cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 372   373   374   375   376 
PERLUASAN MAKNA PRINSIP NONDISKRIMINASI TENTANG HAK CUTI BAGI PEKERJA PRIA TERKAIT ISTERI MELAHIRKAN Intan Amalia Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Intan Amalia Putri, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas SH., LLM., Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang E-mail: intanaaputri@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perbedaan pengaturan perihal cuti bagi pekerja pria terkait isteri melahirkan bagi kelompok pekerja PNS dan pegawai swasta. Perbedaan pengaturan tersebut dikaitkan dengan perluasan makna prinsip nondiskriminasi tentang hak cuti bagi pekerja pria terkait isteri melahirkan. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis dan analisis konstruksi hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, perluasan makna prinisip nondiskriminasi yang didasarkan pada “Buku Panduan Praktis Bagi Pengusaha Untuk Mempromosikan dan Mencegah Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia yang diterbitkan ILO bekerja sama dengan APINDO”, yang mana buku panduan tersebut menjadi suatu bentuk sumber hukum materiil yang secara preskriptif mampu memberikan pedoman bagi pemerintah maupun pengusaha agar dapat lebih memberikan perlindungan kepada pekerja dengan didasarkan pada prinsip nondiskriminasi, yang dalam hal ini khususnya perlindungan bagi pekerja pria yang hendak mengambil cuti karena isterinya melahirkan. Dari perluasan makna prinsip nondiskriminasi tersebut, perbedaan pengaturan mengenai hak cuti bagi pekerja pria terkait isteri melahirkan antara kelompok pekerja PNS dan pegawai swasta dikatakan sebagai bentuk dari diskriminasi secara hukum. Kata Kunci: Perluasan Makna, Prinsip Nondiskriminasi, Cuti Isteri Melahirkan   Abstract This research is aimed to analyse the difference of setting the scheme of leave granted for male workers during their wives’ maternity period for civil servants and private companies’ employees. The different regulations in both groups of employment are related with extended definition of the principle of non-discrimination concerning the right to take leave for the male workers due to maternity period of their wives. This research employed normative juridical method, statute and comparative approaches. Primary and secondary materials obtained for this research were further analysed by means of systematic and analytical interpretation, and legal construction analysis. The research result learns that the extended definition of non-discrimination principle is based on the book of practical guidelines for employers to promote and avoid discrimination at workplace in Indonesia. This book is published by ILO in association with APINDO. This book of guidelines has served as the source of legal materials that are capable of setting guidelines for both the government and employers in terms of giving protection to workers based on the principle of non-discrimination, especially the protection given to male workers during their wives’ maternity period. In reference to the extended definition of non-discrimination principle, the difference in the regulations regarding this case between those in government offices and private companies is still seen as discrimination in a legal scope. Keywords: extended definition, non-discrimination principle, maternity leave
WUJUD АSAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PELAKU USAHA KECIL YANG DIRUGIKAN OLEH PELAKU USAHA BESAR Intan Kharisan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Intan Kharisah, Dr. Budi Sаntoso, S.H., LL.M. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang email : intankharisah@student.ub.ac.id Abstrak Perjanjian kemitraan dibuat dan dilaksanakan atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar. Adapun yang terjadi diantara kedua pelaku usaha tersebut dilatarbelakangi oleh kemampuan yang berbeda sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara kedua belah pihak. Ketidakseimbangan kedudukan kedua belah pihak inilah yang menyebabkan sebuah permasalahan, yakni adanya penyalahgunaan posisi tawar (abuse of bargaining position). hal tersebut dapat menimbulkan banyak kendala sehingga dapat memicu timbulnya kerugian terutama di pihak pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis tentang wujud asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan antara pelaku usaha kecil dengan pelaku usaha besar, hal ini dilakukan agar terciptanya sebuah keseimbangan dalam hal negosiasi dalam penyusunan klausul kontrak. Dengan begitu, dapat terwujudnya rasa keadilan, keseimbangan dan perlindungan hak-hak dasar para pihak yang melakukan kemitraan. Kata Kunci : Perjanjian Kemitraan, Asas Keseimbangan, Kerugian.   Abstract Partnership agreement is made and executed on the basis of mutual relationship, mutual trust, mutual support, and profits between small and big entrepreneurs. The bound between the two parties departs from different capabilities leading to disproportion between the two parties. This disproportion of position of the two parties raises abuse of bargaining position. This can certainly spark obstructions and will further lead to loss that often harms small business people. This research is aimed to analyses the form of the principle of proportionality in partnership agreement between small and big entrepreneurs. The result of this research is expected to create a balance in the negotiation over contract clause and also to provide justice, proportionality, and protection for basic rights for all parties involved in the agreement. Keywords: partnership agreement, proportionality principle, loss
PERLINDUNGАN HUKUM BАGI PEKERJА MIGRАN INDONESIА YАNG MENGАLАMI PUNGUTАN PEMBIАYААN BERLEBIH (Studi Kasus pada Pos Pelаyаnаn dаn Penempаtаn Pekerjа Migrаn Indonesiа Kabupaten Mаlаng) Iffah Aulia Fitriana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Iffah Aulia Fitriana, Rachmad Syafaat, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : iffahauliaf@gmail.com ABSTRAK Latar belakang dari penelitian ini adalah masih adanya praktik pungutan pembiayaan berlebih yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan telah jelas diatur bahwa hanya beberapa keperluan yang beban pembiayaannya dibebankan kepada Pekerja Migran Indonesia tersebut.  Kasus pungutan pembiayaan berlebih memiliki beberapa faktor diantaranya adalah Faktor perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang menggunakan jasa Calo atau sponsor, kurang pahamnya Pekerja Migran Indonesia mengenai struktur pembiayaan,  Oknum Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dengan sengaja mencari keuntungan berlebih dan kurangnya penerapan sanksi atas pungutan pembiayaan berlebih. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Malang tidak hanya melakukan pelayanan penempatan namun juga memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia khususnya perlindungan hukum dalam kasus pungutan pembiayaan berlebih. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan perlindungan hukum secara preventif dengan memberikan penyuluhan mengenai struktur pembiayaan dan pengecekan dokumen saat proses legislasi. Perlindungan hukum represif yang dilakukan berupa mendampingin dalam dilakukannnya mediasi antara korban pungutan pembiayaan berlebih yaitu pekerja Migran Indonesia dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Malang. Pos Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesi Malang juga memberikan rekomendasi kepada Kementrian Ketenagakerjaan dsn Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk dilakukannya tindakan lebih lanjut terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang melakukan pungutan pembiayaan berlebih. Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Pos Pelayana Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pungutan Pembiayaan Berlebih   ABSTRACT The background of this research is the practice of over-financing levies by the Indonesian Migrant Worker Placement Company. Whereas it has clearly been regulated that only a few needs for which the financing burden is borne by the Indonesian Migrant Worker. The case of overcharging has several factors including the factors of recruitment of Indonesian Migrant Workers who use the services of brokers or sponsors, the lack of understanding of Indonesian Migrant Workers regarding the financing structure, the Indonesian Migrant Workers Placement Company who deliberately seek excess profits and the lack of application of sanctions for overcharging The Indonesian Migrant Workers' Placement and Protection Service Post in Malang not only provides placement services but also provides protection for Indonesian Migrant Workers, especially legal protection in the case of overcharging. The Indonesian Migrant Workers Placement and Protection Service Post provides preventive legal protection by providing counseling on the structure of financing and checking documents during the legislation process. Repressive legal protection is carried out in the form of mediation in carrying out mediation between victims of excessive financing levies namely Indonesian Migrant workers and the Indonesian Migrant Worker Placement Company Malang. Malang Indonesia Migrant Worker Placement Service Post also provides recommendations to the Ministry of Manpower and the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Workers to take further action against Indonesian Migrant Worker Placement Companies that did overcharging. Key word: Indonesian Migrant Worker, Indonesian Migrant Worker Placement Company, The Indonesian Migrant Workers Placement and Protection Service Post Malang, Overcharging
PENGAWASAN PENERAPAN SANKSI PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN Istikomala Dewi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Istikomala Dewi, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : istiladew@gmail.com Abstrak Pegawai negeri sipil sebagai abdi Negara wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada negara, dan kepada pemerintah sehingga mewajibkan untuk menjunjung tinggi peraturan yang ada, kesadaran untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat, serta penyempurnaan dalam birokrasi yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Menurut Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil masih sering dijumpai, khususnya dalam hal tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dalam hal ini korupsi. Pokok permasalahan yang berkaitan dengan isu diatas adalah : Bagaimana penerapan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan? Dan apa hambatan dan solusi dari penerapan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana kejahahatan jabatan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penerapan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan mengetahui hambatan dan solusi dari penerapan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum efektifnya penerapan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan karena adanya hambatan- hambatan baik dari faktor internal maupun eksternal. Hal ini dapat disimpulkan dari perolehan rekapitulasi data yang diaporkan dari Pemerintah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri dan hasil wawancara dari Bapak Wahyu Chandra, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Advokasi Hukum Kementerian Dalam Negeri. Kata Kunci : Sanksi, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Pegawai Negeri Sipil, Kejahatan Jabatan.   ABSTRACT Civil servants work under the government and they are obligated to adhere to Pancasila (State’s Five Principles) as the philosophy and ideology of the state, to 1945 Indonesian Constitution, to the state, and to the government. Thus, it is compulsory for them to highly comply with the regulations, put public interest above all, and improve the state’s bureaucracy for corruption-, collusion-, and nepotism-free country. Article 87 paragraph (4) letter b of Law Number 5 of 2014 concerning State’s Civil Apparatuses implies that civil servants may be discharged dishonourably due to imprisonment as declared in court judgement that holds permanent legal force due to malfeasance. Violation of discipline among civil servants is frequent, especially regarding malfeasance or crime related with corruption. With the above issue, this research looks into how dishonourable discharge is imposed as a sanction on civil servants abusing power in their official positions and what are impeding factors and is the solution that can be given to this issue. Moreover, this research is also aimed to find out and analyse the implementation of the sanction, impeding factors, and the solution given. Empirical juridical research method and socio-juridical approach were used. The research reveals that the implementation of the sanction imposed has not been effectively performed due to external and internal factors. This issue is concluded based on the recapitulation of data as reported by local governments to the Ministry of Home Affairs and the information from interview with Mr. Wahyu Chandra, S.H., M.Hum as the Chief of Advocacy of the Ministry of Home Affairs. Keywords: supervision, sanction, dishonourable discharge, civil servants, malfeasance
EFEKTIVITАS PАSАL 79 PERАTURАN DАERАH PROVINSI JАWА TIMUR NOMOR 8 TАHUN 2016 TENTАNG PENYELENGGАRААN KETENАGАKERJААN DАLАM HАL PENАHАNАN IJАZАH PEKERJА OLEH PERUSАHААN (Studi di Dinаs Tenаgа Kerjа dаn Trаnsmigrаsi Provinsi Jаwа Timur) Kunde Tapy Gani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kunde Tapy Gani, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email: kundegani@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efetivitas dari pasal 79 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam hal penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan. Meskipun sudah diatur mengenai sanksi jika perusahaan ataupun pengusaha yang berada di daerah Provinsi Jawa Timur menahan ijazah pekerjanya, dilapangan masih saja terdapat perusahaan yang menahan ijazah dari para pekerjanya. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang membuat pasal 79 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tidak efektif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosio legal. Adapun hasil dari penelitian ini adalah faktor hukum sudah cukup baik, namun faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya menyebabkan pasal 79 peraturan tersebut menjadi tidak efektif.  Dan juga upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk membuat aturan tersebut lebih efektif sudah tepat, namun dapat lebih ditingkatkan lagi. Kata Kunci: Efektivitas hukum, Penahanan ijazah ABSTRACT This research is aimed to find out the effectiveness of Article 79 of Local Regulation of the Province of East Java Number 8 of 2016 concerning Arrangement of Employment over workers’ diploma withheld by companies. It is found that companies still withhold the diploma of their employees despite the regulation governing sanction potentially imposed on employers withholding the university diploma. This paper is also intended to help explain the factors hampering the effectiveness of the implementation of the local regulation, by employing socio-legal approach. The research result has learned that the legal factor is considered acceptable, but not for other factors such as law enforcers, infrastructure, members of public, and culture hampering the implementation of the regulation. However, improvement of the implementation to be more efficiently performed is necessary. Keywords: effectiveness of law, withheld diploma
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DALAM KEBIJAKAN E-RETRIBUSI PELAYANAN PASAR OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN NGAWI Mahendra Sanvina Sekti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahendra Sanvina Sekti, Agus Yulianto, Amelia Ayu P Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Kota Malang, 65145. Phone  : +62341 553898, Fax : +62341 566505. Email : Hendrasan25@student.ub.ac.id Abstrak Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai Efektivitas peraturan daerah kabupaten ngawi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam kebijakan E-Retribusi Pelayanan Pasar Oleh Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi. Pаdа erа otonomi sааt ini sektor pаjаk dаn retribusi sаngаt diаndаlkаn oleh pemerintаh dаerаh gunа Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan  hukum  yang  dikemukakan  dalam  penelitian  ini   adalah Bagaimana pelaksanaan kebijakan Elektronik Retribusi pelayanan pasar Ngawi oleh Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi dan yang menjadi hambatan dan upaya Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar dalam pelaksanaan E-retribusi pelayanan pasar besar Kabupaten Ngawi. Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum  yuridis-empiris  yang  menggunakan pendekatan  yuridis sosiologis. Lokаsi penelitiаn dilakukan di Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi Jawa timur. Teknik memperoleh bahan hukum dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Kata Kunci : Efektivitas, Elektronik Retribusi Pelayanan Pasar, Peraturan Daerah   Abstract In this study the authors raise the issue of the effectiveness of regional regulations ngawi regency Number 7 of 2019 concerning Market Service Levies in the E-Retribution Policy of Market Services by the Ngawi Regency Office of Trade and Market Management. In the current autonomy, the tax sector and levies will be carried out by the government and it will only increase the original income of the region. Based on this background, the legal issues raised in this study are how the implementation of the Electronic Tariff Policy for the Ngawi Market Services by the Ngawi Regency Trade and Market Management Office and the obstacles and efforts of the Trade and Market Management Office in implementing the E-retribution of the large market services in the Regency Ngawi To answer the above problems, the research conducted is a juridical-empirical legal research that uses a sociological juridical approach. The location of the research was conducted at the Department of Trade and Market Management of Ngawi Regency, East Java. The technique of obtaining legal material is done by interviewing and studying literature. Keywords : Effectiveness, Electronic Market Service Levies, Regional Regulations
DASAR PERTIMBANGAN HАKIM DАLАM MENJАTUHKАN PIDАNА PENJАRА TERHАDАP АNАK PELАKU TINDАK PIDАNА PERCOBААN PEMBUNUHАN BERENCАNА (Studi Putusаn Pengаdilаn Negeri Jember Nomor: 18/Pid.Sus-Аnаk/2018/PN Jmr) Martin Adhyaksa Wicaksana Hutagalung
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Martin Adhyaksa Wicaksana Hutagalung, Nurini Aprilianda, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang email : martinadhyaksa@student.ub.ac.id   Abstrak Menjatuhkan pidana pada anak tentu menjadi hal yang dilematis bagi para penegak hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan interpretasi hukum, boleh saja hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku dibawah ketentuan Undang – Undang namun hakim tentu perlu memperhatikan aspek-aspek keadilan bagi kedua pihak, baik keadilan bagi pelaku, juga keadilan bagi korban. Dalam penelitian ini peneliti menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr sebagai fokus penelitian untuk mengetahui, menilai dan menganalisis apakah putusan hakim dalam putusan tersebut telah diterapkan sesuai dengan keadilan bagi korban dan bagi pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dan sesuai ketentuan Undang – Undang. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menilai hasil putusan hakim tidak mencerminkan keadilan bagi korban, mengingat putusan sanksi yang dihadapkan pada pelaku tidak sepadan dengan korban mengalami luka permanen sehingga menganggu psikis dan penampilan korban, seharusnya putusan Hakim disamping menggunakan ketentuan KUHP, KUHAP, Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana anak, juga harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan secara non yuridis. Kata Kunci : Dasar Pertimbangan, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Pembunuhan   Abstract Sentencing a child certainly presents a dilemmatic situation for law enforcers. In terms of sentencing by judges based on legal interpretation, judges are lawfully to sentence children under provisions of law but surely by taking some aspects of justice into account for both parties, either for the perpetrator or the victim. This research seeks into District Court Decision of Jember Number 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr to find out and analyse whether the decision taken by the judge is relevant to the justice for both the victim and the young murderer and whether it is in line with the provisions of law. The research result learns that what has been taken by the judge does not bring justice to the victim, recalling that the sentence imposed is not equal to the severity where the victim develops permanent wound that gives psychological burden and affects the appearance of the victim. The sentence given should have been based not only on the provisions of Criminal Code, Criminal Code Procedure, Law concerning Judicial System of Juvenile Crime, but it should also be based on non-juridical considerations. Keywords: judge’s judgement, judge’s considerations, crime, murder
KESESUАIАN DАSАR PERTIMBАNGАN HАKIM TERKАIT PERАLIHАN HАK АTАS RUMАH KREDIT PEMILIKАN RUMАH (KPR) DENGАN HUKUM POSITIF (Studi Kаsus Putusаn Nomor 62/Pdt.G/2011/PN.PL.R) Mita Rahma Faradila
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mita Rahma Faradila, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, SH.,LL.M., Rumi Suwаrdiyаti, SH.,M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169, Malang Email: mitarahmaf@gmail.com   ABSTRAK Hakim dalam memutus perkara didalam putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 62/Pdt.G/2011/PN.PL.R yang mengabulkan gugatan penggugat bahwa perjanjian dibawah tangan yang dilakukan penggugat dan tergugat telah sah untuk dapat membaliknamakan sertifikat tersebut, dengan dasar pertimbangan bahwa untuk syarat sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. Akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti. Padahal apabila ditinjau dari hukum positif terkait tindakan alih debitur dibawah tangan harus mendapatkan persetujuan atau sepengetahuan kreditur dan terkait peralihan objek jaminan yaitu rumah KPR harus melalui pejabat yang berwenang yakni PPAT. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approuch) dan pendekatan studi kasus (case study) penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada diatas bahwa dasar pertimbangan hakim dalam kasus perjanjian jual beli dibawah tangan sebagai dasar peralihan hak atas tanah pada putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 62/Pdt.G/2011/PN.PL.R tidаk sesuаi dengаn hukum positif yaitu Perаturаn Pemerintаh Nomor 24 Tаhun 1997 tentаng pendаftаrаn tаnаh dan ketentuan terkait prosedur alih debitur KPR. Sehinggа аpаbilа terdаpаt ketidаksesuаiаn didаlаm dаsаr pertimbаngаn hаkim mаkа sehаrusnyа supаyа sesuаi dаn supаyа tidаk terjаdi lаgi ketidаksesuаiаn kedepаnnyа penulis dаpаt melihаt dаri perskriptif norma hukum, produk hukum, konflik hukum, teori kaidah hukum dan tujuаn hukum. Kata Kunci : Kesesuaian, Dasar Pertimbangan hakim, Peralihan hak, Perjanjian Jual beli dibawah tangan.   ABSTRACT The Decision Number 62/Pdt.G/2011/PN.PL.R delivered by the judges of District Court of Palangkaraya grants the lawsuit filed by the plaintiff, in which it is declared that underhand agreement made by both the plaintiff and the defendant is considered valid to transfer right of freehold title with the consideration that the valid requirement of sale and purchase of land is not only restricted to the deed issued by and performed before Land Deed Officials. The deed issued by an official only serves as proof. However, in reference to positive law, the conveyance of right to a house set as a collateral based on underhand agreement must have the consent and approval of a creditor and this conveyance must involve the presence of Land Deed Officials as an authorised body. With statute approach and the method of case study, this research has found out that the basic consideration made by the judges regarding this case is not relevant to Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and the provision of the procedures required in the right conveyance of the debtor. Thus, it is essential to refer to the perspective of legal norm, legal product, and legal conflict, theory of legal principles, and legal objectives for relevance. Keywords: relevance, judges’ basic consideration, right conveyance, underhand sale and purchase agreement
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN WISATA PANTAI OLEH PERHUTANI BERDASARKAN PERATURAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR Muhammad Erwin Satyaputra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

(Studi Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama Nomor 24/044.1/PKSWST/MLG/DIVRE-JATIM/2017 Tentang Pengelolaan Wisata Pantai Teluk Asmara, Pantai Bangsong, Dan Pantai Sumenggung)Muhammad Erwin S, Imam Koeswahyono, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, 65145 Email : erwin.satyaputra@gmail.com  Abstrak Pantai merupakan objek yang masuk dalam cangkupan sumber daya di sektor pesisir, dimana terdapat payung hukumnya yaitu “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” Juncto “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Dalam pengaturan pengelolaan wilayah pesisir setiap orang yang akan mengusahakan potensi di sektor pesisir baik ruang maupun sumber daya wajib memiliki izin yaitu izin lokasi serta izin pengelolaan. Faktanya terdapat BUMN (Perhutani) disektor Kehutanan yang mengelola pantai teluk asmara sebagai wisata bahari dan memperjanjikan objek tersebut dengan pihak kedua dan mendalilkan bahwasannya objek pantai tersebut masuk ke dalam kawasan hutan yang masuk dalam kewenangannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perjanjian yang digunakan oleh perhutani dalam mengelola pantai teluk asmara tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdata, tentunya dengan meninjau terlebih dahulu berdasarkan peraturan perundang-undangan pengelolaan wilayah pesisir.   Metode penelitian yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut yaitu dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan analisis. Hasil penelitian yang dicapai yaitu perjanjian yang digunakan perhutani sebagai dasar pengelolaan pantai teluk asmara batal demi hukum. Kata Kunci : Wilayah Pesisir, Kewenangan, Izin, Kawasan Hutan   Abstract Beaches are under the area of coastal natural resources, and their utilisation is governed in Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands in conjunction with Law Number 1 of 2014 concerning Amendment to Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands.  Agencies planning to utilise the natural resources or the space of coastal areas must have permit of location and management. However, some agencies of state-owned enterprises (forest company) in forestry sector manage coastal areas for coastal tourism and suggest that these areas are within forest extent under their authority. This research is aimed to find out whether the agreement referred to by the forest company over the management of Teluk Asmara beach has met the valid requirement as mentioned in Article 1320 of Civil Code. To find out, laws and regulations regarding coastal areas were studied. Moreover, normative juridical method, statute and analytical approaches were also explored as to give support to the fundamental of the term ‘invalid from the outset’ in the management of Teluk Asmara beach. Keywords : Coastal Areas, Authority, Permit, Forest Areas
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAHANAN KAPAL STENA IMPERO DI SELAT HORMUZ BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982 Muhammad Fahriza Aryananta
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Fahriza Aryananta, Dhiana Puspitawati, Nurdin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang fahriza@windowslive.com Abstrak Pada skripsi ini, penulis mengangkat mengenai insiden penangkapan Kapal Stena Impero. Kapal Stena Impero merupakan kapal berbendera Inggris. Kapal Ini dituduh menabrak kapal nelayan berbendera Iran dimana kapal tersebut memberikan notifikasi kepada otoritas Pelabuhan Bandar Abbas di Iran. Kapal Stena Impero seharusnya menikmati hak lintas damai di selat untuk pelayaran internasional sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Konvensi Hukum Laut 1982 dan Pasal 19 (2) Konvensi Hukum Laut 1983 mengenai lintas yang dapat diklasifikasikan sebagai lintas damai, serta diindikasikan adanya pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh Pemerintah Iran dikarenakan masuk kedalam laut territorial Oman. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Dari hasil penelitian, insiden penangkapan Kapal Stena Impero bahwa Iran dan Oman memang mempunyai yurisidiksi atas Selat Hormuz didasarkan Pada hukum nasional kedua negara. Tetapi, belum adanya perjanjian bilateral kedua negara mengenai batas maritim sehingga mengakibatkan kedua negara tidak mempunyai yurisdiksi. Pemerintah Iran tidak melaksanakan ketentuan Pasal 45 Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai hak lintas damai di selat untuk pelayaran internasional dikarenakan Kapal Stena Impero telah melaksanakan ketentuan Pasal 19 (2) Konvensi Hukum Laut 1982. Upaya yuridis yang dapat dilakukan adalah dengan adanya tingkatan yaitu dengan kewajiban untuk tukar menukar pendapat sebagai sebuah penyelesaian sengketa dengan hasil yang tidak mengikat ketika metode penyelesaian dengan hasil yang mengikat tidak dapat melahirkan sebuah kesepakatan maka dilanjutkan dengan metode penyelesaian yang mengikat yaitu arbitrasi sesuai dengan ketentuan lampiran ketujuh Konvensi Hukum Laut 1982. Kata Kunci : Hak Lintas Damai, Konvensi Hukum Laut 1982, Insiden Kapal Stena Impero   Abstract This research looks into Stena Impero seizure under the flag of England. This vessel allegedly hit Iran’s fisherman ship sending notification to the harbour authority in Bandar Abbas in Iran. Stena Impero is supposed to gain the right of innocent passage of international cruise according to the provision of Article 45 of Convention on the Law of the Sea 1982 and Article 19 (2) of Convention on the Law of the Sea 1983 concerning the passage that can be categorised as innocent passage and can indicate the presence of violation of sovereignty committed by Iran government due to the access to territorial sea of Oman. This research employed statute and analytical approach. The research learns that in the case of Stena Impero seizure, Iran and Oman have their jurisdiction of the Hormuz passage according to national law of the two states. However, there is no bilateral agreement between the two countries regarding maritime borders and this absence means they both do not hold any jurisdiction. Iran government fails to enforce the provision of Article 45 of Convention on the Law of the Sea 1982 concerning the right of innocent passage at the strait passed through for international cruise because Stena Impero vessel complies with the provision of Article 19 (2) Convention on the Law of the Sea 1982. Discussion held to exchange opinion to resolve the dispute is required. When the discussion with the binding result fails to give a solution, the discussion with no binding result can be provided. Moreover, arbitration as governed in annex number seven in the Convention of the Law of the Sea 1982 can also be taken. Keywords: right of innocent passage, Convention of the Law of the Sea 1982, Stena Impero seizure

Page 374 of 563 | Total Record : 5629

 372   373   374   375   376 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue