cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 371   372   373   374   375 
ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK ANAK KELOMPOK MUSLIM UIGHUR DI XINJIANG CHINA DITINJAU DARI UNITED NATION CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILDREN Azahlia Umar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Azahlia Umar, Ikaningtyas, Hikmatul Ula Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : azahliaumar2012@gmail.com   Abstrak Penelitian ini menganalisis kesesuaian XUAR Regulation on- DE-Extremification dengan United Nation Convention on The Right of The Child (UNCRC) serta tanggung jawab Pemerintah China dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak-anak kelompok minoritas muslim Uighur, terutama terkait hak Identitas sesuai amanat UNCRC. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis XUAR Regulation on De-Extremification terhadap UNCRC dan mengidentifikasi tanggung jawab China terhadap pemenuhan hak-hak anak sesuai ketentuan UNCRC. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian statute approach dan historical approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  Pasal 9 dalam XUAR Regulation on De-Extremification tidak sesuai dengan ketentuan UNCRC yang menyangkut hak identitas anak yang berkaitan dengan agama, bahasa, dan nama, serta hak anak lainnya. Konsekuensinya, Pemerintah XUAR China melanggar hak anak secara sengaja (By Commision) melalui tindakan legislatif berupa pembuatan kebijakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mencederai hak anak. Sebagai state party, China terikat untuk mematuhi ketentuan UNCRC, namun, Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab China dalam melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak anak muslim Uighur sebagaimana menjadi kewajibannya, belum dilaksanakan sepenuhnya, terutama di tingkat daerah Xinjiang Autonomous Region. Bentuk tanggung jawab yang dapat diambil oleh China adalah dengan meninjau ulang, merevisi, atau mencabut peraturan dalam XUAR Regulation on De-Extremification yang bertentangan dengan UNCRC, khususnya yang bertentangan dengan pemenuhan hak identitas anak. Bentuk tanggung jawab lainnya adalah  menciptakan lembaga pengawasan dan perlindungan hak anak yang berbasis di XUAR sebagai daerah kelompok anak minoritas. Keyword: XUAR Regulation on De-extremification, anak-anak Kelompok Muslim Uighur, hak Identitas, UNCRC.   Abstract This study analyzes the legal compliance of the XUAR Regulation on De-Extremification with the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) andthe responsibility of the Chinese Government in fulfilling, protecting, andrespecting the rights of children of Uighur Muslim children groups, according tothe right of Identity that become a mandate of UNCRC. This study aims toanalyze the XUAR Regulation on De-Extremification of the UNCRC and identifyChinese responsibilities towards the fulfillment of children's rights in accordancewith UNCRC regulations. This study uses a normative legal research method witha statute approach and historical approach. The results of this study indicatethat Article 9 of the XUAR Regulation on De-Extremification is not in accordancewith UNCRC provisions concerning children's identity rights related to religion,language and names, as well as other children's rights. As a consequence, theChinese XUAR Government violates the children's rights intentionally (ByCommision) through legislative actions in the form of policy making that eitherdirectly or indirectly harms the rights of children. As a state party, China isbound to comply with UNCRC provisions, however, the analysis in this studyshows that China's responsibility in protecting, respecting and fulfilling the rightsof Uighur Muslim children as its obligation, has not been fully implemented,especially at the Xinjiang Autonomous Region level. The form of responsibilitythat can be taken by China is to review, revise, or revoke regulations in theXUAR Regulation on De-Extremification that is violate the provision of UNCRC,especially those that are in conflict with the fulfillment of children's identityrights. Another form of responsibility is to create a body for supervision andprotection of children's rights based in XUAR as a minority children's area.Keywords: XUAR Regulation on De-extrification, children of Uighur MuslimGroup, Rights of Identity, UNCRC.
EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TERKAIT KEPEMILIKAN IZIN USAHA JASA PERJALANAN WISATA (Studi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang) Bagus Prasetyo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagus Prasetyo, Lutfi Effendi S.H., M.Hum., Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Univeristas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang Email : bagusprasetyo33@gmail.com   ABSTRAK Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan antara aturan (das sollen) dalam hal ini adalah Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 tahun 2010 dan kenyataan yang ada di lapangan (das sein) dalam hal ini adalah adanya kendala dalam kewajiban kepemilikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bagi Jasa Usaha Perjalanan Wisata di Kota Malang. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pelaksanaan perizinan penyelenggaraan kepariwisataan dalam bentuk jasa perjalanan wisata di Kota Malang. Penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang masih belum dapat dilaksanakan dengan efektif khususnya oleh struktur hukum dan Masyarakat yang mengurus perizinan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan kewajiban kepemilikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang belum dimiliki oleh semua pemilik jasa perjalanan wisata baik biro maupun agen perjalanan wisata di Kota Malang. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bagi biro maupun agen perjalanan wisata di Kota Malang masih terdapat ketidaksesuaian dalam hal waktu dan biaya terkait pelaksanaan izin tersebut. Hambatan yang paling umum terjadi diakibatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terutama Pemilik Jasa Perjalanan Wisata di Kota Malang yang sangat sulit untuk mengerti tentang persyaratan dan prosedur penerbitan TDUP, adanya peran jasa perizinan (calo), Tidak adanya aturan pelaksana yang memudahkan para pengusaha pariwisata, dan kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan penerbitan TDUP di Kota Malang. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh penulis diperlukan upaya dari Pemerintah yaitu dengan melakukan pendekatan emosional secara komunikasi langsung untuk merubah pola pikir pengusaha pariwisata di Kota Malang serta dilakukan pembinaan dan sosialisai secara berkala agar aturan yang ada dapat dilaksanakan secara baik dan benar. Kata Kunci : Jasa Perjalanan Wisata, Tanda Daftar Usaha Pariwisata   ABSTRACT This research looks into the gap between rules (das sollen) in Article 7 paragraph (1) of Local Regulation of Malang Number 11 of 2010 and reality (das sein) concerning hindering factors to obtaining Business Registration Number of Tours Agency (hereinafter TDUP) in Malang. This research urges to provide legal certainty in the process of arrangement of permit issuance for tours agencies in the city. The research result reveals that the provision of Article 7 paragraph (1) of Local Regulation of Malang has not been effectively implemented particularly by the structure of law and human resources in charge of the permit issuance. Several tour agencies are found to hold no TDUP either for tours bureaus or agencies in Malang. Moreover, the issuance of the permit still faces issues in terms of the period and cost needed for the permit issuance. The most common hindrance is lack of understanding coming from members of public, especially owners of the agencies about requirement and procedure of the TDUP issuance. It is even worse when illegal people are involved to assist and ease the permit issuance process. Lack of human resources to help with the permit issuance also adds to the issues. It is essential that government perform emotional approach by holding direct communication with the parties concerned to help them change the way they think. Moreover, gradual introduction to societies and training must also be given to allow better implementation of the regulation.   Keywords: tour services, Business Registration Number for Tours Agencies (TDUP)
PERSYARATAN KEPEMILIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI PENYEDIA MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN PASAL 13 AYAT (1) PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI Distriana Ignatia Devieta
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Distriana Ignatia Devieta, Shinta Hadiyantina, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail : dignatiadevieta@student.ub.ac.id   ABSTRAK Jurnal ini membahas tentang Persyaratan Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan Bagi Penyedia Menara Telekomunikasi Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi. Pemilihan tema ini dilatar belakangi karena adanya menara telekomunikasi di Kabupaten Jombang yang sudah dibangun tetapi belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara. Permasalahan dalam jurnal ini ada 2 masalah pokok yaitu, 1) Bagaimana pemenuhan persyaratan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan bagi penyedia menara telekomunikasi? 2) Hambatan apa saja yang dihadapi oleh penyedia menara telekomunikasi dan bagaimana solusinya? Hasil dari penelitian ini adalah persyaratan untuk memperoleh IMB Menara sudah diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi, sehingga seharusnya penyedia menara mematuhi dan memenuhi semua persyaratan yang ada di dalam peraturan tersebut. Hambatan yang dihadapi oleh penyedia menara adalah karena masyarakat kurang memahami mengenai kegunaan dan fungsi adanya menara telekomunikasi, dan persyaratan untuk memperoleh IMB terlalu panjang. Solusi penyedia menara adalah memberi wawasan atau melakukan sosialisasi kepada warga mengenai kegunaan menara telekomunikasi dan tetap mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan.   Kata Kunci : Persyaratan, Memperoleh, Izin Mendirikan Bangunan Menara REQUIREMENTS FOR OWNERSHIP OF BUILDING PERMITS FOR TELECOMMUNICATION TOWER PROVIDERS BASED ON ARTICLE 13 PARAGRAPH (1) OF JOMBANG REGENT'S REGULATION NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT AND STRUCTURING OF TELECOMMUNICATION TOWERS Distriana Ignatia Devieta, Shinta Hadiyantina, Anindita Purnama Ningtyas   ABSTRACT This journal discusses the Requirement for Ownership of Building Permit for Telecommunication Tower Providers Based on Article 13 paragraph (1) of Jombang Regent's Regulation Number 11 of 2012 concerning Guidelines for the Development and Structuring of Telecommunication Towers. There are two main problems in this journal, namely, 1) How do you meet the requirements for building permit ownership for telecommunications tower providers? 2) What obstacles are faced by telecommunications tower providers and what is the solution? The results of this study are the requirements to obtain a Tower IMB already regulated in Jombang Regent Regulation No. 11 of 2012 concerning the Development and Structuring of Telecommunication Towers, thus tower providers should adhere to and fulfill all the requirements contained in these regulations. The obstacle faced by tower providers is that the community does not understand the use and function of telecommunication towers, and the requirements for obtaining a building permit are too long. The tower provider solution is to provide insights or to socialize the citizens regarding the use of telecommunication towers and keep abreast of the requirements set. Keywords : Requirements, Obtaining, Permit to Establish Tower Buildings
TANGGUNGJAWAB HUKUM TUKANG GIGI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN DILUAR KEWENANGANNYA Elang Galih Wangi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elang Galih Wangi, Abdul Madjid, Yuliati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : elanggalih252@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai tanggung jawab hukum tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar kewenangannya karena saat ini banyak tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar kewenangan yang sudah diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan timbulnya akibat bagi penerima layanan yang terpaksa harus menderita kerugian salah satunya yakni timbulnya penyakit sebagai akibat dari perbuatan tukang gigi. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa perbuatan tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar kewenangannya tersebut secara yuridis dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana dan telah melanggar ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Tenaga Kesehatan, selain itu ketika timbul akibat terhadap penerima layanan atas perbuatan tukang gigi maka tukang gigi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 360 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, serta sanksi perdata berupa penggantian biaya penyembuhan dan penggantian kerugian melalui mekanisme gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum oleh penerima layanan berdasarkan ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1371 KUHPerdata, serta sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara, dan pencabutan izin tetap berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Kata Kunci: Tanggungjawab Hukum, Tukang Gigi, Kewenangan   ABSTRACT This research is aimed to find out the liability of dental prothetists performing tasks not within their authority or beyond what is regulated in the law since this action can harm the patients or even cause disease. Juridically, the job not relevant to their authority can be taken as a criminal offense since it violates the provision of Article 83 of Law concerning Health Workers. When the prothetists work affects the patients health, civil sanction can be imposed in the form of compensation for healing and compensation due to the tort affecting the patients according to Article 1365, 1366, and 1371 of Civil Code, a written warning as administrative sanction, and revocation of temporary permit and permanent permit can be used according to the provision of Article 11 of Regulation of Indonesian Health Minister Number 39 of 2014 concerning Training, Supervision, and Dental Prosthetist Permit. Keywords: Liability, Dental Prothetist, Authority
EFEKTIVITАS PERАTURАN SАNKSI DENDА TERKАIT PELАNGGАRАN KEWАJIBАN PENGGUNААN SURАT PENGАNGKАTАN DI SEKTOR USАHА CАFÉ Emаnuelа Аdinnа
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Emanuela Adinna, Ratih Dheviana Puru Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang email : emanuela.adinna@yahoo.com   Abstrak Agar memberikan kepastian hukum antara pekerja dan pemilik usaha Undang – Undang Ketenagakerjaan mengatur agar dibuatnya perjanjian kerja, dengan adanya perjanjian kerja secara otomatis telah terjadi hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang melahirkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, Undang – Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis maupun lisan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Praktek perjanjian kerja secara lisan sendiri diatur dalam Pasal 188 Ayat (1) Jo Pasal 63 Undang – Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja secara lisan memang menguntungkan bagi perusahaan, tetapi lebih banyak merugikan tenaga kerja, karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, pemberian upah pada buruh lebih rendah, jaminan sosial kalau adapun hanya sebatas minimal, tidak adanya job security, serta tidak adanya jaminan pengembangan karir, sementara Pasal 188 Ayat (1) Jo Pasal 63 Undang – Undang Ketenagakerjaan tidak secara spesifik mengatur mengenai hak dan kewajiban pengusaha dengan pekerja/buruh, bagaimana hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang hanya melakukan perjanjian kerja secara lisan, sehingga penerapan maupun efektivitas peraturan tersebut patut untuk dikaji secara lebih mendalam. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan ketentuan pengaturan mengenai perjanjian kerja secara lisan menjadi tidak efektif disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor substansi yaitu lemahnya norma hukum yang ada, faktor struktur yaitu lemahnya penegakan hukum dan penerapan sanksi, dan faktor kultur yaitu budaya hukum yang ada dimasyarakat yang enggan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada. Kata Kunci : Efektivitas, Perjanjian Kerja, Ketenagakerjaan, Surat Pengangkatan   Abstract Law mandates that work agreement must be provided to bring in legal certainty between employees and employers. Work agreement indicates the existence of work relationship between employees and employers, in which there are rights and obligation of the two parties. The Law suggests that work agreement can be made in either written or oral form according to the rules set by the law. The practice of verbal agreement is governed in Article 188 Paragraph (1) in conjunction with Article 63 of Law concerning Employment. It holds true that verbal agreement between the two parties always benefits companies but not employees since the work relationship is not permanent and does not hold a firm legal framework. Moreover, lower wages, minimum social insurance, lack of job security, and no guarantee of career ladder are some other issues. Article 188 Paragraph (1) in conjunction with Article 63 of Law concerning Employment does not specifically govern rights and obligation between employers and their employees/labours or how the relationship between employers and employees is maintained under the scheme of verbal agreement. Therefore, the application of effectiveness of the regulation needs to be more profoundly studied. The research result reveals that ineffectiveness of verbal agreement is due to the following three factors such as weak legal norm as substantial matter, lack of effectiveness in enforcement of law and imposition of sanction as structural matter, and reluctance of the people to comply with existing provisions, which is categorised as a legal culture issue. Keywords: effectiveness, work agreement, employment, letter of appointment
URGENSI PENGATURAN KRIMINALISASI PENCURIAN UANG ELEKTRONIK DALAM E-WALLET Fаhmi Septiаn Fаuzаn
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fahmi Septian Fauzan, Ismail Novianto, Alfons ZakariaFakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fahmii660@gmail.com  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi dan mengetahui aspek hukum teknologi informasi dan komunikasi terkait Urgensi kriminalisasi pengaturan pencurian uang elektronik dalam e-wallet serta menentukan pengaturan pencurian uang elektronik dalam e-wallet wallet karena mengenai pencurian uang elektronik sudah banyak terjadi di Indonesia, namun ini belum diatur baik didalam KUHP maupun UU ITE . Adapun jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Penulis memperoleh hasil penelitian bahwa jika pasal 362 KUHP dan 30 UU ITE dikaitkan dengan kasus pencurian uang elektronik dalam e-wallet unsur-unsur pasal 362 KUHP tidak memenuhi karena hanya mengatur pencurian secara umum danunsur dalam Pasal 30 UU ITE tidak terpenuhi, karena tidak mengatur mengenai kerugian ekonomis yang timbul akibat dari pencurian uang elektronik dalam e-wallet, ketentuan tersebut hanya mengatur hingga proses akses illegal dilakukan. Sehingga pelaku pencurian uang elektronik tidak dapat dijerat baik dengan pasal 362 KUHP maupun pasal 30 UU ITE. Maka bedasarkan kasus tersebut pencurian uang elektronik dalam e-wallet dalam peraturan di Indonesia belum ada aturan yang mengatur. Maka dari itu diperlukan adanya kriminalisasi terhadap pencurian uang elektronik tersebut karena pengaturan pencurian uang elektronik dapat melindungi masyarakat dari kejahatan, dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna e-wallet, dapat meminimalisir pencurian uang elektronik dalam e-wallet, dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengguna e-wallet. Kata Kunci : Urgensi Kriminalisasi, Pencurian Uang Elektronik, Cyber Crime, E- Wallet.  AbstractThis research is aimed to identify and find out legal aspects of information technology and communication regarding the urgency in issuance of law concerning theft of e-money from e-wallet and to set the law concerning the theft as mentioned since this crime has frequently happened in Indonesia, but this case is not governed in Criminal Code and Law concerning Electronic Information and Transactions. This research employed normative juridical method and statute approach. The result of the research reveals that Article 362 of Criminal Code does not cover the case of the theft of e-money from e-wallet but only governs the theft in a more general scope, while the Article 30 of Law concerning Electronic Information and Transactions does not govern anything related to economic loss caused by the theft of e-money from e-wallet; the provision only covers up to illegal access. As a consequence, those involved in the theft of e-money are not punishable by Article 362 of Criminal Code or Article 30 of Law concerning Electronic Information and Transactions. In conclusion, this type of criminal case has no regulations. This crime definitely requires the existence of the law to govern this case, which is intended to guarantee safety, to provide legal protection for e-wallet users, and to minimise the incidence of e-money theft.Keywords: urgency of criminalisation, e-money theft, cyber crime, e-wallet
PELАKSАNААN PERIZINАN PEMUGАRАN BАNGUNАN CАGАR BUDАYА DI KOTА MАLАNG ( Studi Pаsаl 82 Аyаt (1) Perаturаn Dаerаh Kotа Mаlаng Nomor 1 Tаhun 2018 Tentаng Cаgаr Budаyа ) Gаlih Chrystаliаn Justicа
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gаlih Chrystаliаn Justicа, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang E-mail : galihchrystalian@gmail.com ABSTRAK Cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang penting demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan sehingga dapat mengurangi ancaman kerusakan dan kepunahan terhadap benda - benda cagar budaya, Salah satu benda cagar budaya yang juga menjadi penting peranannya adalah Bangunan cagar budaya karena Bangunan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (sosio legаl). Penelitian ini bertujuan untuk Mengkаji dаn mengаnаlisis pelaksanaan serta hаmbаtаn dаlаm pelаksаnааn pаsаl 82 аyаt (1) Perаturаn Dаerаh Nomor 1 Tаhun 2018 tentаng Cаgаr Budаyа. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekаtаn penelitiаn yuridis sosiologis аdаlаh pendekаtаn yаng dimаnfааtkаn untuk mengаnаlisis dаn memberikаn jаwаbаn untuk mengefektifkаn bekerjаnyа seluruh struktur institusionаl hukum. Berdasarkan penelitian ini diperoleh adanya ketidaksesuaian antara das sollen dan das sein, serta terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Pаsаl 82 аyаt (1) Perаturаn Dаerаh Kotа Mаlаng Nomor 1 tаhun 2018 tentаng Cаgаr Budаyа. Kata Kunci: Perizinan, Cagar Budaya, Pemugaran Bangunan.   ABSTRACT Cultural heritage is an essential cultural asset intended to raise awareness, identity, and dignity of a state and to strengthen the unity of a state to reach the state’s goal in the future. Legal protection is required against the threat of damage and extinction of cultural heritage building since it is fragile, unique, limited, and non-renewable. This research employed empirical juridical (socio-legal) method and socio-juridical approach aimed to study and analyse the implementation of and hindrances to the implementation of Article 82 paragraph (1) of Local Regulation Number 1 of 2018 concerning cultural Heritage Building Restoration Permit in Malang. Socio juridical method is used to analyse and allow all the legal institutional structure to work effectively. The research result reveals there was irrelevance between das sollen and das sein and several impeding factors in the implementation of Article 82 paragraph (1) of Local Regulation of Malang Number 1 of 2018 concerning Cultural Heritage Building Restoration Permit in Malang. Keywords: permit, cultural heritage, building restoration
PENENTUAN SUKU BUNGA PADA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI OLEH ASOSIASI FINTECH PENDANAAN BERSAMA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Muslim, Hafizh Prasetya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hafizh Prasetya Muslim, Siti Hamidah, Ranintya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl.MT.Haryono No. 169 Malang hafizhpm@yahoo.co.id   Abstrak Pada tugas akhir ini, penulis mengangkat permasalahan terkait dengan penentuan suku bunga layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) melakukan penentuan batas maksimal suku bunga terhadap  LMPUBTI sebesar 0,8% per hari melalui pedoman perilaku AFPI yang mana pada saat ini belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai kewenangan penentuan suku bunga LPMUBTI. menggunakan metode yuridis normatif yaitu melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Bahan-Bahan Hukum yang didapatkan oleh penulis yang akan di analisis dengan cara menguraikan dan menghubungkan bahan hukum yang  dimasukan kedalam penulisan yang terstruktur sehingga menjawab dari permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian ini. Dari hasil penelitian metode diatas, Adanya tindakan yang dilakukan secara bersama sama (conscious paralellsim) oleh AFPI dan tindakan untuk patuh (concerted action) terkait dengan penentuan batas maksimal suku bunga pinjaman sebesar 0,8% per hari pada jasa LPMUBTI dapat dikategorikan sebagai perjanjian penetapan harga. Hal ini dikarenakan standarisasi besaran maksimal suku bunga pinjaman LPMUBTI yang diatur melalui pedoman perilaku tidak sesuai dengan pertimbangan kewajaran dan perekonomian nasional. Selain itu pula bahwa AFPI tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penentuan batas maksimal suku bunga tersebut dikarenakan tidak adanya sumber kewenangan baik atribusi,delegasi ataupun mandat. Oleh karenanya Perlu adanya regulasi yang dirumuskan oleh Bank Indonesia melalui kebijakan moneter dengan melakukan pengendalian suku bunga. Kata Kunci     : Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,Hukum Persaingan Usaha   Abstract This research studies the arrangement of interest rate in information technology-based loan services (hereinafter LPMUBTI) by the association of Fintech Joint Fund Providers of Indonesia (hereinafter AFPI) for as much as 0.8% per day in compliance with the guidelines of AFPI. To date there has not been any regulation governing the authority to set interest rate in LPMUBTI. This research was conducted based on normative juridical method, statute, and analysis approach. The legal materials were analysed by elaborating and connecting all the data, in which the outcome of the analysis was presented into a structured writing aimed to provide solution to the legal issue studied. From the methods above, conscious parallelism by AFPI and concerted action regarding the arrangement of maximum interest rate of 0.8% per day in LPMUBTI is categorised as the agreement of setting up cost. This is because the standard of maximum amount of interest rate in LPMUBTI governed according to the guidelines is irrelevant to reasonableness consideration and national economy. Moreover, in this case, AFPI does not hold any authority to arrange the maximum interest rate since there is no attribution, delegation, or mandate. Therefore, regulation formulated by Bank Indonesia through monetary policy is required, which can be performed by controlling interest rate. Keywords: Information technology-based loan services, law of business competition
IMPLEMENTАSI PАSАL 30 АYАT (2) UNDАNG-UNDАNG NO. 16 TАHUN 2004 TENTАNG KEJАKSААN DАLАM MENYELESАIKАN SENGKETА TАTА USАHА NEGАRА (Studi di Kejаksааn Аgung Republik Indonesiа) Hidayatul Ikhsani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hidayatul Ikhsani, Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S, Agus Yulianto, S.H., M.HFakultas Hukum, Universitas Brawijaya  hidahidoo97@yahoo.co.idAbstrakPelaksanaan fungsi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang – Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dimana dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan Kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Pasal 30 ayat (2) Undang – Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan dalam menjalankan fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara telah berjalan dengan baik hanya saja perlu ditingkatkan lagi supaya dapat melaksanakan tugasnya lebih baik lagi.Kata Kunci: Implementasi, Jaksa Pengacara Negara, Sengketa Tata Usaha NegaraAbstrackThe Implementation of the prosecutor's function as a state attorney attorney in article 30 clause (2) Law No. 16 of 2004 on the prosecutor's Office of Civil and administrative state Attorney with special powers can act both inside and outside the court for and on behalf of the country or government. Based on the results of the study, implementation of article 30 paragraph (2) Law No. 16 of 2004 about the Prosecutor in performing the function as a state attorney attorney showed that the implementation of the function as a state attorney attorney has run well just need to be improved again so as to carry out its job better again.Keywords: Implementation, attorney state Attorney, State administrative disputes
EFEKTIVITAS PASAL 25 AYAT (2) PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERKAIT PENETAPAN TEMPAT BERJUALAN BAGI PEDAGANG DI PASAR GEMBRONG CIPINANG BESAR JAKARTA TIMUR Horri Bagas Dwiabristo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Horri Bagas Dwiabristo, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang horri.bagas@yahoo.com   ABSTRAK Pasar Gembrong adalah salah satu pasar mainan terbesar di wilayah Jakarta Timur yang menjual beraneka ragam mainan lokal maupun impor dengan harga yang murah dan berkualitas. Sehingga Pasar Gembrong dikenal oleh masyarakat sebagai "Surga Mainan". Seiring berjalannya waktu, banyak Pedagang membuka kios di luar bangunan Pasar Gembrong Cipinang Besar dan disekitar fungsi jalan serta memarkir kendaraan mereka di pinggir jalan secara tidak beraturan dan membuat kemacetan lalu lintas. Saat ini sudah ada peraturan terkait ketertiban umum untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Tepatnya pada Pasal 25 Ayat (2). Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Terkait Penetapan Tempat Berjualan Bagi Pedagang Di Pasar Gembrong Cipinang Besar Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pengambilan sumber data menggunakan dua teknik yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara terhadap Kepala Pasar Gembrong dan Pedagang. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian orang lain, literatur hukum, situs internet dan pendapat ahli hukum. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hambatan yang dilakukan Kepala Pasar Gembrong dalam menangani pedagang yaitu kurangnya ketaatan dan kesadaran hukum pedagang, kurangnya fasilitas dan kondisi dari Pasar Gembrong. Sedangkan solusinya yaitu Memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 8 Tahun 2007, Melengkapi berbagai fasilitas di Pasar Gembrong, dan Mempromosikan/memperkenalkan keberadaan Pasar Gembrong. Kata Kunci: Efektivitas, Pedagang, Ketertiban Umum   ABSTRACT Gembrong Market is one of the largest toy markets in East Jakarta that sells a variety of local and imported toys at low prices and high quality. So that the Gembrong Market is known by the people as "Toy Heaven". Over time, many traders opened kiosks outside the Cipinang Besar Gembrong Market building and around the function of the road and parked their vehicles on the side of the road irregularly and created traffic jams. At present there are regulations relating to public order for the Jakarta Special Capital Region (DKI Jakarta Province Regional Regulation Number 8 of 2007 concerning Public Order). Precisely in Article 25 Paragraph (2). This study aims to determine and analyze the Effectiveness of Article 25 Paragraph (2) of DKI Jakarta Provincial Regulation Number 8 of 2007 Concerning Public Order Regarding the Determination of Sales Points for Traders in the Cipinang Besar Gembrong Market, East Jakarta. This research uses empirical juridical methods. Retrieval of data sources using two techniques, namely primary data and secondary data. Primary data collection is done by interviewing the Head of Gembrong Market and Traders. Secondary data were obtained from the results of other people's research, legal literature, internet sites and legal expert opinions. Based on this research, it was found that the obstacles made by the Head of the Gembrong Market in dealing with traders were lack of compliance and legal awareness of traders, lack of facilities and conditions of the Gembrong Market. Whereas the solution is to provide counseling and outreach related to Article 25 Paragraph (2) of the Regional Regulation of the Jakarta Special Capital Region (DKI) Number 8 of 2007, Complementing various facilities in the Gembrong Market, and Promoting / introducing the existence of the Gembrong Market. Keywords: Effectiveness, Traders, Public Order

Page 373 of 563 | Total Record : 5629

 371   372   373   374   375 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue