cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 352   353   354   355   356 
PELAKSANAAN PASAL 9 AYAT (1) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31/POJK.05/2016 TENTANG USAHA PERGADAIAN MENGENAI KEWENANGAN OJK DALAM PEMBERIAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PERGADAIAN (Studi di Kantor Otoritas Abelardo Teguh Parlinggoman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abelardo Teguh Parlinggoman, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Abelardoteguh1@gmail.com ABSTRAK Pada penelititan ini penulis mengangkat permasalahan dalam hal efektifitas pasal 9 ayat (1) POJK nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian mengenai kewenangan ojk dalam pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melakukan pendaftaran izin usaha pergadaian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beredarnya usah gadai ilegal yang menawarkan jasa gadai tanpa memiliki izin usaha gadai yang diberikan oleh OJK. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode Yuridis-Empiris dengan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis dan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pasal 9 ayat (1) peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian masih belum efektif. Jika dilihat hasil dari penulisan terdapat beberapa faktor yang menghambat efektifnya pelaksanaan pasal ini yaitu peraturan tersebut diatas masih belum memiliki sanksi secara tertulis pada POJK dan masih diperlukannya peraturan berbentuk undang-undang untuk mengatasi permasalahan pelaku usaha gadai tidak memiliki izin usaha gadai agar terciptanya lembaga jasa keuangan yang taat akan hukum dan terhindar dari meluasnya pelaku usah gadai yang memberikan jasa gadai ilegal. Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Pergadaian, Izin usaha   ABSTRACT In this research, the writer raises the issue in terms of the effectiveness of article 9 paragraph (1) POJK number 31 / POJK.05 / 2016 concerning pawnshop business regarding the authority of OJK in providing sanctions for business actors who do not register pawnshop business licenses. This research is motivated by the circulation of illegal pawning businesses that offer pawning services without having a pawn business permit granted by the OJK. Writing this Thesis uses the Juridical-Empirical method with the Juridical-Sociological approach and qualitative descriptive data analysis techniques. The results of this study the author obtained an answer to the existing problems that article 9 paragraph (1) of the financial services authority number 31 / POJK.05 / 2016 concerning mortgage business is still ineffective. If seen from the results of the writing, there are several factors that hinder the effective implementation of this article, namely the above regulation still does not have written sanctions in the POJK and the need for regulations in the form of laws to overcome the problem of pawnbrokers do not have a pawn business permit in order to create financial service institutions. who obey the law and avoid the spread of pawnbrokers who provide illegal pawning services. Keywords: Financial Services Authority, Mortgage Company, Business License
IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (1) PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN & NON PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (Studi Terhadap Pembangunan Transmart Kota Malang Yang Mengalami Perubahan Bentu Stecia Violini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Stecia Violini, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H., Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: steciaviolini@gmail.com ABSTRAK Pengaturan Pembaharuan Izin Mendirikan Bangunan terletak pada Peraturan Walikota Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Namun implementasi dari pembaharuan Izin Mendirikan Bangunan sesuai pasal 8 ayat (1) bahwa “Masa berlaku IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, selamanya, kecuali terjadi perubahan bentuk dan fungsi bangunan maka wajib mengajukan pembaharuan IMB.” Tidak dimengerti pihak TransMart Mall karena pihaknya dalam proses pembangunannya tidak melakukan pembaharuan IMB tetapi sudah membangun bangunannya. Melalui metode penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi terlihat dalam pelanggaran yang dilakukan TransMart Mall Kota Malang dalam pembaharuan Izin Mendirikan Bangunan. Adapun kendala yang terjadi masih kurangnya sosialisasi dari DPMPTSP Kota Malang, kurangnya sumberdaya dibagian perizinan DPMPTSP Kota Malang. Lebih lanjut Penulis menyarankan Sosialisasi secara menyeluruh terhadap lapisan masyarakat Kota Malang dan Perlunya ketegasan yang lebih oleh pihak DPMPTSP Kota Malang pada pengawasan dalam penegakan peraturan tersebut.   Kata Kunci: Pembaharuan Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Walikota   ABSTRACT Regulation concerning permit renewal for erecting a new building is enacted in Mayor Regulation of Malang Number 6 of 2016 concerning Arrangement of Permit and Non-permit services in One-stop Permit Service Agency. Article 8 Paragraph (1) concerning building permit renewal states “the building permit (IMB) as intended in Article 2 Paragraph (1) is unlimited in terms of its expiration unless there is a change in building shape and function, where permit renewal is required”, and Transmart project fails to understand this provision, where no building permit renewal was done, while the development had already been in the pipeline. With empirical juridical method and sociological approach, this research learns that TransMart Mall Malang has violated the law where it did not renew its building permit. Another contributing factor of this issue is that the permit agency of Malang did not deliver information deeper to those in charge regarding the regulation in addition to shortage of human resources in the agency. It is essential that the regulation be more extensively introduced to the society in Malang and the agency needs to be more assertive in terms of supervision to help enforce the regulation.   Keywords: building permit renewal, mayor regulation
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENGULANGAN TINDAK PIDANA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG) Marshal Aryuhda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marshal Aryuhda, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Eny Harjati, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : aryuhdamarshal@gmail.com   ABSTRAK Lembaga Pemasyarakatan terdapat narapidana yang berstatus umum dan narapidana yang berstatus residiv. Tidak tercapai nya tujuan dari sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarkatan membuat penuhnya kapasitas Lembaga Pemasyarakat Kelas I Malang. Terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana yang menjadikan seorang mantan narapidana untuk membuat pengulangan tindak pidana. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis penologi. Teknik analisis data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah teknik analisis data primer melalui wawancara secara langsung dengan responden. Hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana dapat dibagi dengan faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat diluar narapidana, dalam hal ini mencakup kondisi lingkungan dan kondisi ekonomi. Faktor internal, yaitu terdapat pada sifat kejiwaannya, faktor keluarga, dan faktor pendidikan. Dengan beberapa kondisi tersebut berpotensi untuk melakukan pengulangan tindak pidana.Kata Kunci : Faktor-Faktor, Pengulangan, Tindak Pidana, Residiv, Residivis
ALASAN HAKIM DALAM MENENTUKAN TERDAKWA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 100/PID.SUS-TPK/2017/PN.Jkt.Pst DAN 5/PID.SUS TPK/2018/PT.DKI) Muhamad Nurdin Arif
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhamad Nurdin Arif, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.Si, Alfons Zakaria, SH., LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Muhamadnurdinarif@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi adanya perbedaan alasan hakim yang dimulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/PID.SUS-TPK/2017/PN.Jkt.Pst yang menentukan Terdakwa sebagai Justice Collaborator namun dalam putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Nomor 5/PID.SUSTPK/2018/PT.DKI status Justice Collaborator yang melekat pada diri Terdakwa dibatalkan. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan terdakwa sebagai Justice Collaborator dаlаm Putusаn Nomor 100/PID.SUS-TPK/2017/PN.Jkt.Pst? (2) Apa dasar pertimbаngаn hаkim dаlаm membаtаlkаn stаtus terdаkwа sebаgаi Justice Collаborаtor dаlаm Putusаn Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/TPK/2018/PT.DKI? (3) Apa kriteria terdakwa dapat dijadikan Justice Collaborator? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach), jenis data primer, sekunder yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis-normatif yaitu dengan melihat perundangundangan, putusan pengadilan, literature, jurnal, skripsi, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu: (1) Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/PID.SUS-TPK/2017/PN.Jkt.Pst: a. Pelaku mengakui kesalahannya, b. Pelaku mengungkap pelaku lainnya. (2) Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/TPK/2018/PT.DKI: a. Terdakwa memiliki peran yang sangat dominan, b. Terdakwa merupakan pelaku utama (3) Kriteria terdakwa dapat dijadikan Justice Collaborator: a. Sаlаh sаtu pelаku, b. Mengаkui kejаhаtаn, c. Bukаn pelаku utаmа, d. Memberikаn keterangan sebаgаi sаksi dаlаm proses persidаngаn, e. Pernyаtааn Jаksа Penuntut Umum Bаhwа Terdаkwа Telаh Memberi Keterаngаn dаn Bukti Yаng Membаntu Proses Penyidikаn, f. Mengungkаp Pelаku-Pelаku Lаinnyа Yаng Memiliki Perаn Lebih Besаr, g. Mengembаlikаn Аset-Аset/Hаsil Suаtu Tindаk Pidana yang dilakukan.   Kata Kunci: Alasan Hakim, Justice Collaborator, Tindak Pidana Korupsi   ABSTRACT This research starts from different grounds of judges in two decisions Number 100/PID.SUSTPK/2017/PN.Jkt.Pst from District Court of Jakarta and Number 5/PID.SUSTPK/2018/PT.DKI from High Court of Capital City, where the former decided the defendant as justice collaborator and the latter revoked the defendant’s status. Embarking from this difference, this research presents the following research problems: (1) What is the basic consideration of the judges in deciding the defendant as justice collaborator? (2) What is the basic consideration in revoking the status of the defendant as justice collaborator in the latter decision? (3) Based on what criteria did the judge decide the defendant as justice collaborator? This research was conducted based on Normative-juridical method with statute and case approaches. The research data comprised primary and secondary data obtained from legislation, court decisions, literature, journals, and theses. From the above method, this research reveals that: (1) the basic consideration of the judge regarding the Decision Number 100/PID.SUS-TPK/2017/PN.Jkt.Pst outlines that 1. The defendant admitted his guilt, b. the defendant reveals another suspect. (2) The basic consideration of the judge regarding the Decision Number 5/PID.SUSTPK/2018/TPK/2018/PT.DKI: a. the defendant played a significant role b. the defendant was the main actor of the crime, (3) the defendant was as justice collaborator because the defendant was: a. one of others involved in the crime, b. admitted his guilt, c. was not the main actor of the crime, d. testified as a witness at court, e. testified and provided evidence useful for enquiry based on General Prosecutors, f. disclosed other suspects playing bigger roles, g. returned assets earned from the criminal act. Keywords: judges’ ground, justice collaborator, criminal corruption
URGENSI PENGATURAN BATAS MINIMAL USIA PENSIUN PADA SEKTOR USAHA PERBANKAN (KAJIAN YURIDIS PASAL 154 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN) Michael Ronaldo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Michael Ronaldo, Dr. Budi Santoso, SH., LLM, Ratih Dheviana Puru HT, SH., LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya michaelronaldop@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rumusan pengaturan yang tepat untuk batas minimal usia pensiun pada undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, karena dalam undang-undang tidak diatur dengan jelas dan hanya di kembalikan kepada perusahaan melalui perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan. Penelitian normatif ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang–undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum digunakan melalui studi kepustakaan dan internet. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah interpretasi gramatikal, interpretasi komparatif dan interpretasi historis. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa urgensi pengaturan batas minimal usia pensiun memberikan kepastian hukum yang tersedia aturan-aturan yang jelas dan kemudian pengaturan batas minimal usia pensiun merupakan bahan pembaharuan hukum ketenagakerjaan yang dimasukkan kedalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Kata Kunci: urgensi, minimal usia pensiun, undang-undang   ABSTRACT This study aims to analyze the formulation of appropriate arrangements for the minimum retirement age in law number 13 of 2003 concerning employment, because the law is not clearly regulated and only returned to the company through work agreements, collective work agreements and company regulations . This normative research uses the statutory approach, comparative approach, and conceptual approach. Legal material collection techniques are used through library and internet study. Analysis of legal materials used by the authors is grammatical interpretation, comparative interpretation and historical interpretation. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the urgency of regulating the minimum retirement age provides legal certainty provided clear rules and then the regulation of the minimum retirement age is a material for renewal of labor law entered into law number 13 of 2003 concerning employment Keywords: urgency, minimum retirement age, law
PELAKSANAAN PASAL 17 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 49 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI DI PT. INTI RAGA LOGISTICS Simon Jeremia Reynaldo Tampubolon
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Simon Jeremia Reynaldo Tampubolon, Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn., Shanti Riskawati, S.H., M.Kn.Fakultas Hukum, Universitas Brawijayasimonjrbolon@gmail.comABSTRAKJasa pengangkutan melaluі laut memіlіkі tanggung jawab yang сukup luas selaіn bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang dіangkutnya, perusahaan angkutan dі peraіran bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuaі dengan jenіs dan jumlah yang dіnyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjіan atau kontrak pengangkutan yang telah dіsepakatі. untuk mengurangі resіko tanggung jawabnya, freіght forwardіng mengasuransіkan barangnya sepertі yang tertulіs dalam Pasal 17 Peraturan Menterі Perhubungan Republіk Іndonesіa Nomor PM 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi. Untuk lebіh memahamі bagaіmana pelaksanaan tanggung jawab pengangkutan barang dalam perusahaan freіght forwardіng dі Іndonesіa, maka dilakukan kajian hukum tentang pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Menterі Perhubungan Republіk Іndonesіa Nomor PM 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasі dі PT Іntі Raga Logіstісs.Kata Kunci : freight forwarding, asuransi pengangkutan, pengangkutan laut ABSTRACT Sea freight services hold a wide range of responsibilities from safety and security of passengers and/or goods transported to shipload that has to be proportional to the statement in the loading document and/or contract of transportation agreed upon. To minimise the risks that may arise from the responsibilities, freight forwarding insures its goods as stated in Article 17 of Regulation of Indonesian Minister of Transportation Number PM 49 of 2017 concerning Arrangement and Procurement of Transportation services. To help understand the implementation of responsibilities in transportation of goods in freight forwarding in Indonesia, it is essential that the study on law concerning the implementation of Article 17 of the Minister Regulation as mentioned above be conducted.Keywords: freight forwarding, transportation insurance, sea transportation
DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 57/PID.SUS-TPK/2015/PN.PBR DAN PUTUSAN NOMOR 65/PID.SUS-TPK/2016/PN.PBR) Jesaya Posma Anugerah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jesaya Posma Anugerah, Dr. Prija Djatmika, S.H.,M.S., Eny Harjati, S.H.,M.Hum. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya jesayap.saragih@gmail.com ABSTRAK Korupsi adalah tindak pidana yang menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan bernegara. Dalam putusan kasus terdakwa Soesilo, SE, MM, Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan terdakwa Soesilo, SE, MM telah melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Miswar Chandra. Namun putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa Miswar Chandra, Ia dibebaskan dari segala dakwaan sehingga harus dibebaskan dari tahanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah 1) Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr dan Putusan 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr?  2)  Apakah putusan hakim terhadap Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr  dan 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr telah memenuhi rasa keadilan? Untuk menjawab permasalahan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr dan Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr adalah 1) Pada Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat unsur yang tidak terpenuhi baik dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair sehingga terdakwa yang melakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr bebas dari segala bentuk dakwaan. 2) Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr dan Putusan 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr tidak memenuhi rasa keadilan. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi,  Penyertaan dalam Korupsi, Putusan Pengadilan.  ABSTRACT Corruption distracts the achievement of the objective of the state. In the case of the Decision delivered over the case of Soesilo, SE, MM, the panel of judges delivered injunction for Soesilo who collaborated with Miswar Chandra to commit a crime. However, Miswar Chandra was declared free from all charges and released from jail. Regarding the issue, this research studies the following research problems: 1) what is the judges’ basic consideration in passing judgement of the Decision Number 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr and Decision Number 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr? 2) Do the two decisions meet the principle of justice? This research used normative juridical method, leading to a conclusion that the consideration made by the judges in the Decision Number 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr is explained as follows: 1) in this decision the judges argued that there were elements not met in terms of either from primary charges or subsidiary indictment. Therefore, the defendant as intended in the other decision is free from all charges. 2) The Decision Number 57/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr and Decision Number 65/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pbr do not meet justice principle. Keywords: criminal corruption, involved in corruption, court decision.
URGENSI WHISTLEBLOWER DALAM PENGUNGKAPAN KASUS ANTI PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Andrean Fyko Khadafy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andrean Fyko Khadafy, Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum., dan Moch. Zairul Alam, S.H.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Andreanfk@gmail.com ABSTRAK Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai urgensi whistleblower dalam pengungkapan kasus anti persaingan usaha di Indonesia. KPPU sebagai lembga pengawas jalannya persaingan usaha di Indonesia memiliki kekurangan dalam hal terbatasnya wewenang, kekurangan tersebut bisa ditutupi dengan instrumen bernama whistleblower. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai whistleblower dalam ranah persaingan usaha belum diatur. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah urgensi whistleblower dalam pengungkapan kasus anti persaingan usaha di Indonesia dan bagaimana pengaturan terhadap whistleblower dalam pengungkapan kasus anti persaingan usaha di Indonesia dengan menggunakan peraturan yang dimiliki Britania Raya dan Instrumen pelaporan milik Eropa sebagai acuan. Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis-normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi komparatif yang didasari atas pengaturan hukum antar pasal dan huruf dari permasalahan hukum itu sendiri. Berdasarkan pembahasan, disimpulkan bahwa whistleblower dalam pengungkapan kasus anti persaingan usaha di Indonesia merupakan hal yang urgensi dengan melihat terbatasnya wewenang KPPU dan bagaimana whistleblower dapat menutupi keterbatasan. Kata Kunci : Whistleblower, KPPU, urgensi   ABSTRACT Business Competition Supervisory Agency (hereinafter KPPU) as an institution supervising business competition in Indonesia has limited authority, where this lack can be covered by the presence of whistleblower. In Indonesia, regulation concerning whistleblower within the scope of business competition is not regulated. From this issue, this research is looking into the urgency of the whistleblower in revealing anti-business competition-related cases in Indonesia and how whistleblower should be regulated in revealing the cases in Indonesia by referring to the regulation applied in Great Britain and the instrument of report applied in Europe as a reference. This research was conducted based on normative-juridical method with statute, conceptual, and comparative approaches. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data that was further analysed and interpreted grammatically, systematically, and comparatively based on the regulation of law between articles and letters concerning the legal issue per se. The research further concludes that the involvement of whistleblower in revealing anti-business competition-related cases is deemed highly urgent since the Business Competition Supervisory Agency only holds limited authorities. Keywords: whistleblower, KPPU, urgency
KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PROSTITUSI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Cornelius Salvator Candiduz Fongo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cornelius Salvator Candiduz Fongo, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Mufatikhatul Farikhah, S.H.,M.H., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: corneliuscandiduz@gmail.com ABSTRAK Banyaknya kasus prostitusi yang melibatkan PSK dan pengguna, dimana saat ini hanya terdapat aturan yang menjerat pihak mucikari karena hingga saat ini tidak ada suatu peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus mengenai kriminalisasi pengguna jasa layanan prostitusi di Indonesia, sehingga menimbulkan kekosongan hukum mengenai perbuatan pengguna jasa layanan prostitusi. Penulis hendak mengkaji apa yang menjadi urgensi kriminalisasi pengguna jasa prostitusi dalam hukum pidana Indonesia serta menemukan konsep kriminalisasi pengguna jasa prostitusi dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Hasilnya, penulis menemukan bahwa urgensi kriminalisasi pengguna jasa layanan prostitusi ini yaitu karena prostitusi merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan didalam masyarakat, prostitusi berbahaya bagi kesehatan dan adanya dampak psikologis serta pengguna jasa layanan prostitusi dapat dikriminalisasikan dengan cara menempatkan PSK sebagai korban perdagangan orang dan menjerat pengguna jasa layanan prostitusi dengan menggunakan pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dengan melakukan perumusan norma yang harapannya nanti dapat dimasukakan ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dengan melihat kegiatan prostitusi sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yaitu perbuatan zina sehingga perbuatan pengguna jasa layanan prostitusi nantinya dapat dijatuhi sanksi pidana. Kata kunci: Prostitusi, Kriminalisasi, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Perdagangan Orang, Norma Kesusilaan   ABSTRACT The existing law concerning prostitution is only applicable for pimps since to date there have not been any regulations specifically discussing criminalisation of prostitution customers in Indonesia, leaving a legal loophole concerning the case. The author aims to find out the urgency of criminalisation imposed on those using prostitution service based on Indonesian criminal law and aims to set the concept of criminalisation regarding the reform of Indonesian criminal law. The research result reveals that the urgency of the criminalisation in the case exists because prostitution violates the moral norm existing in the society. Moreover, prostitution can affect health and it causes psychological issue. Prostitution can lead to criminalisation as the prostitutes involved are deemed to be the victims in human trafficking. Those still using prostitution service must be punishable based on Article 12 of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Human trafficking, where formulation of norm can be performed, which should later be added in the draft of Criminal Code. Since prostitution violates moral norm and it is considered adultery, it leads to criminal sanction. Keywords: prostitution, criminalisation, reform of Indonesian criminal law, human trafficking, moral norm
PELAKSANAAN PASAL 8 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (Studi di Perum Perhutani Bojonegoro dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bojonegoro) Andy Rahga Utama Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andy Rahga Utama Putra Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email : Andyrahgautamaputra@gmail.com   ABSTRAK Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Pencegahan dan Perusakan Hutan Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini terkait dengan Pelaksanaan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kabupaten Bojonegoro. Penulis menemukan adanya beberapa masalah terkait penerapan yang tidak sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) Nomor 18 Tahun 2013 di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis mengangkat rumusan masalah yaitu:(1) Bаgаimаna Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Kabupaten Bojonegoro? (2) Apa hambatan dalam mengatasi maraknya penebangan hutan secara liar di Kabupaten Bojonegoro? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi maraknya penebangan hutan secara liar di Kabupaten Bojonegoro? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis hambatan di pasal 8 Ayat (1) tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan upaya yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan  Dinas Perkebunan dan Kehutanan dalam menjamin tentang adanya illegal logging. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder, serta teknik memperoleh data dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat bahwa dalam pelaksanaan pasal 8 Ayat (1) Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan  sudah berjalan dengan lancar namun masih ditemui beberapa hambatan dalam pelaksanaan pasal 8 Ayat (1),Pencegahan dan Perusakan Hutan. Hambatan-hambatan tersebut timbul dari pelaksananya yaitu Perum Perhutani dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bojonegoro, dan juga timbul dari masyarakat itu sendiri Kata Kunci : Pelaksanaan Pasal, Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan  ABSTRACK In this thesis, the author raises the issue regarding the Implementation of the Prevention and Destruction of Forests in Bojonegoro Regency. This research is related to the Implementation and Eradication of Forest Destruction in Bojonegoro Regency. The author found several problems related to the application that were not in accordance with Article 8 Paragraph (1) Number 18 of 2013 in Bojonegoro Regency. Based on the above, the writer raises the formulation of the problem, namely: (1) The Implementation of Article 8 Paragraph (1) of Law Number 18 of 2013 concerning the prevention and eradication of forest destruction in Bojonegoro Regency? (2) What are the obstacles in overcoming the rampant illegal logging in Bojonegoro Regency? (3) What are the efforts made by the government in overcoming the rampant illegal logging in Bojonegoro Regency? This study aims to identify, identify and analyze obstacles in Article 8 Paragraph (1) concerning the prevention and eradication of forest destruction and the efforts made by Perum Perhutani and the Forestry and Plantation Service to guarantee the existence of illegal logging. This research was conducted by means of empirical juridical research using the sociological juridical approach, using primary and secondary data types, as well as techniques for obtaining data through interviews. Based on the results of the study using the method above, the author obtained an answer to the problem raised that in the implementation of Article 8 Paragraph (1) Regarding the Prevention and Eradication of Forest Destruction, it has been running smoothly but there are still some obstacles encountered in implementing Article 8 Paragraph (1), Prevention and Forest destruction. These constraints arise from the implementer, namely Perum Perhutani and the Department of Plantation and Forestry in Bojonegoro Regency, and also arise from the community itself. Keyword : Implementation, Prevention, Eradication of Forest Destruction.

Page 354 of 563 | Total Record : 5629

 352   353   354   355   356 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue