cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 351   352   353   354   355 
PELAKSANAAN PASAL 13 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN (Studi di UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang) Muhammad Rezha C.P
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Rezha C.P,  Dr.Shinta Hadiyantina SH., MH., Lutfi Effendi.,SH.,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: rezhapremadiaz@gmail.com   ABSTRAK Peristiwa kebakaran menjadi suatu hal yang menyebabkan kerugian baik material maupun immaterial. Kebakaran di Kota Malang sendiri cukup menjadi perhatian mulai dari kebakaran skala besar seperti kebakaran yang terjadi di Pasar Besar Kota Malang hingga kebakaran dalam lingkup perumahan. Pencegahan dan pengaturan alat pemadam kebakaran merupakan tanggung jawab masing-masing pemda.Pemerintah Kota Malang dalam hal ini telah mengeluarkan peraturan untuk mengakomodasi masalah tersebut, yaitu dengan diterbitkannya peraturan tentang pengaturan alat pemadam kebakaran yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2005 tentang  Pengaturan Alat Pemadam Kebakaran. Di Kota Malang peraturan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Malang di bawah kendali Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran. Pada tahun 2017 kasus kebakaran di kota Malang meningkat menjadi 45 kasus dimana 25 kasus terjadi pada tempat usaha dan sisanya terjadi di kawasan permukiman. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang penanggulangan kebakaran dan juga ketidaktersediaan alat untuk mencegah kebakaran tersebut menjadi besar. Berdasarkan hal tersebut, maka karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana Pelaksanaan pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengaturan Alat Pemadam Kebakaran ? (2) Apakah pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengaturan Alat Pemadam Kebakaran sudah efektif dalam pelaksanaannya? (3) Apakah hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengaturan Alat Pemadam Kebakaran? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pemilihan lokasi di UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang. Data primer dan data sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis dengan metode content analyisis. Hasil pembahasan dalam karya tulis ini secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengaturan Alat Pemadam Kebakaran tidak berjalan dengan baik dikarenakan tidak jelasnya siapa yang seharusnya wajib melaksanakan pemasangan alat pemadam kebakaran ringan tersebut antara UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang atau masyarakat. Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Daerah, Alat Pemadam Kebakaran   ABSTRACT Fire incidents cause material and non-material losses. For example, incidents occurring in Malang have attracted attention, ranging from large-scale fire accident like ones taking place in a main traditional market in Malang city to the small-scale ones as happening in residential areas. Fire prevention and regulation of fire extinguisher have become the responsibility of each local government. The government of Malang has issued a regulation to accommodate the matter, where regulation governing the use of portable fire extinguisher is provided in Local Regulation of Malang Number 6 of 2005 concerning Regulation of Fire Extinguisher. This regulation is held by the local government of Malang under supervision of Fire Service. Back in 2017, fire incidents rose to 45 cases, where 25 of them happened in business sectors and the rest occurred in residences. This occurrence is caused by lack of knowledge about preventing fire and by unavailability of the device to help extinguish fire before it gets bigger. From those details, this research is trying to reveal: (1) how is Article 13 of Local Regulation of Malang Number 6 of 2005 governing the regulation of fire extinguisher implemented? (2) Is Article 13 of the Local Regulation effectively implemented? (3) What are the impeding factors in and the solution to the issue regarding the implementation of Article 13 of Local Regulation of Malang Number 6 of 2005 governing fire extinguisher? This research was based on socio-juridical method, taking place in Fire Service in Malang. The research data involved primary and secondary materials obtained from interview and literary studies, followed by the data analysis based on content analysis. The research result reveals that the regulation detailed above has not been appropriately implemented since there is no clarity over who should be responsible for the regulation to install portable fire extinguisher at home or whether this responsibility lies in the people themselves or the fire service. Keywords: implementation, local regulation, fire extinguisher
PERLINDUNGАN HUKUM BАGI DEBITUR KREDIT MАCET DАLАM MEMPEROLEH HАRGА WАJАR PENJUАLАN EKSEKUSI LELАNG OBJEK HАK TАNGGUNGАN (Studi Putusаn Mаhkаmаh Аgung Nomor 2218/Pdt/2017) Aditya Dhimas Avianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aditya Dhimas Avianto, Dr. Siti Hаmidаh.S.H.,M.M., Rumi Suwаrdiyаti. S.H.,M.kn. Fаkultаs Hukum, Universitаs Brаwijаyа Aditdhimas46@gmail.com  АBSTRАK Penelitiаn ini bertujuаn untuk mengetаhui dаn mengаnаlisis perlindungаn hukum bаgi debitur melаwаn kreditur perbаnkаn dаn pihаk lelаng dаlаm menаngаni kаsus dаn putusаn tersebut sertа Untuk mengkаji pаsаl 6 UUHT dаlаm memberikаn perlindungаn hukum bаgi debitur dаri kerugiаn dаlаm eksekusi lelаng pаdа nilаi hаrgа juаl objek yаng lebih rendаh dаri hаrgа wаjаr. Metode penelitiаn yаng digunаkаn dаlаm penelitiаn ini аdаlаh metode yuridis normаtif dengаn pendekаtаn yаng digunаkаn yаitu pendekаtаn perаturаn perundаng-undаgаn (stаtue аproаch). Hаsil penelitiаn menunjukkаn bаhwа bentuk perlindungаn hukum yаng diperoleh debitur kredit mаcet dаlаm memperoleh hаrgа wаjаr dаri eksekusi lelаng objek hаk tаnggungаn menurut Undаng-Undаng Nomor 4 Tаhun 1996, diаtur dаlаm pаsаl 10 Nomor 4 Tаhun 1996 tentаng Undаng-Undаng Hаk Tаnggungаn аtаs Tаnаh Besertа Bendа-Bendа Yаng Berkаitаn dengаn Tаnаh dijelаskаn bаhwа sesuаi dengаn sifаt аccessoir, tergаntung pаdа ketentuаn hukum yаng mengаtur mаteri perjаnjiаn itu. Kаjiаn Ketentuаn Pаsаl 6 UUHT sаjа yаng dijаdikаn dаsаr lаndаsаn hаkim memutus perkаrа ini Tаnpа mempertimbаngkаn kedudukаn Perаturаn Menteri Nomor 106/PMK.06/2013 yаng merupаkаn perubаhаn аtаs PMK Nomor 93/PMK.06/2010 sebаgаi Penunjuk Pelаksаnааn Lelаng kurang sesuai, kаrenа аpа yаng dimаksud dengаn ciderа jаnji tidаk diperjelаs oleh 6 UUHT, begitupun dаlаm Eksekusi Lelаng objek Hаk Tаnggungаn dengаn hаrgа dibаwаh pаsаrаn. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Debitur, Kredit Macet, Lelang, Objek Hak Tanggungan.   АBSTRАCT This research is aimed to find out and analyse legal protection for debtors versus banks as creditors and auction parties handling the case and decision of the auction and to study Article 6 of Law concerning Mortgage Right in terms of giving legal protection for debtors from loss arising from auction and lower-than-normal selling price of object. This research was conducted based on normative-juridical method with statue approach. The research result shows that legal protection for debtors facing bad credit to get normal price from auction of mortgage right object, according to Law Number 4 of 1996, is regulated in Law Article 10 Number 4 of 1996 concerning Mortgage Right over Land and Objects related to Land and is explained based on supplementary status, depending on the provisions of law governing the substance of the agreement. The provisions of Article 6 of Law concerning Mortgage Right are the only basic reference for the judge to handle the case, without considering that the existence of Minister Regulation Number 106/PMK.06/2013, an amendment to PMK Number 93/PMK.06/2010 as reference in auction, is not sufficiently relevant because breach of contract is not further explained in Article 6 of Law concerning Mortgage Right, nor is it explained in the execution of auction of mortgage right object with price lower than it should be. Keywords: legal protection, debtor, bad credit, auction, mortgage right object
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG PLAGIARISME DALAM KARYA SINETRON DI INDONESIA Hilmy Hendrakusuma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hilmy Hendrakusuma, Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD, M. Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Hilmyhendrak@ymail.com ABSTRAK Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai tindakan plagiarisme dalam karya sinetron di indonesia. Dalam hal ini stasiun TV RCTI telah melakukan penjiplakan atau palgiat terhadap skenario  yang berasal dari serial drama yang tampil di stasiun TV SBS yang berasal dari korea. Peneliti melakukan pengkajian mengenai apakah tindakan yang plagiat yang dilakukan oleh stasiun telivisi RCTI termasuk dalama kategori pelanggaran atas Hak Cipta. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis tentang tindakan plagiat yang dilakukan oleh stasiun telivisi RCTI atas scenario serial drama Korea “You who Came from The Stars” selain itu penulis juga menganalisis parameter originalitas sebuah karya sinetron. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa tindakan plagiat terhadap skeanrio sinetron yang dilakukan oleh stasiun TV RCTRI merupakan bentuk tindakan planggaran hak cipta, karena Jika dilihat dari unsur-unsur atas tindakan plagiat, ini juga tidak sesuai dengan ajaran doktrin fair use atau fair dealing Selain itu, agar sebuah sinetron layak desibut sebagai sinetron yang original, sebuah sinetron harus memenuhhi syarat-syarat originalitas, yaitu sebuah sinetron harus memilki variasi pembeda dengan sinetron sebelumnya, selain itu sebuah sinetron juga harus mencerminkan kekreativitasan sang pencipta sinetron. Kata Kunci: Plagiarisme, sinertron, scenario film ABSTRACT This research is aimed to study an issue over plagiarism among works of soap opera in Indonesia. In this case, it was found that RCTI, one of TV stations in Indonesia, plagiarised a soap opera originally broadcast by SBS TV from Korea. This research looks into whether the plagiarism committed by this Indonesian local TV station is categorised as violation of copyright. This research also analyses the act of plagiarism of drama series “You who came from The Stars” committed by RCTI, in addition to the analysis of originality of a soap opera. This research was conducted based on normative-juridical method with statue and case approaches, in which the research data comprised primary, secondary, and tertiary data, all of which were further analysed based on grammatical and systematic interpretations. The result of the research reveals that the plagiarism as detailed above can be categorised as violation of copyright since this act contravenes fair use and fair dealing principles. Moreover, to earn originality, a soap opera must certainly meet the principles of originality per se, where it should have distinguishing features compared to the previously televised soap opera, and soap opera should be able to reflect the creativity of those involved in the creation of soap opera. Keywords: plagiarism, soap opera, film scenario.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO KONSOL ATAS TINDAKAN EMULASI Nabila Nurussifa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nabila Nurussifa, Afifah Kusumadara, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email: nabilanurussifa2@gmail.com   ABSTRAK Emulator diakui sebagai gambaran kemajuan teknologi yang memberikan pengaruh besar terhadap kemudahan suatu penelitian terhadap software. Tidak hanya perangkat komputer, penggunaan emulator dapat diaplikasikan terhadap suatu permainan video. Namun kemajuan teknologi demikian dimanfaatkan beberapa orang untuk untuk berbuat kecurangan. Tujuan utama dari penulisan ini ialah Menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta permainan video konsol atas tindakan emulasi terhadap ciptaannya serta untuk mengetahui sejauh mana undang-undang memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta permainan video. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis ialah teknik analisis dengan interpretasi sistematis, gramatikal serta analisis deskriptif yang merujuk pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa emulator yang difungsikan untuk mengemulasi adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Kemudian perlindungan terhadap pemegang hak cipta tidak terlaksana dengan baik disebabkan adanya kekaburan hukum terkait pengaturan emulator permainan video serta kesadaran masyarakat yang kurang terhadap kasus demikian. Mengingat delik pada undang-undang hak cipta saat ini ialah delik aduan maka kesadaran masyarakat sangat berperan penting. Kata Kunci: Perlindungan hukum, Permainan Video, Emulasi ABSTRACT Emulation seems to contribute to advanced technology that opens wider access for research on software. Not only computer devices, utilisation of emulator can also be applied for video games. However, some still use this technology to perform negative act. This research is mainly aimed to analyse legal protection provided for game console copyright holders over emulation of genuine creation against copyright holders. This research employed normative-juridical method with statue approach. The materials of the research comprised primary and secondary data, analysed based on systematic, grammatical, and descriptive interpretations referring to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research reveals that emulating violates the law. The legal protection for copyright holders has so far not been properly provided due to vague norm in the regulation concerning emulator of video game and lack of people awareness of such a case. Thus, since this case is in the scope of complaint offense, people awareness plays an essential role.     Keywords: Legal protection, Video Games, Emulation
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN NAFKAH MADLIYAH KEPADA MANTAN ISTRI DAN ANAK DALAM CERAI GUGAT Bustanul Arifin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bustanul Arifin, Dr. Siti Hamidah S.H.,M.M , Rumi Suwardiyati S.H.,M.Kn,. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: bustanularifin777@gmail.com ABSTRAK Pada beberapa contoh putusan di atas diketahui bahwa alasan penolakan maupun penerimaan tuntutan nafkah madliyah yang digunakan hakim berbeda antara satu dan lainnya. Ada yang menggunakan alasan undang-undang dan KHI, pendekatan “hati nurani” (sociological Jurispridence) dan Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003. Penulisan ini bertujuan Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah madliyah pada cerai gugat, dan mengetahui indikator yang dapat dipakai sebagai pedoman bagi hakim dalam menolak dan mengabulkan nafkah madliyahpada cerai gugat. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah madliyah pada cerai gugat, dan bagaimana indikator yang dapat dipakai sebagai pedoman bagi hakim dalam menolak dan mengabulkan nafkah madliyahpada cerai gugat. Adapun jenis Penulisan yang digunakan penulis adalah jenis Penulisan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan kasus (case approach) dan perundang-undangan (statute approach). Penulis menggunakan Penafsiran Sistematis dan Penafsiran Gramatikal. Berdasarkan hasil Penulisan ini, maka dapat dilihat dasar pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah madliyah pada cerai gugat, dan mengetahui paradigma dan pedoman bagi hakim dalam menolak atau mengabulkan nafkah madliyah pada cerai gugat. Kata Kunci: Nafkah Madliyah, Cerai Gugat ABSTRACT Several decisions show that rejection or grant in lawsuit concerning madliyah provision as referred to by the judges can be different from one another. Some refer to Law and some others refer to Islamic Law Compilation (KHI), or some to approach to conscience (sociological Jurisprudence) and Jurisprudence Number 608 K/AG/2003. This research is aimed to find out basic consideration of judges to determine madliyah provision in divorce, and to find out the indicator as a reference for the guideline for judges to reject or grant madliyah provision in divorce. From this issue, several research problems are presented as follows: what is the basic consideration of judges to determine madliyah provision in the case of divorce, and what is the indicator that can be used as a reference for judges rejecting and granting madliyah provision in divorce case? This research was conducted based on normative legal research that employed case and statute approaches, where data obtained was analysed based on systematic and grammatical interpretations. The research result is aimed to find out the basic consideration of judges to determine madliyah provision following the divorce, and to find out the paradigm and guideline for the judges to reject or to grant madliyah provision after divorce. Keywords: madliyah provision, divorce 
ANALISIS YURIDIS BATASAN TANGGUNG JAWAB PADA HYBRID PRODUCT DALAM HAL TERJADINYA RISIKO PADA LAYANAN JASA KEUANGAN ANTARA BANK DAN PERUSAHAAN FINTECH DALAM LAYANAN JASA KEUANGAN Mochamad Fahrizal Nooryaqin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mochamad Fahrizal Nooryaqin, Dr. Reka Dewantara  S.H., M.H., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Fakultas Hukum,Universitas Brawijaya fahrizaln914@gmail.com ABSTRAK Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai batasan tanggung jawab pada hybrid product dalam hal terjadinya risiko pada layanan jasa keuangan antara bank dan penyelenggara fintech. Hybrid product dalam layanan jasa keuangan adalah gabungan antara lebih dari satu (1) lembaga keuangan baik formal maupun non formal. Mengenai tanggung jawab pada lembaga perbankan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Peraturan tersebut mengatur tentang tanggung jawab lembaga perbankan dan mitigasi risiko dalam terjadinya layanan jasa keuangan. Sedangkan pada penyelenggara fintech khususnya peer to peer lending diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun, dalam peraturan tersebut penyelenggara fintech hanya dijadikan sebagai pengelola platform, dalam peraturan tersebut juga tidak disebutkan tanggung jawab penyelenggara fintech jika terjadi risiko dalam layanan jasa keuangan.  Peneliti melakukan pengkajian mengenai batasan tanggung jawab dalam hybrid product antara lembaga perbankan dan penyelenggara fintech bagaiamana batasan tanggung jawab tersebut sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu peneliti mendasarkan pada teori tanggung jawab. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana batasan tanggung jawab pada hybrid product dalam hal terjadinya risiko pada layanan jasa keuangan antara bank dan penyelenggara fintech dan bagaimana tanggung jawab lembaga bank dan penyelengara fintech dalam hybrid product. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis, Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian dan analisis sesuai dengan metode di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa tanggung jawab lembaga perbankan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sedangakan bagi penyelenggara fintech mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Karena dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 hanya menjadikan penyelenggara fintech sebagai marketplace atau pihak ketiga. Kata Kunci : Hybrid Product, Layanan Jasa Keuangan, Tanggung Jawab  ABSTRACT Levies paid by capital market supporting professions are regulated in Government Regulation Number 11 of 2014 concerning Levies by Financial Services Authority. This regulation is effectuated following Law Number 21 of 2011 concerning Financial Services Authority. This research is aimed to find out whether the levies charged from capital market supporting professions governed in Government Regulation Number 11 of 2014 concerning Levies charged by Financial Services Authority is relevant to Law Number 11 of 2014 concerning Financial Services Authority and what legal consequence is caused. Based on the issue and the theory of legislative hierarchy, the research problem involves how are levies charged from capital market supporting professions as governed in Government Regulation Number 11 of 2014 concerning Levies charged by Financial Services Authority and Law Number 21 of 2011 concerning Financial Services Authority analysed? And what is the legal consequence of the levies for capital market supporting professions? This research was conducted based on normative-juridical method, statute and case approaches. The legal materials used involved primary, secondary, and tertiary data, all of which were analysed by employing grammatical and systematic interpretations. The research has found that the matter on levies charged from capital market supporting professions in the Government Regulation is not relevant to those governed in Law Number 21 of 2011 concerning Financial Services Authority because the professions are the parties responsible to perform non financial services and to support transaction based on their skills. The legal consequence caused is the loss faced by the capital market supporting professions. To resolve this dispute, the principle of Lex Superiori Derogat Legi Inferiori is applied, where levies charged from the professions need to be excluded. Keywords: capital market, capital market supporting professions, levies
UPAYA UNIT PELAKSANA TEKNIS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BAGI MAHASISWA PENDATANG DI KOTA MALANG (Sudi di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Malang Kota) Deri Tri Putranto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Deri Tri Putranto, Agus Yulianto S.H., M.H., Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. Fakultas Hukum,Universitas Brawijaya putrantoderry@gmail.com ABSTRAK Pengaturan Wajib lapor Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar daerah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Namun Upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Malang Kota terkait Pasal 4 Ayat (2) bahwa “Kendaraan Bermotor Luar Daerah yang digunakan lebih dari 3 bulan di daerah wajib lapor kepada Kepala Dinas” sudah dilaksanakan sejak tahun 2010-2011 belum maksimal, dikarenakan banyak yang tidak setuju. Melalui Metode Penelitian Yuridis Empiris dengan pendektan sosiologis, penulis akan berusaha menjawa permasalahan terkait dengan Upaya, Hambatan dan Solusi dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang terkait. Adapun Hambatannya yaitu masyarakat banyak yang protes terkait wajib lapor kendaraan bermotor dari luar daerah. Lebih lanjut penulis menyarankan memuat ketentuan sanksi dalam Peraturan Daerah tersebut dan perlu adanya pengoperasian zebra kepada kendaraan bermotor dari luar daerah. Kata Kunci : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Malang Kota, Kendaraan Bermotor Dari Luar Daerah, Peraturan Daerah.   ABSTRACT The requirement for incoming students to report their vehicles coming from other regions is governed in Regional Regulation of the Province of East Java Number 9 of 2010 concerning Regional Tax. However, the measures as taken by Technical Implementing Unit of Revenue Department of Malang related to Article 4 Paragraph (2) stating “vehicles from outside regions and used for more than three months have to be reported to the Unit Head” had not been optimally implemented from 2010-2011 since some disagree with the regulation. With empirical juridical method and sociological approach, the author aims to answer the problem regarding the measures, hindrance, and solution in Article 4 Paragraph (2) of Regional Regulation of the Province of East java Number 9 of 2010 concerning Regional Revenue. The research result concludes that the reality is not what the regional regulation tries to manage. Some members of public protest over compulsory report that they have to make about their vehicles from different regions. Moreover, It is essential that provisions of sanction in the Regional Regulation be made, and inspections for vehicles from different regions are required. Keywords: Technical Implementing Unit of Revenue Department Malang, vehicles from outside regions, Regional Regulation.
URGENSI BАTАSАN “KOMUNITАS SETEMPАT” PАDА TАNGGUNG JАWАB SOSIАL DАN LINGKUNGАN OLEH PERSEROАN TERBАTАS(KАJIАN PАSАL 74 JUNCTO PАSАL 1 АYАT 3 UNDАNG-UNDАNG NO. 40 TАHUN 2007 TENTАNG PERSEROАN TERBАTАS) Oktasega Distakurnia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Oktasega Distakurnia, Dr. Budi Sаntoso, S.H,LL.M., Setiawan Wicaksono, S.H,M.kn  Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: oktasega@gmail.com ABSTRAK Merujuk pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat kata “komunitas setempat”, bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) suatu kegiatan yang ditujukan untuk “komunitas setempat”. Tetapi dalam undang-undang ini tidak ada suatu makna yang pasti tentang “komunitas setempat”. Komunitas setempat merupakan objek yang penting dalam pelaksanaan TJSL, jika makna dari “komunitas setempat” itu sendiri tidak jelas maka perusahaan-perusahaan akan menjalankan TJSL dengan stigma bahwa TJSL hanya merupakan kegiatan ekonomi mereka saja dan mengesampingkan aspek sosial ataupun aspek lingkungannya.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan Konsep (conceptual approach), Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), dan Pendekatan Kasus (case approach). Penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Semua data yang didapat dari perundang-undangan, teori dari buku, akan disusun secara sistematis agar mempermudah proses analisis. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan interpretasi gramatikal dan deskriptif. Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,Pasal 74 Juncto Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang no. 40 Tahun 2007   ABSTRACT Article 1 point (3) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company with a phrase ‘local community’ in the Article specifically states that Corporate Environmental and Social Responsibility (hereinafter TJSL) is addressed to ‘local community’. However, in the Article, there is no consistent meaning of ‘local community’. The local community is seen as an important object for the implementation of TJSL. When the inconsistent meaning true, companies will then perform the TJSL with their understanding that the program is only deemed as part of economic activity and it may overlook true social or environmental aspects. This research was conducted based on normative-juridical method focused on studying principles and norms of positive law. Conceptual, statute, and case approaches were also used in the research. Primary, secondary, and tertiary legal materials were obtained from library research where legislation and information from books were gathered. All the obtained data from legislation, theories, and books were systematically arranged to allow easier process of analysis. The analysis technique of the legal materials employed grammatical and descriptive interpretation. From the research result, it is learned that the TJSL in Indonesia still requires much improvement, where regulation governing the scope of the term ‘local community’ needs to be added in the Law that regulates TJSL. The TJSL program not implemented based on the needs of the society will spark dispute among the local people living near an operating company. Moreover, a study on the regulation of the TJSL program performed by companies is also required and it is expected to give insight on how the program should be appropriately performed to meet the needs of the local community. It is also essential to find out the lack of the program performed by companies to allow re-planning program set for the improvement of the TJSL for more effective and efficient program. Keywords: corporate environmental and social responsibility, Article 74 in conjunction to Article 1 Paragraph 3 of Law Number 40 of 2007.
EFEKTIVITAS PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMER 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGIRIM BARANG TERHADAP WANPRESTASI EKSPEDITUR DALAM SISTEM API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE) TERKAIT DENGAN ESTIMASI WAKTU (Studi Himawan Dwi Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Himawan Dwi Putra, Dr, Reka Dewantara, S.H, M.H. , Ranitya Ganindha, S.H, M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: himawandwiputra@yahoo.com ABSTRAK Pada Pasal 4 huruf (h) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Kantor Pos Indonesia Pusat Kota Malang yang melakukan keterlambatan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan Paket Kilat Khusus yang dipilih oleh konsumen dengan estimasi 2-4 hari sampai tujuan, dan pihak Kantor Pos Indonesia melakukan wanprestasi pada perjanjian kedua belak pihak dikarenakan barang yang dikirim ke alamat tujuan lebih dari 4 hari belum sampai ke alamat tujuan, pihak Kantor Pos Indonesia Pusat Kota Malang harus memberikan Kompensasi atau Ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk: (1). Mengetahui Efektivitas Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai perlindungan hukum bagi penerima baran terhadap wanprestasi Ekspeditur dalam pengiriman barang dengan sistem API terkait estimasi waktu (2). Mengetahui hambatan dan upaya PT. Pos Indonesia Pusat Kota Malang mengenai perlindungan hukum bagi penerima barang terhadap wanprestasi ekspeditur dalam pengiriman barang dengan sistem API terkait estimasi waktu. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan metode pendekatan Deskriptif Kualitatif. Jenis data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis sosiologis. Kata Kunci Pasal 4 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen, Wanprestasi Ekspeditur, Sistem API ABSTRACT Article 4 letter (h) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection states that the right to receive compensation, compensation and / or compensation if the goods and / or services received are not in accordance with the agreement or not as intended. Malang Central Indonesia Post Office that delays delivery of goods that are not in accordance with the Special Express Package chosen by consumers with an estimated 2-4 days to destination, and the Indonesian Post Office defaults on the agreement of the two parties because the goods are sent to the destination address more than 4 days have not reached the destination address, the Malang Central Indonesia Post Office must provide compensation or compensation for losses suffered by consumers. This study aims to: (1). Knowing the Effectiveness of Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection concerning legal protection for new recipients of default expeditors in shipping goods with the API system related to the estimated time (2). Knowing the obstacles and efforts of PT. Pos Indonesia Malang City Center regarding legal protection for recipients of goods against default expeditors in shipping goods with the API system related to the estimated time. This research uses the Empirical Juridical method with a qualitative descriptive approach. Primary and secondary data types obtained by the author will be analyzed using sociological juridical analysis techniques. Keywords: Article 4 of Law Number 8 of 1999, Consumer Protection, Expeditor Default, API System
PENERAPAN PASAL 116 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/P.OJK 05/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KEWENANGAN OJK DALAM PENGENAAN SANKSI PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA TANPA DIDAHULUI PERINGATAN (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuang Andreas Bolivi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andreas Bolivi, Dr. Siti Hamidah, SH., MM, Dr. Reka Dewantara, SH., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email: andreas.bolivi@gmail.com ABSTRAK Adanya sebuah pelanggaran oleh Perusahaan pembiayaan terkait pemberian informasi yang tidak benar yang seharusnya dikenai sanksi pembekuan kegiatan usaha tanpa didahului peringatan. Namun, perusahaan pembiayaan tersebut dikenai sanksi pembekuan kegiatan usaha setelah dikenai sanksi peringatan ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pasal 116 POJK 35/2018 terkait kewenangan OJK dalam pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha tanpa didahului peringatan. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif yaitu memilah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara langsung ke OJK dan studi kepustakaan kemudian dihubungkan dengan teori,asas, dan kaidah hukum yang ada untuk kemudian menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa penerapan kewenangan OJK dalam pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha tanpa didahului peringatan tidak berlaku efektif, karena isi pasal tersebut terdapat kata ‘dapat’ dimana berdasarkan hasil wawancara OJK bisa mengenakan ataupun tidak mengenakan pasal tersebut meskipun perusahaan pembiayaan telah melanggar pasal tersebut. Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Pembiayaan, Pembekuan Kegiatan Usaha ABSTRACT Violation by a finance company regarding disseminating fake information should be imposed with sanction of banning the company without prior notification. However, banning can be imposed after sanction of the third warning is delivered. This research is aimed to analyse the implementation of Article 116 POJK 35/2018 concerning the authority of the Financial Services in terms of delivering sanction by banning activities run by the company without prior notification. This research employed socio-juridical method with both primary and secondary data obtained and analysed by means of descriptive qualitative analysis. Both pieces of data were obtained from direct interview with Financial Service Authority and literature review connected to theories, principles, and existing legal methods to settle the legal issues studied. The research result reveals that the implementation of the authority of the Financial Services in terms of the sanction imposed by banning companies without prior notification is deemed ineffective, since the word ‘can’ is written in the regulation, implying that the reference to the Article is optional despite violation by the company.   Keywords: financial services authority, finance company, banning company

Page 353 of 563 | Total Record : 5629

 351   352   353   354   355 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue