cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 313   314   315   316   317 
TINJAUAN YURIDIS PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN TERKAIT BATASAN DISKRESI KEPOLISIAN Reza Fahmi Aprilianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reza Fahmi Aprilianto, Eny Harjati, SH., M.Hum., Alfons Zakaria, SH., LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya rezafahmi1995@gmail.com ABSTRAK Pada Penelitian Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai kekaburan pada pasal 18 ayat 1 dan 2 mengenai batasan diskresi Kepolisian tentang kepentingan umum, Keadaan darurat, dan menurut peraturan perundang-undangan. Judul tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan hukum mengenai adanya tindakan melampaui batas dari anggota Kepolisian saat melaksanakan kewenangan diskresi dilapangan. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah batasan diskresi kepolisian menurut pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian? (2) Apa saja bentuk diskresi Kepolisian dan batasannya menurut peraturan perundang-undangan dan kode etik Kepolisian?. Penelitian Skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (statue approach), dimana pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 akan dikaji dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang membahas mengenai batasan dari kewenangan diskresi Kepolisian. Hasil dari penelitian ini, pada rumusan masalah 1 (satu) telah ditemukan mengenai kriteria-kriteria terkait batasan diskresi demi kepentingan umum, keadaan yang sangat perlu, dan memerhatikan peraturan perundang-undangan lainnya. Pada rumusan masalah 2 (dua) telah ditemukan hasil analisis batasan dari diskesi kepolisian dalam bidang pengaturan lalu lintas, penggunaan kekuatan dalam penyelenggaraan tugas kepolisian dan diskresi Kepolisian terkait diversi dalam sistem peradilan anak. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis , Kepolisian, Batasan Diskresi ABSTRACT Thisundergraduate thesis discussed the vagueness of article 18 paragraph 1 and 2 concerning the discretion limitation of Police Department about public interest, emergency situation, and legislation. This study was done in response to the legal issue on the transgressive action commited by a police officerin performing his discretion duty on the field. thus, the research prblems formulated were: (1) What is the limitation of police’ discretion according to article article 18 paragraph 1 and 2 of Law number 2 year 2002 about Police Department? (2) What are the forms of an limitation of Police’ discretion based on the legislation and Police Department’s code of ethics? This study employed normative juridical method using ststue approach in which article 18 of Law number 2 year 2002 would be analyzed and correlated with other laws which regulate the limitation of police’s discretion. The results of the study show that (1) some criterias related to the limitation of discretion related to public interest, emergency situation, and legislation have been found. An analysis on the limitation of the police’ discretion in the management of traffic, terorrism handling, and police’s discretion in children’s system of law. Keywords: jurdical review, Police Department, Discretion Limitation
IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENUNTUTAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Studi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang) Fredi Wahyu Putra Adhyaksa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fredi Wahyu Putra Adhyaksa Email : frediaksa@gmail.com ABSTRAK Fredi Wahyu Putra Adhyaksa, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, October 2017, IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENUNTUTAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  ( Studi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang), Dr. Ismail Navianto, SH. M.H ; Ardi Ferdian, SH. M.Kn. Pada skripsi kali ini penulis mengangkat permasalahan implemtasi penerapan tuntutan rehabilitasi sesuai pasal 54 Undang- Undang uno 35 tahun 2009 tentang narkotika oleh jaksa penuntut umum. Proses hukum rehabilitasi yang sudah diatur didalam undang undang republik indonesia masih jarang di implementasikan oleh jaksa sebagai penuntut umum untuk menuntut korban penyalahguna narkotika dan juga pecandu narkotika.  Berdasarkan hal diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimana implementasi pasal 54 Undang undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap tuntutan oleh jaksa penuntut umum terhadap pengguna narkotika? (2) Bagaimana kendala jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika  ? Kemudian penulis menggunakan metode penulisan berupa pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung kepada narasumber yang bersangkutan yaitu jaksa penuntut umum.  Jenis data yang dperoleh dari penulisan skripsi ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu pemecahan masalah diteliti dengan cara menjelaskan data-data yang ada yang telah diperoleh melalui studi lapangan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa jaksa penuntut umum dapat melakukan tuntutan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika. Sedangkan kendala yang dialami dalam menuntut rehabilitasi adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi disetiap daerah. Apabila dipaksakan akan mengakibatkan mahalnya biaya yang dibebankan dalam melaksanakan eksekusi. Kata kunci : implementasi, rehabilitasi, tuntutan, narkotika ABSTRACT Fredi Wahyu Putra Adhyaksa, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya Malang, October 2017, THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 54 OF LAW NUMBER 35 YEAR 2009 ABOUT NARCOTICS ON THE  PROSECUTION OF NARCOTICS CRIMINAL ACT (A Study in State Prosecutor of Semarang). Ismail Navianto, SH. M.H; Ardi Ferdian, SH. M.Kn. This  undergraduate thesis discussed the implementation of rehabilitatition prosecution as the cortained in article 54 of Law number 35 year 2009 on narcotics by the public prosecutor.  The rehabilitation process that has been regulated in Republic Indonesian’s law is still rarely implemeneted by prosecutors to prosecute victims of narcotics abiuse and also narcotics addicts. Thus, the research problems formulated in this study were (1) How is the implemetation of article 54 of Law No 35 year 2009 on Narcotics against prosecution by public prsecutors against narcotics user ? (2) What are the obstacles ecountered by public prosecutors in making rehabilitation demands on narcotics users? This study employed sociological juridical approach which was the approach done by colleting data directly tho the relevant source who has the prosecutor general. The data in this study was obtained from primary data and secondary data collected from interviews and library research used data analytical method from descriptive qualitative which was resolving the problems by explaning the exiting data gathered through field study. The results of the study indicate that the public prosecutor can make rehabilitation demands to victims of narcotics abuse and drug addicts. The obscles experiended in demanding rehabilitation is the lack of rehabilitation facilities in each region. If it forced to be conducted, it charges high cos for the excecution. Keywords: implementation, rehabilitation, prosecution, narcotics 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI TUKANG GIGI YANG MELAKUKAN KEALPAAN DALAM PEKERJAANNYA PASCA LAHIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-X/2012 Anggita Whidy Wahyuni
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggita Whidy Wahyuni, Dr. Abdul Madjid, SH., M.Hum., Fines Fatimah SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Hariyono 169 Malang Email : anggitawhidy@gmail.com ABSTRAK Tukang gigi merupakan salah satu pelayanan kesehatan tradisional yang masih ada hingga saat ini. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 pada tahun 2013 membuat tukang gigi diperbolehkan kembali untuk melakukan praktik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 juga mengukuhkan kedudukan hukum tukang gigi sebagai pengobatan tradisional. Sebelumnya lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012, pekerjaan tukang gigi bertentangan dengan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tukang gigi dalam melakukan pekerjaannya tidak menutup kemungkinan melakukan kealpaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum tukang gigi dan pertanggungjawaban pidana tukang gigi yang melakukan kealpaan dalam melakukan pekerjaannya setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tukang gigi yang mempunyai izin praktik resmi dari Pemerintah apabila melakukan  kealpaan  dalam pekerjaannya sehingga mengakibatkan luka berat dan kematian pada pengguna jasanya dapat dikenai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sedangkan tukang gigi yang tidak mempunyai izin praktik resmi dari Pemerintah melakukan kealpaan yang mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian terhadap pengguna jasanya dapat dikenai ketentuan pasal 191 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Tukang gigi, Kealpaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 ABSTRACT The practice of uncertified dentist is a form of traditional medication that is still available up to the present. The issuance of Constitutional Court’s Decree Number 40/PUU-X/2012 in 2013 stated that uncertified dentist can re-open their practice. Before the issuance of Constitutional Court’s Decree Number 40/PUU-X/2012, uncertified dentist activities contradicted article 73 paragraph (2) of Law number 29 year 2004 about Medical Practices. There might be possibilities that uncertified dentist committed mistakes during the practices. This study aimed at investigating and analyzing the uncertified dentist’s authority and crime liability for committing abuse post the issuance of Constitutional Court’s Decree Number 40/PUU-X/2012. This research used  normative juridical method. The results of the study show that post the issuance of the Constitutional Court’s Decree, uncertified dentist is authorized to perform his practice. Uncertified dentist obtaining license from government who committed mistake which causes severe injury of death during the treatment will be subjected to article 84 of Law number 36 year 2014 about Health Worker. Uncertified dentist that does not get official practice license from government who committed malpractice which causes the lost of wealth, severe injury of death during the treatment will be subjected to article 191 of Law number 39 year 2009 about Health. Key Word: Crime liability, Uncertified Dentist, Malpractice, Constitutional Court’s Decree Number 40/PUU-X/2012 
URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DARI PENGHINAAN TERHADAP ALIRAN KEPERCAYAANNYA Widya Dita Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Widya Dita Pratama, Prof. Dr. I  Nyoman Nurjaya, S.H., M.S, Alfons Zakaria, S.H., L.L.M Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya widyaditapratama@gmail.com  Abstrak Saat ini masih banyak aliran-aliran kepercayaan yang masih ada dan terus berjalan di Indonesia. Aliran kepercayaan merupakan agama lokal yang ada di Indonesia yang juga merupakan agama turun-temurun dari leluhurnya atau nenek moyang. Namun sayangnya aliran kepercayaan ini belum mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal dari Negara. Padahal di dalam Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menjeaskan bahwa Negara akan menjamin kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dari bunyi pasal tersebut sudah jelas juga bahwa agama lokal juga termasuk di dalamnya tanpa terkecuali. Maka dari itu aliran kepercayaan berhak mendapat perlindungan hukum yang tidak mengandung diskriminasi terhadap penghayat kepercayaannya. Maka berdasarkan pemaparan diatas, penulis menggunakan rumusan masalah: 1) Apa urgensi pengaturan terkait perlindungan terhadap penghayat aliran kepercyaan dari  penghinaan terhadap kepercayaannya? 2) Bagaimana pengaturan terkait perlindungan penghayat kepercayaan dari penghinaan terhadap kepercayaannya?. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan sumbangsih terkait pengaturan perlindungan hukum bagi aliran kepercayaan, baik bagi para penghayat kepercayaan, masyarakat maupun para pihak dari bidang hukum sendiri. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan sekunder kemudian akan dianalisa secara deskriptif agar ditemukan sesuatu yang semula bersifat umum, kemudian dikategorikan dan disusun secara sistematis. Dari hal tersebut akan ditemukan alasan urgensi pengaturan perlindungan hukum bagi aliran kepercayaan. Sehingga dapat dibentuk konsep perundang-undang baru tentang perlindungan hukum bagi aliran kepercayaan di Indonesia. Karena pada hakikatnya hak kebebasan beragama merupakan hak yang secara mutlak dimiliki oleh setiap warga Negara tanpa terkecuali. Tak peduli walaupun dari golongan penghayat kepercayaan atau umat agama resmi di Indonesia. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penghayat Kepercayaan, Hak Kebebasan Beragama Abstract At this time there are still many local religions that have not been or are not recognized as official religions in Indonesia.The flow of beliefs is a local religion that exists in Indonesia which is also a hereditary religion from ancestors or ancestors. But unfortunately this flow of trust has not received maximum legal protection from the State. Whereas in Article 28E and Article 29 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia has confirmed that the State shall guarantee the freedom for every citizen to worship in accordance with their beliefs and beliefs. From the sound of the passage it is also clear that the local religion is also included in it without exception. Therefore, the flow of trust is entitled to legal protection that does not contain discrimination against the believer. So based on the above exposure, the authors use the formulation of the problem: 1) What is the urgency of regulation related to protection of the believer flow of trust from contempt to his belief? 2) What is the arrangement regarding the protection of the believer from his contempt for his belief ?. This writing aims to provide benefits and contributions related to the regulation of legal protection for the flow of trust, both for the believer, community and parties from the field of law itself. Research in this thesis use legal research (normative juridical) with approach of legislation. Primary and secondary legal materials will then be analyzed descriptively to find something that was originally general, then categorized and arranged systematically. From that point on will be found the reason for the urgency of setting legal protection for the flow of trust. So that a new legislation can be established on legal protection for the flow of trust in Indonesia. Because in essence the right to freedom of religion is a right that is absolutely owned by every citizen without exception. It does not matter though from the believer's belief or the official religious group in Indonesia. Keywords: Legal Protection, Local Relgions, Freedom of Religions 
KESESUAIAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN SERTA MENOLAK PERMOHONAN ITSBAT NIKAH BAGI PERKAWINAN POLIGAMI Tamara Nizar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tamara Nizar, Warkum Sumitro, SH.,MH , Fitri Hidayat, SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Nizartamara@gmail.com  ABSTRAK Adanya kasus yang terjadi di masyarakat dalam melangsungkan perkawinan poligaminya tanpa mengindahkan aturan poligami dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian para pihak tersebut mengajukan permohonan itsbat nikah bagi perkawinan poligami ke Pengadilan Agama agar dapat disahkan perkawinannya dimata hukum dan mendapat Akta Nikah, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan-alasan dapat mengajukan itsbat nikah. Terdapat adanya perbedaan dasar pertimbangan hakim mengenai perkara itsbat nikah poligami ini. Sebagaimana pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr dalam memberikan pertimbangannya hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami, lain halnya pada Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0164/Pdt.G/2013/PA.Prob, yang mana hakim menolak permohonan itsbat nikah poligami tersebut. Dalam penyusunan penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr yang mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami hakim dalam memberikan pertimbangannya tersebut tidak sesuai dengan aturan poligami dan itsbat nikah yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Pada putusan lain yaitu Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0164/Pdt.G/2013/PA.Prob yang menolak permohonan itsbat nikah poligami, hakim dalam memberikan pertimbangannya telah sesuai dengan aturan poligami dan itsbat nikah yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci : dasar pertimbangan hakim, itsbat nikah, perkawinan poligami ABSTRACT There have been many cases of polygamy in society which violate the regulation of polygamy stipulated in article 4 paragraph (1) of Marriage Law jo. Article 56 of Islamic Law Compilation. The people ivolved in that marriage proposed marriage’s itsbat for polygamy marriage to the Religious Court for the legalization of the marriage and obtain marriage certificate. However, this was againsts the article 7 paragraph (3) of Islamic Law Compilation in terms of the reasons for the proposal of marriage’s itsbat. There are differences on the basis for judges’ consideration in the cases of polygamy. The decree of Mataram’s Religious High Court number 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr granted the proposal of polygamy marriage’s itsbat. Meanwhile, the decree of Religious Court of Probolinggo number 0164/Pdt.G/2013/PA. Prob rejected the proposal for polygamy marriage’s itsbat. This study used normatif juridical method with statute and case approaches. The results of the study show that the basic consideration for the Decree of Mataram’s Religious High Court number 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr to grant the proposal for polygamy marriage’s itsbat is not in accordance with the applicable regulation of polygamy and marriage itsbat as contained in article 4 paragraph (1) of Marriage Law jo. Article 56 of Islamic Law Compilation and article 7 paragraph (3) of Islamic Law Compilation. The basic consideration used in the decision of Probolinggo’s Religious Court number 0164/Pdt.G/2013/PA. Prob which refused the polygamy marriage’s itsbat was in accordance with article 4 paragraph (1) of Marriage Law jo article 56 of Islamic Law Compilation and article 7 paragraph (3) of Islamic Law Compilation. Keywords: ratio decidendi, marriage’s itsbat, polygamy marriage 
KEWENANGAN PENGADILAN HUBUNGAN INDSUTRIAL DALAM MENYELESAIAKAN PERSELISIHAN ANTARA PEKERJA RUMAH TANGGA DAN PEMBERI KERJA Rian Fareza
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rian Fareza, Ikaningtyas, Ratih Dheviana Puru HT Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Ryanjangan12@gmail.com   ABSTRAK Hubungan antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja terkait perlindungan hukumnya masih menjadi perbincangan hingga saat ini. Penelitian bertujuan menganalisis kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam menyelesaikan perselisihan antara kerdua pihak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukan kekaburan terkait kewenangan pengadilan hubungan industrial. Hal tersebut didasarkan hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, subjek hukum yang menjadi faktor tidak terpenuhinya hubungan kerja, dalam hal ini pengusaha tidak dipersamakan dengan majikan. Sehingga, permasalah yang muncul dikemudian itu merugikan pekerja rumah tangga disini apakah menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial.Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Hubungan Hukum, Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial ABSTRACT There has been discussion on the relation between domestic worker with employer related to legal protection. This study aimed at analyzing the authority of industrial relations court in resolving the dispute between two parties. This study employed normative juridical method with statute approach. The results of the study show that there is vagueness related to the authority of industrial relations court. This is based on the work relationship between domestic worker with the employer that is not regulated in law number 13 year 2003 about employment, legal subject that becomes the factor of non-fulfillment of employment relationship in which businessmen are not considered in the of the same position with employer. Thus, there was a question on whether the problems that suffered by the domestic worker would become the authority of industrial relations court. Keyword: Domestic worker, Legal Relationship, The Authority of Industrial Relations Cour  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA PADAPEKERJAAN DAN JABATAN TERTENTU (Kajian Yuridis Pasal 28 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri) Sehrotul Hasanah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sehrotul Hasanah, Prof. Abdul Rachmad Budiono,SH., MH., Ratih Dheviana Puru, SH., LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Sehrotul.saroh@yahoo.com  ABSTRAK Pada artikel ini, penulis mengkaji dan menganalsis permasalah mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Pada Pekerjaan Dan Jabatan Tertentu. Pemilihan tema dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh kekaburan pasal 28 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (UU PPTIKLN). Pada pasal 28 UU PPTKILN tersebut  tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pekerjaan dan jabatan tertentu. Pada penjelasan pasal 28 UU PPTKILN hanya memuat satu pekerjaan yaitu pekerjaan “diantaranya” sebagai pelaut, pekerjaan dan jabatan lainnya tidak dijelaskan. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimna wujud perlindungan terhadap pekerjaan dan jabatan tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini dilakukan meleluai interpretasi yakni interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh hasil bahwa Wujud perlindungan pekerjaan sebagai pelaut dapat di lihat di Peraturan kepala BNP2TKI Nomor PER.3/KA/I/2013 Tentang Tata cara penempatan dan perlindungan TKI pelaut perikanan di kapal berbendera asing dan Peraturan kepala BNP2TKI Nomor 12/KA/IV/2013 tentang tata cara perekrutan penempatan dan perlindungan pelaut di kapal berbendera asing serta perlindungan  hukum TKI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga terdapat dalam pasal 77 – pasal 84 UU PPTKILN. Kata Kunci: TKI, Pekerjaan dan Jabatan tertentu ABSTRACT This study reviewed and analyzed the issue on Legal Protection for Indonesian Workers on Certain Job and Position. This study was conducted because of the vagueness of Law number 39 year 2004 on the placement and protection of Indonesian’s migrant workers. Article 28 of Law on the definition of certain job and position. The explanation of article 28 0f Law on the placement and protection of indonesian’s migrant workers only mentions one job which is sailor. Other jobs and positions are not mentioned. Thus, a question has been raised on the form of protection for the certain job and position. This study employed normative juridical method with statute and conceptual approaches. This study employed grammatical and systematic interpretations. The results of the study show that the form of protection for sailors can be seen in the regulation for Indonesian Overseas Workers working as fishermen in foreign-flagged ship and the regulation of head of National Authority for the Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers number 12/KA/IV/2013 about the recruitement procedures, placement and protection of fishermen working n foreign-flagged ships and also the legal protection for Indonesian Workers working as housemaid that is contained in article 77 until 84 of Law on Law on the placement and protection of Indonesian’s overseas workers. Keywords: Indonesia Workers, Certain Job and Position. 
PEMBERIAN DANA TALANGAN REFUND PT ANGKASA PURA II KEPADA MASKAPAI LION AIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA Dini Anggraini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dini Anggraini, Dr. Bambang Winrano, S.H., M.H, Shanti Riskawati, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: anggraini.dini41@yahoo.com ABSTRAK PT Angkasa Pura II memberikan pinjaman berupa dana talangan kepada maskapai Lion Air sebanyak Rp. 4 Miliyar. Dana talangan tersebut diberikan untuk refund kepada 548 penumpang yang tidak terangkut akibat terjadinya delay di Terminal 1A, 1B dan 3 Bandara Soekarno-Hatta. Pinjaman dari BUMN kepada pihak swasta daitur dalam Pasal 24 ayat (7) UU Keuangan Negara. Sedangkan menurut Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 menyatakan bahwa pemberian ganti kerugian kepada penumpang merupakan sepenuhnya tanggung jawab pengangkut. Perjanjian antara pihak pengangkut dan pihak penumpang terdapat dalam Ordonansi Pengangkutan Udara. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Teknik dan analisa pengolahanbahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal. UU BUMN mengatur mengenai kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. PT Angkasa Pura II dalam memberikan dana talangan harus memperhatikan peraturan perundangan terkait. Berdasarkan Pasal 1365 BW, Lion Air sebagai pengangkut memiliki kewajiban dan tanggung jawab memberikan ganti kerugian dan kompensasi kepada calon penumpang yang tidak terangkut akibat adanya keterlambatan jadwal penerbangan atau delay. Berdasarkan beberapa peraturan diatas, maka PT Angkasa Pura II tidak berkewajiban dalam memberikan dana talangan sebagai refund kepada Lion Air, karena sebagai pengangkut Lion Air sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengangkutannya. Kata Kunci: Dana Talangan, BUMN, Keuangan Negara. ABSTRACT PT Angkasa Pura II gives a loan for 4 Billion Rupiah as a bailout to Lion Air. The bailout has given to be used as a refund for 548 passengers which were not transported due to delay that happened at Terminal 1A, 1B and 3 in Soekarno-Hatta Airport. A loan from Public Company to Private Company is arranged in Article 24 Clause 7 Law of State Finances. In fact, based on Article 36 Regulation of The Minister of Transportation Number KM 25/2008 stated that the Carrier is fully responsible to give a compensation to the passengers. This research is a normative research. Grammatical Interpretation was used as a technic and to process the Law sources. Public Company Law arrange that the Public Company’s activity must be consistent with its pupose and objective of establishment. In matter of giving bailout, PT Angkasa Pura II must observe other Law which still related. Based on Article 1365 Private Code (BW) and Article 528 Commercial Code, as the Carrier, Lion Air have an obligation and responsible on giving compensation to all passengers which are not transported due to delay. According to some of Laws that have been mentioned before, PT Angkasa Pura II do not have obligation to give a bailout as a refund to Lion Air, because as The Carrier, Lion Air the responsibilities of its own on every loss that happend in its carriage.Keywords: Bailout, Public Company, State Finances. 
TANGGUNG JAWAB PERDATA PENYEDIA LAYANAN APLIKASI DAN/ATAU KONTEN MELALUI INTERNET (OVER THE TOP) TERHADAP PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) Yurisa Elda Emas
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yurisa Elda Emas, M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn., Amelia Sri Kusumadewi, SH., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT Haryono 169 Malang Email: yurisaeldaemas@gmail.com   ABSTRAK Media sosial menjadi suatu fenomena global dan pada saat ini dianggap sebagai suatu wadah komunikasi dan interaksi yang primer di kehidupan manusia. Mayoritas masyarakat Indonesia mudah dipengaruhi dan cenderung tidak kritis dalam menerima sebuah informasi karena belakangan ini media sosial tak hanya sekadar wadah untuk menyampaikan ekspresi pengguna namun disesaki oleh konten ujaran kebencian. Dengan memanfaatkan keunggulan dan kemudahan menuliskan isi kepala, pengguna internet semakin dimudahkan memosting ide, sampai konten yang menebar ujaran kebencian atau biasa disebut dengan hate speech. Di Indonesia, pengaturan atas pelaku ujaran kebencian (hate speech) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) namun disayangkan tanggung jawab perdata penyedia layanan aplikasi dan/atau konten masih belum diatur hukum positif di Indonesia. Dengan adanya kekosongan hukum mengenai tanggung jawab perdata penyedia layanan aplikasi dan/atau konten di Indonesia, maka penulis ingin mengkaji dasar-dasar dapat diberlakukannya pengaturan tentang tanggung jawab perdata penyedia layanan aplikasi dan/atau konten di Indonesia melalui pemenuhan unsur-unsur wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta perbandingan ketentuan hukum mengenai tanggung jawab perdata penyedia layanan aplikasi dan/atau konten di Uni Eropa dalam Directive on Electronic Commerce. Agar dapat dijadikan sebagai peraturan yang mengikat dan berkekuatan hukum, maka pemerintah harus segera memperbarui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Kata Kunci: Tanggung jawab perdata, ujaran kebencian, penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet ABSTRACT Social media is becoming a global phenomenon and nowadays regarded as a primary medium of communication and interaction in human life. The majority of Indonesian people are easily influenced and tend not critical in receiving an information because lately social media is not just a mediary to convey expression but also filled with hate speech contents. By utilizing the advantages and ease of writing, internet users increasingly easy to post ideas, until content that spread hatred or commonly called the hate speech. In Indonesia, the regulation of hate speech is contained in Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE) but unfortunately the regulation of Liability of Intermediary Service Providers (Over the Top) on Spreading Hate Speech not regulated by positive law in Indonesia yet. In the absence of regulation of Liability of Intermediary Service Providers (Over the Top) on Spreading Hate Speech, the authors wanted to examine the basics norms to the enactment of regulations on regulation of Liability of Intermediary Service Providers (Over the Top) on Spreading Hate Speech in Indonesia through the fulfillment the elements of default/breach of contract, unlawful act, and comparative legal provisions concerning Liability of Intermediary Service Providers (Over the Top) on Spreading Hate Speech in the European Union. By doing this research, the authors hope that the Liability of Intermediary Service Providers (Over the Top) on Spreading Hate Speech can be regulated in Indonesia, through the revision of Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. Keywords: liability, hate speech, intermediary service provider (over the top) 
TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA PERSEROAN TERBATAS Tirto Pujo Pratomo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tirto Pujo Pratomo, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., Dr. Reka Dewantara, S.H., MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tirta.pratama2750@gmail.com ABSTRAK Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi pengaturan terkait tanggung jawab hukum direksi dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada perseroan terbatas (Pear to pear lending), supaya berlangsungnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat menumbuhkan perekonomian di Indonesia dengan sinkronya antara POJK ini, dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam hal tanggung jawab direksi yang melakukan kesalahan dan/ atau kelalaian mendapatkan akibat hukum yang berbeda. Didalam layanan pinjam meminjam uang direksi yang melakukan kesalahan dan/atau kelalaian ditanggung oleh penyelenggara sedangkan di UUPT 2007 direksilah yang bertanggung jawab secara pribadi. Meskipun dalam hal kerugian yang yang dimaksud dalam POJK yaitu kerugian sedangkan dalam UUPT kerugian perseroan, seharusnya berdasarkan asas perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan perundang undangan yang lebih rendah, terkait kesalahan/dan kelalaian direksi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sesuai dengan UUPT meskipun kerugian yang dimaksud berbeda. Hal inilah yang dapat menimbulkan berbagai masalah, misalnya penerapan doktrin-doktrin perseroan dan tanggung jawab pribadi direksi, oleh sebab itu dibutuhkan suatu akibat hukum untuk direksi didalam peraturan perundangan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada perseroan terbatas sesuai dengan UUPT. Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Direksi, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ABSTRACT This study aimed at investigating and analyzing the synchronization of arrangement of board of directors’ responsibility in the information technology-based finacial loans and borrowing service in limited company (pear to pear lending) in order that the information technology-based finacial loans and borrowing service that is regulated under Financial Service Authority Regulation number 77/POJK.01/2016 about information technology-based finacial loans and borrowing service can boost Indonesian Economy through the synchronization between Financial Service Autority Regulation with Law number 40 year 2007 about Limited Company. The results of the study show that board of directors who commit mistake or negligence are subjcted to different legal sanctions. In the loans and borrowing service, the mistakes commited by board of directors is borne by the administrator. Meanwhile the Law on Limited Company 2007 states that the responsibilities are borne by the individuals of board of directors commiting the mistake. In this case, the legislation of higher position should overrule legislation of lower position even though the loss suffered is different. However, it can trigger various problems such as the implementation of limited companies’ doctrine and the responsibilities of individual of board of director. Thus a legal consequence for board of directors is needed in the legislation and information technology-based loan and borrowing service in Limited Companies that is in accordance with Law of Limited Company. Keywords: Legal Responsibility, Board of Directors, Information Technology-based Loan and Borrowing Service

Page 315 of 563 | Total Record : 5629

 313   314   315   316   317 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue