014 menjelaskan bahwa Singapore Transboundary Haze Pollution Act No. 24 of 2014 dapat diperluas dalam kaitannya terhadap suatu tindakan atau objek yang berada diluar Singapura yang menyebabkan atau berkontribusi kepada segala macam masalah polusi asap yang terjadi di Singapura. Isi pasal tersebut dianggap menyinggung kedaulatan negara Indonesia sebagai negara penyebab polusi asap lintas batas. Dalam penelitian ini, penulis memilih metode yuridis normatif dengan metode analisa teological school yaitu penafsiran pada ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution melalui maksud dan tujuan dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Kata Kunci: Transboundary Haze Pollution, Singapore Transboundary Haze Pollution Act No. 24 of 2014, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, Legalitas. Abstract Forest and land fires that have caused transboundary haze pollution have occurred in the ASEAN region since 1977. The ongoing transboundary haze pollution issue has finally moved the ASEAN countries to establish the ASEAN Agreement on Transboundary Hazard Pollution which regulates the distribution of responsibilities and smoke handling in the ASEAN region. However, in 2014 Singapore passed a national law that is Singapore Transboundary Haze Pollution Act No. 24 of 2014. In article 4 of the Singapore Transboundary Haze Pollution Act No. 24 of 2014 explains that the Singapore Transboundary Haze Pollution Act No. 24 of 2014 may be expanded in relation to an action or object situated outside of Singapore that causes or contributes to all kinds of smoke pollution problems that occur in Singapore. The contents of the article is considered to offend the sovereignty of the state of Indonesia as a country causing of transboundary haze pollution. In this research, writer choose normative juridical method with theological analysis method that is interpretation at ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution through intention and objective of ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.   Keywords: Transboundary Haze Pollution, Singapore Transboundary Haze Pollution Act No. 24 of 2014, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, Legality. 
PERUMUSAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA TERHADAP SATWA LANGKA YANG DILINDUNGI DALAM PUTUSAN PEGADILAN Wahyu Eka Purnama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wahyu Eka Purnama, Prof Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.,MH., Dr. Lucky Endrawaty, SH., MH., Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Wahyuhtml@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan unsur-unsur tindak pidana terhadap satwa langka yang dilindungi dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangata Nomor : 59/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sgt dan Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor : 45/Pid.B/2016/Agm. Dari kedua putusan tersebut Pasal yang digunakan adalah pasal 21 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dari ke dua putusan tersebut adanya perbedaan terkait pemberian sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa yang kedua yaitu dimana unsur-unsur dalam putusan kasus tindak pidana terhadap satwa langka yang dilindungi tidak terpenuhi sehingga menimbulkan isu hukum baru yang mengakibatkan perbedaan pemidanaan. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu Mengapa hakim dalam putusannya menerapkan Pasal 21 Undang-Undang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya terkait tindak pidana terhadap satwa langka yang dilindungi tidak mencerminkan keadilan. Bagaimana seharusnya hakim menerapkan pasal tindak pidana terhadap satwa langka yang dilindungi yang selaras dengan tujuan hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pada  Putusan Pengadilan Negeri Sangata Nomor: 59/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sgt adanya indikasi bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa terdapat unsur turut serta melakukan yaitu pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang ke dua yaitu dalam hal penjatuhan sanksi pidana yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Sangata Nomor : 59/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sgt pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan sedangkan Putusan Pengadilan NegeriArgamakmur Nomor :45/Pid.B/2016/PN.Agm pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Kata Kunci: Perumusan Tindak Pidana, Satwa langka, Putusan Pengadilan. ABSTRACT This study aims to analyze and describe elements of criminal acts against protected endangered species in Sangata District Court Decision Number 59 / Pid.Sus-LH / 2016 / PN.Sgt and Decision of Argamakmur District Court Number: 45 / Pid.B / 2016 / Agm. From these two decisions, the article used is Article 21 of Law No. 5 of 1990 on the Conservation of Biological Resources and Ecosystem, from the two decisions there is a difference related to the imposition of criminal sanction imposed by the judge to the second defendant, where the elements in the decision of a criminal case against protected endangered species has not been fulfilled, causing a new legal issue which resulted in differences of punishment.Based on this matter, this thesis raised two problem formulation, that is why judges in its decision apply Article 21 of Act of Conservation of Natural Resources And Ecosystem related to criminal acts against protected endangered species do not reflect justice. How should the judges apply articles of crime against protected endangered species that are in harmony with the purpose of law. Based on the results of this study it can be seen that the Sangata District Court Decision Number: 59 / Pid.Sus-LH / 2016 / PN.Sgt there is indication that the crime committed by the defendant there is an element of participating, namely article 55 paragraph (1) the second is in the case of the imposition of criminal sanctions that is the Sangata District Court Decision Number: 59 / Pid.Sus-LH / 2016 / PN.Sgt the imprisonment is imprisonment respectively for 4 (four) months while the District Court Decision Number Argamakmur Number : 45 / Pid.B / 2016 / PN.Agm imprisonment for 4 (four) years.Keyword: Formulation of Criminal Acts, Endangered Animals, Court Decisions. 

Page 316 of 563 | Total Record : 5629

 314   315   316   317   318 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue