cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 315   316   317   318   319 
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERKAIT TINDAK PIDANA PERKOSAAN Faiz Hisyam Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faiz Hisyam Putra, Nurini Aprilianda,Eny Harjati.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya MalangEmail : faizhisyam12@gmail.com   ABSTRAK Sebagaimana dalam hal mengenai Disparitas Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Perkosaan. Disparitas putusan hakim terlihat pada dua putusan yang dijadikan sebagai subyek utama dalam penulisan skripsi ini, yang terdapat di dalam pengadilan negeri dengan kasus yang sama yakni perkosaan dasar pertimbangan terkait kedua putusan hakim yang pertama adalah nomor : 48/Pid.B/2010/PN.Glto dan yang kedua nomor : 343/Pid.B/2013/PN.BJ  terkait terjadi disparitas atau tidak terhadap kedua putusan tersebut yang memang jika dilihat dari persamaan keduanya yakni sama-sama terpenuhi unsur tindak pidana perkosaannya, pasal yang diterapkan juga sama yakni 285 KUHP, usia kedua pelaku sama 40 tahun, dan kedua pelaku sama-sama belum pernah dihukum sebelumnya. Namun kedua putusan tersebut sangat berbeda jauh, yang putusan pertama diputus pidana penjara 8 tahun sedangkan yang kedua yakni 9 bulan. Setelah dianalisis oleh penulis ternyata yang menjadi pembeda antara kedua putusan tersebut sangat kuat yakni bahwasannya di dalam putusan yang kedua ada kata maaf diterima oleh pihak keluarga korban terhadap terdakwa yang akhirnya hakim dapat menilai untuk mengurangi masa hukumannya. Untuk tingkat keadilannya yang diperoleh terdakwa maupun korban, oleh penulis bahwa untuk putusan yang pertama, penulis menilai cukup adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, karena memang semua dakwaan terhadap terdakwa terpenuhi dan mengakui semua perbuatannya. Kata Kunci : Disparitas Putusan, Hakim, Tindak Pidana Perkosaan  ABSTRACT As in the case of Judicial Dispute Dispute Against Rape Crime. The disparity of the judge's decision is seen in two decisions which serve as the main subject in writing this thesis, which is contained in the district court with the same case namely the basic rape consideration related to the first two judges decision is number: 48 / Pid.B / 2010 / PN. Glto and the second number: 343 / Pid.B / 2013 / PN.BJ related disparity or not to the two verdicts are indeed if seen from the equation both are equally fulfilled elements of crime rape, the same article applied is 285 The Criminal Code, the age of the two perpetrators is the same as 40 years, and the two perpetrators alike have never been punished before. However, the two decisions are very much different, the first decision is sentenced to 8 years imprisonment while the second is 9 months. After analyzed by the author it turns out that the difference between the two verdicts is very strong that bahwasannya in the second decision there is a word sorry received by the victim's family against the defendant who eventually judge can judge to reduce his sentence. For the level of justice obtained by the defendant and the victim, by the authors that for the first decision, the authors judge fair and acceptable by both parties, because indeed all charges against the defendant are fulfilled and confess all his actions. Keywords: Disparities verdict, Justice, Crime of Rape
PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KARTU KEPEMILIKAN TERNAK (Studi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang) I Made Brillyan Hanggara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

I Made Brillyan Hanggara, Agus Yulianto, S.H., M.H., Herlin Wijayati, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email :i_madebrillyan@yahoo.co.id  Abstrak Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang Pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kartu Kepemilikan Ternak. Penulis lebih menekankan pada pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang. Hal ini di latar belakangi oleh tidak berjalanya pelaksanaan Kartu Kepemilikan Ternak dariDinas terkait, terhadap kewajiban peternak memiliki Kartu Kepemilikan Ternak di Kabupaten Malang. Pelaksanaan Kartu Kepemilikan Ternak harus dilakukan sebab Katu Kepemilikan Ternak dari Dinas terkait ini untuk melestarikan ternak lokal (asli), mengendalikan kualitas/mutu genetika, mendeteksi dini terhadap penyakit, mengetahui asal usul dari tetuanya ternak dan menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka mencegah pencurian ternak. Hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan ternak. Kata kunci: Pelaksanaan, Kartu Kepemilikan Ternak, Kabupaten Malang Abstract This study discussed the Implementation of Article 4 paragraph (1) of Malang Regency Regional Regulation Number 12 year 2008 about Livestock Ownership Card. This study emphasized on the implementation conducted by the Livestock and Animal’s Health Department of Malang Regency. This study was conducted because the program of Livestock Ownership Card in Malang Regency has not been implemented. This program had to be implemented because Livestock Ownership Card is intended to preserve local livestock, control quality/genetic quality, detect the disease early, identify the origin of the livestock ancestor and to maintain order and safety in order to prevent theft of cattle. It inturns will provide legal certainty to the ownership of livestock.Keyword: Implementation, Livestock Ownership Card, Malang Regency 
ANALISIS YURIDIS PASAL 533 AYAT (3) KUHP Jo. PASAL 27 AYAT (1) UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERKAIT PENJUALAN SEX TOYS (ALAT BANTU SEKS) MELALUI MEDIA ONLINE DI INDONESIA R. Gilang Warih Prakoso
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

R. Gilang Warih Prakoso, Prof. Masruchin, Alfons Zakaria,S.H.,LLM. ABSTRAK Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai penjualan alat bantu seks (sex toys) melalui instagram di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini untuk mendeskripsikan jenis-jenis alat bantu seks (sex toys), status penjualan alat bantu seks memenuhi atau tidak Pasal 27 ayat (1) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 533 ayat (3) KUHP,  dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa alat bantu seks (sex toys) memenuhi unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (1) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 533 ayat (3) KUHP,  dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sehingga tidak seharusnya alat bantu seks (sex toys)dijual bebas di instagram. Kata kunci: pornografi, alat bantu seks, media elektronik. ABSTRACT This study discussed the sale of sex toys on instagram in Indonesia. This study aimed at describing the kinds of sex toys and their status as to wheter or not they have been in accordance with article 27 paragraph (1) of Law number 11 year 2008 about electronic information and transaction, article 533 paragraph (3) of Penal Code, and article 4 paragraph (1) of Law number 44 year 2008 about pornography. This study was a normative research employing statute approach. The result of the study show that sex toys have met the criteria from article 27 paragraph (1) of Law number 11 year 2008 about electronic information and transaction, article 533 paragraph (3) of Penal Code, and article 4 paragraph (1) of Law number 44 year 2008 about pornography so that sex toys are not supossed to be sold freely on Instagram. Keyword: pornography, sex toys, electronic media. 
KAJIAN YURIDIS KETENTUAN PIDANA DALAM PASAL 192 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERKAIT DENGAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA UNTUK TINDAKAN TRANSPLANTASI Nicholas Albertus Laksamana Simanjuntak
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nicholas Albertus Laksamana Simanjuntak, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya SH., MS., Dr. Bambang Sudjito, SH., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: nicholalsimanjuntak@gmail.com   ABSTRAK Penyembuhan penyakit melalui transplantasi sangat berkembang dan sangat diminati masyarakat karena memiliki tingkat keberhasilan yang sangat besar.  Proses transplantasi memiliki keterkaitan dengan donor organ tubuh manusia. Pemerintah Indonesia melarang jual beli organ tubuh dengan dalil apapun dalam proses tindakan transplantasi. Hal tersebut terbukti dengan adanya Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berisi ketentuan pidana atas pelarangan jual beli organ tubuh manusia pada tindakan transplantasi. Pendonor organ tubuh harus melakukannya secara sukarela dan bisa berasal dari mana saja, baik dari keluarga dekat maupun orang asing, serta donor tersebut dapat diberikan ketika hidup maupun ketika meninggal. Tidak ada aturan yang ketat dan jelas mengenai persyaratan dan ketentuan transplantasi dari donor hidup bagi orang lain dalam Pasal 64 dan 65, menyebabkan sering terjadi manipulasi transaksi jual beli organ tubuh antara pendonor dan resipien yang dibalut dengan modus donor secara sukarela. Hal tersebut membuat sulitnya menentukan interpretasi yang tegas dan jelas mengenai apakah suatu perbuatan dalam donor organ tubuh untuk tindakan transplantasi tersebut murni secara sukarela, tanpa komersialisasi dan berlandaskan kemanusiaan atau termasuk dalam perbuatan pidana jual beli organ tubuh manusia. Sehingga muncul banyak sekali permasalahan hukum, sosial, ekonomi, kesehatan dan juga budaya yang timbul akibat tidak adanya peraturan hukum yang ketat, tegas dan jelas mengenai persyaratan dan ketentuan tindakan transplantasi. Kata Kunci: Transplantasi organ tubuh, donor organ tubuh, donor, Tindak Pidana, Undang-Undang Kesehatan ABSTRACT Healing disease through transplantation is highly developed and interested in the community because it has a huge success rate. The transplantation process has associated with donor of human organs. The government bans the human organs trade in any proposition of transplant process. This is evidenced by the existence. Law Number 36 Year 2009 on Health which contains criminal provisions on banning the sale and purchase of human organs in transplant action. Organ donation of organs must be direct and can come from anywhere, both from close relatives and foreigners, and the donor can be given while living or at. There are no strict and clear rules regarding the transplantation terms and conditions of living donors for others in chapters 64 and 65, causing frequent manipulation of transactions between the donor and recipient in voluntary mode of donation. It is difficult to establish a clear and clear interpretation of an action in the body's donor organs for such transplantation to be purely voluntary, without commercialization and based on humanity or belonging to a criminal act of buying or selling human organs. There are so many legal, social, economic, health and cultural issues arising from the absence of strict, firm and clear legal rules regarding the terms and conditions of transplant action. Keywords: organ transplantation, organ donation, donor, crimes, health law. 
IMPLEMENTАSI PАSАL 28 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOMOR 24 TАHUN 2016 (STUDI DI SUBBАGIАN HUKUM DАN TАTА LАKSАNА UNIVERSITАS BRАWIJАYА) Tubagus Yusuf Kamaludin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tubagus Yusuf Kamaludin, Lutfi Efendi, SH., M.Hum, Agus Yulianto, SH.,MH Tubagus.yusuf26@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum  Universitas Brawijaya Mаlаng, Jаwа Timur 65145  ABSTRAK Secara garis besar dаlаm Pаsаl 28 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Tahun 2016 menjelaskan tentang harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi аtаs Rаncаngаn Perаturаn Universitаs yаng berаsаl dаri Rektor agar tidak ada peraturan yang saling tumpang tindih di dalam tubuh Universitas Brawijaya. Namun, berbedа dengаn proses pembentukаn suаtu perаturаn yаng merupаkаn tаhаpаn yаng bersifаt teoritis, tаhаpаn implementаsi merupаkаn tаhаpаn yang juga tak kalah penting sebagai acuan apakah tujuаn dаri Pаsаl 28 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tаhun 2016, dаpаt tercаpаi atau tidak. Sehinggа dengаn bersаndаr pаdа pemаhаmаn pentingnyа tаhаpаn implementаsi, mаkа penulis merаsа perlu untuk mendаlаmi jаuh Pаsаl 28 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tаhun 2016 di dаlаm wilаyаh kаjiаn implementаsi. Di dalam penelitian ini, penulis mengangkat dua rumusan masalah, Pertama, bаgаimаnа bentuk implementаsi dаri Pаsаl 28 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tаhun 2016 . Kedua Аpа kendаlа yаng dihаdаpi dаlаm pelаksаnааn Pаsаl 28 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tаhun 2016. Dari segi pendekatan, penulis menggunаkаn pendekаtаn Yuridis Empiris, dengan teknik pengumpulаn dаtа yаng terstruktur, yakni peneliti telаh menentukаn nаrаsumber аtаu informаn yаng hendаk digаli berbаgаi keterаngаn dаn informаsinyа untuk dijаdikаn bаhаn dаtа dаlаm penelitiаn ini. teknis analisis data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa Dаlаm implementаsinyа duа hаl yаng menjаdi pokok perhаtiаn SKBH dаlаm mereview Rаncаngаn Perаturаn Universitаs yаitu dаri segi bentuk dаn dаri segi substаnsi. Dаri segi bentuk Rаncаngаn Perаturаn Universitаs hаrus mengаcu pаdа formаt yаng telаh ditentukаn dаlаm Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tаhun 2016, dаn dаri segi substаnsi Rаncаngаn Perаturаn Universitаs tidаk boleh bertentаngаn аtаu berbenturаn dengаn Perаturаn Perundаng-undаngаn yаng berlаku di Indonesiа, tetapi tidаk semuа hаsil review yаng dihаsilkаn oleh SKBH sebаgаi upаyа Hаrmonisаsi, pembulаtаn, dаn pemаntаpаn konsepsi Rаncаngаn Perаturаn Universitаs ditindаk lаnjuti sehinggа butuh perhаtiаn lebih dаlаm merаncаngаn Perаturаn Universitаs. Kata kunci: Implementasi, norma hukum, Peraturan Rektor, Universitas Brawijaya ABSTRACT Generally, Article 28 of the Regulations of Rector of University of Brawijaya Year 2016 is Emphasized on harmonization, perfecting the concepts of draft regulation of the University, which were made by the Rector and was aimed to avoid any possible overlap in the institution. However, unlike in the formation of a regulation constituting a theoretical stage, the stage of implementation is, needless to say, an important reference of whether the goal of the Article 28 of Rector Regulation of Rector of University of Brawijaya can be archieved. By understanding the importance of implementation stage, the author believes that it is essential to have further understanding about Article 28 of Rector Regulation of University of Brawijaya Number 24 Year 2016 within the study scope of implementation. This research cover to research question: how is the implementation of Article 28 of Rector Regulation of University of Brawijaya Number 24 Year 2016 like and what obstacles are faced in the implementation of Article 28 of Rector Regulation of University of Brawijaya Number 24 Year 2016. Juridicial empirical approaches were employed in this research, in which information needed for the research was obtained. The data was analyzed by using descriptive analysis. According to the research result, it could be concluded that in the implementation there are two aspects that the work unit in the field of law (SKBH) is concerned about in terms of reviewing the Draft Regulation of University of Brawijaya: form and substance. In the form aspect, the regulation should refer to the format set in Rector Regulation of University of Brawijaya Number 24 Year 2016, while the latter aspect suggest that regulations should go in line with the Legislation of Indonesia. However, not all outcomes of the review performed by SKBH related to harmonization, perfecting the concepts of Draft Regulation of the University receive follow-up, so more profound attention to drafting the regulation is required. Keywords: Implementation, A norm law, rector, brawijaya university 
DAMPAK KEBIJAKAN PENCABUTAN SURAT EDARAN No:S.1230/PSLB-PS/2016 TENTANG PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR DI TOKO ATAU SWALAYAN MODERN MENURUT UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 32 TAHUN 2009 Kurrotul Uyun
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurrotul Uyun, Dr. IwanPermadi, S.H, M.Hum., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email :Kurrotutuluyun@icloud.com  ABSTRAK Kebijakan penggunaan kantong plastic berbayar dikeluarkan oleh pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Dirjen Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (KLHK) No: S.1230/PSLB-PS/2016, dampak yang ditimbulkan setelah kebijakan ini dicabut adalah salah satunya dampak lingkungan. Analisis  dampak lingkungan atau di Indonesia dikenal dengan nama AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. Hal ini dilatar belakangi karena semakin tinggi konsumsi masyarakat terhadap barang berbahan plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Dikota besar di Indonesia banyaknya toko dan swalayan modern yang menggunakan kantong plastik sebagai tempat barang belanjaan, karena itu semakin banyaknya sampah kantong plastik yang ditimbulkan.Pada akhirnya pemerintah membuat gerakan bebas kantong plastik tahun 2020 agar masyarakat semakin sadar akan lingkungan, dan mengetahui berbahayanya zat pada sampah plastik bagi lingkungan.Adanya kebijakan kantong plastik berbayar adalah program pemerintah dalam gerakan bebas sampah plastik yang mendapat dukungan penuh oleh Kementrian lingkungan hidup maupun Asosiasi pihak riitel namun belum berjalan selama setahun program ini terpaksa diberhentikan karena tidak adanya peraturan hukum yang kuat. Kata kunci : kebijakan, surat edaran; kantong plastik ABSTRACT The regulation of the paid plastic bags usage is announced by the government through the Circular Letter of the Directorate General of the Ministry of Environment and Forests No: SE1230/PSLB-PS/2016, which one of the impacts emerge after the regulation had been revoked is environment impact. An environmental impact assessment in Indonesia known as AMDAL, which is the study about the major impact and the necessity, and the activity that has been planned on the environment which requires the decision-making process about the execution of the activity in Indonesia. It happened because of the higher public consumption of goods made from plastic which can be harmful to the environment. In Indonesia large cities, there are many supermarkets and shops that use plastic bags as people shopping goods holder which causing the increasing number of plastic bag waste.Eventually, the government made a plastic bag free movement in 2020 to make people more aware of the environment and understanding the danger of substances in plastic waste for the environment. The paid plastic bag regulation is a government program in a plastic waste free movement that had been fully supported by the Ministry of the environment and the association of the retail. While the program had not functioned for a year, it had to be dismissed due to the absence of strong legal regulations. Keywords: revocation, handbill; plastic bag 
TINJAUAN YURIDIS BACKDOOR LISTING MELALUI MEKANISME AKUISISI PERUSAHAAN TERBUKA DALAM KEGIATAN PASAR MODAL DI INDONESIA Caesar Prasetyo Nugroho
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Caesar Prasetyo Nugroho, Bambang Winarno, M. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: caesarprstyn@gmail.com  ABSTRAK Artikel ini menganalisis mengenai aksi korporasi berupa backdoor listing melalui mekanisme akuisisi perusahaan dalam kegiatan pasar modal di Indonesia beserta pengaturan hukumnya yang ditinjau berdasarkan prinsip keterbukaan informasi. Analisis dilakukan melalui penggunaan metode penelitian yuridis normatif sehingga memperoleh kesimpulan bahwa dalam aksi backdoor listing melalui mekanisme akuisisi, perusahaan pengakuisisi tetap harus melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait pengaturan akuisisi saham perusahaan terbuka. Perusahaan Terbuka juga tetap diwajibkan untuk memberikan keterbukaan informasi kepada pemegang sahamnya sesuai prinsip keterbukaan informasi. Kata Kunci: Pasar Modal, Backdoor Listing , Prinsip Keterbukaan ABSTRACT This article analyzes the corporate actions of backdoor listing through the company's acquisition mechanisms in capital market activities in Indonesia along with their legal arrangements which are reviewed based on the principle of information disclosure. The analysis is conducted through the use of normative juridical research methods so as to conclude that in the backdoor listing through acquisition mechanism, the acquirer company must still implement the Capital Market Law and the Financial Services Authority Regulation (OJK) concerning the open company stock acquisition arrangement. Open companies are also required to provide information disclosure to their shareholders according to the principle of information disclosure. Keywords: Capital Market, Backdoor Listings, Principles of Openness 
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NO 25/PUU-XIV/2016 TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Amrizal Denny Junaedy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amrizal Denny Junaedy ; Dr. Prija Djatmika, S.H., M.H. ; Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : amrizaldjunaedy2712@gmail.com ABSTRAK Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang – Undang tersebut telah diatur suatu rumusan delik, yaitu delik formil yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tapi pada periode tahun 2016, MK mengeluarkan sebuah Putusan yaitu Putusan MK no 25/PUU-XIV/2016. Putusan ini memiliki Implikasi Yuridis atau akibat hukum yaitu : 1. merubah Ketentuan pergeseran delik (tindak pidana) dari delik (tindak pidana) formil, menjadi delik (tindak pidana) materiil, dalam rumusan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; 2. Dengan adanya Putusan ini, maka akan membuat upaya hukum pembuktian perkara tindak pidana korupsi akan semakin sulit karena terbentur dengan adanya teori daluwarsa dalam hukum pidana ; 3. Dan juga akan berakibat hukum juga terhadap rumusan Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan pemngembalian kerugian negara yang didapat dari hasil Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Putusan MK, Implikasi Yuridis. ABSTRACT The criminal act of corruption is a criminal act classified as an therefore the criminal act of corruption is regulated in Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. The law has been regulated in all forms of corruption, both active and passive corruption. Initially, corruption was formulated as a formal criminal offense, formal offense has a more emphasis on acts prohibited by law not to the effect prohibited by law. Formulation of formal offense is regulated in Article 2 and Article 3 of Law Number 20 of 2001 Changed of Law Number 31 of 1999 on Eradication of Corruption. But in the period 2016, the Constitutional Court issued a decision that changed the provisions of crime (criminal act) of Law Number 20 of 2001 Changed of Law Number 31 of 1999 on Eradication of Corruption. The decision in question is the Constitutional Court Decision no 25 / PUU-XIV / 2016. This ruling has juridical implications or legal consequences of changing the provisions of the shift of offense (criminal act) from formal offense (criminal act), into material offense (criminal offense). Material offenses have a more emphasis on the consequences prohibited by the Act than on acts prohibited by the Act. In addition to causing juridical implications or legal consequences of shifting the formulation of offense in the formulation of Article 2 and Article 3 of Law Number 20 of 2001 Changed of Law Number 31 of 1999 on Eradication of Corruption, the presence of Decision of the Constitutional Court No. 25 / PUU-XIV / 2016 also raises the juridical or legal implications of the formulation Article 4 of Law Number 20 of 2001 Changed of Law Number 31 of 1999 on Eradication of Corruption in relation to the recovery of state losses derived from the Crime of Corruption. Keywords: Corruption Crime, Court Decision, Juridical Implications. 
KEABSAHAN PERKAWINAN SEORANG TRANSEKSUAL YANG TELAH DIAKUI PERUBAHAN STATUSNYA OLEH PENGADILAN NEGERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Adelina Silvia Bilqis
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adelina Silvia Bilqis, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2017, KEABSAHAN PERKAWINAN SEORANG TRANSEKSUAL YANG TELAH DIAKUI PERUBAHAN STATUSNYA OLEH PENGADILAN NEGERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM., Warkum Sumitro, S.H.,M.H., Fitri Hidayat,S.H.,M.H. ABSTRAK Dalam penelitian ini membahas mengenai pro dan kontra mengenai adanya kasus transeksual di Indonesia yang memunculkan permasalahan hukum terhadap status dan akibat hukum dalam perkawinan yang akan mereka lakukan kedepannya. Tujuan dari penulisan adalah untuk menganalisis serta mengidentifikasi perkawinan yang diperbolehkan dalam Hukum Islam oleh transeksual yang telah diakui perubahan status kelaminnya oleh Pengadilan Negeri. Maka untuk menghindari adanya kekaburan hukum terkait keabsahan perkawinan oleh transeksual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsepsual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah tindakan operasi karena merubah kelamin diharamkan, kecuali operasi dilakukan guna menyesuaikan kelamin yang cacat sedari lahir sehingga diperbolehkan dalam Hukum Islam. Apabila diperbolehkan dalam Hukum Islam maka perkawinannya sah, tetapi bila diharamkan maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Kata kunci : Transeksual, Operasi Penggantian Kelamin, Hukum Islam, Perkawinan.   Adelina Silvia Bilqis, Pure Civil Law, Fakulty of Law University of Brawijaya, August 2017, THE AFFAIRS IN A MARRIAGE OF A TRANSSEXUAL WHO HAD BEEN LEGALIZED TO CHANGE THE GENDER BY DISTRICT COURT VIEWD BY ISLAMIC LAW, Warkum Sumitro, S.H.,M.H., Fitri Hidayat,S.H.,M.H. ABSTRACT In this study discusses the pros and cons of the existence of transsexual cases in Indonesia that raises legal issues on the status and legal consequences in marriage that they will do in the future. The purpose of writing is to analyze and identify the permissible marriages of Islamic law by transsexuals who have recognized their gender status changes by the District Court. So to avoid any legal obscurity related to the validity of marriage by transsexual. The research method used is normative research and the approach used is the approach of legislation (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). The results of this study are surgical action because sex change is forbidden, unless surgery is performed to adjust for genital defects from birth so permissible in Islamic law. If permitted in Islamic law, the marriage is valid, but if it is forbidden, the marriage will be unlawful. Keywords : Transsexual, Sex-reassigment Surgery, Islamic Law, Marriage.
PEMBENTUKAN KOMISI PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM (KPP HAM) DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM BAGI MASYARAKAT INDONESIA Lukman Chakim
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lukman Chakim S.H., Ngesti Dwi Prasetyo, S.H., M.H., Arif Zainuddin, S.H., M.H. ABSTRAK Dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ke 2 (dua) pengakuan Hak Asasi Manusia dicantumkan dalam pasal 28A-28J merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. Pengakuan HAM di Indonesian juga dilakukan dengan melakukan ratifikasi beberapa aturan internasional Hak Asasi Manusia. Pemeunuhan HAM Keberadaan hak asasi manusia bukan hanya dasar yakni hak hidup, tetapi juga penghilangan diskriminasi dalam segala bentuk, salah satunya dalam bidang hukum. Penegakan hukum sangat penting untuk menopang penegakan HAM di Indonesia. Khususnya penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia, baik selama orde baru atau orde lama. Penyelesaian kasus pelanggran HAM berat sangat penting, karena banyak kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan. Adanya kendala baik dalam proses pengembalian berkas antara Komnas HAM dan Kejaksaan, serta keterlibatan DPR dalam proses tersebut seperti yang ada dalam pasal 43 ayat 2 UU No 26 Tahun 2000. Menjadikan tidak optimalnya penyelesain kasus pelanggaran HAM berat masa lampau. Dengan kewenangan terpisah dan dimiliki oleh tiga lembaga negara yang berbeda jelas tidak efisien, Sehingga dimungkinkan membentuk organ baru yang mereduksi fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara sebelumnya. Pembentukan lembaga tersebut dimaksutkan untuk mengoptimalkan dan efektif dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lampau.Kata Kunci: Pembentukan Komisi, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Masyarakat Indonesia ABSTRACT By the second of amandement of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, the recognition of human rights have officially been written in article 28A-28J which is the Indonesian government’s commitment in the fulfillment of human rights. The recognition of human rights in Indonesia is also done by making ratification of international human rights rules. The fulfillment of human rights with its existence is not only the basis of the right to life, but also as the elimination of discrimination in all forms, and one of them in the field of law. Law enforcement is salient role to sustain human right enforcement in Indonesia. Especially the settlement of gross violation of human rights in Indonesia, either during the new order or the old one.The settlement of gross violation of human right cases is predominant, as many cases of those problems have not been resolved. The existence of obstacles both in the process of returning the file between the Indonesian National Commission of Human Rights (in Indonesia known as Komnas HAM) and the attorney, as well as the involvement of the House of Representatives in the process as contained in article 43 paragraph 2 of Act No. 26 Year 2000, making it impossible to resolve cases of those violations in the past. Vis-à-vis with separate authority and being owned by three different state institutions are clearly inefficient, so it is possible to form a new organ reducing the functions and authorities owned by the previous state institutions. The establishment of such institutions is intend to optimize and be effective in the settlement of gross violation of human rights in the past. Keyword: The Establishment Of Commission, Human Rights, Law Enforcement, Indonesian People

Page 317 of 563 | Total Record : 5629

 315   316   317   318   319 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue