cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 353   354   355   356   357 
KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM SISTEM PEER TO PEER LENDING LAYANAN KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Firmansyah Fikri Hayqal
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firmansyah Fikri Hayqal, Dr. Herman Suryokumoro S.H., M.S., SH., Setiawan Wicaksono S.H., M.Kn Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email : firmansyahfikri97@gmail.com RINGKASAN Fintech merupakan salah satu inovasi dalam layanan keuangan, inovasi tersebut menyasar lembaga-lembaga keuangan di Indonesia termasuk koperasi simpan pinjam. Namun inovasi layanan keuangan tersebut memiliki beberapa perbedaan dengan layanan keuangan konvensional saat ini. Seperti halnya perbedaan kegiatan usaha fintech peer to peer lending yang memungkinkan setiap orang dapat menggunakan layanan keuangan tersebut (terbuka) dengan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam.yang hanya melayani para anggota (tertutup). Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan adalah Apakah Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Sebagai  Layanan Pinjam Meminjam Uang Bebasis Teknologi Informasi sesuai dengan PP No.9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Undang – Undang  Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /pojk.01/2016 Tentang Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, kegiatan usaha antara layanan keuangan berbasis teknologi informasi dengan koperasi simpan pinjam tidak sesuai karena  kegiatan usaha koperasi simpan pinjam merupakan cerminan dari tujuan pembentukan koperasi itu sendiri. Sehngga lingkup kegiatan usaha koperasi hanya sebatas dari dan untuk anggota sendiri. Perbedaan kegiatan usaha tersebut membuat koperasi simpan pinjam sebagai layanan keuangan berbasis teknologi informasi dapat menggunakan PP No.9 Tahun 1995 sebagai payung hukum dalam melakukan kegiatan usaha berbasis teknologi informasi (asas Lex superior derogat legi inferiori) Kata Kunci : Koperasi Simpan Pinjam, Peer to Peer Lending, Fintech Saving and Loan Cooperatives regarding Information Technology-based Peer-to-Peer Lending Financial Service Firmansyah  Fikri Hayqal, Dr. Herman Suryokumoro S.H., M.S., dan Setiawan Wicaksono S.H., M.Kn, Hukum Perdata Bisnis, Faculty of Law Universitas Brawijaya Email: firmansyahfikri97@gmail.com ABSTRACT Fintech is an innovation in financial services, where it is addressed to finance companies in Indonesia, including saving and loan cooperatives. However, this kind of service is different from conventional service form today, in which, for example, peer-to-peer lending fintech enables people to use this service in saving and loan cooperatives (open) that only give services to their members (closed). This research aims to find out whether the role of saving and loan cooperatives in providing loans to members based on information technology is in line with Government Regulation Number 9 of 1995 concerning Arrangement of saving and loan by cooperatives. This research refers to normative juridical method, where it concludes that the financial activities based on information technology performed by the cooperatives as mentioned above are not relevant to the objectives of the establishment of the cooperatives, where cooperatives are aimed for their members and they are from members. When this is the case, however, Government Regulation Number 9 of 1995 can be referred to as a source of legal protection to support the information technology-based financial activities (principle of Lex superior derogate legi inferiori).   Keywords: saving and loan cooperative, Fintech, peer-to-peer lending
DISPАRITАS PUTUSАN HАKIM DАLАM PERKАRА TINDАK PIDАNА PENGGELАPАN (Studi Putusаn Nomor 478/Pid.B/2017/PN.Mlg. dаn Putusаn Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Mlg) Muchamad Sudrajad
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muchamad Sudrajad, Dr. Ismаil Nаviаnto, SH., MH., dаn Fines Fаtimаh, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: drajads3@gmail.com ABSTRAK Pada Skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan tentang Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan. Permasalahan ini dilаtаr belаkаngi mаsаlаh pada Putusаn nomor: 478/Pid.B/2017/PN.Mlg dаn Putusаn Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Mlg terjadi perbedaan penjatuhan pidana terhadap kasus yang sama tetapi dijatuhkan dengan hukuman yang berbeda. Rumusan masalah yang diteliti adalah 1. Аpаkаh yаng menjаdi dаsаr pertimbаngаn hаkim Putusаn nomor: 478/Pid.B/2017/PN.Mlg dаn Putusаn Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Mlg dаlаm menjаtuhkаn sаnksi pidаnа?. 2.Аpаkаh yаng menjаdi pertimbаngаn hаkim Putusаn nomor: 478/Pid.B/2017/PN.Mlg dаn Putusаn Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Mlg sehinggа terjаdinyа dispаritаs dаlаm penjаtuhаn tindаk pidаnа penggelаpаn?. Penelitiаn ini menggunаkаn pendekаtаn yuridis normаtif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana dipengaruhi oleh dаri segi terdаkwа yаng pernаh melаkukаn pelаnggаrаn hukum atau tidak, lalu tidаk adаnyа pedomаn pemidаnааn dan dari segi kebebаsаn hаkim untuk memilih teori untuk menjаtuhkаn pidаnа untuk mengatasi suatu disparitas dengan segerа dibuаt Undаng-undаng yаng mengenai pedomаn pemidаnааn dan Hаkim hаrus memiliki pengetаhuаn yаng sаngаt luаs mengenаi hukum. Kata Kunci : Disparitas, Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana Penggelapan   ABSTRACT This research studies the issue concerning disparity of the decisions delivered by judges over embezzlement. This research embarks from the study of the Decision Number 478/Pid.B/2017/PN.Mlg and Decision Number 320/Pid.B/2019/PN.Mlg, where a criminal case received different kinds of punishment. The research problems studied involve: 1. What is the basic consideration of the judges in the two decisions in terms of delivering sanctions?  2. What is the consideration of the judges in the two decisions, resulting in the disparity of decisions concerning embezzlement? This research employed normative juridical method. The research result concludes that the disparity stems from whether the defendant was involved in a crime previously. Moreover, the absence of guidelines for passing judgement and the freedom of the judges to pick the theory on which the verdict is based also contribute to the cause of the disparity. It is essential that a new law regulating the guidelines be made and the judges have sufficient ground about legal issues. Keywords: disparity, passing judgement, criminal embezzlement
IMPLEMENTASI PASAL 312 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT PERKARA KORBAN TABRAK LARI (Studi di Unit Laka Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kabupaten Malang). Muhammad Firmansyah Nasution
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Firmansyah Nasution, Dr. Ismail Navianto, S.H., MH., Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya firmansyahhangat@gmail.com ABSTRAK Implementasi Kepolisian dalam proses penindakan hingga pengungkapan kasus kecelakaan tabrak lari di Kabupaten Malang, serta menunjukan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota unit idik laka terkait penerapannya terkadang ada kendala Dalam kasus kecelakaan lalu lintas sendiri juga sering terjadinya kendala terhadap cara pengungkapannya yang dimana langkah dari pihak kepolisian nanti akan membuat surat SP2HP (Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan) dikarenakan alat bukti dalam mengungkap kasus tabrak lari sendiri minim atau tidak cukup sebagai alat bukti yang kuat. yang mengakibatkan kasus kecelakaan tabrak lari sendiri masih sulit untuk diungkap. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat ditemukan adalah masih kurangnya kegiatan-kegiatan dari anggota unit idik laka dalam mengungkap kasus tabrak lari yang mengakibatkan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari masih sulit dalam penyelesaiannya. Jenis penelitian hukum ini adalah empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) penerapan pada pasal 312 tidak mampu diaplikasikan secara benar dan berkesinambungan. 2)  Kendala kepolisian dalam menerapkan pasal 312 terkait tabrak lari kurangnya pihak penyidik dalam memahami aturan-aturan yang berlaku serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti penyidikan pada kasus tabrak lari. Kata Kunci : Implementasi, Pasal 312, Perkara Korban, Tabrak Lari.   ABSTRACT This research is aimed to observe further the implementation of the process that takes place following hit- and-run accident in the Regency of Malang. There are still several hindrances faced by the members of enquiry unit of road accident especially related to the road accident cases in terms of enquiry into the     case. In this case, the police will issue notice of progress of investigation since the evidence in hit-and-run   is considered insufficient and does not meet corroboration criterion, leading to unsettled hit-and-run case. This research was conducted based on socio-juridical method. Based on the discussion, the research  results conclude: 1) Article 312 is not appropriately implemented, 2) the hindrances are caused by the lack  of understanding from enquirers about applying rules and lack of awareness and the knowledge of the people concerning enquiry in hit-and-run cases. Keywords: implementation, Article 312, case of the victim, hit-and-run
HAMBATAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN DISTRIBUSI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM UNTUK RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO ( Studi di Agen PT Unggul Abadi Gas Kota Blitar) Laudya Veny Wasito
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laudya Veny Wasito, Ratih Dheviana, Setiawan WicaksonoFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : laudyaveny0210@gmail.comABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai Hambatan PelaksanaanKewajiban Distribusi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram UntukRumah Tangga Dan Usaha Mikro ( Studi Di Agen PT Unggul Abadi Gas KotaBlitar). Dilatarbelakangi karena sering terjadi hambatan distribusi Liquefied Petroleum Gas tabung 3 kilogram di Kota Blitar serta banyaknya Liquefied Petroleum Gas tabung 3 kilogram yang masih digunakan oleh penggunaselain rumah tangga dan usaha mikro sesuai peraturan perundang -undangan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hаmbаtаn sekaligusupaya dаlаm mengаtаsi hаmbаtаn pelаksаnааn kewаjibаn distribusi Liquefied Petrolium Gаs Tаbung 3 kilogrаm untuk rumаh tаnggа dаn usаhаmikro oleh Agen PT Unggul Abadi Gas Kota Blitar. Penulisan ini merupakanpenelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridissosiologis serta bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa hambatandistribusi hingga digunakan oleh rumah tangga dan usaha mikro yaitu tidakadanya peraturan yang memuat sanksi apabila Liquefied Petrolium GаsTаbung 3 kilogrаm digunakan selain rumah tangga dan usaha mikro, kurangterlaksananya struktur pengawasan yang telah diatur, serta mahalnyaharga dan jarang ketersediaan  Liquefied Petrolium Gаs ukuran lainnyasehingga masyarakat memilih menggunakan Liquefied Petrolium Gаs Tаbung 3 kilogrаm sebagai jalan keluar. Upaya yang dilakukan untukmengatasi hambatan tersebut dengan membuat peraturan cadangan olehagen, membuat Logbook pendistribusian yang diisi oleh Pangkalan, sertamelakukan pengawasan dan inspeksi mendadak dengan pihak DinasPerindustrian dan Perdagangan Kota Blitar serta.Kata Kunci : Distribusi, Liquefied Petrolium Gаs Tаbung 3 kilogrаm, Agen,Pangkalan. ABSTRACTThis research studies hampering factors in the implementation of thedistribution of 3 kilogram liquefied petroleum gas for households and microindustries. The study of this issue embarks from the condition where thisgas is not only used in households and the industries mentioned, but othersectors also use this type of gas, which violates the Law. This research isaimed to identify the hampering factors and to find out the measures takento tackle the issues in Blitar. Empirical juridical method was employed alongwith socio juridical approach. From the analysis of both primary andsecondary data, it was obtained that the use of the 3 kg gas by other sectorsthan the sectors mentioned is due to the absence of regulation concerningthe case. Moreover, lack of implementation structure and high price ofliquefied petroleum gas of other types also contributes to the issue. All thesehampering factors are responsible for the condition where the threekilogramgasseemstobethewayout.Whenthisisthecase,itisessentialthattheagentmakeaspareregulationthroughtheprovisionoflogbookfordistributionthat has to be fulfilled by the gas terminal. Moreover,supervision and unannounced inspection in collaboration with Departmentof Industries and Trade of Blitar should also be taken into account.Keywords: distribution, three-kilogram liquefied petroleum gas, agent,terminal
EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEREDARAN MAKANAN YANG MENGANDUNG RHODAMIN B YANG DILAKUKAN OLEH DINAS KESEHATAN KOTA CILEGON BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 239/MENKES/PER/V/85 Ghina Faadhilah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ghina Faadhilah, Luthfi Effendi, S.H., M.Hum, Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: ghinafaadhilah08@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan  menganalisis efektivitas pengawasan dinas kesehatan Kota Cilegon terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil rodhamin B dan solusi apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Cilegon dalam melakukan pengawasan terhadap makanan yang mengandung pewarna tekstil rhodamin B. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan pеndеkеtan sosiologis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan studi literatur. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu bеrpikir sistеmatis dan dеskriptif analitis. Berdasarkan penelitian ini permasalahan mengenai pengawasan Dinas Kesehatan Kota Cilegon terhadap peredaran makanan yang mengandung rhodamin b dan faktor penghambat dan upaya yang dapat disimpulkan Hambatan dalam pelaksanaan tersebut biasanya terjadi  dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia sehingga menghambat proses untuk melakukan pengawasan tersebut. Kata Kunci: perlindungan hukum, peredaran zat makanan berbahaya.   ABSTRACT This research is aimed to identify and analyse the control performed by department of health in Cilegon over distribution of foods containing dyeing substance used in textile called rodhamine B and solutions that should be taken by the department of health to control foods containing the substance. This research is empirical-based with sociological approach. The legal materials consisted of primary and tertiary data taken from interviews and literature. The analysis of the materials was based on systematic and descriptive analyses. The research result reveals that lack of human resources were found to be one of the impeding factors hampering control process. Keywords: legal protection, dangerous substance of foods distributed.
PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA ANGKUTAN UMUM DITINJAU DARI PELAKSANAAN PASAL 94 HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG) Fahmi Rosya Risadde
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fahmi Rosya Risadde, Agus Yulianto, S.H., M.H,, Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : fahmirosya@gmail.com   Abstrak Pasal 98 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang mengharuskan adanya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam angkutan umum berupa tangga naik/turun. Namun terjadi perbedaan antara praktek di lapangan (das sein) dimana ABH tavel sebagai penyedia jasa angkutan umum tidak menyediakan aksesibilitas berupa tangga naik/turun bagi penumpangnya yang merupakan penyandang disabilitas, dengan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang mengharuskan adanya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam angkutan umum berupa tangga naik/turun. Perbedaan antara praktek di lapangan (das sein) dan ketentuan Pasal 98 Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (das sollen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 98 Perda PPPD masih belum dapat dijalanjkan secara efektif. Hambatan yang dialami oleh ABH Travel adalah DISHUB Kota Malang tidak melakukan teguran atau pengecekan terhadap kelengkapan yang seharusnya disediakan oleh ABH Travel, ketidak tahuan pihak ABH Travel terhadap ketentuan tiket penumpang, anggapan bahwa pemenuhan kriteria aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih belum diperlukan, dan pemikiran bahwa tidak masalah tidak memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hambatan dari DISHUB Kota Malanga adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan, dan kurang tanggapnya penyedia jasa transportasi travel untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan oleh ABH Travel adalah koordinasi dengan pihak DISHUB Kota Malang untuk melakukan penyediaan aksesibilitas menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan melayani penumpang dengan maksimal. Sedangkan upaya dari DISHUB Kota Malang adalah melakukan sosialisasi terhadap penyedia jasa transportasi travel di Kota Malang, melakukan teguran terhadap pihak-pihak penyedia jasa transportasi darat termasuk travel yang masih belum memenuhi standar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan. Kata kunci : Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas.   Abstract   Article 98 Malang City Regulation Number 2 of 2014 Protection and Empowerment of Persons with Disabilities which requires accessibility for persons with disabilities in public transportation in the form of stairs going up / down. However, there is a difference between practice in the field (das sein) where ABH tavel as a provider of public transport services does not provide accessibility in the form of stairs up / down for passengers who are persons with disabilities, with the provisions of Article 98 of Malang City Regulation Number 2 of 2014 Protection and Empowerment of Persons Disability which requires accessibility for persons with disabilities in public transport in the form of stairs up / down. Difference between practice in the field (das sein) and the provisions of Article 98 of Malang City Regulation Number 2 of 2014 Protection and Empowerment of Persons with Disabilities (das sollen). The results of the study showed that Article 98 of the Regional Regulation on PPPD still cannot be effectively implemented. The obstacles experienced by ABH Travel are DISHUB Malang City does not reprimand or check the completeness that should be provided by ABH Travel, ABH Travel's ignorance of the provisions of passenger tickets, the assumption that fulfillment of accessibility criteria for persons with disabilities is still not needed, and the thought that it is not the problem of not providing accessibility for persons with disabilities. The obstacles of the Malanga City DISHUB are the lack of supervision conducted, and the lack of responsiveness of travel transportation service providers to provide accessibility for persons with disabilities. Efforts made by ABH Travel are coordinating with the Malang City DISHUB to provide accessibility, provide accessibility for persons with disabilities, and serve passengers to the maximum. While the efforts of Malang City DISHUB are to disseminate information on travel transportation service providers in Malang City, to reprimand those who provide land transportation services including travel that still does not meet the required standards as regulated in the legislation. Keywords : Accessibility, Persons with Disabilities.
URGENSI PENYESUAIAN PERATURAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DENGAN ASEAN REGIONAL GUIDELINES ON COMPETITION POLICY Syuhuva Aufie Cindradika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Urgensi penyesuaian peraturan persaingan usaha di indonesia dengan asean regional guidelines on competition policy Syuhuva Aufie Cindradika, M. Zairul Alam, S.H.,M.H, Ranitya Ganindha, S.H.,M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: yovac68@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai urgensi dari penyesuaian peraturan persaingan usaha di Indonesia dengan ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy. Walaupun ASEAN telah menerbitkan ASEAN Regional Guidelines, namun salah satu masalah mendesak yang timbul dalam mewujudkan pasar bebas di wilayah regional ASEAN adalah kasus cross border terkait hukum persaingan. Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah mengesahkan undang-undang persaingan usahanya sebelum ASEAN Regional Guidelines dibentuk, dirasa kurang efektif dalam menghadapi permasalahan yang muncul akibat adanya pasar bebas ini. Penelitian berjenis yuridis normatif, yang mengkaji secara normatif mengenai penyesuaian hukum persaingan usaha di Indonesia dengan ASEAN Regional Guidelines. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga-lembaga bersangkutan, khususnya KPPU, dalam menegakkan hukum persaingan usahanya. Kata Kunci: Penyesuaian, Hukum Persaingan Usaha, Ekstrateritorial, ASEAN Regional Guidelines.   ABSTRACT This research seeks into the urgency of adjustment of regulation governing business competition in Indonesia to ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy. Although ASEAN has published the guidelines in soft law as to realise the objective of the AEC Blueprint towards integrated economy, an issue concerning cross border in competition law still arises. Indonesia as one of the states approving the law regulating business competition before ASEAN Regional Guidelines were established is seen incapable of dealing with such an issue arising from free trade. With normative juridical method, this research is aimed to study adjustment of law concerning business competition in Indonesia to ASEAN Regional Guidelines in a normative scope. The research result is expected to serve as a reference for related institutions, especially Business Competition Supervisory Agency (KPPU) to enforce law regulating business competition. Keywords: adjustment, law governing business competition, extraterritorial, ASEAN Regional Guidelines.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG TERKAIT TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMUAT KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN Muhammad Zulfikar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Zulfikar, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Mufatikhatul Farikhah, S.H.,M.H., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: relicfikar3@gmail.com ABSTRAK Mengangkat kasus Baiq Nuril yang berkembang saat ini yakni muatan yang melanggar norma kesusilaan khususnya pelecehan seksual yang dialami oleh Baiq Nuril. Baiq Nuril dilaporkan oleh M (Kepala Sekolah) karena kasus ITE, karena menyebarkan rekaman audio yang memuat kesusilaan akibat dari beredarnya rekaman tersebut. Putusan pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/ Pid.Sus/ 2017/ PN. MTR menyatakan bahwa Baiq Nuril tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum. Baiq Nuril dianggap tidak memenuhi unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”. Namun, Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Baiq Nuril didakwa Pasal 27 Ayat 1 jo Pasal 45 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis hakim menyatakan Nuril bersalah dan memutus pemidanaan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis bahan hukum yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis bahan hukum primer melalui analisis sistematis. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam mempertimbangkan putusan berperspektif hukum responsif sedangkan Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan putusan berperspektif teori rehabilitasi. Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana Mentransmisikan Dokumen Elektronik, Kesusilaan  ABSTRACT This research studies the case of Baiq Nuril where the person is the victim of sexual abuse that violates immoral act. This case was reported by a person M as a school headmaster due to the case concerning electronic information and transactions since this case involves the transmission of recorded audio that contains immorality. The District Court Decision in Mataram Number 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR states that Baiq Nuril was clearly and officially found not guilty since there is no enough evidence showing Baiq was involved in the crime as stated by general prosecutors. Baiq did not meet the criteria of “distributing and/or transmitting and/or make things accessible”. However, the general prosecutors proposed for cassation to Supreme Court and Baiq was declared guilty based on Article 27 Paragraph 1 in conjuction to Article 45 Paragraph 1 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Panels of Judges declared Baiq Nuril guilty and Baiq was imposed with sanction. This research was conducted based on normative juridical method with statute and case approaches. The legal materials used in the research were analysed based on systematic analysis. The research result concludes that the Mataram District Court Decision of referred to the perspective of responsive law, while the decision of the Supreme Court was based on the theory of rehabilitation. Keywords: judges’ decisions, crime of transmitting electronic document containing immoral content
KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MENGABULKAN PEMBATALAN PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA Irva Octaviani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Irva Octaviani, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU. , Shinta Puspita Sari, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Irvaoctvn@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan mengikat putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan pembatalan pencabutan kekuasaan orang tua, dimana adanya perbedaan tolok ukur hakim terhadap frasa sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya pada pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, karena setiap hakim memiliki hak untuk dapat melakukan interpretasi hukum dan memberikan pertimbangan sesuai prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Maka perlulah diteliti kesesuaian dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim pada masing-masing putusannya serta akibat hukum atas dikabulkannya pembatalan pencabutan kekuasaan orang tua tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif  dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang dianalisis dengan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa putusan Mahkamah Agung ini telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak. Oleh karenanya para pihak harus patuh dan tunduk terhadapnya. Dalam hal ini meskipun setiap hakim berhak memutus perkara menurut keyakinannya dan pembuktian dipersidangan. Namun, pertimbangan utama hakim haruslah berdasarkan  prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Sehingga dalam hal ini akibat dikabulkannya pembatalan pencabutan kekuasaan orang tua tersebut, orang tua mendapatkan kembali kekuasaanya sebagai orang tua melalui suatu putusan pengadilan.   Kata Kunci : Kekuatan Mengikat, Mahkamah Agung, Pembatalan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua. ABSTRACT This research is aimed to analyse binding force of Supreme Court Decision that grants the cancellation of revocation of parents’ custody of their child, where there is difference in the phrase ‘neglecting responsibilities to their children in Article 49 Paragraph (1) of Law concerning Marriage. This issue leads to the absence of legal certainty since each judge has his/her right to interpret law and to give consideration for the best interest of the child. It is essential to study the basic relevance among decisions delivered by judges and to study the legal consequence of granting the cancellation. This research was based on normative-juridical method with statute and case approaches. All the research data was obtained from literary studies analysed based on grammatical and systematic interpretations. The research result reveals that the Supreme Court decisions hold permanent legal force and are legally binding for all parties. Therefore, all parties involved must abide by their decisions. Although judges have their right to decide based on their individual interpretation, their consideration should be for the best interest of children. In this case, following the cancellation, the parents got their custody back based on a court decision.   Keywords: Binding Force, Supreme Court, Cancellation of the revocation of parents’ custody of their child
АNALISIS YURIDIS PASAL 4 АYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN АTAS KETIDAKSESUAIAN KECEPATAN АKSES INTERNET OLEH MNC PLАY MEDIА M Fajrin Fany Fadhlillah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M.Fajrin Fanny Fadhlillah, Dr. Yuliati S.H., LL.M., Ranitya Ganindha S.H, M.H. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Fajrinfanny07@gmail.com Abstrak Pada skripsi ini, dilatar belakangi bahwa pada penyelenggaraan jasa multimedia internet service provider dengan produk layanan jasa akses internet yang tidak sesuai dengan brosur/atau iklan terhadap konsumennya tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia. Permasalahannya adalah layanan penggunaan jasa akses internet yang merupakan produk dari Mnc Play Media menggunakan sistem kuota unlimited, dimana pada kecepatan internet Unggah dan kecepatan Unduh tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan di iklan/atau brosur. pada produk yang ditwarkan kepada konsumen tidak ada tranparansi bahwa layanan jasa akses internet tersebut Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa internet Mnc Play atas kerugian yang disebabkan oleh ketidaksesuian kecepatan akses internet ditinjau dari pasal 4 ayat (3) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan bagaiman bentuk pertanggung jawaban Mnc Play Media atas kerugian yang disebabkan oleh ketidaksesuian kecepatan akses internet. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dengan tidak adanya regulasi yang mengatur terkait keepatan internet dalam layanan jasa internet service provider mengakibatkan perlunya peraturan lebih lanjut terkait layanan jasa akses internet bagi konsumen, layanan jasa akses internet merugikan konsumen, dalam promo maupun waktu pelayanan jasa akses internetnya tidak adanya tranparansi terkait kecepatan internet yang dijalankan oleh service provider,dengan demikian dibutuhkan perlindungan hukum bagi konsumen dengan cara preventif maupun represif terhadap konsumen jasa akses internet, dalam upaya konsumen memperoleh haknya bisa melakukan gugatan perdata ataupun melalui BPSK. Kata Kunci : perlindungan konsumen, regulasi, internet   Abstract In this thesis, it is motivated that the implementation of multimedia internet service providers with internet access services that are not in accordance with the brochure / or advertisements to consumers is not regulated in the laws and regulations in Indonesia. The problem is the service of using internet access services which are a product of Mnc Play Media using an unlimited quota system, where the internet upload speed and download speed do not match what is stated in the advertisements / or brochures. on the products offered to consumers there is no guarantee that the internet access services are based on the above, the author raises the problem formulation that is How legal protection for consumers using the MNC Play internet service for losses caused by mismatched internet access speeds in terms of article 4 paragraph ( 3) Law number 8 of 1999 concerning consumer protection and how is the form of responsibility of Mnc Play Media for losses caused by internet connection speed mismatches. This research uses normative juridical method. The results of the study indicate that in the absence of regulations governing the speed of the internet in internet service provider services, the need for further regulations related to internet access services for consumers, internet access services is detrimental to consumers, both in the promo and when there are no internet access services. transparency related to the speed of the internet that is run by service providers, thus legal protection is needed for consumers by means of preventive and repressive to consumers of internet access services, in an effort consumers get their rights can make a civil lawsuit or through BPSK. Keywords : consumer protection, regulation, Internet

Page 355 of 563 | Total Record : 5629

 353   354   355   356   357 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue