cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 367   368   369   370   371 
IMPLEMENTASI PASAL 2 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TERHADAP PESERTA BPJS DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT (Studi di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kota Malang) Citra Dewi M
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Citra, Lutfi Efendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No.169 Malang e-mail : citradewimaydawati0909@gmail.com Abstract The constitution of the Republic Indonesia no. 1 year 2014  concerning the Implementation of Health Insurance regulates the principles that must be implemented in implementing the national social security system in Indonesia.  These principles are in the form of Humanity, Benefits, and Social Justice.  But in practice, problems can still be found in health services managed by BPJS and Hospitals, this is certainly at odds with the principle of expediency.  This study aims to examine the application of the principle of expediency in health services and look for inhibiting factors and efforts made by BPJS in resolving polemics. Keywords : Guarantee, Social, Benefist Abstrak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan mengatur tentang asas-asas yang wajib dilaksanakan dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia. Asas tersebut berupa Kemanusiaan, Manfaat, dan Keadilan Sosial. Namun dalam prakteknya masih dapat ditemui permasalahan dalam pelayanan kesehatan yang dikelola oleh BPJS dan Rumah Sakit, hal ini tentu berseberangan dengan asas kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan asas kemanfaatan dalam pelayanan kesehatan serta mencari faktor penghambat dan upaya yang dilakukan BPJS dalam menyelesaikan polemik. Kata Kunci : Jaminan, Sosial, Kemanfaatan
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 87/PID.B/2015/PN.PKJ TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENCURIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 87/Pid.B/2015/PN.PKJ) Eli Zakkiyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eli Zakkiyah, Dr. Abdul Madjid, S.H. M.Hum. Fines Fatimah, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : elizakkiyah@gmail.com   ABSTRAK Eli Zakkiyah, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2020, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 87/PID.B/2015/PN.PKJ TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENCURIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 87/Pid.B/2015/PN.PKJ). Dibimbing oleh Bapak Dr. Abdul Madjid, S.H. M.Hum. selaku pembimbing I dan Ibu Fines Fatimah, S.H., M.H. selaku pembimbing II. Pada skripsi ini penulis mengangkat putusan pengadilan negeri pangkajene putusan tersebut menunjukkan bahwa adanya pro-kontra atau perbedaan pandangan terhadap majelis hakim dan penuntut umum dalam melihat kasus ini. Dalam putusannya, hakim melihat perkara ini sebagai suatu tindak pidana tunggal yang terjadi yaitu tindak pidana pembunuhan karena tindak pidana pencurian yang terjadi tidak dapat dibuktikan secara jelas dengan kurangnya bukti atau fakta-fakta yang menguatkan terpenuhinya unsur-unsur pada tindak pidana pencurian. Esensi dari perbuatan mencuri adalah harus dibuktikan ada perbuatan “mengambil” barang dengan maksud untuk memiliki sebagian atau seluruhnya. Dalam konteks ini, tidak ada keterangan yang menguatkan bagaimana proses  berpindahnya  atau beralihnya barang milik korban, apakah secara melawan hukum atau tidak. Sedangkan penuntut umum melihat hal ini secara berbeda. Penuntut umum meyakini bahwa telah terjadi dua tindak pidana. Maka dari itu, penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan pasal 339 KUHP yang pada pokoknya menerangkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang didahului, diikuti, atau disertai dengan  tindak  pidana  lain. Tetapi,  majelis  hakim  memiliki pandangan tersendiri dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yaitu mengabulkan dakwaan  subsidair dari penuntut umum yaitu Pasal 338 KUHP yang merupakan tindak pidana pembunuhan biasa. Kata kunci : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian   ABSTRACT This research studies the decision of district court of Pangkajane, containing pros and cons or different perspectives between panels of judges and general prosecutors in terms of seeing this case. In the decision, judges see this case as a single crime of murder, while the theft is not clearly proven since it is lack of evidence and facts that should be present as proof in the theft. The essence of the theft is that it should be proven by an act of ‘taking’ goods with intention of owning a part or the entire objects taken. In this context, there is no evidence explaining the process of the object moving from the owner to the person stealing, or anything showing whether it is against the law. On the other hand, general prosecutors hold a different perspective towards this case, declaring that the defendant is involved in a murder preceded or followed by another type of crime under Article 339 of Criminal Code. However, the judges grant subsidiary penalty passed by the general prosecutors under Article 338 of Criminal Code as an ordinary murder. Keywords: juridical analysis of murder and theft
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN.Plg) Febri Fitra Kusuma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Febri Fitra Kusuma, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang 65145 Telp. +62-341-553898 Fax. +62-341-566505 e-mail : febrifitra10@gmail.com Abstract This research is aimed to find out the liability of corporate crime over illegal logging, as regulated in Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction and to find out the consideration made by judges to sentence in corporate crime in relation to Decision Number 150/Pid.B/LH/2018/PN.Plg. Normative-juridical method along with statute and case approach was employed. The research result has found out that the liability based on the Law is cumulative-alternative, meaning that the judges can deliver criminal sentences to: 1) only the person in charge, 2) only corporate, and 3) the person in charge and the corporate. The judges’ consideration of sentencing the corporate in aquo case should refer to Article 4 paragraph (2) of Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 concerning Guidelines of Corporate Crime Settlement. Moreover, sociological aspect is also taken into account by the judges in sentencing in this case to avoid any potential of repeated offenses by PD Ratu Cantik and to minimise chances to commit the same thing by other companies. Keywords : criminal offense, corporate, illegal logging   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pembalakan liar dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada korporasi dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN.Plg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bersifat kumulatif-alternatif, yang artinya hakim dapat menjatuhi pidana kepada : 1) pengurus saja, 2) korporasi saja, dan 3) pengurus dan korporasi. Kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada korporasi dalam perkara aquo adalah dengan menggunakan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Selain itu dalam menjatuhkan pidana kepada korporasi hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis, yaitu agar tindak pidana serupa tidak diulangi oleh korporasi PD RATU CANTIK dan tidak ditiru oleh korporasi atau badan usaha yang lain. Kata Kunci : Tindak Pidana, Korporasi, Pembalakan Liar
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 11 AYAT (2) HURUF B PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.30/MEN/2012 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Fielsa Kabida Mumtaza
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fielsa Kabida Mumtaza, Dr.Shinta Hadiyantina, S.H., M.H, Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H   Fakultas Hukum, Univeristas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang Email : fielsakabidamumtaza@gmail.com   ABSTRAK Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan antara aturan (das sollen) dalam hal ini adalah Pasal 11 ayat (2) huruf b PER.30/MEN/2012 dan kenyataan yang ada di lapangan (das sein) dalam hal ini adalah adanya kendala penerbitan Surat  Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Jawa Timur.Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b PER.30/MEN/2012 masih belum dapat dilaksanakan dengan efektif khususnya oleh struktur hukum dan Masyarakat yang mengurus perizinan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan penerbitan surat izin penangkapan ikan di wilayah provinsi jawa timur yang masih terdapat ketidaksesuaian dalam hal waktu dan biaya terkait pelaksanaan izin tersebut. Hambatan yang paling umum terjadi diakibatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terutama nelayan di Jawa Timur yang sangat sulit untuk mengerti tentang persyaratan dan prosedur penerbitan SIPI, adanya peran jasa perizinan (calo), lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan penerbitan SIPI di Jawa Timur. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh penulis diperlukan upaya dari Pemerintah yaitu dengan melakukan pendekatan emosional secara komunikasi langsung untuk merubah pola pikir masyarakat nelayan Jawa Timur serta dilakukan pembinaan dan sosialisai secara berkala agar aturan yang ada dapat dilaksanaka secara baik dan benar. Kata Kunci : Nelayan, Surat  Izin Penangkapan Ikan.   ABSTRACT This research studies an issue over the difference between rules (das sollen), specifically Article 11 paragraph (2) letter b PER.30/MEN/2012 and the condition in real life (das sein) specifically regarding problem in issuance of fishing permit in East Java. It is essential that legal certainty be provided in the process of enforcement of fishing permit in the province of East Java. The research result indicates that the provision of Article 11 paragraph (2) letter b PER.30/MEN/2012 has not been effectively implemented by the structure of law and the people in charge of permit issuance. Problems in terms of time and cost needed to process the permit still emerge. The most common hindrance comes from the lack of people’s awareness especially fishermen’s in East Java about issuance process of the permit. Moreover, the existence of scalpers, effectuation of Law Number 23 of 2014 concerning Local Government, and lack of human resources in charge of the permit issuance also contribute to the problem. Thus, it is essential that emotional approach through direct communication be performed to change the way fishermen think.  Regular training and public introduction to the society also need to be taken into account for a better implementation of existing regulations. Keywords: fishermen, fishing permit.
PENGAWASAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS SESUAI DENGAN AMANAT PASAL 40 AYAT (3) PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang) Jenny Theresia Tjahyawinata
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jenny Theresia Tjahyawinata, Agus Yulianto, Amelia Ayu Permata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Fakultas Hukum,Universitas Brawijaya Email : jennytheresiatjahyawinata@gmail.com   ABSTRACT Permasalahan terkait dengan Pengawasan Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang dimana Dinas Kesehatan mengawasi beberapa hal seperti penyehat tradisional, sarana prasarana, tindakan yang dilakukan terhadap klien dan ramuan, alat dan teknologi yang digunakan oleh penyehat tradisional di Kota Malang. Tema ini diangkat dikarenakan dikeluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (3) Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris mengenai pengawasan-pengawasan menyeluruh bagi Penyehat Tradisional dengan wilayah studi di Dinas Kesehatan yang mengatur secara rinci tаtа аturаn terkаit  Penyehаt Trаdisionаl yаng ingin menjаlаnkаn usаhаnyа   dimаnа Peraturan tersebut mengаtur mаcаm-mаcаm bentuk pelаyаnаn kesehаtаn trаdisionаl empiris serta Pengelolааn Penyehаt Trаdisionаl secаrа khusus. Permasalahan pengawasan peraturan ini adalah kurangnya pengetahuan penyehat tradisional dan kurangnya sosialisasi akan pentingnya memenuhi segala persyaratan yang ada, penerapan inipun kurang berjalan optimall secara tujuan dimana masih ditemukan hambatan-hambatan yang menjadi batu sandungan baik hambatan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, Dinas kesehatan Kota Malang harus mencari upaya - upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut baik upaya eksternal maupun internal agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kata Kunci : Pengawasan, Pelayanan, Dinas Kesehatan   Abstract The supervision performed over health empirical traditional health services requires health agency to supervise several practices involving traditional therapists, infrastructure, medical procedures given to patients, healing potion, and the technology used by traditional therapists in Malang. This research topic was picked following the issuance of Health Minister Regulation Number 61 of 2016 Article 40 paragraph (3) concerning Empirical Traditional Health Services regarding thorough supervision for traditional therapists within the area of health agency responsible for detailed regulation concerning traditional therapists wishing to run their practices. This regulation governs types of empirical traditional health services and specific management of traditional therapists. However, lack of knowledge among the therapists and introduction to the societies concerning the essence of all the requirements still become hampering factors. The measure is not implemented optimally based on the objective, leading to both internal and external factors. Therefore, it is necessary that the Health Agency of Malang set measures to tackle the issues coming from both internal and external factors to avoid any other potential issues in the future.   Keywords: supervision, services, health services 
PENERAPAN PASAL 36 AYAT (5) UNDANG-UNDANG PENYIARAN BAGI PELAKU SENI YANG MELANGGAR NILAI-NILAI ETIKA PADA MEDIA PERTELEVISIAN INDONESIA (STUDI DI KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT) Claudia Rachma Widhiarindra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Claudia Rachma Widhiarindra, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.Si, , Fines Fatimah, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : claodiarachma@gmail.com   ABSTRAK Layar televisi selalu dipenuhi dengan program atau acara-acara televisi, dipenuhi oleh ragam industri hiburan yang beragam terutama pelaku seni. Tentu hukum memiliki peran, sebagai mengatur tata perilaku, etika, hingga standar hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Hukum mengambil perannya sebagai pelindung bagi masyarakat, hal tersebut terlihat dalam keberadaan pasal 36 Ayat (5)  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang dibuat oleh KPI, yang mengatur larangan isi siaran:bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah- gunaan narkotika dan obat terlarang; mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Terhadap penerapan pasal tersebut, dilengkapi dengan unsur paksaan, yang mengatur tentang sanksi, yakni sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 57 Huruf d UU Penyiaran. Dalam perkembangannya, terdapat permasalahan praktik, lantaran jarang sekali ditegakkannya aturan tersebut. Atas hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penerapan pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Penyiaran bagi pelaku seni yang melanggar nilai-nilai etika pada media pertelevisian Indonesia ? 2. Apa hambatan dalam penerapan pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Penyiaran bagi pelaku seni yang melanggar nilai-nilai etika pada media pertelevisian Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah adalah Penelitian Hukum Empiris atau dengan kata lain yaitu penelitian hukum sosiologis yang disebut dengan penelitian di lapangan. Jenis data yang digunakan, adalah jenis data primer dan sekunder. Jenis data primer di dapatkan melalui penelusuran lapangan dengan wawancara. Adapun jenis data sekunder, merujuk kepada UU Penyiaran. . Adapun kesimpulan singkat dari penelitian ini adalah: Penerapan pasal 36 ayat (5) dilakukan melalui pengawasan internal (oleh analis) dan eksternal (masyarakat). Terhadap sebuah dugaan pelanggaran, dilakukan tiga tahap analisa, yakni pemilihan pasal, dampak, dan riwayat pelaku. Setelah itu, dilakukan koordinasi kepada Pemerintah melalui kementrian/lembaga yang bertanggung jawab. Hambatan dalam penerapan pasal tersebut, adalah UU Penyiaran yang tidak memadai karena KPI tidak dapat memberikan sanksi para pelaku seni, hanya terbatas pada lembaga penyiaran, bukan pelaku seni. Kata Kunci : Nilai etika, Undang-Undang Penyiaran,Televisi ABSTRACT Television is dominant with programs created by countless artists. In this case, law has its role in regulating their behaviour, ethics, and in setting standard of entertainment aired for societies. The law’s role in providing protection for members of public is apparent in Article 36 Paragraph (5) of Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting launched by Indonesian Broadcasting Commission (hereinafter KPI) responsible for the ban on particular broadcast contents: slander, incitement, misleading content, lying; violence-laden content, obscene content, gambling, drug abuse; content leading to tribal, religious, and racial conflict, and conflict among public groups. The article mentioned is implemented where the presence of force and criminal sanction regulation are also considered as in Article 57 Letter d of Law concerning Broadcasting. Issues found in broadcasting practices are common since the regulation is rarely enforced. In reference to this issue, this research studies the following research problems: 1. How is article 36 paragraph (5) of Law implemented in response to violation committed by artists? 2. What impeding factors are present in this implementation? This research is categorised as an empirical legal research or socio-legal-based research. Both primary and secondary data were used, where the former was obtained from field observation through interviews, while the latter referred to Law concerning Broadcasting. The research has found out that the implementation of Article 36 paragraph (5) was performed by internal supervisor (analyst) and external element (members of public). In case of infringement, selecting article, impact, and the history of the violators are performed, followed by coordination in connection to the government through the ministry/authorities in charge. Another finding shows that the Law concerning Broadcasting fails to be fully accommodating since the KPI has no authority to impose sanction on the artists, but its authority is only restricted to imposing sanction on broadcasting companies.   Keywords: code of ethics, Law concerning Broadcasting, television
PENYITAAN HARTA BENDA SEBAGAI ALTERNATIF UPAYA PAKSA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBAYAR RESTITUSI Ryаn Ilhаm Fibriаnsyаh
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ryan Ilham Fibriansyah, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum, Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya frianilham@yahoo.com Abstrak Korban merupakan pihak yang merugi dan harus dilindungi terhadap hak-hak yang dimilikinya, salah satu hak yang dimiliki korban ialah hak restitusi atau ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban, dengan adanya hak ganti kerugian maka konsekuensi logis ialah korban dapat menerima sgala ganti kerugian tersebut secara utuh dari pelaku. Namun didalam kenyataannya pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur mengenai langkah apa yang akan diambil apabila pelaku tidak mau memenuhi kewajibannya membayar restitusi. Oleh karena itu sebuah mekanisme penyitaan harta benda menjadi penting untuk diterapkan sebagai upaya perlindungan kepada korban.Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach) serta Pendekatan konsep (Conseptual approach). Hasil Penelitian ini menunujukan bahwa terhadap Penyitaan harta benda sebagai alternatif upaya paksa bagi pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi kewajiban membayar restitusi dapat diterapkan didalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dapat diatur lebih rinci didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Serta alternatif pengaturan upaya paksa berupa penyitaan harta benda pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi dimasa mendatang dapat dibagi kedalam tiga tahapan pengaturan diantaranya ialah tahapan peringatan,Tahap Penyitaan, serta tahap pelelangan. Kata Kunci : Korban, Restitusi, Penyitaan harta benda ABSTRACT The victim in this case is defined as whoever faces the loss, and this victim deserves protection for his/her rights, one of which is the right to receive compensation paid by the criminal to the victim. Logically, with this right to get the compensation, the victim can get back his/her entire property that should belong to him/her. However, the law concerning Protection for Witness and Victim does not regulate measures that should be taken when the perpetrator fails to meet his/her responsibility to pay for the compensation. When this is the case, seizing property owned by the perpetrator can be taken into account to protect the victim. This research was conducted based on normative method, statute, and conceptual approach. The research result has found out that seizure of property forcibly enforced for the perpetrator can be implemented in reference to the provision of Law concerning Protection for Witness and Victim, which can be further governed elaborately in the provision of Government Regulation concerning provisions of compensation, refund, and assistance for both the witness and victim. The seizure of the assets forcibly implemented can be divided in three stages involving warning, seizure, and auction.   Keywords: victim, compensation, seizure of property.
KEBERLAKUAN HUKUM PENGATURAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Apara Laras Eka Niwansari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laras Eka Niwansari, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email: larasekka@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keberlakuan hukum pengaturan penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian terhadap pegawai ASN dengan mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015. Adapun jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan analisis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa PP No. 70 Tahun 2015 tidak memenuhi syarat keberlakuan hukum secara Yuridis. Hal ini disebabkan akibat inkonsistensi ketentuan pada PP No. 70 Tahun 2015 dengan peraturan di atasnya yakni Undang-Undang ASN, Undang-Undang SJSN, dan Undang-Undang BPJS. PP No. 70 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada PT Taspen (Persero) untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN. Kemudian, akibat hukum terhadap PP No. 70 Tahun 2015 adalah dapat berujung pada pencabutan PP dan dilakukan penyempurnaan pada PP No. 40 Tahun 2015 dengan mempelruas kepesertaan yakni menambahkan ASN. Kata Kunci: Keberlakuan Hukum, Penyelenggaraan, Program JKK JKM, ASN ABSTRACT This research is aimed to analyse the effectuation of law regarding the implementation of insurance program for work accident and death security for state apparatuses by looking at Government Regulation Number 70 of 2015. This research was conducted based on normative method, statute and analytical approach. The research result has found out that the Government Regulation mentioned fails to meet the requirement of effectuation of law juridically due to irrelevance between the government regulation and the Law of State Apparatuses (ASN), Law of SJSN, and Law of BPJS as higher laws. The Government Regulation Number 70 of 2015 gives an authority to PT. Taspen (Persero) to run the program for state apparatuses. Furthermore, this issue can pose an impact on the government regulation where revocation of the regulation may follow and improvement of Government Regulation Number 40 of 2015 may take place by extending participation in which more state apparatuses may be encouraged to participate in the program. Keywords: effectuation of law, implementation, JKK, JKM, ASN.
PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PERBUATAN DAN/ATAU PERJANJIAN YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN PASAL 50 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Nawangsasi Tasya Shafira
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nawangsasi Tasya Shafira, Hanif Nur Widhiyanti, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nawangsasitasya@gmail.com ABSTRAK Terdapat perbedaan interpretasi antara KPPU dan Mahkamah Agung terhadap pendelegasian wewenang dalam Pasal 50 huruf a UU 5/1999 yang menyebabkan dibatalkannya putusan KPPU pada tingkat kasasi. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai perbedaan interpretasi mengenai pendelegasian wewenang yang mana menimbulkan kekaburan hukum dalam Pasal 50 huruf a UU 5/1999. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian dengan metode di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan ruang lingkup pendelegasian wewenang yang diterapkan dalam Pasal 50 huruf a UU 5/1999, yang mana ruang lingkup pendelegasian wewenang oleh Peraturan Perundang-undangan dan KPPU bersifat sempit, sedangkan ruang lingkup yang diterapkan oleh Mahkamah Agung bersifat luas. Kemudian apabila dianalisis berdasarkan tujuan dan filosofi hukum persaingan usaha dan juga teori pendelegasian wewenang dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, maka ruang lingkup pendelegasian wewenang yang bersifat sempit dengan harus adanya penunjukkan wewenang yang memiliki batasan yang jelas dan secara tegas kepada subjek hukum tertentu ialah lebih sesuai, sebagaimana telah diterapkan oleh KPPU. Kata kunci: perbuatan yang dikecualikan, perjanjian yang dikecualikan, persaingan usaha, pendelegasian wewenang. ABSTRACT Different interpretation emerges between Business Competition Supervisory Agency (hereinafter KPPU) and Supreme Court over delegating authority according to Article 50 letter a of Law 5/1999, leading to annulment of the decision of KPPU at cassation level. This research studies the issue regarding different interpretation about delegation of authority that raises obscurity of law in Article 50 letter a of Law 5/1999. This research was based on normative-juridical method, statute, conceptual, and case approach. The research result learns that the difference in the delegation lies in the scope of the delegation by the legislation and KPPU, where it is narrow, while that implemented by the Supreme Court tends to be wider. Analysed based on the objective and philosophy of law regulating business competition and the theory of delegating authority in constitutional law and state administrative law, the narrow scope should be resolved by assigning authority with clear framework to the subject of law. This measure is considered appropriate, as what is implemented by the KPPU. Keywords: exempt conduct, exempt agreement, business competition, authority delegation
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN PASAL 6 AYAT (2) ANGKA (3) PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013-2018 (STUDI D Sabattini Agustini Limbong
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sabattini Agustini Limbong, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp. +62-341-553898; Fax: +62-341-566505 E-mai: sabattiniagustinilimbong@gmail.com   AbatrakPada Pasal 6 Ayat (2) Angka (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2014 tidak berjalan efektif dikarenakan dalam peningkatan anggaran kesehatan pada jaminan pembiaayan kesehatan di Kota Malang tidak stabil sehingga masih belum mencapai 10% dari luar gaji yang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 171 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitаs serta faktor hambatan pelаksаnааn Progrаm Jаminаn Pembiаyааn Kesehаtаn Bаgi Mаsyаrаkаt Miskin Berdаsаrkаn Pаsаl 6 Аyаt (2) Аngkа (3) Perаturаn Wаlikotа Mаlаng Nomor 28 Tаhun 2014 Tentаng Strаtegi Penаnggulаngаn Kemiskinаn Dаerаh Kotа Mаlаng Tаhun 2013-2018. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan Pendekаtаn perundаng-undаngаn. Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan menurut 5 tolak ukur efektivitas menurut Soerjono Soekanto. Pertama, faktor hukum tersebut tidak ada peraturan teknis dalam melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Angka (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2014. Kedua, faktor penegak hukum yang dalam pelaksanaanya aparat penegak hukum saling melempar tanggungjawab. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas, masih banyak kekurangan dalam pemenuhan suatu pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di Kota Malang serta anggaran yang dimiliki oleh Kota Malang dalam pelaksanaan jaminan pembiayaan kesehatan secara kapitasi bagi masyarakat miskin masih terbatas, yang mana anggaran tersebut tidak stabil sehingga masih belum mencapai 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji dan yang terakhir, sumber daya manusia dalam hal melaksanakan ketentuan tersebut masih terbatas. Keempat, Faktor masyarakat, masyarakat kurang memanfaatkan peraturan yang telah di terapkan. Kelima, faktor kebudayaan, masyarakat masih terbiasa dengan budaya yang mendapatkan segala hal sesuatu nya dengan instan. Kata Kunci : Efektivitas, Kemiskinan, Jaminan Pembiayaan Kesehatan   ABSTRACT Article 6 Paragraph (2) Point (3) of Mayor Regulation of Malang Number 28 of 2014 is not effectively implemented because the increase in health budget for health insurance of Malang city is unstable, failing to reach 10% off the salary as mandated in Article 171 Paragraph (2) of Law Number 36 of 2009. This research is aimed to find out the effectiveness and impeding factor of the implementation of Health Insurance Program for Poor People according to Article 6 Paragraph (2) Point (3) of Mayor Regulation of Malang 2013 – 2018. This research employed empirical-juridical method, socio-juridical and statute approach. Referring to five benchmarks of effectiveness according to Soerjono Soekanto, this research learns that, first, there are no technical regulations to implement the provision of Article 6 Paragraph (2) Point (3) of Mayor Regulation of Malang Number 28 of 2014. Secondly, law enforcers leave their responsibilities hoping others will take over the responsibilities. Thirdly, existing infrastructure and facilities fail to entirely accommodate health services for the poor in Malang and the budget available for funding health services for the poor is limited, where it is unstable and has not reached 10% of regional budget off the salary. Moreover, human resources needed to implement this provision are limited. Fourth, members of public lack awareness of complying with regulations in place. Fifth, it has been the habit among people where they tend to wait for something to come to them instantly.   Keywords: effectiveness, poverty, health insurance

Page 369 of 563 | Total Record : 5629

 367   368   369   370   371 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue